Log in

Relevant bibliographies by topics / Pejabat Daerah / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Pejabat Daerah.

Journal articles on the topic 'Pejabat Daerah'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2025

Last updated: 1 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Pejabat Daerah.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Atmojo, Muhammad Eko. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi 10, no. 1 (2019): 10. http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1419.

Full text

Abstract:

Penentuan pejabat struktural setiap daerah mempunyai dinamika yang berbeda-beda, salah satunya adalah penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi yang mempunyai gubernur bukan berasal dari partai politik, hal inilah yang menjadikan dinamika penentuan pejabat struktural di Daerah Istimewa Yogyakrta dengan daerah lain berbeda. Dalam pelaksanaan penentuan pejabat struktural sangat rentan sekali terhadap factor -faktor politik ataupun factor patronage. Maka dari itu perlu pembenahan pada pelaksanaan proses rekruitmen pejabat struktural

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Wahyudi, Amar, Fauzi Syam, and Rustian Mushawirya. "Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." Mendapo: Journal of Administrative Law 3, no. 3 (2022): 179–201. http://dx.doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714.

Full text

Abstract:

Penelitian dilatarbekangi adanya inkonsistensi norma, kekaburan norma, dan perbedaan tafsir atau sebutan Pejabat Pengganti kepala daerah yang berhalangan untuk melaksanakan tugas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan Pejabat Pengganti didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pengaturan Pejabat Pengganti Kepala Daerah didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan perbedaannya dengan kewenangan Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian metode yang digunakan adalah normatif penelitian. menggunaka

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Oktavia, Hanna, Galih Fajar Muttaqin, and Dabella Yunia. "ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN." Jurnal Vokasi 5, no. 2 (2021): 104. http://dx.doi.org/10.30811/vokasi.v5i2.2308.

Full text

Abstract:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang tahap penyusunan rencana kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tahap penyusunan anggaran yang sesuai, yaitu kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBN dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Kemud

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Furqan, Steffi Zafia, Kurnia Warman, and Hengki Andora. "ALASAN SEBAGIAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASIL HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT." UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 393. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.352.

Full text

Abstract:

Pengelolaan kekayaan negara diatur di dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D Undang-Undang 1945. Pengaturan keuangan negara tidak lepas dari tanggung jawab pemeriksaan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah menghasilkan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2020-2021 ada beberapa temuan dengan total kerugian sebanyak Rp.1,2 Triliu

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Rakhmawanto, Ajib. "Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah." Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik 3, no. 1 (2019): 19–32. http://dx.doi.org/10.25077/jakp.3.1.19-32.2017.

Full text

Abstract:

Pada saat ini kecenderungan dari pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah tidak membedakan secara jelas antara jabatan politik dengan jabatan karier. Perkembangan birokrasi lokal masih memperlihatkan kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Kasus mutasi dan pemberhentian jabatan tanpa adanya alasan yang rasional, setidak-tidaknya memperlihatkan bahwa kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi lokal. Kemudian Pejabat politik yang berasal dari partai politik yang berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih mempraktekkan berbagai tindakan yang kurang tepat dalam m

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Gultom, Lamtiur Lidia. "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat)." Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro 14, no. 01 (2024): 132–44. http://dx.doi.org/10.47709/elektriese.v14i01.4552.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak akuntabilitas keuangan daerah dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sampel dalam penelitian ini mencakup dua kelompok Pejabat/Aparatur Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Pejabat Penatausahaan Keuangan, dengan total 94 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara online (https://forms.gle/vEYe1g4GvgnHkdVB6) maupun offline. Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis statistik deskriptif

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Zainul, Arifin Muhammad ;. Irsan. "KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA." KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA 5, Nomor 2 (2019): 887–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.3229568.

Full text

Abstract:

Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan birokrat dalam memudahkan perizinan tambang, alih fungsi lahan dan sederet persoalan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lihat saja, berdasarkan peringkat dalam <em>ease of doing business</em> (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi <em>World Bank Group</em>, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya &quo

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Eryani, Silvia. "KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM TUGASNYA MEMBINA NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBELUM TERBENTUKNYA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)." MAKSIGAMA 12, no. 1 (2020): 46–52. http://dx.doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.73.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pembuat Akta Outentik yang terindikasi terlibat Kasus Pidana. Dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta (PPAT), apabila terjadi kasus tindak Pidana sebelum terbentuknya Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam wilayah Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  Kata Kunci : MPPD, Notaris, PPAT, tugas

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Faisyah, Nur, Sudarsono Sudarsono, Shinta Hadiyantina, and Irfan Amir. "Keabsahan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah." Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 8, no. 1 (2023): 44–65. http://dx.doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3568.

Full text

Abstract:

This study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach. The primary legal material is Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. Secondary legal materials are articles, books, and research findings gathered through normative research and analyzed using a research methodology. The results showed that the implication of postponing the 2022 and 2023 regional elections caused a vacancy in the position of the

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Nasution, Vivi Indra Amelia, Mieke Arianthi, and Ridho Harta. "KOMPETENSI MANAJERIAL PEJABAT PENGAWAS DALAM PERSPEKTIF PEJABAT PELAKSANA DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA." Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 14, no. 1 (2024): 1–22. http://dx.doi.org/10.33701/jiwbp.v14i1.3671.

Full text

Abstract:

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi manajerial Pejabat Pengawas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala yang didasarkan pada Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, melalui persepsi Pejabat Pelaksana. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran terkait kompetensi manajerial Pejabat Pengawas melalui persepsi Pejabat Pelaksana. Penelitian ini merupakan penelitioan studi kasus dab didukung oleh data yang

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Utami, Ichwani Siti. "DESENTRALISASI, KORUPSI, DAN TAMBAL SULAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 5, no. 1 (2018): 35. http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p35-46.

Full text

Abstract:

Artikel ini membahas secara umum tentang korupsi yang terjadi pada era desentralisasi di Indonesia. Pembahasan dalam artikel ini meliputi; kemunculan desentralisasi, tren korupsi di daerah, dan tambal sulam pemerintahan daerah. Tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah menjadikan cita-cita demokrasi dalam menjalankan pemerintahan daerah yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sulit untuk terwujud. Perubahan regulasi hanya menjadi tambal sulam berjalannya otonomi daerah, belum ada kesadaran dari para pejabat atau calon pejabat daerah yang sungguh-sungguh dalam menjalankan pemerintahan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Pranata, Andri. "PROBLEMATIKA DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH." Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (2021): 100–122. http://dx.doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2415.

Full text

Abstract:

Dalam Pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPAT harus memiliki dasar hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi PPAT itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu, PPAT telah memiliki peraturan yang mengatur segala sesuatu tentang PPAT, mulai dari syarat, tugas, kewajiban, larangan, akta yang dibuat, wilayah kerja PPAT dan lain-lain. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PPAT maupun bagi masyarakat. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Juliani, Henny. "PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN." LAW REFORM 13, no. 2 (2017): 234. http://dx.doi.org/10.14710/lr.v13i2.16158.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian negara/daerah. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah apabila perbuatannya dilakukan secara melanggar hukum atau karena kelalaian yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, s

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Putri, Fani Shania, M. Galang Asmara, and Muh Risnain. "Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD di Kota Mataram." Indonesia Berdaya 4, no. 3 (2023): 805–14. http://dx.doi.org/10.47679/ib.2023489.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram dan kedua, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan pengawasan terhadap notaris yang rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Mataram dipeng

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Ferlia, Tias Monika, Supami Wahyu Setyowati, Ati Retnasari, and Mochamad Fariz Irianto. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang)." Jurnal Akuntansi Neraca 1, no. 2 (2023): 45–56. http://dx.doi.org/10.59837/jan.v1i2.9.

Full text

Abstract:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang disebarkan kepada pejabat yang bersentuhan langsung dengan laporan keuangan desa sebanyak 56 pejabat. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas lap

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Said, Mochamad, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, and Syafran Sofyan. "Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak." Journal Juridisch 2, no. 1 (2024): 1–15. https://doi.org/10.26623/jj.v2i1.7913.

Full text

Abstract:

The aim of this research is (1) to analyze the regulatory mechanism for filling vacancies for Regional Heads whose terms of office expire before 2024. (2) To analyze the obstacles and solutions for filling vacancies for regional heads in leading regional government administration according to applicable laws and regulations. This research method is a normative juridical method with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, while the technique for collecting legal materials uses library studies and doc

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Jalizar, Agus. "Kewenangan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya." Syiah Kuala Law Journal 4, no. 1 (2020): 55–64. http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v4i1.12765.

Full text

Abstract:

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, pengaturan Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Khusus Provinsi Aceh diatur secara Khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota berewenang mengangkat Pejabat pada instansi perangkat daerah, namun di Kabupaten Nagan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Sijabat, Haryanto. "TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4, no. 1 (2017): 1. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.406.

Full text

Abstract:

Pejabat Perbendaharaan merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Akibat hukumnya pejabat tersebut harus tunduk secara umum kepada peraturan yang mengatur tentang administrasi pemerintahan. Berdasarkan paradigma dalam hukum administrasi pemerintahan, Pejabat Perbendaharaan dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi dengan masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat perbendaharaan meliputi adanya pelarangan aktifitas mela

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Rahman, Saepul. "RANCANG BANGUN APLIKASI PELAPORAN PEROKOK DI LOKASI PUBLIK BERBASIS ANDROID." Jurnal RESTIKOM : Riset Teknik Informatika dan Komputer 2, no. 2 (2022): 85–96. http://dx.doi.org/10.52005/restikom.v2i2.69.

Full text

Abstract:

Segala sesuatu yang umum di Indonesia dan tidak sulit ditemukan di tempat umum yang bukan area untuk merokok, padahal peraturan yang menjelaskan larangan merokok di tempat umum sudah ada dalam peraturan kota Sukabumi nomor 3 tahun 2014, dan tidak diragukan lagi adalah masalah masyarakat nyata, yaitu penting tentang privasi rumah Anda atau tempat pribadi lainnya. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa hal ini sudah terbukti bebas di tempat umum. Kebiasaan ini sangat berbahaya karena membuat orang lain menjadi perokok pasif. Selain udara bersih adalah hak setiap orang, tetapi sesegera mungk

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Hidayat, Rahmad, La Sensu, and Kamaruddin Jafar. "Pembatasan Penggantian Pejabat Defenitif Dalam Jangka Waktu 6 (enam) Bulan Setelah Pelantikan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Halu Oleo Legal Research 2, no. 1 (2020): 19. http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i1.10597.

Full text

Abstract:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembatasan penggantian pejabat definitif sebelum enam bulan setelah pelantikan tidak bertentangan dengan tanggung jawab jabatan Kepala Daerah, dan mengetahui peluang digunakannya diskresi oleh Kepala Daerah jika terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk diterbitkannya diskresi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga dalam proses penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dan konseptual yang berhubun

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

T. Rahmat Azhar and Benni Erick. "Dampak Kekuasaan Politik Terhadap Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat." CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research 2, no. 2 (2023): 141–52. http://dx.doi.org/10.47498/constituo.v2i2.2576.

Full text

Abstract:

Pemerintahan daerah dijalankan atas dasar pemberian hak otonomi seluas- luasnya, seluruh peran pemerintahan dibidang administrasi Negara dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekuasaan politik dan implementasi asas umum penyelenggaraan pemerintahan terhadap pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui proses pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah me

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Kustanto, Munari, and Wilga Lazul Nuviandra. "IMPLEMENTASI PENYETARAAN JABATAN TERHADAP POLA KARIER PEJABAT FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO." Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan 7, no. 1 (2023): 67–80. http://dx.doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.350.

Full text

Abstract:

Pada akhir tahun 2021, Indonesia melakukan penyederhanaan birokrasi pemerintahan di daerah. Penyederhanaan dilakukan terhadap ratusan ribu pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah melalui mekanisme penyetaraan ke dalam jabatan fungsional, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini menganalisis implementasi penyederhanaan jabatan terhadap pola karier pejabat fungsional hasil penyetaraan di Kabupaten Sidoarjo. Merujuk teori George Edward III ditemukan bahwa implementasi penyetaraan jabatan masih belum optimal baik. Te

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Azoumy, Nur Ghufran, Dodi Haryono, and Separen Separen. "Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Administrator Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah." PATTIMURA Legal Journal 3, no. 3 (2024): 170–77. https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16661.

Full text

Abstract:

Introduction: Administrator Officials are appointed and determined by the Staff Supervisory Officer. The implementation of the appointment and transfer of administrator officials within the Karimun Regency Government is considered not running optimally. There are administrator officials who sit in office but not in accordance with the requirements specified in PP No.11 of 2017 concerning Civil Servant Management. Purposes of the Research: The purpose of this study is to determine the implementation of the appointment and transfer of Administrator Officials by the Civil Service Supervisory Offi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Octo Iskandar and Dzaky Perdana Dharmawan. "Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran." KRTHA BHAYANGKARA 16, no. 2 (2022): 207–20. http://dx.doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1118.

Full text

Abstract:

Pemerintah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan tidak semua peraturan perundang-undangan siap, hal disebabkan pembuatan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu yang cukup lama, dilain pihak pemerintah harus berbuat tapi peraturan perundang-undangannya tidak ada, dengan demikian maka akan timbul kekosongan hukum. Dalam rangka menghindari adanya kekosongan hukum atau peraturan perundang-undangan, maka Pejabat Administrasi Negara selaku penyelenggara pemerintahan d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Gunawan, Adi. "Jual Beli Tanah tanpa menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 Pk/Pdt/2005)." Lambung Mangkurat Law Journal 2, no. 1 (2017): 51. http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v2i1.31.

Full text

Abstract:

:Tesis ini berjudul Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status jual beli tanah yang dilakukan tanpa menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005) dan untuk mengetahui dan menganalisis dapat tidaknya pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan untuk jual beli hak atas tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Adi Gunawan. "JUAL BELI TANAH TANPA MENGGUNAKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 153 PK/PDT/2005)." Lambung Mangkurat Law Journal 2, no. 1 (2017): 51–61. http://dx.doi.org/10.32801/abc.v2i1.39.

Full text

Abstract:

Tesis ini berjudul Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status jual beli tanah yang dilakukan tanpa menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005) dan untuk mengetahui dan menganalisis dapat tidaknya pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan untuk jual beli hak atas tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Sitania, Stendo Berthyno, Hendrik Salmon, and Andress Deny Bakarbessy. "Kedudukan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 3, no. 1 (2023): 50. http://dx.doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1200.

Full text

Abstract:

Introduction: In Head of Local Governments’ positionasthe Chief ofEmployee Management who own authority to appoint, mutate, anddischargeCivil Servant Employees thenhe/she could intimidate the CSEs to involveinGeneral Election process.Purposes of the Research: To study and analyze the position of the regional head as a staffing officer in the general election of the regional head.Methods of the Research: Type of research: normative juridical, the approach used is the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The sources of legal materials used are Primary Legal Materials

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Heny Kusumawati and Ahmad Heru Romadhon. "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Pejabat Daerah Yang Menerima Gratifikasi Pada Pelayanan Publik." Journal of International Multidisciplinary Research 3, no. 1 (2025): 173–81. https://doi.org/10.62504/jimr1176.

Full text

Abstract:

Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Widodo, Sambung. "Bahaya Disintegrasi Bangsa Akibat Otonomi Daerah Pada Masa Mataram Islam." Berkala Arkeologi 23, no. 1 (2003): 96–101. http://dx.doi.org/10.30883/jba.v23i1.864.

Full text

Abstract:

Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, pemerintahan raja sebenarnya merupakan hubungan yang hierarkis antara satuan-satuan kekuasaan yang berdiri sendiri, sangat otonom dan dapat mencukupi kebutuhan sendiri, yang secara vertical dihubungkan oleh ikatan-ikatan perorangan diantara beberapa pemegang kekuasaan (bupati). Selain dari ikatan-ikatan penghubung berupa pengabdian dan kesetiaan kepada satu orang yang sama, yaitu raja, nampaknya tidak ada hubungan administrative secara horizontal yang dapat memastikan atau melindungi kemerdekaan para bupati dari satu sama lainnya. Dalam kenyataann

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Fadhilah, Raden Rangga, Husni Husni, and Dahlan Dahlan. "Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Pejabat Pemerintah Kabupaten oleh Penyidik." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 1 (2020): 163–78. http://dx.doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11879.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab proses pemeriksaan tindak pidana korupsi terhadap pejabat pemerintahan kabupaten oleh penyidik. Realitas ini menuntut kehati-hatian, profesional, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pejabat atau perangkat daerah sebagai pejabat daerah. Penelitian ini menggunakan Kenyataan memperlihatkan bahwa walaupun sudah bekerja profesional, jujur, adil, dan bertanggung jawab, namun tidak tertutup kemungkinan seorang pejabat daerah menjadi tersangka atau saksi tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan jabatan yang dipercayakan k

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Utama, Kartika Widya. "PENERAPAN FIKTIF POSITIF TERHADAP PERATURAN HIBAH DAERAH." LAW REFORM 15, no. 2 (2019): 195–205. http://dx.doi.org/10.14710/lr.v15i2.26178.

Full text

Abstract:

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperkenalkan adanya keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif sebagai fenomena baru. Permohonan Hibah Daerah dan Bantuan Sosial sebagai salah satu bentuk permohonan administrasi bermuara kepada dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat ketentuan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif terhadap permohonan Hibah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian hukum norma

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Alfin Maulana and Agung Bayu Murti. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN GRESIK." Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) 2, no. 1 (2022): 43–51. http://dx.doi.org/10.51903/semnastekmu.v2i1.152.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gresik, sehingga harapannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah daerah khususnya di kabupaten Gresik. pada penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yang dapat dilihat dari persepsi para pejabat yang ada di lingkungan kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini menggunakan sampel 100 responden dari kalangan pejabat yang berada di lingkungan kerja kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan Uji Validitas, Uji Rea

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Dafit Riadi, Ismansyah, and Elwi Danil. "Sanksi Pidana Bagi Pejabat yang Menyalahgunakan Wewenang dalam Pemberian Izin Pertambangan." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 2 (2024): 907–15. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3181.

Full text

Abstract:

Sejak era Otonomi Daerah, pemberian izin Usaha Pertambangan menjadi tidak terkendali karena daerah berlomba-lomba mengeluarkan izin guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemberian izin pertambangan oleh pejabat didaerah juga seringkali dilakukan dengan melawan hukum antara lain nepotisme, suap, gratifikasi dan sebagainya. Penghapusan pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk memberi izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Pattinasarany, Yohanes. "KEPASTIAN HUKUM KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT DAERAH." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2022): 203–24. http://dx.doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p203-224.

Full text

Abstract:

Tidak semua putusan pengadilan judex factie terkait perkara tata usaha negara dapat dilakukan kasasi. Pembatasan kasasi diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Diatur bahwa perkara tata usaha negara yang dikecualikan untuk dilakukan upaya hukum kasasi adalah perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Akan tetapi terdapat Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 yang objek gugatannya adala

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Mentari, Bunga, and Lintang Kurniawati. "Pengaruh Audit Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah (Tahun 2018-2022)." Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) 7, no. 4 (2024): 7710–27. http://dx.doi.org/10.31539/costing.v7i4.10126.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh audit internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan populasi terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, mencakup 108 responden dari 27 SKPD, yang terdiri dari bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Data primer

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Tamba, Fetty Farida, Binur Panjaitan, and Wolter Silalahi. "Pengadaan Pejabat Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba." Action Research Literate 7, no. 12 (2023): 224–31. http://dx.doi.org/10.46799/arl.v7i12.214.

Full text

Abstract:

Pengadaan pejabat tinggi pratama di pemerintahan daerah memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Studi ini membahas kebijakan dan implementasi pengadaan pejabat tinggi pratama di Kabupaten Toba, mengidentifikasi kendala, dan memberikan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dan adanya indikasi praktik nepotisme adalah masalah serius yang mengancam integritas proses seleksi. Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Toba memiliki peran sentral dalam

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Kurnia, Aloysius Eka. "KOMPETENSI DAN PROSPEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA HASIL PELAKSANAAN EXECUTIVE PREVIEW TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH." Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 12, no. 1 (2020): 011–30. http://dx.doi.org/10.28932/di.v12i1.2822.

Full text

Abstract:

Undang Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi pejabat tata usaha negara untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah demi mencegah terjadinya ketidak sinkronan dan ketidak harmonisan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah ini dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur setempat. Ketika suatu Rancangan Peraturan Daerah dibatalkan oleh pejabat tata usaha negara melalui Keputusan Tata Usaha Negara maka pada seharusnya hal tersebut dapat diuji leg

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Awan, Satriawan nurtanto, and Masyhur. "ANALISIS YURIDIS TENTANG WILAYAH KERJA PPAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 36 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH." JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 6, no. 2 (2025): 30–42. https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.408.

Full text

Abstract:

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur lebih khusus lagi pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang dimana pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2016 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bahwa Daerah Kerja (PPAT) adalah satu wilayah provinsi. Namun dalam praktekya wilayah Kerja PPAT hanya dalam skup Kabupaten

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Anugrah, Akhmad Rifky Setya, and As’ad Albatroy Jalius. "Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024." Jurnal Global Futuristik 1, no. 1 (2023): 54–72. http://dx.doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.120.

Full text

Abstract:

Pemilu serentak tahun 2024 mendatangkan sebuah fenomena baru dalam mekanisme pemerintahan di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah, yakni terdapatnya 271 kekosongan kepala daerah sebab habisnya masa jabatan. Sebagai langkah mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintahan pusat, melalui Kemendagri melakukan penunjukan pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, penunjukan oleh Kemendagri rupanya mendapat pertentangan dari masyarakat akibat mekanisme yang tidak jelas. Pejabat yang ditunjuk juga tidak sesuai dengan ketentuan dan ketetapan putusan MK hingga potensi-potensi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Prajultya, Nindy Arumdita. "KONSISTENSI ANALISIS JABATAN DALAM PEJABAT PADA PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT." Journal of Indonesian Rural and Regional Government 6, no. 2 (2022): 219–36. http://dx.doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.132.

Full text

Abstract:

Analisis jabatan adalah proses dan prosedur untuk mendapatkan data jabatan yang diproses menjadi posisi informasi dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, manajemen, kepegawaian dan pengawasan. Hasil analisis ini sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengangkatan posisi struktural, terutama di lingkungan pemerintah daerah. Masalahnya adalah bahwa pemerintah daerah masih tidak konsisten dalam menerapkan hasil analisis pekerjaan untuk tujuan menunjuk pejabat struktural mereka, termasuk di dalam Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Ini berarti bahwa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Amanda Salsabila Fauziyah and Tjhong Sendrawan. "Penghapusan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Bandung." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 4 (2025): 2694–703. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3549.

Full text

Abstract:

Kewenangan membuat akta autentik di bidang pertanahan diberikan kepada PPAT. Selain PPAT, tugas dan kewenangan membuat akta di bidang pertanahan diberikan kepada PPATS untuk daerah terpencil yang masih belum memiliki cukup PPAT. Tujuan ditunjuknya PPATS untuk membuat akta autentik di bidang pertanahan bagi daerah yang belum memiliki cukup PPAT adalah untuk mempermudah dan memfasilitasi masyarakat yang hendak melakukan pembuatan akta di bidang pertanahan. Namun, saat ini jumlah PPAT sudah sangat banyak ditemukan di daerah-daerah, khususnya di daerah Kabupaten Bandung. Meskipun sudah terdapat ba

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

S.H, Nurhayati,, and Linus Erren, S.H. "Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 5, no. 1 (2017): 29. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v5i1.175.

Full text

Abstract:

Dengan adanya PPAT Sementara di daerah-daerah terpencil maupun di daerah yang belum terdapat cukup PPAT, mempermudah masyarakat dalam hal pembuatan Akta Peralihan Hak atas tanah-tanah mereka, selain menghemat energi dengan tidak harus pergi ke kota yang terdapat banyak PPAT, tentunya juga menghemat biaya. Dengan biaya yang dikeluarkan lebih kecil ketika mereka mengurus akta dengan camat atau kepala desa sebagai PPAT Sementara dari pada dengan PPAT/Notaris. Namun yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana jika di suatu daerah atau kota yang ternyata sudah memiliki cukup banyak PPAT dan masih d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Setiawan, David, Purwoto Purwoto, and Kalis Stevanus. "Gambaran Persepsi Pejabat Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Majelis Daerah Jawa Tengah tentang Pandemi Covid-19 dan Implikasinya bagi Pelayanan Gerejawi." Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi 1, no. 2 (2020): 89–116. http://dx.doi.org/10.54553/kharisma.v1i2.32.

Full text

Abstract:

This research was motivated by the difference in perceptions among GBIS officials of the Central Java Regional Council about the Covid-19 pandemic. This difference has implications for ecclesiastical service. The research problem in this research is what is the perception of the Central Java Regional Council GBIS officials about the Covid-19 pandemic and its implications for ecclesiastical services? Meanwhile, the purpose of this study is to explain the perceptions of the Central Java Regional Council GBIS officials about the Covid-19 pandemic and its implications for ecclesiastical services.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Kabullah, Muhammad Ichsan, Hendri Koeswara, Malse Yulivestra, Apriwan Apriwan, Nabilla Nabilla, and Fathoni Nugrah Irkha. "Inovasi kebijakan kepala daerah dari jalur perseorangan." Integritas : Jurnal Antikorupsi 9, no. 1 (2023): 41–54. http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i1.989.

Full text

Abstract:

Artikel ini berangkat dari fenomena pasangan calon kepala daerah yang maju dan menang melalui jalur perseorangan dalam Pilkada. Kehadiran kepala daerah perseorangan perlu diuji khususnya dalam membangun pemerintahan yang bebas korupsi. Penulis mengambil kasus rekrutmen pejabat eselon pemerintah daerah mengingat disektor tersebut sangat rentan korupsi. Penelitian dilakukan di dua daerah yang pernah dan sedang dijabat kepala daerah dari jalur perseorangan yakni Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Metode penelitian yang akan diguna-kan ada

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Tarigan, Iskandar Julkarnain, Jaminuddin Marbun, and Mhd Taufiqurrahman. "ANALISIS YURIDIS TENTANG INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH DI KABUPATEN KARO." JURNAL RETENTUM 5, no. 2 (2023): 255. http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1366.

Full text

Abstract:

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat di Indonesia, bagaimana Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo, kendala apa yang dihadapai untuk meningkatkan Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor kendala yang dihadapi dalam meningkatkan independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo adalah adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, sehingga upaya untuk menaikkan kedudukan in

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Mukmin, Abdul. "KAJIAN HUKUM TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 4, no. 1 (2017): 50. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v4i1.163.

Full text

Abstract:

Keberadaan PPAT Sementara sangatlah dibutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil yang jauh dari kota diangkat KepalaDesa/Lurah sebagai PPAT Sementara (Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2006 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan pertimbangan bahwa Kepala Desa/lurah tersebut dianggap mengetahui benar daerah tempat ia menjabat sehingga mempermudah dalam hal kegiatan pembuatan surat keterangan yang menyatakan penguasaan tanah oleh masyarakat. &#x

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

PURA, RAHMAN. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH." AkMen JURNAL ILMIAH 18, no. 1 (2021): 1–13. http://dx.doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1316.

Full text

Abstract:

Tujuan penelitian untuk mengukur pengaruh sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Populasi penelitian adalah pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto. Penarikan sampel menggunakan teknik sampel jenuh sehingga jumlah sampel dan sekaligus responden sebanyak 43 pejabat. Data dikumpul menggunakan teknik kuesioner dan jumlah kuesioner yang disebar ke responden sebanyak 43 kuesioner. Data diola menggunakan aplikasi SPSS dan dianalisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukk

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Kurnia, Aloysius Eka. "KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 3 (2020): 387. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.472.

Full text

Abstract:

Undang Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi pejabat tata usaha negara untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah demi mencegah terjadinya ketidak sinkronan dan ketidak harmonisan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah ini dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur setempat. Ketika suatu Rancangan Peraturan Daerah dibatalkan oleh pejabat tata usaha negara melalui Keputusan Tata Usaha Negara maka pada seharusnya hal tersebut dapat diuji leg

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Kartini, Kartini, and Nazirman. "PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH." Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan 2, no. 2 (2023): 55–63. http://dx.doi.org/10.55606/jimak.v2i2.1470.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerintah Kabupaten Agam. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Instansi (Pengguna Barang) dan pengurus barang (staf Pejabat Pelaksana Kegiatan) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Agam. Sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling yaitu Kepala Instansi (Pengguna Barang) dan pengurus barang (staf Pejabat Pelaksana Kegiatan) dengan jumlah sampel sebanyak 84 res

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Sukarman, Sukarman, and Grace Tianna Solovida. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada SKPD Kabupaten Tegal)." Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 9, no. 1 (2021): 36–43. http://dx.doi.org/10.35829/magisma.v9i1.134.

Full text

Abstract:

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas maka diperlukan SDM yang terlibat dalam penyusunan LKPD yang mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang memadai. Kondisi yang terjadi pada saat ini, jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) maupun petugas akuntansi pada SKPD yang memiliki kompetensi bidang akuntansi masih sangat terbatas sehingga kurang memahami atau menguasai penyusunan LKPD secara memadai. Populasi yang diteliti yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!