Journal articles on the topic 'Parlementary law'

Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itulah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah dalam permasalahan dalam tulisan ini. dan sistem Presidential Threshold tidak perlu dipersyaratkan dan perlu dihapuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena Pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak antara pemilihan legislatif dan eksekutif dan tidak ada dan relefan lagi syarat itu, namun yang dikhwatirkan ialah adanya calon tunggal dan ada banyaknya kandidat yang dicalonkan partai politik. Kata Kunci : Presidential Threshold, Parlementary Threshold, Sistem Pemilu Indonesia is a legal country with a democratic government. Democratic governance is the government of the people, by the people and for the people, which is why people have the highest authority. The approach method used in this study is normative juridical, namely the method of inventorying, reviewing, and examining secondary data in the form of legislation, legal principles, legal understandings, cases relating to problems in the problems in this paper. and the Presidential Threshold system does not need to be required and needs to be abolished in Article 222 of the Law Number 7 of 2017 concerning Elections, because the 2019 elections are held simultaneously between legislative and executive elections and there are no and more conditions, but the concern is the existence of a single candidate and there are many candidates nominated by political parties. Keywords: Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Election System

Doubts about the traditional, positivistic interpretation of Montesquieu's ‘bouche de la loi’-text – Reading Montesquieu in his historical context – England and France: judge made law and parlementaire ideology – Natural law context – Lex animata, lex loquens: King versus judge – The Ciceronian and English background of the ‘bouche de la loi’ – The Fronde and les Mazarinades – George Buchanan, Sir Edward Coke and Calvin's Case

The implementation of democracy in each country takes different forms between one country and another, sometimes in a country in carrying out democracy it takes the form of a parliamentary system, likewise sometimes a country runs a presidential system in order to realize democracy. Meanwhile, in the context of the Indonesian state, the implementation of a government system whether it uses a presidential or parliamentary system is still a dynamic and debate until now among experts in constitutional law and politics that the Indonesian government system adopts what form of government system. Some experts have argued that when the 1945 Constitution had not been amended, the style of Indonesian government was often said to be a semi-presidential system. However, in practice the Indonesian government system is closer to a parliamentary style as was the case during the constitution of the Republic of the United States of Indonesia (RIS) and the UUDS in 1950, and after the amendments to the 1945 Constitution, the Indonesian government system became a pure presidential system. Several other experts stated that the Indonesian government system adopted a presidential system of government because it was of the opinion that the president's accountability to the MPR was not the responsibility of the legislative body. In this case he added, the President's accountability to the MPR should not be equated with a cabinet's accountability to parliament (in the parliamentary system). Therefore, it is very important to trace the implementation of the government system in Indonesia to date, whether it is adopting a pure presidential system or a mixture of presidential and parliamentary systems. Abstrak Implementasi demokrasi dalam setiap negara mengambil bentuk yang berbeda-beda antara negara yang satu maupun negara lain, terkadang dalam sebuah negara dalam menjalankan demokrasi mengambil bentuk sistem parlementer, demikian pula terkadang suatu negara menjalankan sistem presidensial demi untuk mewujudkan demokrasi. Sementara dalam konteks negara Indonesia, penerapan sistem pemerintahan apakah menggunakan sistem presindesial atau parlementer masih menjadi suatu dinamika dan perdebatan sampai sekarang dikalangan para pakar hukum tata negara dan politik bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbentuk apa. Beberapa pakar mengemukakan bahwa ketika UUD 1945 belum diamandemen, corak pemerintahan Indonesia sering dikatakan sebagai sistem semi presidensial. Namun dalam prakteknya sistem pemerintahan Indonesia justru lebih mendekati corak parlementer seperti halnya dalam masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUDS tahun 1950, dan setelah amandemen UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidnesial murni. Beberapa pakar lain menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena berpendapat pertanggungjawaban presiden kepada MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada badan legeslatif. dalam hal ini menambahkan, petanggungjawaban Presiden kepada MPR tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen (dalam sistem parlementer). Karena itu, menjadi hal sangat penting untuk menelusuri pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia hingga sekarang ini, apakah menganut sistem presidensial murni atau campuran sistem presidensial dan parlementer.

