To see the other types of publications on this topic, follow the link: Pluralisme normatif.

Journal articles on the topic 'Pluralisme normatif'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Pluralisme normatif.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Setiawan, Andry. "Apologetika Prasuposisional Triperspektivalisme John M. Frame dan Aplikasinya terhadap Pemikiran Kristen Pluralis tentang Pluralisme Agama di Indonesia." Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan 17, no. 1 (2018): 61–80. http://dx.doi.org/10.36421/veritas.v17i1.306.

Full text
Abstract:
Pluralisme menjadi kesadaran baru yang menganggap bahwa semua keyakinan memiliki kesamaan secara umum satu dengan yang lain. Implikasinya, tidak ada satu pun agama yang boleh mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya keyakinan yang paling benar di antara agama-agama lainnya. Indonesia sebagai negara pluralis juga menghadapi problematika pluralisme agama. Dalam menghadapi ini, muncul pemikiran Kristen pluralis yang menekankan persamaan di antara agama-agama sehingga meniadakan keunikan kekristenan: Kristus dan karya keselamatan-Nya benar sedangkan agama lainnya salah. Tulisan ini akan mengenalkan model berapologetika yang membela keunikan iman Kristen di tengah tantangan pemikiran Kristen yang pluralis tentang pluralisme agama di Indonesia: apologetika prasuposisional triperspektivalisme John M. Frame yang diuraikan melalui apologetika konstruktif (normatif), defensif (eksistensial), dan ofensif (situasional).
 Kata-kata kunci: Apologetika, Prasuposisional, Triperspektivalisme, John M. Frame, Aplikasi, Pluralisme Agama
 Pluralism exhibits a new awareness that assumes that all beliefs have general similarity when compared one with another. As a result, there is no religion that can claim that it has the claim to ultimate truth when compared with a host of other options. Indonesia, as a pluralistic nation, exhibits the challenges of religious pluralism. Because of that reality, there are frameworks of Christian thought that have arisen that emphasize the similarity of several religions which erodes and ultimately eliminates the uniqueness of Christianity. However, Jesus Christ and his work of salvation is absolutely true and the other religions are false. This article will introduce an apologetic model that can be used to defend the uniqueness of the Christian faith among the challenges of religious pluralistic thought in Indonesia. John M. Frame’s triperspectivalism presuppositional apologetics is proferred and developed through constructive apologetics (normative), defensive apologetics (existential), and offensive apologetics (situational).
 Keywords: Apologetics, Presuppositional, Triperspectivalism, John M. Frame, Application, Religious Pluralism
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional." Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 81–124. http://dx.doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124.

Full text
Abstract:
Scientific study on adat law starts from empirical research, which finds that adat law does not stand alone but works together with other legal orders. This paper is written based on normative legal research by collecting secondary data to answer (1) how legal pluralism explains adat law and adat law community; and (2) how the application of legal pluralism approach in adat law study. The legal pluralism approach explains adat law not as an isolated/marginalized legal order but as a dynamic legal order which interacts with national and international law. From the perspective of legal pluralism, the adat law community is a semi-autonomous social field that produces rules from the interplay between the adat law community and other legal communities/institutions. Categorization of legal pluralism approach application are as follow: first, weak legal pluralism where state law recognizes adat law either by law and regulation or court decision; second, strong legal pluralism which describes through the semi-autonomous social field, shopping forum, and forum shopping concept; third, legal pluralism multi-sited which explain the relationship between legal phenomena in local, national, and international level; and elaborate the role of information, communication, and technology which bridges legal phenomenon from one to another.
 Abstrak
 Kajian ilmiah terhadap hukum adat berangkat dari penelitian lapangan yang menemukan bahwa hukum adat tidak pernah berdiri sendiri dan selalu berinteraksi dengan tertib hukum yang lain. Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan-laporan penelitian dan artikel jurnal untuk untuk menjawab (1) bagaimana pendekatan pluralisme hukum menjelaskan hukum adat dan masyarakat hukum adat; dan (2) bagaiamana pendekatan pluralisme hukum digunakan dalam studi hukum adat hari ini. Pendekatan pluralisme hukum memahami hukum adat tidak sebagai suatu ketertiban hukum yang terpisah atau termarginalisasi dari ketertiban hukum yang lain, tetapi secara dinamis terus berinteraksi dengan hukum nasional maupun internasional. Dari perspektif pluralisme hukum, masyarakat hukum adat merupakan suatu wilayah sosial semi otonom yang melahirkan hukum berdasarkan hubungan saling memengaruhi dengan masyarakat hukum lain. Penerapan pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama, pluralisme hukum lemah di mana negara mengakui hukum adat baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Kedua, pluralisme hukum kuat yang dideskripsikan melalui konsep wilayah sosial semi-otonom, forum shopping, dan shopping forum. Terakhir, pluralisme hukum multi-sited yang digunakan untuk menjelaskan hubungan berbagai fenomena hukum antara hukum adat (lokal), nasional, dan internasional serta peran teknologi informasi dan komunikasi dalam menjembatani hubungan tersebut.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Cuvelier, Jeroen, and Philémon Muamba Mumbund. "Réforme douanière néolibérale, fragilité étatique et pluralisme normatif." Politique africaine 129, no. 1 (2013): 93. http://dx.doi.org/10.3917/polaf.129.0093.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Khalfoune, Tahar. "Système juridique en Algérie – Un pluralisme normatif désordonné." Revue internationale de droit comparé 67, no. 2 (2015): 409–36. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2015.20508.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Knee, Philip. "Universalisme et pluralisme chez Montesquieu." Articles 18, no. 2 (2007): 3–26. http://dx.doi.org/10.7202/027150ar.

Full text
Abstract:
RÉSUMÉ Ce texte propose une lecture de l'oeuvre de Montesquieu à partir de débats récents sur le relativisme politique. La méthode d'ensemble qui se dégage de quelques grands thèmes des Lettres persanes et de L'Esprit des lois permet d'apercevoir le double enseignement de cette pensée: qu'elle est structurée à la fois par un horizon normatif d'universalité et par une conception plurielle du bien politique.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Nicaise, Guillaume. "Petite corruption et situations de pluralisme normatif au Burundi." Afrique contemporaine 266, no. 2 (2018): 193. http://dx.doi.org/10.3917/afco.266.0193.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Artatik, IGA Ketut, Gede Jaya Kumara, and I. Putu Sastra Wibawa. "SUBAK SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (KMHA): PERSPEKTIF KEMAJEMUKAN HUKUM." VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia 2, no. 2 (2019): 221–33. http://dx.doi.org/10.32795/vw.v2i2.402.

Full text
Abstract:
Peraturan daerah tentang Subak yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat dikatakan sebagai kebijakan politik untuk menunjukkan dan melindungi identitas lokal masyarakat Bali. Peraturan tentang Subak yang terdapat peran negara, agama, dan masyarakat lokal tersebut yang kaya nilai-nilai pluralisme hukum tentunya menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan pluralisme hukum. Penelitian ini mengangkat dua topik bahasan yakni: Subak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan Pengaturan Subak dalam bingkai Pluralisme Hukum. Analisis menggunakan teori Negara hukum dan pluralisme hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan menunjukkan Subak sebagai organisasi tradisional yang mengatur pengairan di Bali tergolong dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sehingga Negara (pemerintah Daerah) perlu mengatur dalam rangka melindungi dan mengayominya. Subak di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 yang khusus mengatur tentang Subak dilihat dari substansinya secara tertulis telah mengatur prinsip pluralisme hukum, dimana tertuang peran hukum Negara, hukum agama dan hukum adat di dalamnya.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Roy Grégoire, Étienne. "Gouvernementalité extractive et autodétermination au Canada. Écosystèmes normatifs et charge critique de l’inter-normativité." Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société 35, no. 3 (2020): 455–75. http://dx.doi.org/10.1017/cls.2020.22.

Full text
Abstract:
RésuméLa relativisation de la souveraineté est à la fois au cœur de la critique du pluralisme juridique et le résultat concret de la globalisation néolibérale. Cet article propose ainsi la notion d’écosystème normatif comme milieu pour la structuration des communautés politiques. Il énonce trois hypothèses concernant la configuration de l’écosystème normatif extractif canadien : 1) des enjeux constitutionnels y sont traités par le biais de relations contractuelles entre entreprises et communautés autochtones; 2) la responsabilité sociale des entreprises y fait office de régime de véridiction; et 3) l’impératif d’efficacité y prend préséance sur les visées téléologiques en présence. Ces hypothèses configurent une gouvernementalité moralisante peu amène aux communautés politiques. Cet article propose donc de renouveler la charge critique du pluralisme juridique en insistant sur l’hétéronomie de la norme comme condition de possibilité de la liberté politique.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Hounet, Yazid Ben. "Pluralisme normatif et gestion des conflits aux marges de l’État algérien." Politique africaine 137, no. 1 (2015): 95. http://dx.doi.org/10.3917/polaf.137.0095.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Fakhriah, Efa Laela. "PLURALISME KEWENANGAN DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM." Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 22, no. 1 (2019): 11–26. http://dx.doi.org/10.33369/jsh.22.1.11-26.

