Academic literature on the topic 'Perum ASTEK'

Rumpon portable merupakan rumpon yang tidak diletakkan secara tetap di perairan, tetapi diletakkan pada saat akan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat kematangan gonad, menganalisis hubungan isi perut hasil tangkapan dengan kelimpahan plankton yang tertarik pada rumpon portable, menganalisis indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominan plankton yang terdapat pada isi perut ikan dengan plankton yang terdapat pada perairan, menganalisis trofik level jenis ikan di sekitar rumpon portable. Metode penelitian dilakukan dengan cara experimental fishing dan uji laboratorium. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis tingkat kematangan gonad, stomach content analysis, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi, serta analisis trofik level. Total hasil tangkapan ikan sebanyak 165 ekor didominasi oleh jenis ikan kembung dan ikan tongkol. Ikan-ikan lainnya yang tertangkap yaitu jenis ikan todak, barakuda dan selar kuning. Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil tangkapan didominasi oleh ikan dengan TKG II sebanyak 53%, dan disusul ikan dengan TKG I sebanyak 38% dari total hasil tangkapan. Ikan-ikan yang tertangkap pada penelitian ini terdiri dari ikan pemakan plankton atau plankton feeders dan ikan karnivora. Organisme yang ditemukan dalam isi perut ikan yaitu ikan kecil, cumi-cumi, fitoplankton yang terdiri dari 7 genus, serta beberapa genus dari zooplankton. Hasil tangkapan ikan terbanyak ditangkap pada pengamatan hari ke-2 dengan jumlah tangkapan sebanyak 34 ekor.

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan gagasan Logistik 4.0 yang diaplikasikan pada manajemen rantai pasok beras, khususnya pada Perum BULOG yang mendapat mandat untuk dapat mengendalikan dan menjamin ketersediaan beras di Indonesia. Pengembangan Logistik 4.0 beras mencakup perencanaan sumberdaya, sistem manajemen gudang, sistem manajemen transportasi, sistem taransportasi cerdas, dan keamanan informasi. Berkaitan dengan hal ini, Perum BULOG perlu mengembangkan sistem pengelolaan yang telah ada mengikuti aspek tersebut dengan mengembangkan Sistem-Fisik-Cyber (Cyber-Physical-Systems) sebagai basis Logistik 4.0. Dalam perspektif ini, dua masalah terbesar yang dihadapi Perum BULOG saat ini adalah pengendalian persediaan beras di pasaran dan kinerja rantai pasok. Untuk itu perlu digunakan berbagai teknologi, agar kemampuan pengendalian dan rantai pasok beras Perum BULOG dapat memegang peranan yang strategis dengan memenuhi kualitas pangan (food quality), responsif (responsiveness), efisiensi (efficiency), dan fleksibelitas (flexibility). Diantara teknologi yang dapat digunakan adalah teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Penggunaan teknologi seperti RFID, diharapkan dapat menjadikan Perum BULOG lebih menguasai pasar, dan mampu mengendalikan rantai pasok beras sebagai perwujudan tanggung jawabnya sebagai penyedia dan pengendali logistik beras.

Taman Perum P&K berada di Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Taman Perum P&K memiliki fungsi utama sebagai tempat bermain anak bagi warga sekitar Kemanggisan. Pada eksisting Taman Perum P&K masih kurang tertata dan terawat, serta fasilitas bermain anak yang telah rusak, sehingga membuat kenyamanan dan keamanan pengguna khususnya anak-anak menjadi kurang optimal. Salah satu wujud Kota Layak Anak (KLA) adalah adanya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang aman dan nyaman, sehingga dapat digunakan anak-anak sebagai tempat bermain mereka. Tujuan penelitian adalah untuk merencanakan dan mendesain kembali (Redesain) Taman Perum P&K yang aman dan nyaman. Metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deduktif untuk merumuskan konsep yang sesuai untuk redesain Taman Perum P & K Kemanggisan. Hasil penelitian yaitu penerapan aspek fisik, kognitif dan sosial pada desain taman , serta penerapan desain yang memperhatikan kenyamanan dan keamanan anak melalui kegiatan yang memperhatikan perkembangan anak antara lain ; social play, imaginative play, constructive play, experimental play, sensory experience, challenging play dan learning skills.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengan tahun 1997 telah berdampak luas terhadap segala aspek perekonomian, khususnya sektor perbankan yang berakibat terhentinya aliran kredit perbankan. Dalam kondisi krisis tersebut, Perum Pegadaian (PP) merupakan salah satu lembaga keuangan yang masih mampu bertahan, bahkan menunjukkan peningkatan kinerja baik operasional maupun keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan peer-groupnya (BPR dan BRI Udes) secara umum kinerja PP relatif lebih baik. Porsi kredit yang diberikan oleh PP semakin meningkat walaupun secara nominal relatif lebih kecil dibandingkan dua lembaga tersebut.Dalam masa krisis ini, Perum Pegadaian menghadapi permasalahan temporer berupa lonjakan nasabah (puncaknya terjadi pada Juni 1998) yang mendorong Perum Pegadaian melakukan overdraft sangat besar atas fasilitas kredit yang diperoleh dari BRI, serta kekurangan likuiditas juga disebabkan karena obligasi yang diterbitkan untuk membayar obligasi yang jatuh tempo, kurang diminati masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Perum Pegadaian telah menerima bantuan dalam bentuk RDI dari pemerintah dan KLBI. Permasalahan lain yang bersifat struktural antara lain rentang kendali yang terlalu luas namun tidak ditunjang sistem pengawasan yang memadai, sistem manajemen yang sentralistik sehingga berpotensi menghambat kinerja, beberapa kelemahan prosedur yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, serta tidak adanya sistem yang mampu mengantisipasi resiko fluktuasi harga barang jaminan khususnya emas.Potensi Perum Pegadaian untuk lebih berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dapat dilihat dari keberpihakan terhadap masyarakat berpendapatan rendah (mayoritas nasabah), relatif kecilnya skala kredit yang diberikan (Rp 5.000 s.d. Rp 20 juta), suku bunga yang dikenakan relatif rendah, serta mudahnya prosedur gadai. Untuk mewujudkan potensi tersebut terlebih dahulu harus dibenahi berbagai kelemahan khususnya kelemahan struktural yang ada. Sedangkan untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan usaha kecil perlu dikaji kemungkinan pemberian izin bagi perusahaan/lembaga lain untuk bergerak dalam usaha pegadaian.

The purpose of this research to compared the biological aspect of silkworm seeds with two resources of seeds in South Sulawesi are Perum Perhutani (P1) and China hybrid (P2). The result of this research can be information for user of the sericulture. The observation will be done the hatchability of eggs, resistance of larva, and the characteristic of the larval. The observation of the cocoon quality such as whole fresh cocoon weight, the cocoon without pupa weight, the presentation of shell cocoon, the presentation of abnormal cocoon, and the characteristic of the cocoon. The data was analyzed with using proportion different test and t-student test. The result of this research was showed that hatchability of kind eggs as not significant. The resistance of larva as the higher from P2 and presentation of abnormal cocoon was lower. So the cocoon without pupa was not significant with the seeds from P1, but the cocoon weight and size of cocoon are bigger than from P2. Both larva motif and cocoon characteristic from P1 and from China hybrid is significant, but larva stadia from P2 was shorter than from P1. Key words : Biological aspect, silkworm (Bombyx mori), seeds resources References

<strong>English</strong><br />This paper aims at assessing the food security policy, especially the stock management aspect in the era of regional autonomy and change in status of the Logistic Agency (Bulog) from a Government Agency into a Public Company. The description consists of concept, role, and food security management policy aspects in the said era. Data and information come from research results and references related with the topic. To meet people’s demand for food physically and economically, it is necessary to manage food stock at all government’s lines and community’s components. The central government manages rice stock centrally for the purposes of operating, buffer, and pipe line stocks. The local governments manage decentralized reserve stock for emergency purposes, such as natural disasters and regional conflicts, and also handle non-rice food reserve in accordance with local food stuff. Community’s food stocks are developed through: (1) Encouraging and maintaining community’s tradition to take aside some of harvest for food stock individually, and (2) Promoting community’s tradition to establish collective food stock, i.e. food warehouses construction. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Tulisan ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pengelolaan ketahanan pangan khususnya aspek pengelolaan cadangan pangan di era otonomi daerah dan Bulog menjadi Perum (Perusahaan Umum). Bahasan mencakup konsep, peran, dan aspek kebijakan pengelolaan ketahanan pangan dalam era tersebut. Sumber data dan informasi berasal dari hasil penelitian dan pustaka yang relevan dengan bahan kajian. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk secara fisik maupun ekonomi, maka diperlukan pengelolaan cadangan pangan di semua lini pemerintahan dan di seluruh komponen masyarakat. Pemerintah pusat mengelola cadangan pangan beras dengan sistem sentralistik untuk pengelolaan stok operasi, stok penyangga, dan pipe line stock. Pemerintah daerah mengelola reserve stock keperluan emergensi seperti bencana alam dan konflik sosial yang tidak bersifat nasional dengan pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) , serta mengelola cadangan pangan non-beras sesuai makanan pokok masyarakat setempat. Sementara itu pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dengan: (1) Menumbuhkembangkan dan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan menyisihkan sebagian hasil panen untuk cadangan pangan, dan (2) Menumbuh- kembangkan tradisi masyarakat melakukan cadangan pangan secara kolektif dengan membangun lumbung pangan.

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten merupakan perusahaan atau instansi yang melaksanakan Human Relations melalui kegiatan informal, kegiatan informal tersebut dilakukan oleh Unit Seksi Humas dan Protokoler pada Bidang Ekspert Madya Komunikasi dan Pelaporan. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menetahui bagaimana gambaran impelementasi Human Relations melalui kegiatan informal di Perum Perhutani. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme yang bertujuan untuk memaknai makna-makna yang diungkapkan informan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena penulis ingin mengetahi aspek “how” dan “why”yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap manusia dengan cara berinteraksi secara langsung dan mendalam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Human Relations melalui kegiatan informal tersebut menggunakan konsep POAC yaitu perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (Actuating), dan pengawasan (Controling), sehingga dalam kegiatan informal di Perum Perhutani menerapkan atau mengimplementasi Human Relations melalui kegiatan informal tersebut dengan sebaik mungkin. Implementasi yang tercipta di Perum Perhutani dapat menciptakan kenyamanan, merasa dihargai dalam melaksanakan setiap pekerjaan, sehingga dapat dipahami pula bahwa implementasi Human Relations melalui kegiatan informal di Perum Perhutani telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menciptakan serta meningkatan produktivitas dalam bekerja. Perum Perhutani Regional Division of West Java and Banten is a company or agency that carries out Human Relations through informal activities, informal activities are carred out by the Public Relations and protocol section unit in the field of experts in intermediate communication and reporting. Researchers are interested in doing this research with the aim to find out how the descripyion of Human Relations implementation through informal activities in Perhutani Public Division West Java and Banten Regional Division through the concept of POAC from planning, organizing, implementing to monitoring (controlling) the activity. The paradigm used in this study is contructivism which aims to interpret the meanings expressed by informants. The approach used is a qualitative approach that aims to understand the phenomenon experienced by the research subject in its entirety. The method used in this study is a case study, because the author wants to know the “how” and “why” aspects that aim to find out the caracteristics of each human being by interacting directly and deeply. Based on the results of the study showed that the implementation of Human Relations throught informal activities using the consept of POAC namely planning, organizing, actuating, and controlling, so that in informal activities in the Perhutani public corporate to implement Human Relations throught informal activites as well as possibl. The implementation created in Perum Perhutani can create comfort, feel valued in carrying out every job, so that it can be understood also that the implementation of Human Relations throught informal activites in Perum Perhutani has been carried out properly so as to create and improve productivity in work.

Masa nifas adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perempuan Buton memanfaatkan tradisi posoropu sebagai perawatan masa nifas yang dapat mempengaruhi status kesehatan. Penelitian bertujuan mengeksplorasi pemanfaatan tradisi posoropu saat masa nifas perempuan di Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Bonegunu, dan Kecamatan Kulisusu Utara di Kabupaten Buton Utara. Sebuah studi kualitatif dengan pendekatan Etnografi, dilakukan dengan wawancara mendalam pada 14 informan yang didapatkan dengan purposive sampling. Dari hasil analisis tradisi posoropu saat masa nifas perempuan Buton, terdiri dari aspek sosial dan aspek budaya. Adapun aspek sosial, yaitu perempuan Buton memiliki self concept bahwa perawatan yang dilakukan oleh Bisa (dukun beranak) menimbulkan sentuhan magis, dipercaya, dan kepuasan pelayanan dalam mengembalikan fungsi organ reproduksi sediakala. Indentifikasi individu terhadap kelompok sosial yaitu adanya ketertarikan dan kebiasaan turun temurun memilih pengobatan dilakukan Odhe (hatra) dan “Bisa”. Aspek budaya dari tradisi perawatan masa nifas yang harus dilakukan, yaitu pidaho wee musodo (mandi air panas), pirarai (panggang), kabongkoi (ikat pinggul/perut), dan meminum ramuan tradisional. Ditinjau dari aspek sosial masyarakat Buton Utara masih mempertahankan tradisi masa nifas sedangkan aspek budaya masyarakat masih berpegang teguh terhadap budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun.

<h1>Abstract : The existence of forest in Indonesia nowadays could be identified as under critical condition. It was not only caused by illegal logging phenomenon, but also the habit of forest village community which implicitly gives contribution towards the decay of forest ecosystem. This research used qualitative-descriptive method with approach case studies. The change that occurred in Kaligunting Village could be identified as two aspect, including physical aspect and non-physical aspect. Related to physical aspect, cultivating pattern that turned to 3m x 3m impacted on forest sustainability and level of society participation in tumpangsari. Whereas, non-physical aspect change, including social change, economics change, and cultural change. Social change could be seen by the emergence of LMDH Sumber Tani which made level of participation, interaction and social distance, and social network increased. Economic change is visible through the emergence of business opportunity such as cassava flour which became main product of the village, up to the existence of production sharing form Perum Perhutani. Then, in the cultural aspect, the change is occurred in cultivation and harvesting ritual.</h1><h1><strong style="font-size: 10px;">Keyword : </strong><span style="font-size: 10px;">Social change, forest management, Forestry Departmen, PHBM, civil institutions</span></h1><p> </p><p><strong>Abstrak</strong><strong> </strong>: Keberadaan hutan di Indonesia saat ini dapat diidentifikasi karena berada dalam kondisi kritis. Bukan hanya disebabkan oleh fenomena illegal logging, tetapi juga kebiasaan masyarakat desa hutan yang secara implisit memberikan kontribusi terhadap kerusakan ekosistem hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Perubahan yang terjadi di Desa Kaligunting dapat diidentifikasi sebagai dua aspek, termasuk aspek fisik dan non-fisik. Terkait dengan aspek fisik, pola budidaya yang berubah menjadi 3m x 3m berdampak pada kelestarian hutan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tumpangsari. Sedangkan, aspek non fisik berubah, termasuk perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan perubahan budaya. Perubahan sosial dapat dilihat dengan munculnya LMDH Sumber Tani yang membuat tingkat partisipasi, interaksi dan jarak sosial, dan jejaring sosial meningkat. Perubahan ekonomi terlihat melalui munculnya peluang bisnis seperti tepung ubi kayu yang menjadi produk utama desa, hingga adanya bentuk bagi hasil Perum Perhutani. Kemudian, dalam aspek budaya, perubahan itu terjadi dalam ritual kultivasi dan panen.</p><p><br /> <strong>Kata Kunci</strong>: Perubahan sosial, pengelolaan hutan, Departemen Kehutanan, PHBM, lembaga sipil</p>

Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan pada tahun 1972. Pada tahun 2017, ada perkembangan baru terkait Perhutanan Sosial di area Perhutani yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Karena inisiatif dari kementerian, sementara implementasi IPHPS ada di dalam Kawasan Perhutani, maka di lapangan terdapat implikasi-implikasi kelembagaan yang menarik untuk dikaji. Kajian ini menggambarkan dinamika kelembagaan Perhutanan Sosial di dalam kawasan Perum Perhutani setelah keluarnya kebijakan IPHPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Analisis data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika kelembagaan sebelum dan setelah penerapan IPHPS. Tulisan ini difokuskan pada aspek kelembagaan pemerintah dan petani (yang menggarap perhutanan sosial) di level bawah (tanah garapan). Hasil penelitian ini menunjukkan struktur kelembagaan pemerintah di dalam program IPHPS lebih kompleks dibandingkan dengan program sebelumnya, yakni program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kelembagaan petani, di sisi lain, tidak terlalu banyak perbedaan, baik selama masa penerapan program PHBM maupun IPHPS. Kelembagaan petani masih belum mampu mandiri sehingga penguatan kelembagaan petani perlu menjadi prioritas