The relation between the constitutionally founded supremacy of the parliament and the authoriy of the Prime Minister (PM) based on common law, is of a great importance in the Low Countries. This relation constitutes the difference between parliamentary and presidential regimes. It is the PM's duty to take care of the permanent support ofthe parliamentary majority. This is not an easy exercise. Members of parliament are not always as positive about the PM's parliamentary performances. Characteristics of the parliamentary activity of the Belgian PM's Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene and the Dutch Ruud Lubbers are handled as: the frequency and the extent of the PM's parliamentary performances, the topics handled by the PM's in parliament, the PM's opponents in parliamentary debate and finally more generally the PM's parliamentary role behaviour. Due to the different position of both the parliament and the PM in the Belgian and the Dutch political system, the characteristics of the parliamenty activity of the Belgian and the Dutch PM are not always very similar. Additionally, remarkable differences occur between the parliamentary activity of different PM'swithin the same country.

: Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kepala Negara di pegang oleh seorang presiden, hal ini merujuk dikarenakan di Negara Indonesia memakai sistem demokrasi dan presidensial. Di mana di dalam presidensial dikenal dengan memakai sistem Trias Politica yang mana kekuasaan di bagi atas tiga bagian (Legislatif, eksekutif dan yudikatif). Mengangkat seorang kepala Negara yang mengelola sebuah Negara dan mengurus permasalahannya, syarat calon kepala Negara merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam menentukan suatu bangsa hal tersebut menjadi menjadi salah satu kebutuhan yang harus ada pada setiap masa. Berbeda dengan sistem parlementer, yang mana kepala Negara bisa memiliki dua kepala Negara yaitu presiden dan perdana menteri namun presidensial ini hanya memiliki satu kepala Negara yaitu seorang presiden saja, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mana diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka dari itu untuk presiden dilakukan melalui pemilu yang dimana rakyat lah yang menentukan.dan presiden hanya memiliki jabatan selama 5 tahun dan 2 periode untuk memipin, ini dilakukan untuk meminimalisir kekuasaan yang terlalu lama, sementara kepala Negara yang terpilih haruslah yang bisa memegang amanah dari rakyat sesuai yang tertulis di hukum islam, kepala Negara harus yang jujur adil amanah dan bisa menjadi tauladan bagi rakyatnya karna apapun keputusan kepala Negara maka rakyat harus mematuhinya.