Full text
Abstract:
Keterangan ahli waris di Indonesia dikeluarkan oleh banyak pihak sehingga terdapat pluralisme dalam pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia. Hal ini dapat berpengaruh pada tercapainya kepastian hukum, karena satu peristiwa hukum didokumentasikan dalam berbagai macam produk hukum, dapat berbentuk akta di bawah tangan atau berbentuk akta otentik yang keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda sebagai alat bukti untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris dari pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran pluralisme pembuatan keterangan waris di Indonesia dihubungkan dengan kepastian hukum, serta untuk menentukan bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat dalam rangka mencapai kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, dengan tahapan penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk melengkapi data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kuali tatif. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pluralisme pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik berbentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik, yaitu oleh pewaris itu sendiri dalam bentuk surat wasiat; dalam bentuk putusan pengadilan; dalam bentuk akta notaris, serta dikeluarkan Balai Harta Peninggalan. Pluralisme ini mempengaruhi terhadap tercapainya kepastian hukum di bidang keterangan ahli waris, karena tidak semua keterangan ahli waris yang bermacam-macam itu mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat diterima oleh pihak ke tiga untuk digunakan sebagai bukti. Untuk tercapainya kepastian hukum, seyogyanya keterangan ahli waris berbentuk akta otentik sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, ke depan disarankan keterangan ahli waris itu di buat dalam bentuk akta otentik baik berupa putusan pengadilan atau akta notaris.Kata kunci: pluralisme, kewenangan, keterangan, ahli waris,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Priskila Ginting, Yuni. "PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM PASCA PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA." Majalah Hukum Nasional 51, no. 1 (2021): 59–71. http://dx.doi.org/10.33331/mhn.v51i1.135.

Full text
Abstract:
Indonesia sebagai negara hukum mempertahankan dan melindungi sosial serta ekonomi berlandaskan pada kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan membuat administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif diseluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini terkait dengan dinamika hukum pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif pluralisme hukum terhadap pemulihan ekonomi dan investasi dan kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif pluralisme hukum. Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dikaitkan dengan praktik dan persepsi. Dinamika hukum dan kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif pluralisme hukum terhadap pemulihan ekonomi dan investasi. Omnibus Law hadir sebagai sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Pratama Sukma, Putu Angga. "DINAMIKA PLURALISME PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM CAPAIAN KEADILAN MENGENAI SURAT KETERANGAN WARIS." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, no. 9 (2020): 1344. http://dx.doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p05.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini mengenai capaian keadilan terhadap pluralisme penggolongan penduduk, dan bentuk keadilan dalam surat keterangan waris terhadap pluralisme penggolongan penduduk. Saat ini bangsa Indonesia sangat terstigma dengan adanya penggolongan kependudukan yang tentunya tidak mencerminkan keadilan dan dapat memecah belah persatuan dan perpecahan ini tentunya mengakar dari adanya inkonsistensi norma yang bertentangan dengan keadilan sosial. Penelitian hukum ini tergolong jenis penelitian hukum normatif karena terfokus pada peraturan yang tertulis terkait dengan konflik norma antara UU Kewarganegaraan dengan Permen Agraria Tentang Pendaftaran Tanah serta kekosongan norma mengenai kewenangan pejabat dalam pembuatan atau pengesahan atau penguatan surat keterangan waris. Permen Agraria Tentang Pendaftaran Tanah tentunya harus dikesampingkan berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori, serta kedudukan camat tidak sah dalam penguatan surat keterangan waris. Untuk meluruskan dan menegakan aturan surat keterangan waris diperlukan dua upaya yang tujuannya berdasarkan landasan yuridis sosiologis filosofis dalam mewujudkan kepastian hukum nilai keadilan sosial serta memberikan kemanfaatan dalam pembuktian yang sempurna.
 The purpose of this research is about the achievement of justice against pluralism of classification of Indonesian citizens, and the form of justice in a certificate of inheritance against pluralism of classification of Indonesian citizens. Currently the Indonesian nation is very stigmatized by the existence of population classifications which certainly do not reflect justice and can divide unity and divisions, of course, stem from the inconsistency of norms that are contrary to social justice. This legal research is classified as a type of normative legal research because it focuses on written regulations related to the conflict of norms between the Citizenship Law and the Agrarian Ministerial Regulation on Land Registration as well as the vacuum of norms regarding the authority of officials in making or ratifying or strengthening inheritance certificates. The Agrarian Regulation on Land Registration must of course be set aside based on the principle of lex superior derogate legi inferiori, and the position of the camat is not valid in strengthening the certificate of inheritance. To straighten and enforce the rules of the certificate of inheritance, two efforts are needed whose objectives are based on juridical sociological philosophical foundations in realizing legal certainty in the value of social justice and providing benefits in perfect proof.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Bernheim, Emmanuelle. "Le « pluralisme normatif » : un nouveau paradigme pour appréhender les mutations sociales et juridiques ?" Revue interdisciplinaire d'études juridiques 67, no. 2 (2011): 1. http://dx.doi.org/10.3917/riej.067.0001.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Déme, Ousmane. "Les constitutions arabes et l'islam, les enjeux du pluralisme juridique." Canadian Journal of Political Science 39, no. 2 (2006): 450–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0008423906369983.

Full text
Abstract:
Les constitutions arabes et l'islam, les enjeux du pluralisme juridique., Sabine Lavorel, Québec : Presses de l'université du Québec, 2005, 202 pp.L'ouvrage de Sabine Lavorel cherche à analyser les mutations politiques à l'œuvre dans le monde arabe, à travers une nouvelle approche du droit constitutionnel des pays arabes. Son objectif est de brasser dans un seul corpus analytique l'ensemble du monde arabe, malgré les quelques spécificités observables par endroit. Pour ce faire, l'auteure propose une démarche qui tend à “ refuser que la religion représente le seul facteur d'explication du système constitutionnel actuel des États arabes : au même titre que l'Islam, les valeurs libérales, révolutionnaires ou socialistes s'intègrent au référent traditionnel pour former un système normatif plural ” (p. 15).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Sulistio, Thio Christian. "Teologi Pluralisme Agama John Hick : Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis." Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan 2, no. 1 (2001): 51–69. http://dx.doi.org/10.36421/veritas.v2i1.51.

Full text
Abstract:
Salah satu lagu George Harrison, anggota kelompok The Beatles yang terkenal, berjudul “My Sweet Lord.” Salah satu kalimat pada bagian refrainnya berbunyi: “I really want to know you, Lord, but it takes so long.” Kalau kita simak, pada latar belakang lagu ini terdengar paduan suara menyanyikan “Halleluyah.” Jika didengar sepintas lalu, lagu ini memberikan kesan seolah-olah lagu Kristen. Tetapi jangan keliru, karena Halleluyah ini kemudian berubah menjadi “Hare Krishna, Krishna, Krishna,” lalu nama dewa-dewa orang India muncul. Lagu ini menunjukkan ciri khas pemikiran kebanyakan orang pada masa kini. Mereka percaya bahwa agama-agama adalah jalan menuju Allah. Kemajemukan agama adalah fakta yang telah lama kita jumpai. Namun pada masa kini fakta kemajemukan agama bukan hanya sesuatu yang diterima tetapi juga dianggap baik, bahkan perlu dijaga, sebagaimana dikemukakan oleh Lesslie Newbigin: Kita sudah terbiasa mengatakan bahwa kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk—bukan hanya masyarakat yang pada kenyataannya majemuk dalam bermacam-macam kebudayaan, agama, dan gaya hidup, tetapi juga majemuk dalam arti bahwa kemajemukan ini dirayakan sebagai perkara yang disepakati dan dihargai. Di sini kita perlu membuat perbedaan antara pluralisme agama sebagai sebuah fakta dan pluralisme agama sebagai suatu ideologi. Pluralisme sebagai suatu ideologi adalah suatu kepercayaan bahwa pluralisme ini didukung serta diinginkan, dan bahwa klaim-klaim normatif yang berbau imperialistik serta bersifat memecah belah perlu dibuang. Salah seorang tokoh pluralisme agama yang cukup terkenal adalah John Hick, yang membangun suatu pluralisme hipotetis yang cukup solid dan komprehensif. Artikel ini adalah sebuah dialog kritis terhadap pandangan Hick, khususnya mengenai metodologi, epistemologi, pandangannya tentang Yang Real (The Real), dan konsep keselamatannya. Sistematika penulisan artikel ini adalah sebagai berikut: Pertama, akan dibahas perjalanan spiritual Hick hingga ia sampai pada teologi pluralisme agamanya, dilanjutkan dengan pemaparan Hick mengenai masalah hubungan antara kekristenan dan agama lain di dalam sejarah agama Kristen. Bagian berikutnya akan mengulas metodologi, epistemologi, Yang Real serta konsep keselamatan menurut Hick. Selanjutnya adalah dialog kritis terhadap metodologi, epistemologi, konsep tentang Yang Real dan konsep keselamatan Hick. Bagian terakhir merupakan pembelaan atas keberatan Hick terhadap pandangan partikularisme.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Puri, Widhiana H. "Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 3, no. 1 (2017): 67. http://dx.doi.org/10.31292/jb.v3i1.91.

Full text
Abstract:
Pluralism of agrarian law is a consequence of the choice of society law that has a diversity of culture, ethnicity, customs and religion. This condition creates the selection to use legal norms beside national laws defined by the state. The philosophy is to find and to acquire the most appropriate legal order and provide justice for the people. This concept consistent with the progressive nature of the law that led to a dynamic legal system and was processed following the dynamics of the community responsive to the needs and aspirations of justice in society. By using non state law as a complement of the state law, the chance of the state to quickly respons every dynamics of the community is possible, making the law progressive and responsive. This paper is a normative article with descriptive analytic from the perspective of philosophy of jurisprudence.Pluralisme hukum agraria adalah sebuah kondisi yang menjadi konsekuensi atas pilihan hukum masyarakat yang memiliki keragaman budaya, suku, adat istiadat serta agama. Kondisi ini menciptakan adanya pilihan norma hukum yang digunakan selain hukum nasional yang ditetapkan negara. Filosofinya adalah menemukan dan memperoleh tatanan hukum yang paling sesuai dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan hakikat hukum progresif yang mengarah pada sebuah sistem hukum yang dinamis dan berproses mengikuti dinamika masyarakat sehingga responsif terhadap kebutuhan dan cita keadilan dalam masyarakat. Dengan menempatkan hukum masyarakat sebagai pelengkap hukum negara, maka peluang negara untuk merespon setiap dinamika dalam masyarakat secara cepat dapat dilakukan sehingga terwujud hukum progresif dan responsif. Kajian ini bersifat normatif dengan pendekatan deskriptif analitis dari perspektif filsafat ilmu hukum.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Somadiyono, Sigit. "Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa yang Akan Datang." Legalitas: Jurnal Hukum 12, no. 1 (2020): 13. http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.191.

Full text
Abstract:
Terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku di masyarakat Indonesia. ketiga sistem hukum tersebut adalah sistem hukum Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum civil. Ketiga sistem itu saling “bersaing” untuk menjadi satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun begitu, ketiga sistem hukum tersebut sebenarnya bisa saling melengkapi dan bisa diharmonisasi. Tetapi Indonesia harus memiliki satu role model yang disepakati serta bisa menjadi panduan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan. Tulisan ini menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum Islam tetap berlaku dan hidup dimasyarakat bisa mengisi kekosongan hukum dari sistem hukum civil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan menggunakan berbagai pendekatan yakni pendekatan undang-undang, perbandingan dan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa walaupun pluralisme hukum yang berlaku di masyarakat dapat tumbuh dan saling melengkapi, tetapi pluarisme tersebut akan berdampak pada katidakpastian hukum serta arah perkembangan hukum yang tidak jelas ke depannya. Unifikasi dan kejelasan pengaturan terhadap ketiga sistem tersebut akan menjadi salah satu jawaban atas pluralisme hukum di Indonesia sehingga tercipta keadilan dan ketertiban di masyarakat.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Mișcoiu, Sergiu, and Laura Maria Herța. "De facto, non de jure ou De facto, hoc de jure? Incursions dans la pratique de l’interaction entre le droit étatique et le droit coutumier rom en Roumanie." État et cultures juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité 48, no. 1 (2018): 203–36. http://dx.doi.org/10.7202/1049318ar.

Full text
Abstract:
Les Roms sont le seul peuple d’Europe ayant (encore) un droit coutumier vivant. Dans cet article, nous nous proposons d’explorer et d’analyser les hypostases de l’interaction entre le droit coutumier des Roms en Roumanie et le droit étatique roumain. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons brièvement exposer le cadre théorique qui guide notre démarche analytique — le pluralisme normatif. Puis, nous allons présenter les différences fondamentales entre les deux ordres juridiques en relation avec les modes d’organisation sociopolitique respectifs. Enfin, nous esquisserons et explorerons les trois hypostases de l’interaction entre le droit coutumier rom et le droit étatique roumain — la non-coplanarité officielle, l’intersection marginale et la subordination exceptionnelle.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Syamsuddin, Muh. "GERAKAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMBUMIKAN WACANA MULTIKULTURALISME: SEBUAH LANDASAN NORMATIF-INSTITUSIONAL." Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan 1, no. 2 (2018): 361. http://dx.doi.org/10.14421/jpm.2017.012-08.

Full text
Abstract:
This paper examines the debate and internal dynamics of the Muhammadiyah’s da’wa movement in Kotagede on easing the multiculturalism context. With the debate, how did the Muhammadiyah of Kotagede understand the phenomenon of multiculturalism as the real life ultimate? So, how is the involvement of Muhammadiyah member institutionally in its role in addressing multiculturalism? Furthermore, what methods and strategies are applied in easing the discourse of multiculturalism? Departing from Nakamura’s early work, which examines the reformist-modernist movement in anthropological perspective, this article is also based on a phenomenological-naturalistic qualitative approach that reveals the truth of the facts in the field until it is interpreted to be a novelty of meaning. It’s expected can contribute positively to the development of multiculturalism in the framework of pluralism (diversity) and Pancasila to meet a harmonious nation life. Thus, the facts in the field found that the debate of Muhammadiyah member questioning the discourse of multiculturalism was preceded by the congress Bali in 2002s when the advisory of council (Dewan Tanwir) decided the meaning of amar ma’ruf nahi munkar (calling for good, preventing evil) was not only interpreted as textuality, but how the progressive movement that carried the issue of ‘cultural da’wa’ (dakwah kultural) was implemented well. Based on the result of a decision, Muhammadiyah’s own member internally can be mapped into three groups, namely puritan, moderate, and reformist. Although the ‘cultural da’wa’ is much opposed by the Puritans, in fact is just few agree with the group. The echoes of moderate and reformist groups are larger, the whole multicultural movement can be implemented well to the grassroots.[Tulisan ini mengkaji tentang perdebatan dan dinamika internal gerakan dakwah Muhammadiya di Kotagede dalam membumikan konteks multikulturalisme. Dengan adanya perdebatan tersebut, bagaimana warga Muhammadiyah Kotagede memahami fenomena multikulturalisme sebagai realitas kehidupan hakiki? Lantas, bagaimana keterlibatan warga Muhammadiyah tersebut secara institusional dalam peranannya menyikapi multikulturalisme? Selanjutnya, metode dan strategi apa yang diterapkan dalam membumikan wacana multikulturalisme? Berangkat dari tesis awal Nakamura, yang mengkaji gerakan reformis-modernis dalam perspektif antropolog, artikel ini juga dilandasi dengan pendekatan kualitatif fenomenologis-naturalistis yang mengungkap kebenaran fakta di lapangan hingga diinterpretasikan menjadi sebuah kebaruan makna. Di mana harapannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan multikulturalisme dalam bingkai pluralisme (diversity) dan pancasila guna menyongsong kehidupan berbangsa yang harmonis. Dengan begitu, fakta di lapangan ditemukan bahwa perdebatan warga Muhammadiyah menyoal wacana multikulturalisme diawali hasil muktamar Denpasar Bali tahun 2002 ketika dewan tanwir memutuskan makna amar ma’ruf nahi munkar tidak hanya dimaknai sebatas tekstualitas, tapi bagaimana gerakan berkemajuan yang mengusung isu ‘dakwah kultural’ diimplementasikan dengan baik. Dalam perjalanannya, hasil keputusan tersebut warga Muhammadiyah sendiri secara internal dapat dipetakan menjadi tiga kelompok, yakni puritan, moderat, dan reformis. Walaupun ‘dakwah kultural’ banyak ditentang oleh kelompok puritan, faktanya sedikit yang sepakat dengan kelompok tersebut. Gaung kelompok moderat dan reformis lebih besar, secara utuh gerakan multikulturalisme dapat diimplementasikan dengan baik hingga ke akar rumput (grassroots).]
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Bernheim, Emmanuelle. "Le pluralisme normatif appliqué. Une étude de la mobilisation des normes par les acteurs sociaux dans le champ psychiatrique." Droit et société 85, no. 3 (2013): 669. http://dx.doi.org/10.3917/drs.085.0667.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Backenköhler Casajús, Christian J. "Transplante jurídico = Legal trasplant." EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, no. 17 (September 27, 2019): 262. http://dx.doi.org/10.20318/eunomia.2019.5032.

Full text
Abstract:
Resumen: El trasplante jurídico es una metáfora del derecho comparado creada para señalar el traspaso normativo que se produce entre diferentes ordenamientos jurídicos. En un primer momento, el trasplante jurídico sirvió para demostrar que, desde hace tiempo, el traspaso normativo fue un mecanismo frecuentemente utilizado para crear nuevos sistemas jurídicos o para la adaptación o renovación de muchos de ellos. Pero, con el tiempo, se ha ido configurando como un concepto que, aparte de describir el traslado de una norma de un sistema jurídico a otro, trata también de explicar las posibles consecuencias que puede sufrir el ordenamiento jurídico receptor. En la actualidad, el trasplante jurídico está sirviendo para explicar la transferencia normativa entre diferentes ordenamientos jurídicos en el contexto de la globalización y también como indicador de la existencia de un pluralismo jurídico en el espacio jurídico actual.Palabras clave: Trasplante jurídico, pluralismo jurídico, derecho comparado, préstamo jurídico, pluralismo cultural.Abstract: The legal transplant is a comparative law metaphor created to indicate the normative transfer that occurs between different legal systems. At first, the legal transplant served to demonstrate that, for a long time, the normative transfer was a mechanism frequently used to create new legal systems or, also, for the adaptation or renewal of many of them. Over time, however, it has developed into a concept which, apart from describing the transfer of a rule from one legal system to another, also seeks to explain the possible consequences that the receiving legal system may suffer. At present, legal transplant is serving to explain the normative transfer between different legal systems in the context of globalization and, also, as an indicator of the existence of legal pluralism in the current legal space.Keywords: Legal trasplant, legal pluralism, comparative law, legal borrowing, cultural pluralism.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Pradhani, Sartika Intaning. "Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan dalam Konflik Agraria." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 5, no. 1 (2019): 69. http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.320.

Full text
Abstract:
Abstract: Law, instead as the basis of national agrarian management, also as sources of agrarian conflict because of conflicted regulations. Many academic papers on agrarian conflicts have described the conflicts, as well as women’s narrative regarding the conflicts. This article explore the theoretical discourse during agrarian conflict to analyze women’s role on that case. This paper is written based on secondary data gathered from juridical normative research with analytical descriptive type. The research found that main legal theoretical discourses presented mostly in on agrarian conflicts literatures are legal positivism, politics of law, legal reality, natural law, sociological jurisprudence, legal pluralism, local wisdom, and eco-feminism. The role of women during agrarian conflicts is explained using eco-feminism theory, particularly as agent of change who actively fight for non-exploitative agrarian management based on their experience.Key words: women, agrarian conflict, eco-feminism.Intisari: Hukum, selain sebagai dasar penyelenggaraan agraria nasional juga menjadi sumber konflik agraria karena pengaturan yang tumpang tindih. Tulisan-tulisan akademik tentang konflik agraria tidak hanya menjelaskan tentang konflik yang berlangsung, tetapi juga menuliskan narasi perempuan dalam konflik tersebut. Tulisan ini menggali wacana-wacana teori yang muncul dalam konflik agraria untuk menganalisis peran perempuan dalam konflik agraria. Data sekunder dalam tulisan ini diperoleh dari penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Wacana-wacana teori yang muncul dalam konflik agraria adalah teori hukum positif, teori politik hukum, teori realitas hukum, teori hukum alam, sociological jurisprudence, pluralisme hukum, teori kearifan lokal, dan teori ekofeminisme. Teori yang menjelaskan peran perempuan dalam konflik agraria adalah teori ekofeminisme. Peran perempuan dalam konflik agraria adalah sebagai agen perubahan yang berperan secara aktif memperjuangkan pengelolaan agraria non-eksploitatif berdasarkan pengalaman masing-masing perempuan.Kata kunci: perempuan, konflik agraria, ekofeminisme.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Rifaldi Setiawan, Muhammad, Muhammad Fakhry, and Mahardika Apriano. "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021): 419. http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31767.

Full text
Abstract:
Keberlakuan hukum waris di Indonesia menganut 3 (tiga) sistem Hukum Waris, yaitu; Pertama, Hukum Waris Barat, Kedua,Hukum Waris Adat, Ketiga, Hukum Waris Islam. Sehingga di Indonesia dikenal dengan adanya Pluralisme Hukum Waris. Sistem hukum waris barat mengizinkan bagi ahli waris untuk menolak harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dikarenakan terdapat pasiva yang lebih besar dibandingkan aktiva. maka status dari harta tersebut akan menjadi harta peninggalan tak terurus. Metode Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal research), yaitu penelitian yang mengkaji secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum. Dalam hal ini negara melalui Balai Harta Peninggalan yang akan melakukan pengelolaan terhadap harta tersebut. Sebagi bentuk perlindungan kreditor dapat mengajukan permohonan menjadi ahli waris pengganti untuk pelusanan piutangnya akan dilakukan oleh negara melalui Balai Harta Peninggalan sejumlah dengan nilai utang pewaris atau atau nilai harta atau benda-benda peninggalan pewaris itu mencukupi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Rahmat, Rahmat. "HARMONISASI HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN." JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI 2, no. 2 (2018): 119–26. http://dx.doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.30.

Full text
Abstract:
Pengelolaan lingkungan sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Mendasari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum yang ideal untuk membentuk keharmonisan, keadilan, demokrasi, dan kesinambungan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue aproach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membentuk hukum lingkungan hidup yang berekadilan, demokratis dan berkelanjutan maka konsep kedaulatan lingkungan hidup dalam arti terciptanya keseimbangan yang tepat antara manusia dengan alam, dengan pendekatan pluralisme hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan, dapat menjadi acuan untuk membentuk norma dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Demikian halnya dengan penerapan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen utama dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Olgiati, Vittorio. "Le Pluralisme juridique comme lutte pour le droit: La folie théorique et méthodologique d'une récente proposition." Canadian journal of law and society 12, no. 02 (1997): 47–74. http://dx.doi.org/10.1017/s0829320100005354.

Full text
Abstract:
RésuméCertains auteurs ont récemment fait la proposition de mettre au rancart le «pluralisme juridique» en sociologie du droit et en anthropologie juridique. Selon eux, l'utilisation de cette notion a une connotation qui trahit la dynamique constitutive de l'expérience juridique, jusqu'au point d'empêcher l'avancement de la compréhension scientifique du droit sur la société.Tout en reprenant sérieusement les arguments an soutien de cette proposition – entre autres le manque de clarté entourant la conceptualisation des opérations du droit dans les pays avancés – l'auteur soutient la valeur heuristique de cette notion en tant qu'indicateur de l'éternelle «lutte pour le droit» qui pénètre les stratégies fondées sur l'action tant des autorités que des constituants en opposant les arrangements légaux respectifs tant officiel qu'informel. À cette fin, un certain nombre de variables théoriques et épistémologiques ayant une place centrale dans la littérature classique ou contemporaine de la sociologie du droit seront discutées. De plus, l'importance de cette notion est soulignée non seulement pour le rôle central qu'elle joue dans les grandes écoles de pensée de la culture occidentale, mais aussi comme un outil analytique permettant d'appréhender les changements actuels et futurs de la société occidentale contemporaine : à savoir le déclin et la fragmentation du droit étatique, la mise en cause dans le cadre normatif des standards de référence, la montée des expectatives pseudo-normatives et efin l'émergence de processus extra-légaux de légitimation.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Suseno, Wasis. "Kepemimpinan Transformasional Di Era Post Modern." JURNAL LUXNOS 5, no. 1 (2021): 47–60. http://dx.doi.org/10.47304/jl.v5i1.75.

Full text
Abstract:
Abstract: The modern Post era we are currently facing has the character of: attacking the special, universal, total, and absolute status of truth as understood in modernism. Single and universal truths are not recognized. There are only true truths for every society or community. Then truth is understood as fragmented into equal truths without a single normative accout beyond it. There is no tradition or ideology that stands on other traditions or other ideologies. What one believes to be true is no longer a single truth but part of truth pluralism. Therefor a leader understands the leadership of transformation in the post moderent era, apostle Paul explains, there are three levels of Transformational in the life of Believers, namely: 1) Position Transformation; 2) Behavior Transformation; 3) Community Transformation. If we can describe, the leadership of transformation in post-modern era, must have three real roles in leadership, 1. Spiritual Formation, 2. Theological Proficiency, 3. Practical & Ministry Proficieny. These three skills will be discussed in this paper.
 Abstrak: Era Pos modern yang kita hadapi saat ini bersifat: menyerang status kebenaran yang khusus, universal, total, dan absolut sebagaimana dipahami dalam modernisme. Kebenaran tunggal dan universal tidak diakui. Hanya ada kebenaran sejati untuk setiap masyarakat atau komunitas. Kemudian kebenaran dipahami sebagai terfragmentasi menjadi kebenaran yang setara tanpa satu pernyataan normatif di luarnya. Tidak ada tradisi atau ideologi yang berdiri di atas tradisi atau ideologi lain. Apa yang diyakini sebagai kebenaran bukan lagi kebenaran tunggal melainkan bagian dari pluralisme kebenaran. Untuk itu seorang pemimpin memahami transformasi kepemimpinan di era post moderent, Rasul Paulus menjelaskan, ada tiga tingkatan Transformasi dalam kehidupan Orang Beriman, yaitu: 1) Transformasi Jabatan; 2) Transformasi Perilaku; 3) Transformasi Komunitas. Jika bisa kita gambarkan, kepemimpinan transformasi di era postmodern, harus memiliki tiga peran nyata dalam kepemimpinan, 1. Formasi Spiritual, 2. Kecakapan Teologis, 3. Practical & Ministry Proficieny. Ketiga keterampilan tersebut akan dibahas dalam makalah ini.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Marianti, Marianti. "KONSEP PENDIDIKAN ANTI-TERORISME Relevansinya bagi Pendidikan Islam." TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama 12, no. 1 (2020): 48. http://dx.doi.org/10.24014/trs.v12i1.10637.

Full text
Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena terorisme yang sudah tumbuh subur di Indonesia. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka dari sekian deretan aksi kekerasan dan aksi terorisme di negeri ini, pelakunya tidak lain adalah kalangan muslim. Padahal secara normatif, Islam merupakan kepercayaan open minded dan inklusif yang mengajarkan kedamaian (rahmatan lil âlamîn). Secara konseptual, pendidikan anti terorisme di dasarkan pada; Pertama, Falsafah pendidikan Anti Terorismem, yaitu proses pengenalan dan pemberian informasi akan nilai-nilai anti terorisme, dengan harapan membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang bermoral, berwatak serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kedua, Aqidah Inklusif Sebagai Pijakan Pendidikan Anti Terorisme, yaitu menumbuhkan saling menghormati kepada semua manusia yang memiliki mazhab atau keyakian yang berbeda dalam beragama. Adapun nilai-nilai pendidikan anti terorisme adalah Toleransi, Nirkekerasan, dan Pluralisme. Sedangkan pandangan Islam terhadap Pendidikan Anti-Terorime adalah tercermin pada 4 (empat) isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan anti terorisme, yaitu : Pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesan-Nya (wahyu); Kedua, kesatuan kenabian; Ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama; dan Keempat, pengakuan terhadap eksistensi agama lain.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Lima, Adriano Sousa. "Reino de Deus e missão no contexto do pluralismo religioso." REFLEXUS - Revista Semestral de Teologia e Ciências das Religiões 8, no. 12 (2015): 271. http://dx.doi.org/10.20890/reflexus.v8i12.246.

Full text
Abstract:
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os possíveis desafios para a prática missionária no contexto do pluralismo religioso. Ele procura identificar aproximações entre uma cristologia no pluralismo religioso, sem desvalorizar ou apagar a singularidade da perspectiva interna da fé cristã, segundo a qual Jesus Cristo permanece normativo para “o encontro com a realidade última”. Em termos epistemológicos, a teologia sofre deslocamentos em sua própria estrutura, é desconstruída e reconstruída no diálogo com seu tempo e lugar cultural. Se, por um lado, as teologias foram questionadas pelo pensamento contemporâneo, por outro lado (no momento atual) elas se confrontam com uma questão mais radical: o caráter central de Cristo, expressão primeira da fé salvadora, questionada pela pluralidade cultural e religiosa. Como anunciar o Deus de Jesus no mundo pluralista? O autor defende que o cristianismo atual é convidado a repensar seus paradigmas missionários a partir do pluralismo religioso contemporâneo. A metodologia utilizada é basicamente a pesquisa bibliográfica, em vista da elaboração de um estudo analítico-sintético. Palavras-chave: Missão. Cristologia. Reino de Deus. Pluralismo Religioso. Abstract: The aim of this paper is to reflect on the possible challenges to missionary practice in the context of religious pluralism. It seeks to identify similarities between christologies in the religious pluralism, without disparaging or effacing the uniqueness of the singularity of the Christian faith, according to which Jesus Christ remains normative for “the encounter with ultimate reality”. In epistemological terms, the structure of Theology has changed, and it has been deconstructed and reconstructed in its dialogue with their time and cultural place. Theologies have been questioned by contemporary thought and are also faced now with a more radical question: the central character of Christ, the primary expression of saving faith, questioned by cultural and religious plurality. How to announce the God of Jesus in a pluralistic world? The author argues that current Christianity is invited to rethink their missionary paradigms in the light of contemporary religious pluralism. The methodology used is basically bibliographic research so as to prepare an analytic-synthetic study. Keywords: Mission. Christology. Kingdom of God. Religious Pluralism.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Lissillour, Raphael. "La déviance positive face au pluralisme normatif. Le cas de l’implémentation d’un progiciel de gestion intégré dans la filiale chinoise d’une entreprise manufacturière internationale." RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise 42, vol. 10, no. 1 (2021): 3–26. http://dx.doi.org/10.3917/rimhe.042.0003.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Marwah Adli, Ashari Setya. "Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 1 (2020): 74. http://dx.doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p06.

Full text
Abstract:
Based on Law No.3/2006, the choice of law or optional right to deciding the kind of law to solving the inheritance dispute in the court for Muslims has abolished. It’s force the Muslims to solve their inheritance dispute in Religious Court and using the Islamic Law. On the other side, legal pluralism in the inheritance law has existed. It causes the unjustice issue for the Muslim community because the Muslims can’t solve their inheritance dispute with adat law in the court. This research using the normative legal research method. This research has the purpose to know the abolishment consequences of the choice of law in the Inheritance dispute and to know how the executorial power of adat inheritance decision. Based on this research, the Law No.3/2006 force the Muslims to solve their inheritance dispute with Islamic Law, so that’s raising the unjustice issue. To answer this injustice issue, the choice of law or the optional right for the inheritance dispute is must be allowing or the parties can choose National Court as their forum. Then, how about the executorial power in the adat decision regarding the adat inheritance dispute. In this case, the court has to support adat decision and support the execution of adat decision regarding adat inheritance dispute.
 Berdasarkan UU No.3/2006, pemilihan hukum atau hak opsi untuk menentukan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris dihapuskan, hal ini memaksa umat Islam untuk menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum Islam. Padahal masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi umat Islam di Indonesia, karena bagi umat Islam tidak diperkenankan menyelesaikan sengketa waris secara adat di ranah Litigasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui konsekuensi dari penghapusan pemilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris dan untuk mengetahui kekuatan eksekutorial atas keputusan waris adat. Dari hasil penelitian, berdasarkan UU No.3/2006 ternyata memaksa umat Islam yang ingin menyelesaikan sengketa waris harus menggunakan hukum Islam sehingga menimbulkan isu ketidakadilan. Sehingga, untuk menjawab isu ketidakadilan ini, harusnya pemilihan hukum atau Hak Opsi dalam sengketa waris dibuka kembali atau para pihak dapat memilih jalur Pengadilan Negeri. Kemudian, bagaimana dengan kekuatan eksekutorial dalam hal terdapat putusan adat mengenai penyelesaian sengketa waris adat, maka Pengadilan wajib membantu penyelesaian sengketa adat yang telah diputus secara adat dengan membantu pelaksanaan eksukusi putusannya.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

LAWRENCE, Jessica C. "Constitutional Pluralism's Unspoken Normative Core." Cambridge Yearbook of European Legal Studies 21 (November 4, 2019): 24–40. http://dx.doi.org/10.1017/cel.2019.12.

Full text
Abstract:
AbstractThis article argues that discourses of constitutional pluralism contain a strong normative core which is made up of a series of largely unacknowledged implicit claims about legitimacy and community. This argument is illustrated by reference to various constitutional pluralist responses to the Hungarian Constitutional Court's ruling concerning the protection of constitutional identity in the context of EU asylum and refugee protection law and policy, demonstrating that whether this decision falls ‘inside’ or ‘outside’ constitutional pluralist tolerance depends on how the observer defines the minimum amount of shared substantive or procedural content that is fundamental to the EU order.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Avbelj, Matej. "Constitutional and Administrative Pluralism in the EU System of Banking Supervision." German Law Journal 17, no. 5 (2016): 779–98. http://dx.doi.org/10.1017/s2071832200021465.

Full text
Abstract:
This Article examines the relationship between the developing European Union (EU) system of banking supervision and the theories of constitutional pluralism. It questions the remaining epistemic, explanatory, and normative value of these theories with regard to the EU system of banking supervision. The argument is broken down into three parts. First, the Article briefly describes the system of banking supervision in the European Union and the pluralist challenges that it spurs. Second, it schematically maps out the leading theories of constitutional pluralism to test, by way of their application to the field of EU banking supervision, their epistemic, explanatory, and normative value. Finally, to the extent that this value has diminished, the Article offers another pluralist theory, not a constitutional one, which could supplement the identified epistemic, explanatory, and normative gaps. This is a theory of administrative pluralism.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Aditya, Zaka Firma. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONSTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (2019): 37. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305.

Full text
Abstract:
<p>Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum <em>civil,</em>sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan romantis. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum Islam yang berkarakter “tidak tertulis” mampu mengisi <em>legal gap</em>dari sistem hukum civil Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pluralisme hukum yang ada di Indonesia dapat menjadi solusi dari adanya <em>legal gap</em>yang tercipta karena kekakuan penerapan hukum <em>civil</em>. Kekakuan tersebut dapat diatasi dengan fleksibilitas dari norma dan nilai yang terdapat dalam hukum adat dan hukum Islam, sehingga dapat menciptakan ketertiban di masyarakat.</p>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Newey, Glen. "Value-Pluralism in Contemporary Liberalism." Dialogue 37, no. 3 (1998): 493–522. http://dx.doi.org/10.1017/s0012217300020473.

Full text
Abstract:
RésuméPlusieurs libéraux modernes soutiennent que le pluralisme des valeurs a d'importantes conséquences pour l'élaboration des procédures et des institutions politiques. Mais les arguments fondés sur l'incommensurability et sur I'indétermination de la rationalité ou de la délibération se révèlent tous compatibles avec le monisme; et certaines formes de pluralisme sont compatibles soit avec une hiérarchisation des valeurs soit avec une hiérarchisation méta-éthique de certains types de concepts normatifs. En outre le «pluralisme» en tant que thèse métaphysique concernant les valeurs est souvent confondu avec la thèse descriptive qu'il existe une pluralité de conceptions du bien dans les sociétés modernes, qui, elle, fournit la véritable justification du libéralisme dans l'organisation politique. Or cette forme de pluralisme est également compatible avec le monisme des valeurs. Le libéral pluraliste se trouve ainsi confronté à un dilemme : soit certaines valeurs (comme celle de I'égalité de respect) sont d'importance prioritaire pour la justification de I'organisation politique, soit les consequences du pluralisme des valeurs en pareil domaine sont indéterminées.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Arrieta, Agustín, and Agustín Vicente. "El pluralismo moral de David Hume." Crítica (México D. F. En línea) 45, no. 134 (2013): 17–42. http://dx.doi.org/10.22201/iifs.18704905e.2013.689.

Full text
Abstract:
En este trabajo se propone una interpretación del pensamiento moral de David Hume y se argumenta a favor de un pluralismo objetivista. En una primera aproximación se aborda la distinción pluralismo/relativismo en el ámbito de la estética. A continuación, ya en el ámbito de la moral, se exponen las razones que permiten justificar que Hume sea considerado, en primera instancia, un pluralista normativo y, en última, un pluralista objetivista. Nuestro argumento hace uso de la idea humeana de que hay cuatro fuentes de valor, y del concepto de vida/moral artificial.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Magnis-Suseno, Franz. "Armada Riyanto, CM Katolisitas Dialogal: Ajaran Sosial Katolik Yogyakarta: P.T. Kanisius 2014, 328 hal." DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA 17, no. 1 (2018): 137–39. http://dx.doi.org/10.36383/diskursus.v17i1.186.

Full text
Abstract:
Berikut ini diperkenalkan tiga buku yang ditulis oleh para dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Malang tentang bagaimana Gereja Katolik perlu menempatkan diri dalam ruang publik Indonesia.
 
 Fokus buku pertama, tulisan Prof. Dr. Armada Riyanto (2014), adalah ajaran sosial Gereja Katolik, jadi ajaran mengenai bagaimana Gereja Katolik memahami panggilannya dalam masyarakat yang sekaligus menjadi ruang publiknya. Sepintas alur buku ini dapat mem- bingungkan karena penulis suka melancong ke pelbagai bidang sam- pingan, apalagi ia tidak menjelaskan susunan bukunya. Namun kekaya- an buku ini justru terletak dalam luasnya acuan, penjelasan pelbagai latar belakang, serta perhatian pada konteks-konteks ajaran sosial Gereja yang diangkat penulis. Dengan demikian pembaca dibantu dalam mencari bagaimana umat Katolik Indonesia dapat memberikan sum- bangannya bagi bangsanya dalam segala pergulatannya.
 Bagian kedua, mulai dari bab ke-10, memasuki situasi umat Katolik Indonesia sebagai minoritas yang sepertinya masih “kurang memiliki” (187). Bertolak dari catatan bahwa waktu Congregatio Missionis (Romo-romo CM) mengam-bil alih wilayah Jawa Timur dari romo-romo Yesuit hanya ada 40 umat Katolik Jawa tercatat (hal. 203), bab 11 menjelaskan kesulitan yang dialami Gereja Katolik sejak dari permulaan abad ke-19 dalam bergiat di Hindia Belanda. Namun kemudian dijelaskan bagaimana orang Katolik Jawa, di antara- nya Pak Kasimo, sebelum Kemerdekaan sudah berjuang sebagai nasionalis Indonesia tulen. Bagian ketiga, dimulai dari bab 12, membahas sifat dialogal ajaran sosial Gereja dalam pelbagai dimensi. Bahwa iman dan teologi Gereja secara hakiki bersifat dialogal merupakan kesadaran teologis (dan sosiologis) baru. Daripada hanya berpegang teguh pada suatu ajaran yang sudah membatu menjadi tradisi, lalu dibawa begitu saja ke dalam dunia, Gereja menyadari bahwa iman maupun teologinya selalu bergerak dalam medan masyarakat di mana Gereja berhadapan dengan segala macam pemikiran dan tanta-ngan. Dengan sifat dialogal dimaksud bahwa iman dan teologi Gereja mau tak mau terwujud dalam menghadapi tantangan-tantangan itu.
 Kekuatan buku Prof. Armada ini adalah bahwa ia menempatkan ajaran sosial Gereja yang pokok-pokoknya sudah sering diuraikan ke dalam pelbagai konteks, dengan implikasi-implikasi dan acuan pada pelbagai pengalaman Gereja. Pembaca menemukan banyak petunjuk bagaimana ajaran sosial Gereja Katolik dapat menjadi inspirasi bagi umat Katolik Indonesia. Ada juga beberapa kelemahan. Tidak ada daftar nama. Dan barangkali cakupan uraiannya terlalu luas. Misalnya uraian panjang lebar tentang paham Platon dan Aristoteles tentang keadilan sebenarnya kurang relevan, begitu pula uraian tentang perkembangan pemikiran filosofis tentang demokrasi. Padahal pertanyaan sangat relevan, yang muncul di banyak negara, bagaimana sebuah minoritas berpartisipasi dalam sistem demokrasi tidak didiskusilan. Mengapa fungsi suatu Partai Katolik di Indonesia tidak diangkat, padahal seku- rang-kurangnya sudah tiga kali menjadi debat besar dan panas dalam umat Katolik Indonesia: 1960 di zaman demokrasi terpimpin, 1971 sesudah pemilihan umum pertama di bawah presiden Suharto, dan 1999 di masa reformasi. Betul, persepsi “kemiskinan struktural” dibuka dengan Rerum Novarum (h. 24), tetapi istilah itu sendiri tidak ditemukan di dalamnya, melainkan berasal dari teologi pembebasan. Karena penulis menganggap “pluralisme” tak punya arti di luar “pluralitas,” penulis tidak masuk ke dalam kontroversi tajam tentang pluralisme di Indone- sia. Fatwa MUI tentang pluralisme tidak didiskusi-kan. Uraian panjang tentang pendidikan Katolik yang sangat optimis tinggal normatif. Padahal dalam kenyataan Gereja Katolik, juga di Indonesia, biasanya justru mempertahankan pegangan eksklusif atas pendidikan. Dalam kaitan ini seharusnya penolakan UU Sisdiknas — dengan keharusan memberikan pelajaran agama kepada para siswa sesuai dengan agama mereka — oleh sebagian besar penanggap Katolik didiskusikan. Namun kekurangan-kekurangan ini tidak menghilangkan bahwa buku ini amat memperkaya pustaka Katolik berbahasa Indonesia tentang panggilan Gereja, juga panggilan Gereja Indonesia, dalam masyarakat (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta).
 
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Salazar, Mónica Gómez. "Normative Pluralism." Contemporary Pragmatism 13, no. 4 (2016): 382–99. http://dx.doi.org/10.1163/18758185-01304003.

Full text
Abstract:
This article suggests that an epistemological and ontological pluralist perspective may enable human beings to cooperate each other and live with less injustice. Intercultural cooperation may help for a reformulation of the Human rights in order to consider aspects of different ways of life like the variations of moral, political and judicial norms. I expound that Liberal pluralism does not respond adequately to present day multiculturalism. Additionally, I explain that Human rights are not inclusive norms for all ways of life. I definitely sustain that some communities do not have to agree to live in the same moral world as others, but, that it is indeed necessary to know each other’s differences so as to be able to respect them.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

ISIKSEL, TURKULER. "Global legal pluralism as fact and norm." Global Constitutionalism 2, no. 2 (2013): 160–95. http://dx.doi.org/10.1017/s2045381713000130.

Full text
Abstract:
AbstractThis article interrogates the intellectual foundations of global legal pluralism as a descriptive and normative position, and assesses its core claims with reference to the changing status of individuals in the postnational realm. In order to uncover the normative core of the pluralist position, the article turns to the rich tradition of value pluralism in political philosophy, particularly as articulated by Isaiah Berlin. It argues that as a normative position, pluralism – whether applied to the abstract sphere of values or the concrete realm of legal regimes – is normatively underdetermined, offering too little guidance as to how the conflicts endemic to a pluralistic world ought to be resolved. Unless it is supplemented by other, more substantive principles of political legitimacy such as democracy, freedom, equality, or justice, the principle of pluralism applied to the global legal realm is poised to reproduce, even exacerbate, existing inequalities of power and resources among those whom it affects.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Avbelj, Matej. "Constitutional Pluralism and Authoritarianism." German Law Journal 21, no. 5 (2020): 1023–31. http://dx.doi.org/10.1017/glj.2020.56.

Full text
Abstract:
AbstractThis article examines the relationship between constitutional pluralism and authoritarianism. It does so since the Weiss decision of the FCC spurred unusual attacks on constitutional pluralism. This particular theoretical vision of European integration has been described as inherently dangerous and its abandonment has been called for out of chiefly instrumentalist reasons, in order to prevent constitutional pluralism turning into an autocrats’ refuge. The article argues this critique of constitutional pluralism does not succeed. Due to its truncated, exclusively positivist understanding of constitutional pluralism, it has failed to take into account pluralism’s normative core. The latter presents itself an antipode to authoritarianism, which means that the autocratic regimes simply cannot credibly avail themselves of the theory of constitutional pluralism to justify their authoritarian actions.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Adnyana, Dewa Putu, and I. Ketut Sudantra. "Kepastian Hukum mengenai Penjamin Simpanan bagi Nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 4 (2020): 572. http://dx.doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p14.

Full text
Abstract:
The regulation of legal protection for customers who have savings funds in village financial institutions (LPD) is unclear. This causes no legal certainty for customers if the LPD experiences financial problems. The existence of LPDs in Bali is regulated in two types of legal rules, namely state law and customary law (legal pluralism). Analyzing the legal certainty aspects of deposit guarantor in statutory regulations and customary law is the aim of this research. This study uses a normative legal research methodology. This study uses two types of approaches namely, the statute and the conceptual approaches. The legal materials chosen as the basic analysis are primary and secondary legal materials. The conclusion of this study shows that the role of state law is more dominant than customary law. The above conclusion is shown by the fact of the research that most of the matters related to the technical operations of the LPD are regulated by the state law, in this case, is regional regulation about LPD. Based on the results of the study on the norms of local regulations on LPD and the nine awig –awig as a form of customary law from representatives of the nine regencies and city in Bali, there is no regulation on deposit guarantor institutions for LPD customers in Bali to provide legal protection. So that, regulating LPDs in Bali with two legal systems, namely the state law and the customary law system, does not guarantee legal certainty for the safety of customer's deposits.
 Pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah yang mempunyai dana simpanan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) saat ini tidak jelas. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi nasabah apabila LPD mengalami masalah keuangan. Keberadaan LPD di Bali diatur dalam dua jenis aturan hukum yaitu hukum negara dan hukum adat (pluralisme hukum). Mengkaji aspek kepastian hukum penjamin simpanan dalam setiap norma dalam peraturan perundang-undangan serta dalam hukum adat merupakan tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif). Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Adapun bahan hukum yang dipilih sebagai dasar analisis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa dua sistem hukum dalam pengaturan LPD di Bali menunjukkan peran hukum negara lebih dominan daripada hukum adat. Kesimpulan ini ditunjukkan oleh fakta penelitian yang ditemukan bahwa sebagian besar hal yang berkaitan dengan teknis operasional LPD yang merupakan satu-satunya organisasi keuangan milik Desa Adat di Bali diatur oleh hukum negara dalam hal ini diatur dalam peraturan daerah tentang LPD. Kemudian, berdasarkan hasil kajian terhadap norma peraturan daerah tentang LPD dan terhadap sembilan awig–awig sebagai bentuk hukum adat dari perwakilan Kabupaten dan Kota di Bali, tidak ada ditemukan pengaturan tentang lembaga penjamin simpanan bagi nasabah LPD di Bali untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian pengaturan LPD di Bali dengan dua sistem hukum yaitu hukum negara dan sistem hukum adat ternyata tidak menjamin kepastian hukum bagi keamanan dana simpanan para nasabah.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Alaeinejad, Hamid, and Morteza Hajhosseini. "The Collapse Argument Reconsidered." Logos & Episteme 11, no. 4 (2020): 413–27. http://dx.doi.org/10.5840/logos-episteme202011432.

Full text
Abstract:
According to Beall and Restall’s logical pluralism, classical logic, relevant logic, and intuitionistic logic are all correct. On this version of logical pluralism, logic is considered to be normative, in the sense that someone who accepts the truth of the premises of a valid argument, is bound to accept the conclusion. So-called collapse arguments are designed to show the incompatibility of the simultaneous acceptance of logical pluralism and the normativity of logic. Caret, however, by proposing logical contextualism, and Blake-Turner and Russell by proposing telic pluralism, have sought to nullify the collapse problem. In the present article, after setting out these two approaches to the collapse problem, we argue that by using the concept of the ‘rationality of beliefs’ in order to frame the canonical purpose of logic, it can be demonstrated that if logical contextualism and telic pluralism are considered as philosophically significant logical pluralisms, a refined version of the collapse argument is still a threat for both of these kinds of logical pluralism.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

OKLOPCIC, ZORAN. "Beyond Empty, Conservative, and Ethereal: Pluralist Self-Determination and a Peripheral Political Imaginary." Leiden Journal of International Law 26, no. 3 (2013): 509–29. http://dx.doi.org/10.1017/s0922156513000216.

Full text
Abstract:
AbstractOver the last couple of years, a stream of pluralist theories of international legal order has developed at the intersection of international law and political theory, having immediate implications for conceptualizing self-determination. The understanding of self-determination under the framework ofbounded,constitutional, andradicalpluralism markedly departs from the previous wave of normative theories in the 1990s: self-determination is now evacuated from the field of national pluralism and struggles over territory.This article does not question the thrust of pluralists’ recent work, but complements their critical attunement to global disparities of power, and complicates their neglect of nationalism and rejection of territorial reconfigurations as self-determination's core meaning. In doing so, it unearths two visions that come from the (semi-)periphery of the international political order. The first belongs to Edvard Kardelj, pre-eminent Yugoslav theorist of socialist self-management and the Non-Aligned Movement. The second belongs to Leopold Sédar Senghor, the poet and politician, advocate ofnégritude, a proponent of French West African integration, and a constitutional advocate for the reconfiguration – not abolition – of the French Union, the heir to the French Empire. While they are suspicious of extensive territorial reconstruction, like contemporary pluralists, unlike them they have seen a role for territorial reconfigurations in the name of national plurality.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Pierdominici, Leonardo. "The Theory of EU Constitutional Pluralism: A Crisis in a Crisis?" Perspectives on Federalism 9, no. 2 (2017): E—119—E—153. http://dx.doi.org/10.1515/pof-2017-0012.

Full text
Abstract:
Abstract The paper deals with the validity of constitutional pluralism as a constitutional theory for the European Union and a paradigm for the understanding of EU law in the current times of crisis. It reconstructs the way in which constitutional pluralism came to the fore, the different ways in which the theory was presented, and considers historical criticism it has faced. It then looks at the anomalies that, allegedly, cannot be explained today by constitutional pluralism as a paradigm, linked to the current economic and political crises in the Union. The reconstruction of the debate is complemented with reflections on both the descriptive and normative validity of EU constitutional pluralism’s claims.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Macdonald, Terry, and Kate Macdonald. "Towards a ‘pluralist’ world order: creative agency and legitimacy in global institutions." European Journal of International Relations 26, no. 2 (2019): 518–44. http://dx.doi.org/10.1177/1354066119873134.

Full text
Abstract:
This article addresses the question of how we should understand the normative grounds of legitimacy in global governance institutions, given the social and organizational pluralism of the contemporary global political order. We argue that established normative accounts of legitimacy, underpinning both internationalist and cosmopolitan institutional models, are incompatible with real-world global social and organizational pluralism, insofar as they are articulated within the parameters of a ‘statist’ world order imaginary: this sees legitimacy as grounded in rational forms of political agency, exercised within ‘closed’ communities constituted by settled common interests and identities. To advance beyond these statist ideational constraints, we elaborate an alternative ‘pluralist’ world order imaginary: this sees legitimacy as partially grounded in creative forms of political agency, exercised in the constitution and ongoing transformation of a plurality of ‘open’ communities, with diverse and fluid interests and identities. Drawing on a case study analysis of political controversies surrounding the global governance of business and human rights, we argue that the pluralist imaginary illuminates how normative legitimacy in world politics can be strengthened by opening institutional mandates to contestation by multiple distinct collectives, even though doing so is incompatible with achieving a fully rationalized global institutional scheme.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Galston, William A. "PLURALIST CONSTITUTIONALISM." Social Philosophy and Policy 28, no. 1 (2010): 228–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0265052510000117.

Full text
Abstract:
AbstractThis essay explores the ways in which a broadly pluralist outlook can help illuminate longstanding issues of constitutional theory and practice. It begins with a common-sense understanding of pluralism as the diversity of observed practices within a general category (section 2). It turns out that many assumptions Americans and others often make about constitutional essentials are valid only locally but not generically. The essay then turns to pluralism in a more technical and philosophical sense—specifically, the account of value pluralism adumbrated by Isaiah Berlin and developed by his followers. Section 3 sketches this version of pluralism, and section 4 brings it to bear on a range of familiar constitutional issues. In the process, a distinction emerges between, on the one hand, areas of variation among constitutions and, on the other, some general truths about political life that define core constitutional functions. The essay concludes (section 5) with some brief reflections on the normative thrust of pluralist constitutional theory—in particular, a presumption in favor of the maximum accommodation of individual and group differences consistent with the maintenance of constitutional unity and civic order.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Jean-Bouchard, Évelyne. "Une histoire de droits : jeu d’acteurs et pluralisme juridique en République démocratique du Congo." Revue générale de droit 44, no. 1 (2014): 193–216. http://dx.doi.org/10.7202/1026402ar.

Full text
Abstract:
Le pluralisme juridique est une approche théorique qui critique l’exclusivité du droit de l’État. Cependant, il existe autant de conceptions du pluralisme juridique que de penseurs pluralistes. Et les jeunes chercheurs qui désirent s’aventurer sur cette voie se retrouvent bien vite submergés par l’éventail de possibilités que leur offre cette école de pensée. Dans cette perspective, une analyse historique peut servir de première exploration empirique d’un objet de recherche. C’est ce que nous allons effectuer dans ce court essai, sur le terrain qui est le nôtre, soit l’est de la République démocratique du Congo (RDC). En RDC, il faut comprendre le pluralisme juridique comme la combinaison de différents systèmes normatifs superposés à des échelles différentes, lesquels se mélangent dans les pensées et les actions des individus. À une certaine porosité juridique s’ajoute donc le rôle des acteurs sociaux dans la production et la reproduction du droit. Et c’est le modèle du jeu que l’anthropologue français Étienne Le Roy a conçu qui nous permet de théoriser de manière adéquate tous ces éléments.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Tiffany, Evan. "Deflationary Normative Pluralism." Canadian Journal of Philosophy Supplementary Volume 33 (2007): 231–62. http://dx.doi.org/10.1353/cjp.0.0076.

Full text
Abstract:
Let us give voice to this new demand: we need a critique of moral values, the value of these values should itself, for once, be examined. - Friedrich NietzscheAnyone who, stimulated by education, has come to feel the force of the various obligations in life, at some time or other comes to feel the irksomeness of carrying them out, and to recognize the sacrifice of interest involved; and, if thoughtful, he inevitably puts to himself the question: “Is there really a reason why I should act in the ways in which hitherto I have thought I ought to act? … Should I not really be justified in simply trying to have a good time?” - H.A. Prichard
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Martin, Ron. "Putting the case for a pluralistic economic geography." Journal of Economic Geography 21, no. 1 (2021): 1–28. http://dx.doi.org/10.1093/jeg/lbaa025.

Full text
Abstract:
Abstract Over the past decade or so, concern has grown in economic geography over whether the discipline has become too pluralised, characterised by the proliferation of conceptual schemas, theoretical approaches and local narratives, between which there is often little communication or coherence, thereby militating against the identification of a clear and generally agreed disciplinary identity and ‘core’ research agenda. In response, some economic geographers have argued that what is now needed is an ‘integrative turn’, in order to arrest and reverse this process of pluralisation. This article explores the complex issue of pluralism and argues there are convincing arguments in support of pluralism, on pragmatic grounds, as a purposive–strategic endeavour, and on normative–melioristic grounds. At the same time, the article explores in some detail the ideas of ‘integrative pluralism’ and ‘boundary objects’ as ways of achieving communication between different perspectives while preserving the advantages of pluralism.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

MANTENA, KARUNA. "ON GANDHI'S CRITIQUE OF THE STATE: SOURCES, CONTEXTS, CONJUNCTURES." Modern Intellectual History 9, no. 3 (2012): 535–63. http://dx.doi.org/10.1017/s1479244312000194.

Full text
Abstract:
Gandhi's critique of the modern state was central to his political thinking. It served as a pivotal hinge between Gandhi's anticolonialism and his theory of politics and was given striking institutional form in his vision of decentralized peasant democracy. This essay explores the origins and implications of Gandhian antistatism by situating it within a genealogy of early twentieth-century political pluralism, specifically British and Indian pluralist criticism of state sovereignty and centralization. This essay traces that critique from the imperial sociology of Henry Sumner Maine, through the political theory of Harold Laski and G. D. H. Cole, to Radhakamal Mukerjee's reworking of these strands into a normative–universal model of Eastern pluralism. The essay concludes with a consideration of Gandhi's ideal of a stateless, nonviolent polity as a culmination and overturning of the pluralist tradition and as integral to his distinctive understanding of political freedom, rule, and action.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Donlan, Seán Patrick. "Emmanuel Melissaris, Ubiquitous Law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism (2009) (Aldershot, UK: Ashgate, 2009) [ISBN 978-0-7546-2542-1] [Ubiquitous Law]. All page references in parenthesis are to this book." Canadian Journal of Law & Jurisprudence 25, no. 1 (2012): 177–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0841820900005361.

Full text
Abstract:
A broad assortment of contemporary approaches to legal and normative complexity have challenged state law’s claim of dominance and exclusivity. In Ubiquitous law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism (2009), Emmanuel Melissaris similarly seeks to ground the ‘legal’ in what he calls ‘shared normative commitments’. As with much ‘legal pluralism’, his focus on normativity rejects long-established conventional concepts of law. Indeed, for Melissaris, state law may not even properly qualify as ‘law’. But understood as a descriptive theory of normativity, the dynamic legal-normative web he outlines has much to recommend it. It is certainly superior to the continuing narrow concentration of jurisprudes on state law and law-like regimes. Less convincing is Melissaris’ prescriptive suggestion, with ‘critical legal pluralists’, that illustrating the degree to which legal-normative reform occurs beyond the state and its laws promises liberation. Shared normative commitments do not necessarily result in popular control as existing social structures and power relationships remain. We may be ensnared rather than emancipated. On the whole, however, Melissaris has made a sophisticated and substantial contribution to our understanding of legal and normative plurality. His book deserves to be widely read.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography