To see the other types of publications on this topic, follow the link: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Journal articles on the topic 'Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Putra, Arman Syah. "Analisa Dan Perancangan Sistem Pembelian Makanan Di Restoran Pada Masa Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)." Jurnal Esensi Infokom : Jurnal Esensi Sistem Informasi dan Sistem Komputer 4, no. 1 (2020): 7–12. http://dx.doi.org/10.55886/infokom.v4i1.314.

Full text
Abstract:
Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada Peraturan yang di buat pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di sisi penjualan makanan yang masih diperbolehkan oleh pemerintah dengan persyaratan tidak boleh makan di tempat atau hanya boleh membeli makanan tetapi di makan di rumah, dengan dasar ini permasalahan ini maka penulis membuat penelitian tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada pemesanan makanan di sebuah restoran dengan memenuhi syarat kesehatan. Me
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Nur Akifah Janur and Fatri Sagita. "PELANGGARAN HAM DALAM PANDEMI COVID-19." QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum 2, no. 1 (2021): 39–50. http://dx.doi.org/10.46870/jhki.v2i1.124.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Pelanggaran HAM yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menimbulkan pro kontra, timbuk kehkawatiran dalam masyarakat terkait kemungkinan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal pemberlakukan PSBB, maka dari itu melului tulisan
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Wijayanto, Hendra. "MENAKAR EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN COVID19." GEMA PUBLICA 5, no. 2 (2020): 98–106. http://dx.doi.org/10.14710/gp.5.2.2020.98-106.

Full text
Abstract:
Wabah Virus Corona (Covid-19) membuat keluarga tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia merasa khawatir. Apalagi jika melihat korban yan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakag disebabkan oleh penyakit ini. PSBB sebagai langkah yang dialkukan pemerintah untuk meredam penyebaran virus covid19 yang terus menerus memakan korban meninggal dunia. Namun kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah masih belum efektif mengingat masih terjadi peningkatan jumlah kasus yang teridikasi covid19. Peningkatan korban covid19 ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari masih rendahnya tingkat
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Firmansyah, Rasyid, and Yuli Bangun Nursanti. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI INDONESIA DENGAN MODEL SUSCEPTIBLE-INFECTED-RECOVERED (SIR)." JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) 8, no. 2 (2024): 1724–30. http://dx.doi.org/10.36040/jati.v8i2.9097.

Full text
Abstract:
COVID-19 telah menjadi perhatian masyrakat dunia sejak kemunculannya. Virus ini menyebar dengan sangat mudah dan sangat cepat. Oleh karena itu, dalam upaya memutus rantai penyebarakn virus tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat dari diberlakukannya kebijakan, yaitu muncul pro dan kontra yang mempertanyakan tentang efektivitas pemberlakukan kebijakan tersebut. Pada penelitian ini penulis membahas tentang pengukuran terhadap efektivitas penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia menggunakan teori differe
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Nadhifah, Dinah, Fadiah Adlina, and Nurul Sakinah. "PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH." Jurnal Bakti Sosial 2, no. 2 (2023): 196–205. https://doi.org/10.63736/jbs.v2i2.121.

Full text
Abstract:
Kebijakan pemberlakukan PSBB oleh pemerintah untuk memutus rantai Covid-19 ternyata mengancam penghasilan masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pemberlakuan kebijakan PSBB tersebut menuai reaksi yang beragam dimasyarakat. Mayoritas warga mengeluhkan dampak yang dialami seperti sulitnya ekonomi karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga segala kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat kelas bawah yang berpenghasilan rendah. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis karena banyak msyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Lubis, Dicky Chandra, Nurhalizah Ertays Siregar, and Armilah Armilah. "PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR(PSBB) DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH." Jurnal Bakti Sosial 3, no. 1 (2023): 22–31. https://doi.org/10.63736/jbs.v3i1.126.

Full text
Abstract:
Kebijakan pemberlakukan PSBB oleh pemerintah untuk memutus rantai Covid-19 ternyata mengancam penghasilan masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pemberlakuan kebijakan PSBB tersebut menuai reaksi yang beragam dimasyarakat. Mayoritas warga mengeluhkan dampak yang dialami seperti sulitnya ekonomi karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga segala kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat kelas bawah yang berpenghasilan rendah. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis karena banyak msyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Setiadi, Tatak. "Analisis Jaringan Opini Publik tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Twitter." Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia 4, no. 1 (2023): 58. http://dx.doi.org/10.22146/jmki.82650.

Full text
Abstract:
AbstrakPemerintah Indonesia memutuskan untuk meluncurkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah mendapati kejadian CoVID-19 di Jakarta. Keputusan itu menjadi trending topic di media sosial Twitter. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor utama dan pergerakan opini mengenai isu PSBB di Twitter di Indonesia. Penelitian ini menggunakan RStudio untuk mendapatkan sekitar 5.000 tweet pada 6 Mei 2020 dengan kata kunci "psbb" dan tagar #psbb. Hasil text mining, analisis sosiogram, dan Social Network Analysis (SNA) mendapatkan temuan menarik. Pertama, opini tentang PSBB
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Awalia, Nasya Putri, and Nunung Nurwati. "PRODUKTIVITAS KELUARGA DITENGAH-TENGAH PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SELAMA MASA PANDEMI COVID-19." Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS 3, no. II (2021): 33–46. http://dx.doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.2831.

Full text
Abstract:
Permbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemenrintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka menangani percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah. Pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang terkait dengan aspek keamanan dan pertahanan. Efektivitas pemberlakuan PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan terwujud apalabila setiap individu melakukan pembatasan – pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya, Dengan demikian pe
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Sari, Devi Pramita, and Ade Irma Suryani Lating. "REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGUMUMAN KEBIJAKAN PSBB." Jurnal Akuntansi 18, no. 2 (2024): 223–39. https://doi.org/10.25170/jak.v18i2.5417.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini untuk menguji kandungan informasi yang terkandung dalam pengumuman pemerintah mengenai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Signaling theory mengasumsikan pengumuman yang dipublikasikan menjadi signal atau informasi penting bagi para investor untuk mengambil keputusan terkait investasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa harga penutupan harian, volume perdagangan saham, jumlah saham yang beredar, dan IHSG dari perusahaan sektor pakaian dan barang mewah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2020. Dur
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

rakhim, rosita. "Dampak Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Konsentrasi PM10 di Pekanbaru." Jurnal Ecolab 15, no. 1 (2021): 13–22. http://dx.doi.org/10.20886/jklh.15.1.13-22.

Full text
Abstract:
Dampak Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Konsentrasi PM10 di Pekanbaru. Salah satu faktor penurunan kualitas udara dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan aktivitas masyarakat diluar ruangan. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan kondisi kualitas udara di Pekanbaru sebelum dan saat diterapkan PSBB. Data yang digunakan adalah data konsentrasi PM10 hasil pengukuran PM10 Analyzer, BAM1020. Statistik deskriptif dan uji Mann-Whitney U test sebagai uji non-parametrik unt
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Kurniawan, Rifki Dwi, and Samudra Baratha Yuliharson. "Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah." Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum 3, no. 04 (2022): 313–34. http://dx.doi.org/10.15642/mal.v3i04.132.

Full text
Abstract:
Abstract: This article discusses Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which is based on Government Regulation Number 21 of 2020 to be analysed in siyasah jurisprudence. This research is a normative or juridical type of legal research. The results of the study concluded that to deal with the Covid-19 pandemic, the government refers to the regulation of Regulation Pegoverning Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions. This regulation has many shortcomings, so the handling of this pandemic is less effective and efficient in implementation in the field. The implications of th
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Kurniawan, Rifki Dwi, and Samudra Baratha Yuliharson. "Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah." Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum 3, no. 4 (2022): 313–34. http://dx.doi.org/10.15642/mal.v3i4.132.

Full text
Abstract:
Abstract: This article discusses Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which is based on Government Regulation Number 21 of 2020 to be analysed in siyasah jurisprudence. This research is a normative or juridical type of legal research. The results of the study concluded that to deal with the Covid-19 pandemic, the government refers to the regulation of Regulation Pegoverning Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions. This regulation has many shortcomings, so the handling of this pandemic is less effective and efficient in implementation in the field. The implications of th
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Kustanto, Munari, and Fitriyatus Sholihah. "Persepsi Generasi Milenial Kabupaten Sidoarjo terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)." Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK 17, no. 1 (2021): 47–60. http://dx.doi.org/10.33658/jl.v17i1.227.

Full text
Abstract:
ENGLISHThe implementation of Large Scale Social Restriction (PSBB) is one of the efforts taken by several local governments, including Sidoarjo Regency, to break the chain of COVID-19 spread. Millennials, whose age ranged from 20 to 40 years in 2020, are interesting to be studied due to their large population. In addition, they have high proficiency in information technology. This study aimed to figure out the perception of the millennials in Sidoarjo District regarding the implementation of PSBB in that area. It utilized the google form platform to create an online questionnaire then the link
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Sri Sulasih, Endang. "Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta." Binamulia Hukum 9, no. 1 (2020): 67–82. http://dx.doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104.

Full text
Abstract:
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diharapkan ditaati masyarakat Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Penulis tertarik mengangkat judul ini karena negara kita memang sedang dalam kondisi prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Penulis merasa perlu melakukan kajian dalam pelaksanaan PSBB yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tujuan penulis mengangkat judul ini adala
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Rr. Endang Sri Sulasih. "Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta." Binamulia Hukum 9, no. 1 (2023): 67–82. http://dx.doi.org/10.37893/jbh.v9i1.363.

Full text
Abstract:
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diharapkan ditaati masyarakat Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Penulis tertarik mengangkat judul ini karena negara kita memang sedang dalam kondisi prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Penulis merasa perlu melakukan kajian dalam pelaksanaan PSBB yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tujuan penulis mengangkat judul ini adala
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Syaifullahil Maslul. "Penanganan Coronavirus Disease 2019 Covid-19 (Tinjauan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar)." Jurnal Multidisiplin Madani 2, no. 10 (2022): 3648–54. http://dx.doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1486.

Full text
Abstract:
Dengan diumumkannya pasien positif pertama Covid-19, pemerintah menentukan Penetapan Sosial Berskala Besar sebagai pilihan kebijakan. Dasar kebijakan Penetapan Sosial Berskala Besar adalah PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Tulisan ini hendak meneliti pilihan kebijakan Penetapan Sosial Berskala Besar dan Teknis Penetapan Penetapan Sosial Berskala Besar untuk suatu daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penulisan i
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Perdana, Arika Bagus, and Virginia Ayu Sagita. "Kebijakan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar: Analisis Tekstual pada akun instagram @IDNTimes." Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan 25, no. 1 (2021): 1. http://dx.doi.org/10.31315/paradigma.v25i1.6340.

Full text
Abstract:
The government first implemented the PSBB from April 10, 2020, to April 24, 2020. This PSBB applies to the DKI Jakarta area and its surroundings included in the high-risk distribution. However, the PSBB regulations are considered less effective. This can be seen from the number of Covid-19 cases that are increasing every day. The public can access information about PSBB from various media. Based on the existing data, there are more social media users than other digital media such as the data above. The methodology used in this research is descriptive qualitative textual analysis. This textual
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Ahmad, Muslimin. "TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN SIPIL DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMI COVID 19." Jurnal Hukum Progresif 9, no. 2 (2021): 123–34. http://dx.doi.org/10.14710/jhp.9.2.123-134.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebebasan sipil dalam pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi covid 19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dengan metode library research, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kerangka hukum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 dilandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status K
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Larassaty, Ayu Lucy. "Analisis Efektifitas PSBB Terhadap Perubahan Budaya Masyarakat di Kecamatan Sidoarjo." Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial 5, no. 2 (2020): 1. http://dx.doi.org/10.33506/jn.v5i2.959.

Full text
Abstract:
ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui besarnya efektifitas PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terhadap budaya masyarakat di Kecamatan Sidoarjo dalam menghadapi Pandemi Covid-19, 2) mengetahui perubahan model budaya masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan metode survey. Teknik analisis data menggunakan empat metode yang terdiri dari editing, coding, tabulasi dan analisis data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terbilang masih belum efektif dan sangat berpengaruh
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Safira Nur Rizqya. "Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi COVID-19." Jurnal Politique 2, no. 1 (2022): 13–26. http://dx.doi.org/10.15642/politique.2022.2.1.13-26.

Full text
Abstract:
Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dengan menaiknya angka kasus positif di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pemerintah disisi lain juga wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus COVID-19 sesuai dengan hak konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Kajian penelitian ini merupakan studi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ditinjau dari data kepustakaan tentang impl
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Basyarudin. "PERPESKTIF BUDAYA HUKUM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DAN PPAT." JURNAL HUKUM DAN KEADILAN 8 NO 1, Vol. 8 No. 1 (2021): HUKUM DAN KEADILAN (2021): 36–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.4642234.

Full text
Abstract:
Notaris dan PPAT bertujuan untuk membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pembuatan akta autentik. Budaya Hukum Penerapan PSBB terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT berbeda beda setiap daerah dalam pengaturannya dikarenakan kurang familiarnya pembuat peraturan mengenai PSBB sehingga Kantor Notaris dan PPAT yang merupakan menjalankan sebagian tugas Negara dalam memberikan pelayanan publik mendapat pembatasan dan tidak dapat menjalankan tugasnya dalam melayani publik. Identifikasi masalah pertama Bagaimana Penerapan Budaya Hukum Pembatasan Sosial Bers
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Sudirman, Lu, and Petrus Pandapotan. "Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Kepatuhan Hukum Masyarakat Di Kota Surabaya." Journal of Law and Policy Transformation 5, no. 2 (2020): 72–85. http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v5i2.4263.

Full text
Abstract:
Pandemi wabah Covid-19 menjadi permasalahan utama bagi hampir seluruh negara di dunia. Pada 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa provinsi dan pemerintah daerah sepakat atas kebijakan tersebut, antara lain kota Surabaya. Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoma
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

BASYARUDIN, BASYARUDIN. "PERPESKTIF BUDAYA HUKUM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DAN PPAT." Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2021): 36–50. http://dx.doi.org/10.59635/jihk.v8i1.140.

Full text
Abstract:
Notaris dan PPAT bertujuan untuk membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pembuatan akta autentik. Budaya Hukum Penerapan PSBB terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT berbeda beda setiap daerah dalam pengaturannya dikarenakan kurang familiarnya pembuat peraturan mengenai PSBB sehingga Kantor Notaris dan PPAT yang merupakan menjalankan sebagian tugas Negara dalam memberikan pelayanan publik mendapat pembatasan dan tidak dapat menjalankan tugasnya dalam melayani publik. Identifikasi masalah pertama Bagaimana Penerapan Budaya Hukum Pembatasan Sosial Bers
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

D. Bakarbessy, Andress, Miracle Soplanit, and Saartje S. Alfons. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA AMBON." UNES Law Review 3, no. 3 (2021): 303–12. http://dx.doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.187.

Full text
Abstract:
The implementation of the PSBB in the city of Ambon has received various criticisms from the public, there have been various actions by the community that have disobeyed the PSBB guardian, as well as problems with law enforcement by law enforcement officials. The purpose of the study was to examine and analyze the effectiveness of the implementation of PSBB in Ambon City and to examine and analyze legal protection for the people of Ambon City in implementing PSBB. The research method used is normative legal research. The results of the study show that: 1) The effectiveness of PSBB in Ambon cit
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Pradityo, Yudhy. "MONITORING PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TRANSISI DI PASAR TRADISIONAL PALMERIAM PROVINSI DKI JAKARTA." LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 2 (2020): 42–49. http://dx.doi.org/10.53860/losari.v2i2.27.

Full text
Abstract:
Musibah adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia sejak akhir 2019 memiliki dampak yang besar bagi kesehatan dan ekonomi warga dunia. Di Indonesia Covid-19 telah terdeteksi sejak awal bulan maret 2020 hingga saat ini. Pelaksanaan penyelesaian covid-19 di Indonesia dilakukan dengan cara yang cukup berbeda dengan negara lain. Yaitu dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hamper mirip seperti lockdown namun masih terdapat beberapa sektor yang masih diperbolehkan untuk beroperasi. Guna meningkatkan perkonomian Indonesia selama pandemic covid – 19 ini, DKI Jakarta khusu
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Layali, Ilfa, Fitriana Azzahra, Agnes Risma Anggraeni, and Dessy Apriyanti. "Analisis Suhu Permukaan Daratan pada Masa Pandemi Menggunakan Platform Google Earth Engine (GEE) di DKI Jakarta." Jurnal Ilmiah Geomatika 4, no. 1 (2024): 27. http://dx.doi.org/10.31315/imagi.v4i1.12212.

Full text
Abstract:
Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah perlu membuat serangkaian kebijakan untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Wardhani, Nurwidya Kusma. "Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM." KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora 2, no. 1 (2021): 34–38. http://dx.doi.org/10.24123/soshum.v2i1.3990.

Full text
Abstract:
Abstract – This paper aims to examine how the implementation of public policies in the form of Large-Scale Social Restrictions in Indonesia due to the corona virus pandemic which has become an epidemic worldwide. The implementation of the PSBB is carried out to prevent the spread of the red zone to other areas as well as restrictions such as learning, work, religion, socio-culture and so on. Social restrictions, of course, must not conflict with legal and human rights provisions that have been adhered to in the community so that there will not be conflicts in the future. The writing method is
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Tito handoko, Harapan Tua RFS, Zulfa Harirah MS, and Dahlan Tampubolon. "Urgensi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid 19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2020." KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan 6, no. 01 (2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3174.

Full text
Abstract:
After the implementation of Large-Scale Social Restrictions, Pekanbaru City enters the New Normal condition based on the Pekanbaru Mayor Circular regarding the new normal life order. The new life order policy or New Normal actually led to an increase in COVID 19 cases, therefore the Pekanbaru City Government issued a micro-scale social restriction policy, especially in sub-districts that were considered to have the highest rate of spread of COVID 19. This study aims to determine the urgency of micro-scale social restriction policy. The method in this research uses qualitative methods by collec
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Dewi, Mery Lyani Kusuma, Al Rafni, Suryanef Suryanef, and Hasrul Hasrul. "Implementasi Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." Journal of Civic Education 5, no. 2 (2022): 236–44. http://dx.doi.org/10.24036/jce.v5i2.664.

Full text
Abstract:
Artikel ini membahas tentang pemberlakuan kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi dan mengidentifikasi apa saja faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi. Desain penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitiatif yang bersifat na
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Denune Gentastilar Wangsemukti and Nasrullah Nasrullah. "Konstruksi Media Online Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) COVID-19 DKI Jakarta." Jurnal Spektrum Komunikasi 9, no. 1 (2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.37826/spektrum.v9i1.147.

Full text
Abstract:
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diputuskan oleh Pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran pandemi COVID-19 di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskribsikan bagaimana media online mengkonstruksi kebijakan tersebut melalui framing media. Dua media yang diteliti adalah detik.com dan narasi.tv. Analisis framing menggunakan konsep Robert N Etman untuk menentukan problem identification, casual interpretation, treatment recommendation, dan moral evaluation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua media mengkonstruk PSBB secara berbeda. Detik.com melihat PSBB sebagai
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Sari, Annisa Nurvalita, and Whereson Siringoringo. "ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KABUPATEN BEKASI." Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi 7, no. 1 (2021): 1855–68. http://dx.doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.630.

Full text
Abstract:
Penelitian ini didasari atas adanya salah satu virus yang membahayakan yang biasa disebut Covid-19 yang menjadi alasan pemerintah membuat kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu untuk melihat perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini terhadap Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini yaitu penelitian yang sifatnya kuantitatif dan data yang dipakai oleh penelitian tersebut ialah data primer. S
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Sibarani, Alexander J. P., and Fajar Wahyudi. "Sistem Pemeringkatan Daerah (Kelurahan) Dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)." Komputika : Jurnal Sistem Komputer 11, no. 2 (2022): 161–68. http://dx.doi.org/10.34010/komputika.v11i2.5248.

Full text
Abstract:
Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu peraturan yang dibuat oleh kementerian kesehatan (kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan dan pengendalian virus covid-19. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang terkena dampak penyebaran virus covid-19 dan perlu untuk menerapkan mekanisme pembatasan sosial terhadap warganya. Penelitian ini memanfaatkan nilai jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), Positif Covid-19, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19, dan jumlah kematian untuk menghasilkan nilai pada sebuah kelurahan. Kemudian
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Kartikasari, Dhian. "KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI MALANG RAYA DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM." Jurnal Magister Hukum Perspektif 12, no. 1 (2022): 25–38. http://dx.doi.org/10.37303/magister.v12i1.55.

Full text
Abstract:
WHO designates the COVID-19 incident as a Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC). The Indonesian government has also declared it a national disaster. One of the Indonesian Government's strategies in suppressing the spread of Covid-19 is to establish a Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy. PSBB Malang Raya was held from May 17 to May 31, 2020. Malang Raya area includes Malang Regency, Malang City, and Batu City. The purpose of writing this paper is to review and discuss large-scale social restrictions (PSBB) in Malang Raya from the legal aspect. The research meth
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Labetubun, Julia Christy, Anggun Rachmawati, Febby Zuriani Fitria, Yayu Mukaromah, Yudith Rachmadiah, and Hadi Pratomo. "Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19 di Kota Depok." Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior 3, no. 2 (2021): 79. http://dx.doi.org/10.47034/ppk.v3i2.4386.

Full text
Abstract:
Latar Belakang. COVID-19 masuk di Indonesia pertama kali di Kota Depok, pada tanggal 2 Maret 2020. Penyebaran masif mengharuskan negara-negara terindikasi memberlakukan kebijakan ketat. Kebijakan yang diberlakukan Indonesia adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dinyatakan sebagai zona merah, Kota Depok melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.221-Hukham/2020 menetapkan pemberlakuan PSBB dimulai tanggal 15 April 2020.Tujuan. untuk mengindentifikasi dan menganalisa pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Depok serta merumuskan rekomendasi strategis kebijakan pelaksanaan PSBB Metode.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Moh Numan, Moh, and Afrohatul Laili Afrohatul Laili. "pembatasan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Perspektif Hukum Islam." SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies 2, no. 1 (2022): 57–62. http://dx.doi.org/10.28926/sinda.v2i1.470.

Full text
Abstract:
Large-Scale Social Restrictions or better known as PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) is one of the government policies taken to tackle the Covid-19 outbreak from the earth of Indonesia, this policy was taken with the consideration that health factors are the main factors that must be immediately addressed and prioritized over other factors, so that when the health factor has recovered, it will soon be able to build other state sectors such as the social, economic and education sectors which are heavily affected by this policy. This policy was taken with all its controversies because it c
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Rahmat Saputra. "Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia." KRTHA BHAYANGKARA 14, no. 2 (2020): 259–71. http://dx.doi.org/10.31599/krtha.v14i2.523.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis kedaruratan dalam perspektif hukum responsif terhadap pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi status kedaruratan wabah Covid-19 mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun belum berjalan efektif. Data 17 September 2020 mencapai 232.628 kasus positif dan masyarakat melanggar PSBB dengan alasan Covid-19 tidak berdampak dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten, terutama hubungan pusat dan daerah dalam kebijakan PSBB. Jenis penelitian ini adalah penelitian
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Devita, Linda. "Aspek Hukum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Bahaya Covid-19." Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1, no. 5 (2021): 550–59. http://dx.doi.org/10.36418/cerdika.v1i5.84.

Full text
Abstract:
Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas diseluruh area di Indonesia dan hal ini juga selaras dengan peningkatan kasus penyakit dan kematian baik kepada pasien ataupun tenaga kesehatan. Peningkatan kasus ini berdampak selain kesehatan tetapi juga politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19. Sebagai bentuk dari respon pemerintah terkait dengan Pandemi ini, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dala
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Devita, Linda. "Aspek Hukum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Bahaya Covid-19." Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1, no. 5 (2021): 550–59. http://dx.doi.org/10.59141/cerdika.v1i5.84.

Full text
Abstract:
Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas diseluruh area di Indonesia dan hal ini juga selaras dengan peningkatan kasus penyakit dan kematian baik kepada pasien ataupun tenaga kesehatan. Peningkatan kasus ini berdampak selain kesehatan tetapi juga politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19. Sebagai bentuk dari respon pemerintah terkait dengan Pandemi ini, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dala
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Aulia, Nurul Rahmi, Nuryanti Mustari, and Nursaleh Hartaman. "Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan." Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan 4, no. 1 (2021): 16–25. http://dx.doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045.

Full text
Abstract:
Upaya pemerintah Kota Wilayah Tarakan dalam kewaspadaan terhadap virus covid-19 ini mengeluarkan peraturan walikota yang sebelumnya telah disetujui oleh Kementrian Kesehatan yang tertuang dalam UU NO.17 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya pro dan kontra dimasyarakat terkait pelaksanaan PSBB ini menimbulkan berbagai dinamika. Penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika kebijakan yang dihadapi pemerintah kota Tarakan pada penerapan (PSBB) penanganan covid-19 untuk menekan angka penularan covid-19 di Kota Tarakan. Pemerintah Kota Ta
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

', Ahmad Fauzi. "IMPLEMENTASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19." JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) 18, no. 2 (2020): 174–78. https://doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7946.

Full text
Abstract:
Abstract: Large-scale Social Restrictions, or better known as PSBB, is a method of handling the Covid-19 pandemic by the Government as a policy in dealing with and handling the Covid-19 pandemic. Covid-19 pandemic is an epidemic of dangerous diseases that attack the world, includ-ing Indonesia which can cause death. This epidemic is in the form of a virus which has not yet found a cure. Already many human victims have died, because of Covid-19, the number has reached 54 doctors and 24 nurses who died because of Covid-19 (Electronic media, 2020). When implementing this policy, there are problem
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Suhaedading, Ll Irman. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) saat Pandemi Covid-19 dan Dampaknya bagi Pasar Modal Indonesia." Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis 2, no. 1 (2020): 33–37. http://dx.doi.org/10.31334/abiwara.v2i1.1053.

Full text
Abstract:
The research aims to see impact of Jakarta’s Large Scale Social Distancing (PSBB) when the Covid-19 pandemic for capital market in Indonesia. The data used are Indonesia Composite Index (IHSG), a month before PSBB (2 March 2020 – 9 April 2020) and during PSBB (13 April 2020 – 5 June 2020). The research used Paired Sample T-Test, for comparing two samples data whether they are related or not.The result: There is no significant different between stock price before PSBB and during PSBB. This point can be explained that investors have been anticipating the impact from Covid-19 pandemic. Likewise,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Sigiro, Atnike Nova, Abby Gina, Dewi Komalasari, and Andi Misbahul Pratiwi. "Portrait of the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Distancing during Covid-19 Pandemic towards Women and Marginalized Groups through the Perspective of Intersectional Feminism.." Jurnal Perempuan 25, no. 4 (2020): 295. http://dx.doi.org/10.34309/jp.v25i4.514.

Full text
Abstract:
<p>Pembatasan jarak sosial (<em>social distancing</em>) adalah salah satu bentuk kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Corona di tengah pandemi Covid-19, yang dijalankan oleh berbagai negara. Di Indonesia, kebijakan pembatasan jarak sosial ini diberi nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan penerapan PSBB maka sejumlah besar kegiatan di ruang publik harus ditutup dan/atau dibatasi. Sementara itu, sebagian besar aktivitas masyarakat, seperti bersekolah dan bekerja, harus dilakukan jarak jauh atau dilakukan di rumah. Penerapan pembatasan jarak sosial tersebut me
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Rachmawaty, Asye. "Optimasi Media Sosial Dalam Meningkatkan Penjualan di Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar." TEMATIK 8, no. 1 (2021): 29–44. http://dx.doi.org/10.38204/tematik.v8i1.535.

Full text
Abstract:
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Mikro pada masa Pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir setahun sejak peraturannya diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejumlah perusahaan bahkan terpaksa hanya mengaktifkan sekitar 50% karyawan dalam setiap harinya, sementara lainnya Work From Home. Bahkan dunia Pendidikan memberlakukan sistem Daring (Dalam Jaringan) atau School From Home. Dalam sekejap, bukan hanya perusahaan besar, namun banyak usaha kecil menengah mengalami penurunan penjualan secara drastis efek PSBB ini. Masyarakat belajar memahami situasi, melakukan banyak aktifitas da
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Asshidqi, Ariq, and Prihatini Purwaningsih. "PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 DI DESA SINDANG KARYA KECAMATAN ANYER KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN." YUSTISI 6, no. 2 (2021): 81. http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v6i2.4625.

Full text
Abstract:
<p>Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di masyarakat terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan aturan yang ditetapkan di lapangan apakah sesuai dengan peraturan yang telah pemerintah buat terkait dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen interviu, kuesion
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship 2, no. 2 (2020): 83–92. https://doi.org/10.54268/baskara.v2i2.6207.

Full text
Abstract:
Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Kerugian itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Tulisan ini dibuat sebelum PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berakhir sehingga analisis ini masih didasarkan pada perhitungan apabila PSBB berjalan selama 1 bulan di area Jabodetabek. Sedangkan apabila PSBB diperlama dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Untuk memudahka
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Sari, Anggi Nidya, and Viktor Suryan. "Pandemi Covid-19: Dampak terhadap Pekerjaan Konstruksi." Jurnal Talenta Sipil 4, no. 2 (2021): 214. http://dx.doi.org/10.33087/talentasipil.v4i2.77.

Full text
Abstract:
Pandemi Covid-19 telah menyebar sejak ditemukan kasus pertama di Indonesia pada tahun 2020 dan memberikan pengaruh disegala aspek kehidupan diseluruh dunia, termasuk industri konstruksi. Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga membatasi pekerja konstruksi untuk beraktifitas diluar rumah. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pekerjaan konstruksi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap proyek konstruksi, baik dampak terhadap proyek atau personil. Metode yang digunakan pada penel
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Farhan Syahir Herdyatomo Wibowo, Raden. "Analisis Pilihan Rasional Terhadap Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Mencegah Penyebaran COVID-19." Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 8 (2021): 1403–19. http://dx.doi.org/10.36418/jist.v2i8.207.

Full text
Abstract:
Sampai pada hari ini, COVID-19 tetap menjadi prioritas utama list to do dari apa yang pemerintah harus tangani dan selesaikan. Secara nyata wabah tersebut berhasil mengubah seluruh tatanan dan regularities masyarakat, dimulai dari patron sosial, sirkulasi ekonomi, sampai pada penetrasinya dalam diskursus relasi kuasa. Sesaat sebelum vaksinasi dan tes indikator menjadi salah satu fungsi screening, testing, dan tracing daripada wabah tersebut, pemerintah harus bergerilya mencari konfigurasi terbaik dalam rangka menekan angka penyebaran virus COVID-19 melalui kebijakan publik atau public policies
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Dewi Permatasari, Farah, Suwarno Hadisusanto, and Eko Haryono. "Emisi CO2 Kendaraan Bermotor Periode Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Studi Kasus: Ruas Jalan Di Jakarta Pusat)." Jurnal Ecolab 15, no. 1 (2021): 31–44. http://dx.doi.org/10.20886/jklh.15.1.31-44.

Full text
Abstract:
Emisi CO2 Kendaraan Bermotor Periode Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Studi Kasus: Ruas Jalan Di Jakarta Pusat). Jakarta Pusat sebagai jantung kota DKI Jakarta memiliki arus pergerakan orang dan barang yang tinggi terutama dalam penggunaan kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor menyebabkan semakin meningkatnya akumulasi CO2 di atmosfer. Pada awal tahun 2020 berbagai negara di dunia termasuk Indonesia dan Jakarta mengalami pandemi Covid19 yang mendorong pemerintah menerapkan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan kasus peny
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Mulyani, Andini Sri Mulyani, Tatan Sukwika, and Ninin Gusdini. "Analisis Kualitas Udara Ambien Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jagakarsa Jakarta Selatan." Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains 3, no. 2 (2022): 30–36. http://dx.doi.org/10.55448/ems.v3i2.67.

Full text
Abstract:
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan penurunan aktivitas masyarakat di luar ruangan. Di lain sisi, berdampak pada penurunan kadar emisi di udara yang menggambarkan kondisi kualitas udara di Kecamatan Jagakarsa. Tujuan penelitian ini mengukur kondisi kualitas udara ambien dengan mengacu pada Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif. Parameter ISPU yang diukur adalah PM10, CO, SO2, NO2, dan O3. Semua parameter diuji dengan paired t-test. Hasil pengukuran pada status kualitas udara ambien se
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Revi, Revi, Helvis Helvis, and Markoni Markoni. "Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Tenaga Kerja Di Kabupaten Karawang." Jurnal Syntax Transformation 2, no. 11 (2021): 1639–56. http://dx.doi.org/10.46799/jst.v2i11.446.

Full text
Abstract:
Merebaknya virus corona covid-19 (Covid-19) di seluruh dunia yang menyebabkan tingginya angka kematian membuat pemerintah harus mengambil langkah untuk mencegah penyebaran virus covid-19 lebih luas, sehingga dikeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun penerapan PSBB ini menimbulkan dampak yang luas bagi semua kalangan, seperti pembatasan kegiatan usaha, akibatnya sejumlah perusahaan mengalami penurunan hasil produksi serta penurunan pendapatan, namun disisi lain pengeluaran semakin meningkat selain karena biaya operasional juga adanya biaya tidak terduga berupa biaya p
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!