Die bepalings van artikel 174 van die Strafproseswet 51 van 1977 verleen aan die verhoorhof ’n diskresie om pas na afloop van die staatsaak ’n einde aan die verrigtinge te bring deur ontslag (en dus vryspraak) aan die beskuldigde te verleen. Dié bepaling kan sy ontstaan terugvoer na die bestaan van jurieverhore en die bevoegdheid destyds aan regters verleen om sake aan die jurie te onttrek ten einde te verhoed dat onhoudbare skuldigbevindings deur die jurie volg op geheel gebrekkige getuienis. Die artikel is in gewysigde vorm, maar prinsipieel identies op die Suid-Afrikaanse wetboek behou, selfs ná afskaffing van jurieverhore en die oogmerk is hedendaags om ’n vroeë einde te bring aan ’n strafvervolging wat ooglopend en onherroeplik die spoor byster geraak het. Die toepaslike toets het mettertyd ontwikkel en aan die hand van grondwetlike beginsels behels dit tans dat die verhoorhof ondersoek instel of daar getuienis beskikbaar is waarop ’n redelike mens die beskuldigde sou kon skuldig bevind. Oor die rol wat die geloofwaardigheid van staatsgetuies op hierdie stadium behoort te vervul, het die beslissings in die hofverslae dit oor die jare van bakboord na stuurboord gestuur. Duidelik egter is dat die huidige benadering gesaghebbend (en so ook in vergelykbare regstelsels) vasgelê is dat geloofwaardigheid alleen ’n rol speel in dáárdie gevalle waar die getuienis só onbetroubaar en ongeloofwaardig swak is dat geen redelike hof daarop peil kan trek nie. Teen hierdie agtergrond was regter-president Hlophe as die senior hooggeregshofregter in die land geroepe om die ontslag van die beskuldigde parlementslid Bongo, wat op ’n hoofaanklag (met gepaste alternatiewe) van oortreding van artikel 4(1)(b) van die Wet op die Voorkoming en Bestryding van Korrupte Bedrywighede 12 van 2004 tereg gestaan het, te oorweeg. Bongo is daarvan aangekla dat hy ’n geldelike voordeel aangebied het aan ’n parlementêre beampte om as getuienisaanbieder ’n ondersoek na Eskom deur die portefeuljekomitee van openbare ondernemings in die wiele te ry. Verskeie staatsgetuies het getuig ter ondersteuning van die hoofgetuie wat as enkelgetuie die kern van die korrupsiebewerings te berde moes bring. Ten spyte van geen noemenswaardige weersprekings in die hoofgetuie se getuienis of van die ander getuies onderling nie, bevind die hof die hoofgetuie se getuienis as enkelgetuie op die wesensaspekte van die saak so ongeloofwaardig en die weersprekings tussen getuies só kardinaal dat dit die staatsaak buite hoop stel en die beskuldigde derhalwe op ontslag geregtig is. In verdere opmerkings oor die vertolking van die korrupsiewet slaan die regter-president ’n koers in strydig met onlangse vertolkings van die hoogste hof van appèl oor die juiste bepalings. Die outeur skenk aandag aan die aangewese weg tot bereddering van die blatante en skynbaar geknutselde mistastings aan die hand van artikel 319 van die Strafproseswet waarvolgens die staat alleen regsvrae aan die hoogste hof van appèl kan voorhou vir beslissing. Die onderskeid tussen regsen feitevrae lewer egter dikwels probleme op en boonop word die bepalings van artikel 319 streng uitgelê deur die howe ten einde appèlle van staatsweë te ontmoedig. By oorweging van die uitspraak identifiseer die outeur twee regsvrae vir sodanige voorbehoud. Vantevore het die regskommissie na behoorlike ondersoek aanbeveel dat die appèlbevoegdheid van die staat uitgebrei word om ook feitevrae in te sluit en in sommige hooggeregshofuitsprake is daardie aanbeveling pertinent ondersteun. Van dié aanbeveling het dadels gekom, maar daar word aanbeveel dat dringend heroorweging daaraan geskenk word ten einde gemeenskapskadelike uitsprake deur regsprekers wat vanweë onkunde óf moedswil hul aan die reg én getuienis nie veel steur nie, op appèl te korrigeer.

Après l’échec de l’Accord du Lac Meech1 en 1990, le gouvernement conservateur de l’époque mit sur pied une vaste consultation populaire pour mieux comprendre l’opinion des Canadiens au sujet des réformes constitutionnelles. Le Forum des citoyens2, présidé par Keith Spicer, rencontra près de 400 000 Canadiens, visita 42 universités et collèges, reçut 10 000 lettres et 75 000 appels téléphoniques. Au Québec, lancée en décembre 1990, la commission Bélanger-Campeau reçut 200 mémoires et 600 soumissions3. D’autres formes de consultations furent organisées. Par exemple, toujours en décembre 1990, le sous-comité conjoint Sénat-Chambre des communes sur la formule d’amendement à la Constitution commença ses travaux un mois avant la présentation du rapport Allaire au Québec en janvier 1991. En septembre de la même année, le Comité parlementaire sur la Constitution de Dorothy Dobbie et Claude Castonguay (remplacé par Gérard Beaudoin) fut aussi formé et soumis un rapport le 28 février 19924. Toutes ces consultations menèrent aux longues négociations de 1992 et finalement à l’Accord de Charlottetown5 de juillet–août 1992. D’une certaine façon, aucun autre pays du monde occidental ne fut ainsi mobilisé de façon démocratique et non violente pour en arriver à un nouveau contrat constitutionnel. Les principales dimensions de ces discussions de 1990 à 1992 avaient été la question des relations anglophones- francophones, la reconnaissance des Premières Nations et la place du multiculturalisme. Aussi, aucun autre pays du monde occidental n’a été aussi loin dans la représentation symbolique de ces dimensions dans ses institutions constitutionnelles. En ce sens, le multiculturalisme canadien, qui ne peut être séparé des autres dimensions, est unique. Pour expliquer ce phénomène, nous proposons un texte en trois parties : d’abord un rappel du contexte créé pour les institutions de l’ère Trudeau; ensuite un résumé des débats américains et canadiens sur les origines idéologiques du Canada et, en particulier, l’apport récent dans ce débat de l’historien Gérard Bouchard; enfin, selon la perspective de ces débats, il sera proposé une interprétation du processus menant à Charlottetown et de la clause Canada de l’accord de 1992, deux indices qui montrent le caractère unique de la reconnaissance de la diversité au Canada.

This study aims to find out the considerations of the Constitutional Court Judge in issuing Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 as well as to identify the implications of the Decision on the Independence of Corruption Eradication Commission. The method used in this study was normative juridical method. The data collected through library research were then analyzed analytic-descriptive. The formulations of the problem are; 1) What are the considerations of the Constitutional Court Judge in issuing Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 against judicial review of Law No. 17 of 2017 concerning MD3? and 2) What are the implications of the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 against judicial review of Law No. 17 of 2017 concerning MD3 on the independence of Corruption Eradication Commission? As results, it was found that; 1) in Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017, the Constitutional Court states that the inquiry right owned by the House of Representatives over the Corruption Eradication Commission is constitutional as long as it does not relate to the authority of investigation and prosecution owned by the Corruption Eradication Commission with the consideration that the Corruption Eradication Commission is a state institution that includes to the realm of executives; and 2) The House of Representatives will give a strong influence on the Corruption Eradication Commission even though the inquiry right owned by the House of Representatives cannot touch the authority of the Corruption Eradication Commission in conducting investigations and prosecutions. However, there is an indication that the effort to provide inquiry right is not a legal effort but rather a political effort which is widely applied in countries adhering to a parliamentary system where the parliament tends to be more dominant than the executive. Hence, it can be concluded that; 1) in this Decision, the Constitutional Court Judge did not use a stronger grammatical and systematic interpretation based on the original intense. Besides, this Decision is ambiguous and potentially contradicts with the previous Decision, namely Constitutional Court Decision No.012-016-019/PUU-IV/2006; and 2)� there will be consequences for the Corruption Eradication Commission in the future, especially in terms of independence, since it can be used as an object of inquiry right by the House of Representatives.�Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-Xv/2017 Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan KorupsiTujuan dari pennelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara No. 36/PUU-XV/2017 dan Implikasi dari putusan tersebut terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu� hukum normatif dengan cara studikepustakaan,data yang digunakan� adalah data sekunder dananalisis data dilakukan secara deskriptis analitis. Rumusan masalahnya� adalah (1). Bagaimanakah pertimbangan Hakim� Konstitusi dalam memutus perkara No. 36/PUU-XV/2017 terhadap pengujian UU No. 17 Tahun 2017 Tentang MD3 dan (2). Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi� No.36/PUU-XV/2017 terhadap pengujian UU No. 17 Tahun 2017 Tentang MD3 terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1) MK dalam putusan No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan� bahwa kewenangan hak angket yang dilakukan� Dewan Perwakilan Rakyat� terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi adalah konstitusional sepanjang tidak menyangkut kewenangan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan pertimbangan� Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang termasuk ranah eksekutif. (2). Pengaruh tekanan yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat� kepada Komisi Pemberantasan Korupsi akan amat kuat walaupun hak angket tersebut tidak dapat menyentuh kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Namun ada indikasi bahwa upaya angket pada dasarnya bukanlah upaya hukum melainkan upaya yang bersifat politis yang banyak dipraktekkan dalam negara penganut sistem parlementer yang cenderung dominan parlemen dibanding pihak eksekutif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1).� Dalam putusan ini Hakim Konstitusi tidak� menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis yang lebih kuat dengan berlandaskan pada original intens. Selain ituPutusan Mahkamah Konstitusi ini adalah ambigu dan� berpotensi bertentangan dengan putusan sebelumnya yaitu putusan� Mahkamah Konstitusi� No.012-016-019/PUU-IV/2006.(2)� Adanya konsekuensi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dimasa mendatang khususnya dalam hal independensi� akibatdari dapat dijadikannya objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat