Relevant bibliographies by topics / Pejabat Daerah

Contents

  1. Journal articles
  2. Books

Academic literature on the topic 'Pejabat Daerah'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2025
Last updated: 1 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Pejabat Daerah.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Pejabat Daerah"

1

Atmojo, Muhammad Eko. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi 10, no. 1 (2019): 10. http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1419.

Full text
Abstract:
Penentuan pejabat struktural setiap daerah mempunyai dinamika yang berbeda-beda, salah satunya adalah penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi yang mempunyai gubernur bukan berasal dari partai politik, hal inilah yang menjadikan dinamika penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakrta dengan daerah lain berbeda. Dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural sangat rentan sekali terhadap factor -faktor politik ataupun factor patronage. Maka dari itu perlu pembenahan pada pelaksanaan proses rekruitmen pejabat struktural
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Wahyudi, Amar, Fauzi Syam, and Rustian Mushawirya. "Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." Mendapo: Journal of Administrative Law 3, no. 3 (2022): 179–201. http://dx.doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714.

Full text
Abstract:
Penelitian dilatarbekangi adanya inkonsistensi norma, kekaburan norma, dan perbedaan tafsir atau sebutan Pejabat Pengganti kepala daerah yang berhalangan untuk melaksanakan tugas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan Pejabat Pengganti didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pengaturan Pejabat Pengganti Kepala Daerah didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan perbedaannya dengan kewenangan Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian metode yang digunakan adalah normatif penelitian. menggunaka
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Oktavia, Hanna, Galih Fajar Muttaqin, and Dabella Yunia. "ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN." Jurnal Vokasi 5, no. 2 (2021): 104. http://dx.doi.org/10.30811/vokasi.v5i2.2308.

Full text
Abstract:
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang tahap penyusunan rencana kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tahap penyusunan anggaran yang sesuai, yaitu kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBN dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Kemud
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Furqan, Steffi Zafia, Kurnia Warman, and Hengki Andora. "ALASAN SEBAGIAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASIL HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT." UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 393. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.352.

Full text
Abstract:
Pengelolaan kekayaan negara diatur di dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D Undang-Undang 1945. Pengaturan keuangan negara tidak lepas dari tanggung jawab pemeriksaan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah menghasilkan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2020-2021 ada beberapa temuan dengan total kerugian sebanyak Rp.1,2 Triliu
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Rakhmawanto, Ajib. "Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah." Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik 3, no. 1 (2019): 19–32. http://dx.doi.org/10.25077/jakp.3.1.19-32.2017.

Full text
Abstract:
Pada saat ini kecenderungan dari pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah tidak membedakan secara jelas antara jabatan politik dengan jabatan karier. Perkembangan birokrasi lokal masih memperlihatkan kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Kasus mutasi dan pemberhentian jabatan tanpa adanya alasan yang rasional, setidak-tidaknya memperlihatkan bahwa kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi lokal. Kemudian Pejabat politik yang berasal dari partai politik yang berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih mempraktekkan berbagai tindakan yang kurang tepat dalam m
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Gultom, Lamtiur Lidia. "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat)." Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro 14, no. 01 (2024): 132–44. http://dx.doi.org/10.47709/elektriese.v14i01.4552.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak akuntabilitas keuangan daerah dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sampel dalam penelitian ini mencakup dua kelompok Pejabat/Aparatur Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Pejabat Penatausahaan Keuangan, dengan total 94 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara online (https://forms.gle/vEYe1g4GvgnHkdVB6) maupun offline. Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis statistik deskriptif
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Zainul, Arifin Muhammad ;. Irsan. "KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA." KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA 5, Nomor 2 (2019): 887–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.3229568.

Full text
Abstract:
Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan birokrat dalam memudahkan perizinan tambang, alih fungsi lahan dan sederet persoalan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lihat saja, berdasarkan peringkat dalam&nbsp;<em>ease of doing business</em>&nbsp;(EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi <em>World Bank Group</em>, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya &quo
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Eryani, Silvia. "KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM TUGASNYA MEMBINA NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBELUM TERBENTUKNYA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)." MAKSIGAMA 12, no. 1 (2020): 46–52. http://dx.doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.73.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pembuat Akta Outentik yang terindikasi terlibat Kasus Pidana. Dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta (PPAT), apabila terjadi kasus tindak Pidana sebelum terbentuknya Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam wilayah Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).&#x0D; &#x0D; Kata Kunci : MPPD, Notaris, PPAT, tugas
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Faisyah, Nur, Sudarsono Sudarsono, Shinta Hadiyantina, and Irfan Amir. "Keabsahan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah." Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 8, no. 1 (2023): 44–65. http://dx.doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3568.

Full text
Abstract:
This study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach. The primary legal material is Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. Secondary legal materials are articles, books, and research findings gathered through normative research and analyzed using a research methodology. The results showed that the implication of postponing the 2022 and 2023 regional elections caused a vacancy in the position of the
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Nasution, Vivi Indra Amelia, Mieke Arianthi, and Ridho Harta. "KOMPETENSI MANAJERIAL PEJABAT PENGAWAS DALAM PERSPEKTIF PEJABAT PELAKSANA DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA." Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 14, no. 1 (2024): 1–22. http://dx.doi.org/10.33701/jiwbp.v14i1.3671.

Full text
Abstract:
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi manajerial Pejabat Pengawas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala yang didasarkan pada Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, melalui persepsi Pejabat Pelaksana. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran terkait kompetensi manajerial Pejabat Pengawas melalui persepsi Pejabat Pelaksana. Penelitian ini merupakan penelitioan studi kasus dab didukung oleh data yang
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Pejabat Daerah"

1

Indonesia. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Pedoman pengawasan kegiatan [nama industri]: Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2012.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Charles, Jackson. Peranan pejabat Badan Pertanahan Nasional dalam penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan di Daerah Kotamadya Bandar Lampung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 1994.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Charles, Jackson. Peranan pejabat transmigrasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam pengawasan tanah para transmigran guna mencegah peralihan hak atas tanah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 1995.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Ikatan Penulis dan Jurnalistik Indonesia. DPP., ed. Menuju Indonesia baru: Kumpulan ide dan pemikiran tokoh nasional, tokoh daerah, pejabat pemerintah, politisi, pengusaha, dan profesional sebagai kontribusi bagi kemajuan bangsa. DPP Ikatan Penulis dan Jurnalistik Indonesia, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Yuni, Lilik Andar. Komitmen pejabat daerah dan masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren di Kecamatan Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur: Laporan hasil penelitian kolektif. Departemen Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

CV, Eko Jaya, ed. Peraturan kepegawaian: Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 11, 12, dan 13 tahun 2002, petunjuk perjalanan dinas luar negeri para pejabat/pegawai di daerah, kenaikan jabatan dan pangkat hakim, tunjangan jabatan fungsional analis kepegawaian. Eko Jaya, 2002.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Indonesia. Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3): UU RI no. 17 tahun 2014 : dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. Sinar Grafika, 2014.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

CV, Novindo Pustaka Mandiri, Indonesia, and Indonesia, eds. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Dilengkapi UURI no. 10 th. 2008 Ttg. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD, PPRI no. 5 th. 2009 ttg. bantuan keuangan kepada partai politik, PPRI no. 14 th. 2009 ttg. tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu. Novindo Pustaka Mandiri, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

CV, Novindo Pustaka Mandiri, Indonesia, and Indonesia, eds. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Dilengkapi UURI no. 10 th. 2008 Ttg. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD, PPRI no. 5 th. 2009 ttg. bantuan keuangan kepada partai politik, PPRI no. 14 th. 2009 ttg. tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu. Novindo Pustaka Mandiri, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Umum, Indonesia Komisi Pemilihan. Peraturan KPU no. 13 tahun 2013 perubahan atas Peraturan KPU no. 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan petunjuk tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota: Dilengkapi PP no. 18 thn 2013 ttg tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu, peraturan KPU, keputusan KPU, dan surat edaran KPU yang terbaru. CV. Cipta Media Indonesia, 2013.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Pejabat Daerah' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography