To see the other types of publications on this topic, follow the link: PPh 21.

Journal articles on the topic 'PPh 21'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'PPh 21.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Ramadhani, Eko Nur, Wiranto Wiranto, and Muhammad Kevin Giffary. "Perancangan Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Berbasis Web dengan Metode Gross Up." remik 6, no. 1 (2021): 16–23. http://dx.doi.org/10.33395/remik.v6i1.11180.

Full text
Abstract:
Perhitungan pajak PPh 21 pada CV. Buana Makmur Consulting masih menggunakan cara manual menggunakan software microsoft excel sehingga menjadikan cara itu tidak efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi berbasis web untuk menghitung pajak PPh 21 dengan metode Gross Up agar mempermudah prosedur kinerja suatu perusahaan dengan adanya aplikasi perhitungan PPh 21 ini diharapkan mempersingkat waktu perhitungan PPh21 bagi pemotong pajak di perusahaan. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem informasi ini adalah metode waterfall. Metode ini digunakan peneliti untuk me
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Nurholis, Nurholis, Misrudi Misrudi, Andini Andini, Indra Lesmana, and Dedi Ariyanto. "Sosialisasi Perhitungan PPh 21 Asyiknya Hitung PPh 21, Gampang dan Mudah Dipahami pada Karyawan PT Nano Herbaltama Internasional." Jurnal Peradaban Masyarakat 3, no. 5 (2023): 196–203. http://dx.doi.org/10.55182/jpm.v3i5.311.

Full text
Abstract:
Pengabdian ini berjudul asyiknya hitung PPh 21, gampang dan mudah dipahami yang berdampak pada pengetahuan perpajakan karyawan PT Nano Herbaltama Internasional. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Memberikan pelatihan dan pengetahuan secara praktis ilmu pajak tentang perhitungan PPh 21. Metode yang digunakan adalah metode presentasi dan penyampaian materi secara langsung serta simulasi dan diskusi mengenai perhitungan PPh 21. Kesimpulan dari pengabdian kepada masyakat ini adalah bahwa akan dilakukan presentasi mengenai perhitungan PPh 21 orang pribadi serta penjel
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

WidyaPutra, Naufal, and Widyasari Widyasari. "ANALISA PENERAPAN PELAKSANAAN PPH 4 AYAT 2, PPH 21, DAN PPH 23 PT HAWLIR NABILA." Jurnal Paradigma Akuntansi 6, no. 3 (2024): 1297–304. http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v6i3.31400.

Full text
Abstract:
This study aims to determine whether the realization of the tax liability of Tax Article 4 Paragraph 2, Tax Article 21 and Tax Article 23 which applies in 2021, and the first quarter of 2022 in PT Hawlir Nabila is in accordance with the applicable law. Samples were taken by interview method with PT Hawlir Nabila as a resource person. This study aims to prove the discipline of PT Hawlir Nabila in cutting, counting, and reporting these three aspects. PT Hawlir Nabila is an entity that operates in the rental and real estate sector so that income from income Tax article 4 paragraph 2 is final, PT
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Panjaitan, Muhammad Adriansyah, and Novien Rialdy. "Analysis of Calculation, Deduction and Reporting of Income Tax PPh 21 on Salary of Non-Permanent Employees." Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research 3, no. 1 (2025): 487–93. https://doi.org/10.69693/ijim.v3i1.340.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian pada umumnya bertujuan Untuk mengetahui penghitungan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan mengalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai PPh 21. Dari hasil analisis pada PT. Telesindo S
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Lubis, Citra Windy, and Septia Ayu Trisna. "Analisis Penerimaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Di Indonesia." Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition) 4, no. 2 (2022): 199. http://dx.doi.org/10.22303/accumulated.4.2.2022.199-211.

Full text
Abstract:
<em>Penerimaan pendapatan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.072, 11 Triliun yang berasal dari PPh Nonmigas sebesar 52,33%, PPh Migas sebesar 3,08%, PPN & PPnBM sebesar 42,00%, PBB sebesar 1,95%, dan Pajak Lainnya sebesar 0,63%.</em> <em>Pada tahun 2020 penerimaan pajak yang berasal dari PPh Nonmigas menyumbang proporsi terbesar, yang artinya PPh pasal 21 juga menyumbang proporsi yang cukup besar.</em> <em>Pertumbuhan penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 terus mengalami peningkatan akan tetapi ditahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan adanya p
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Veronica, Veronica, and Purnamawati Helen Wijaya. "ANALISIS PERENCANAAN PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PPh BADAN PT ABC." Jurnal Paradigma Akuntansi 5, no. 1 (2023): 2109–16. http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22175.

Full text
Abstract:

 ABC currently uses the Article 21 net income tax withholding method, where the burden of Article 21 Income Tax is borne by the company as well as allowances which include food allowances, pulses, transportation to add to take home pay, which causes Article 21 Income Tax to be large. The analysis technique used in this study is a comparative descriptive method. The results of this study indicate that the income tax planning effort 21 that can be done by PT ABC in achieving income tax savings in article 21 is to use the PPh 21 planning with the gross up method. The value of PPh 21 savings
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

S, Tazkya Calissa, Muhammad Syukri, Rizal Parghani, and Feri Alfiyasin. "Income Tax Calculation Application 21." Journal of Economics, Management, and Entrepreneurship 1, no. 2 (2024): 103–11. http://dx.doi.org/10.55208/jeme.v1i2.117.

Full text
Abstract:
According to Law No. 36 of 2008 on Income Tax, Income Tax (PPh) is a tax that individuals and corporations must pay based on the total annual income they receive. Deficiencies in the data management process have been highlighted by researchers, specifically in the calculation of income tax, which still needs to be included in an application. Bandung's production and management firm utilizes semi-computerized methods, specifically Excel, for income tax calculations. However, the company still needs to optimize its current computerized system fully. As a result, both the process of gathering dat
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Tabroni, Tabroni, and Mamay Komarudin. "ANALISA KENAIKAN PTKP, LAJU INFLASI DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH 21 SECARA NASIONAL." Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan 1, no. 1 (2021): 28–47. http://dx.doi.org/10.46306/vls.v1i1.3.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitiannya adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pph 21 secara nasional periode 2011-2016. 2) Untuk menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan pph 21 secara nasional periode 2011-2016. 3) Untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pph 21 secara nasional periode 2011-2016. 4) Untuk menganalisis pengaruh kenaikan PTKP, laju inflasi, jumlah wajib pajak dan penerimaan pph 21 secara nasional periode 2011-2016. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari publikasi semua wajib pajak berupa data tahun 201
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Setyawan, M. Adi, Fatkhur Rohman Hakim, Muhamad Agiel Pernanda, Fadlillah Aldi Nugraha, and Rafi Ananta Suryawardani. "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN PAJAK BERBASIS WEB PADA CV. PANCA BAKTI UTAMA." JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) 7, no. 2 (2023): 1052–58. http://dx.doi.org/10.36040/jati.v7i2.7162.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem perhitungan PPh Pasal 21 guna membantu dan mempermudah proses perhitungan PPh Pasal 21 di CV. Panca Bakti Utama, mengingat kebutuhan perusahaan akan informasi akurat yang terkomputerisasi. Perusahaan ini memiliki permasalahan terkait sistem perhitungan PPh Pasal 21 yang masih manual, yang menyebabkan kendala saat perhitungan karena harus merekap data karyawan, menghitung penghasilan karyawan, dan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara berulang setiap bulan. Semakin banyaknya karyawan menyebabkan proses perhitungan semakin memakan waktu. Da
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Somantri, Ivana Lucia Kharisma, and Junjun Junaedi. "Perancangan Aplikasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menggunakan Metode Extreme Programming." G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan 7, no. 3 (2023): 1137–48. http://dx.doi.org/10.33379/gtech.v7i3.2797.

Full text
Abstract:
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Pajak diterima oleh pribadi dalam negeri dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Perhitungan pajak masih dilakukan secara manual, yang merupakan masalah yang sering muncul. Untuk mengatasi masalah ini, aplikasi PPH 21 dirancang untuk membantu pegawai dan perusahaan dalam perhitungan dan pembayaran PPH 21. Fitur utama dari aplikasi ini antara lain yaitu penghitungan PPH 21 dan generate l
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Hakim, Mesra Berlyn, Temon Bagus Hidayahtullah, Tri Winarsih, and Umar Yeni Suyanto. "Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia." Owner 7, no. 2 (2023): 999–1008. http://dx.doi.org/10.33395/owner.v7i2.1382.

Full text
Abstract:
Various policies related to Pandemi Covid 19 have an impact on the decline in the realization of the 2021 State Expenditure Budget as evidenced in the 2020 APBN Realization Data experienced a decrease in the delivery of realization by 19.6%, annual tax notification for Income Tax in 2021, in particular taxpayers experienced Pandemi Covid uncertainty 19, Shortfall factors have a stake in swelling of the realization of budget financing by 6.1% in economic recovery so that it has an impact on slowing the profitability of business entities caused by the policy of increasing installment discounts t
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Alister. "Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 di PT Surya Martim Perkasa." JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) 5, no. 1 (2019): 21–32. http://dx.doi.org/10.38204/jrak.v5i1.391.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21 karyawan pada PT. Surya Martim Perkasa. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Memeriksa dan menelaah data yang dikumpulkan untuk memastikan apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengkategorikan data disesuaikan dengan kriteria baru dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengum
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Karyadi, Nanan, Maulana Prawira Yoga, and Fatin Rahimatun Rashidah. "ANALISA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS PEMOTONGAN PPH 21 PADA PT. YELLOWFIT GROUP INDONESIA." REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN 2, no. 2 (2021): 65–71. http://dx.doi.org/10.56486/remittance.vol2no2.138.

Full text
Abstract:
Taxes are a very important source of state revenue in the development of the country. The size of the tax will determine the capacity of the state budget to finance state expenditures, both for development financing and for routine budget financing. Companies as corporate taxpayers or company owners must withhold income tax article 21 on the employment relationship between employees and the company. If the company does not carry out the tax withholding obligation, it will be subject to applicable tax sanctions and the authority given to the company only withholds taxes owed to employees, not w
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Juniawaty, Rudeva, Kanaria Herwati, and Indra Suyahya. "Manajemen Pajak sebagai Upaya untuk Efisiensi Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT SMH Indonesia)." JUDICIOUS 2, no. 1 (2021): 68–73. http://dx.doi.org/10.37010/jdc.v2i1.301.

Full text
Abstract:
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method). Setelah dilakukan perhitungan menggunakan metode yang dipergunakan perusahaan (metode net), metode gross dan metode gross up, dapat disimpulkan sebagai berikut metode net dan gross memiliki besar PPh Pasal 21 yang sama, namun terdapat perbedaan dimana dengan metode net pegawai menerima penghasilan tanpa dipotong pajak sedangkan dengan metode gross pegawai dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan dengan metode gross up PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan metode net dan metode gross.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Amelia, Yessica, and Bagus Budiono. "Analisis Penerapan Metode Perhitungan Pph 21 Dalam Upaya Penghematan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT Gesit Nazelo Protection Tahun 2016-2017)." Studia Ekonomika 18, no. 1 (2022): 70–81. http://dx.doi.org/10.70142/studiaekonomika.v18i1.119.

Full text
Abstract:
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di suatu negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. PT Gesit Nazelo Protection merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 dan untuk menganalisis perbandingan mengenai penghematan Pajak Penghasilan Badan dalam penerapan metode Perhitungan PPh Pasal 21 (Net Method, Gross Method, Gros
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Munifah Munifah, Haris Ihsanil Huda, and Dania Lil Wafie. "PENERAPAN METODE GROSS UNTUK PERHITUNGAN PPH 21 PADA SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN PT UTAMA FARMA." Informatika: Jurnal Teknik Informatika dan Multimedia 5, no. 1 (2025): 29–37. https://doi.org/10.51903/informatika.v5i1.974.

Full text
Abstract:
Payroll in a company is one of the activities that has a very important role in the development of information technology. In a company, the payroll system is a very important activity because payroll is related to the payment of wages that employees are entitled to. In technological developments, currently many companies use computerized payroll data processing. The treasurer records and processes data for payment of employee salaries for the contributions they make to the company and prepares employee payroll reports to be submitted to company leadership. The payroll system and calculation o
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Nurrizky, Wida Apriani, and Muhammad Rafael Shauqi Aulia. "Mekanisme Dan Penerapan Tax Planning Pph 21 Atas Gaji Pegawai Asn Dan Non-Asn Universitas Xyz." Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan 1, no. 3 (2023): 440–50. http://dx.doi.org/10.21776/tiara.2023.1.3.54.

Full text
Abstract:
Tax planning for PPh 21 deductions on employee salaries is one of the efforts that a company can make to achieve tax burden efficiency. This research was conducted to determine how the PPh 21 mechanism affects employee salaries at XYZ University. The applied tax planning is selecting the PPh 21 deduction method to achieve tax efficiency. This type of research is qualitative, using data acquisition techniques and interviews with the finance department of XYZ University. The data used are primary data from interviews and secondary data from books, journals, and other scientific sources to suppor
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Wauran, Anita Ludia Vivian, Milleano Gilbert Ludowyk Wuwung, and Treesje Amelia Clara Langi. "Tax Management on Income Tax article 21 at PT Cahaya Abadi Lestari." Indonesian Journal of Social Science Research 4, no. 1 (2023): 74–77. http://dx.doi.org/10.11594/ijssr.04.01.08.

Full text
Abstract:
Tax is a source of state revenue for the implementation of government and development activities as well as a stimulus for economic activity. Revenue from the tax sector greatly supports the implementation of development in various sectors as a form of government service to the community. Income tax is a type of tax collected by the government based on law number 36 of 2008. Income tax has great potential for the government in the taxation sector, income tax (PPh) includes general income tax, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26. The purpose of this study is to find out whether the c
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Hutabarat, Metyria Imelda, Petrus Loo, Saleh Sitompul, and Edy Firmansyah. "Mudah Memahami Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Mara Anugerah Mas." Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 3 (2022): 92–97. http://dx.doi.org/10.59086/jpm.v1i3.162.

Full text
Abstract:
Perpajakan berperan meningkatkan pendapatan negara, melakukan pembangunan yang berkesinambungan, serta pajak berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PPh Pasal 21 dikenakan pajak atas gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa workshop mengenai PPh Pasal 21. Banyaknya masyarakat di berbagai bidang yang belum mengetahui akan pemahaman PPh Pasal 21 disebabkan belum disosialisasikan dengan masif kepada masyarakat, sehingga masih ada yang belum memahaminya.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Sulistyaningsih, Reny, Baihaqi Fanani, and Budi Susetyo. "Strategi Penghematan Pembayaran PPh Pasal 21 Melalui Perencanaan Pajak." JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer 4, no. 2 (2024): 122–43. http://dx.doi.org/10.24905/jabko.v4i2.64.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui peren­ca­na­an pajak Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Bre­bes dalam mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21. Mengetahui metode diantara net method, gross met­hod, dan gross up method yang paling efektif dalam meng­op­ti­malkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan me­nggunakan pendekatan Studi Kasus. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Wahyudi, Bambang Tedja, and Safrudin. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP SECARA ONLINE DALAM PENYAMPAIAN DATA PADA KAP RICHARD RISAMBESSY & REKAN." CAKRAWALA 32, no. 1 (2025): 59–69. https://doi.org/10.70005/cakrawala.v32i1.106.

Full text
Abstract:
Penelitian ajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukuan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.Pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan kas dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan Pasal 21 juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Sri Setia Ningsih, Roosita Meiliani Dewi, Yumniati Agustina, and Lestari Adhi Widyowati. "Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 21 (Pada Sekolah TK ABA’Aisyiyah PCA Ciputat Timur Tangerang Selatan)." Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu 2, no. 1 (2024): 14–21. https://doi.org/10.47709/jpmasdi.v2i1.3394.

Full text
Abstract:
Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang digunakan untuk pembangunan. Pengetahuan tentang perpajakan secara bertahap perlu disebarkan dalam bentuk berbagi pengetahuan. Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada para guru yang tergabung dalam Ikatan Guru 'Aisyiyah Bustanul Athfal Tangsel Tangsel Selatan, mengingat guru memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak khususnya PPH pasal 21..Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pengetahuan perpajakan dan kemampuan guru dalam menghitung dan melaporkan PPH Pasal 21 sesuai UU HPP. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama satu har
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Achmad, Syarief, and Dodi Kristyanto. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Medcalindo Jakarta." Jurnal Inovasi Global 2, no. 3 (2024): 552–60. http://dx.doi.org/10.58344/jig.v2i3.111.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penerapan pajak di PT. Medcalindo, dimulai dari penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari PT. Medcalindo dan meliputi Bukti Pajak, Bayar Pajak PPh Pasal 21 dan DN PPN, SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPN DN, serta konfirmasi laporan PPh Pasal 21 dan DN PPN. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis terhadap PT Medcalindo mengestimasi, menyerahkan, melaporkan, dan mendokumentasikan PPh Pas
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Riri Purnama Sari, Vera Septaria, and Nabilla Fitri Diyana. "Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Siswa SMKN 1 Solok Selatan." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widyaswara Indonesia 1, no. 1 (2025): 8–12. https://doi.org/10.63879/jpmwi.v1i1.2.

Full text
Abstract:
Pengabdian Masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Darma perguruan tinggi wajib dilakukan oleh semua dosen di setiap semester..Pajak penghasilan Pasal 21(PPh 21) Adalah Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi.Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dipungut oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas pegawai
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Astrid Faradisty. "ANALISIS KEWAJIBAN PPH 21 ATAS PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU SEBAGAI PEMOTONG PPH 21." Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia 3, no. 1 (2019): 77–86. http://dx.doi.org/10.31629/jiafi.v3i1.1584.

Full text
Abstract:
Pajak adalah salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, dimana APBN ini digunakan untuk kebutuhan penyelengaraan negara dan pembangunan, terdapat banyak jenis penerimaan pajak salah satunya adalah PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kewajiban perpajakan pasal 21 pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Tiau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya kewajiban hirung, setor dan lapor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja atas saran KPP setempat untuk alasan efekti
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Munandar, Aris, Muhammad Ichsan Siregar, and Harsi Romli. "Pelatihan Perhitungan PPH 21 Tarif TER, Pemotongan Serta Pelaporan Pada E-Bupot PPH 21 Pada PT. Intercon Terminal Indonesia." AKM: Aksi Kepada Masyarakat 5, no. 1 (2024): 327–42. http://dx.doi.org/10.36908/akm.v5i1.1169.

Full text
Abstract:
Pasca diterbitkanya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, maka mulai tahun 2024 perhitungan, pembuatan serta pelaporan PPh Pasal 21/26 mengalami banyak perubahan. Untuk masa pajak bulan Januari sampai November, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), pembuatan bukti potong dilakukan setiap bulan diharuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Tata cara pemotongan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024. Dengan terbitnya peraturan tersebut banyak pertanyaan yang timbul bagi Perusahaan bagaimana cara mengimplement
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Budiandru, Budiandru, and Dhiya’ Ulhaq. "PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENSIKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT B NET INDONESIA." Jurnal Manajemen Indonesia 17, no. 3 (2017): 219. http://dx.doi.org/10.25124/jmi.v17i3.1158.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebagai upaya mengefisiensikan pajak penghasilan pada PT B NET INDONESIA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu perencanaan pajak, sedangkan variabel Y adalah pajak penghasilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen yaitu menelaah laporan keuangan dari PT B NET INDONESIA. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah menghitung besar PPh
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Jukadi, Muhammad, and Rizki Ayu Adelia. "PENGARUH PERHITUNGAN PPh PASAL 21 METODE GROSS UP TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PT. PURI MAKMUR LESTARI TAHUN 2017 – 2018 (Studi Kasus Perusahan Terbatas Puri Makmur Lestari Kota Bandung)." Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi 19, no. 2 (2022): 450–60. http://dx.doi.org/10.33197/jbme.vol19.iss2.2021.819.

Full text
Abstract:
Penelitian ini digunakan untuk melihat dan mengetahui Pengaruh Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Gross Up terhadap Laporan Laba Rugi PT. Puri Makmur Lestari. Dengan varibel independen yaitu perhitungan pajak PPh pasal 21 gross up dan variable dependen yaitu laporan laba rugi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi, determinasi dan regresi linier sederhana. Selain itu, uji hipotesis yang dipakai adalah uji statistik t. Dengan prasyarat uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa varibel independen perhitungan pajak P
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Kesek, Meilany, and Herman Karamoy. "PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG." ACCOUNTABILITY 2, no. 2 (2013): 20. http://dx.doi.org/10.32400/ja.3683.2.2.2013.20-33.

Full text
Abstract:
Selama ini pemerintah kota Bitung telah melakukan kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 21, baik kewajiban pemotong masa maupun tahunan. Setiap bulan selama satu tahun, Pegawai Tetap Bulanan pemerintah kota Bitung mendapatkan penghasilan setiap bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, asuransi tenaga kerja. Kebijakan dilakukan pemerintah kota Bitung, dalam menetapkan pemberian gaji pokok kepada pegawai adalah berdasarkan lama kerja pegawai, tingkat pendidikan dan tingkat jabatan yang diberikan. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa perh
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Nataherwin, Erythrina Orie Rahma, Purnawati Helen Widjaja,. "ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH 21, PPH 23 DAN PPH 4 AYAT 2 PADA PT TAC TAHUN 2018." Jurnal Paradigma Akuntansi 2, no. 3 (2020): 1258. http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9553.

Full text
Abstract:
This research aims to determine if the company engaged in the field of real estate, PT TAC has carried out the tax obligations as stipulated in the current taxation regulations in Indonesia. Research is also conducted to test compliance in making deposits and reporting of PT TAC Tax period notification on the three aspects of the tax in fulfilling its tax obligation as taxpayer body. The results showed that PT TAC has carried out taxation obligations on these three aspects in accordance with the prevailing regulations. There is no contingent obligation for PT TAC arising in fiscal year 2018. T
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Ramadani, Nadia Fitri, and R. Septian Armel. "Implementasi Pengelolaan PPH 21, PPH 22, dan PPH 23 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau." SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law 1, no. 2 (2024): 399–402. http://dx.doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3340.

Full text
Abstract:
PPH ensures that every individual or legal entity that owns wealth contributes to the financing of the state, so that the tax burden is evenly distributed across society and supports economic stability and general welfare. This is achieved by ensuring that any taxable transactions are fairly and clearly assigned to domestic taxpayers or permanent establishments. In addition, it promotes financial stability. Riau Province's Community and Village Empowerment Office conducted this investigation. The study looked at the system and management of PPh 21, 22, and 23 tax burdens. It was conducted from
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

R, Baso, Misbah Misbah, and Sumarni S. "ANALISIS PERBANDINGAN METODE PERHITUNGAN PPh 21 PADA KARYAWAN PT ISTAKA KARYA (PERSERO)." Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM ) 28, no. 1 (2021): 45. http://dx.doi.org/10.35606/jabm.v28i1.810.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penggunaan perhitungan metode net basis dan metode gross up dalam menghitung PPh 21 pada Karyawan PT Istaka Karya (Persero). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Obyek penelitian pada PT Istaka Karya (Persero). Hasil penelitian menunjukan bahwa perhitungan PPh 21 PT Istaka Karya (Persero) menggunakan metode gross, yaitu karyawan menanggung sendiri PPh 21. Metode yang paling efisien yang digunakan dalam menghitung PPh 21 PT Istaka Karya (Persero) dari ke tiga metode
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Latuamury, Jabida. "Kajian Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku." Jurnal Masohi 1, no. 1 (2020): 36. http://dx.doi.org/10.36339/jmas.v1i1.293.

Full text
Abstract:
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang telah dilakukan oleh subjek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan atau penghasilan lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan dan kegiatan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Anggota DPRD Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Metode penelitian menggunakan perbandingan teoritis dalam PP 80 tahun 2010 pasal 4 dan pasal 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pem
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Wahyuni, Subur Rizki, and Primandita Fitriandi, S.S.T, M.S.E, M.A. "Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa: Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen." JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6, no. 2 (2022): 225–34. http://dx.doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1761.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi bendahara desa dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis atas data-data perpajakan serta berbagai literatur bacaan, teori, peraturan, dan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas alokasi belanja barang sebagai realisasi Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 sudah dilakukan oleh bendahara desa. PPh tersebut adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, da
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Aryani, Farida, and Candra Romanda. "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) DIAKHIR TAHUN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN TETAP PADA PT. ANUGRAH SEKAYU." Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah 8, no. 1 (2025): 37. https://doi.org/10.51877/jiar.v8i1.392.

Full text
Abstract:
This descriptive study analyzes PPh 21 calculation at the end of the year after TER implementation for WPOP permanent employees at PT. Anugrah. The analysis technique reduces PPh 21 calculation based on Pasal 17 rate with TER. The secondary data analyzed is PPh 21 calculation for 32 WPOP permanent employees. The research results show PPh 21 of 32 permanent employees at the end of the year is based on Pasal 17 rate of Rp. 50,909,825. The payable PPh 21 which has been deducted is IDR. 42,771,769, so there is a difference in taxes still to be paid in 2024 of Rp. 8,138,055. The application of TER
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Dewi Lubis, Putri Kemala, Evi Syuriani, Mentari Rezeki Ramadhani, Zulfa ‘Afifah, Tasya Amelia Natali, and Iqbal Syaputra. "Analisis Perhitungan Pajak PPh 21 pada Karyawan YES248: Sebuah Studi Kasus." Journal of Accounting Law Communication and Technology 2, no. 1 (2024): 28–35. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4017.

Full text
Abstract:
Penelitian ini menganalisis praktik perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada karyawan YES248, sebuah perusahaan retail. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan seorang karyawan dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian mengungkapkan kesenjangan signifikan antara praktik perhitungan PPh 21 di YES248 dengan standar praktik terbaik dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Temuan utama menunjukkan pemahaman yang sangat terbatas dari karyawan tentang PPh 21, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, serta minimnya trans
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Tumanggor, Arief Hidayat. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA." Juripol 4, no. 2 (2021): 251–58. http://dx.doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11137.

Full text
Abstract:
Perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berpotensi terjadi penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang disebabkan karena tidak mengikuti Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis Perlakuan Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Paj
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Mahaka, Qorien Arifah Elhany, Havizon Havizon, and Lucy Auditya. "Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (pph21) Menurut Ekonomi Islam." Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) 5, no. 2 (2022): 1208–17. http://dx.doi.org/10.31539/costing.v5i2.3359.

Full text
Abstract:
Personal income tax (PPh 21) is a mandatory levy relating to income earned by an individual taxpayer through the work, services or activities he is doing. The research was conducted with the aim of knowing the implementation of taxes (PPh 21) in the context of Islamic economics. The method used in this study is a qualitative method which is included in library research, namely the research sources come from books, previous research, journals, and the internet. From all these sources, then processed to be analyzed in order to get a conclusion. The results of this study are that the determinatio
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Yeni Kismawati and Putu Sulastri. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Tri Berkat Bangsa Semarang." Jurnal Akuntan Publik 2, no. 2 (2024): 12–25. https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i2.3489.

Full text
Abstract:
The purpose of the study is to know the calculation, cutting, reporting and recording of PPh article 21 in PT Tri Berkat Bangsa, Semarang. The data analysis of this study was done descriptively by studying, classifying, and analyzing primary data, namely records, reports and other information related to research data on PPh 21 in PT Tri Berkat Bangsa, Semarang. From the analysis on PT Tri Berkat Bangsa, Semarang in conducting PPh 21 calculations against employees remains not in accordance with the 36th tax laws of 2008 which is perfected in law no. 7 of 2021. This happens because of less preci
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Ika Wulandari, Leni Rahmayana, Mohd.Ideal Kurniawan, and Nurhanimah. "Peningkatan Pemahaman Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Siswa SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru." Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI) 2, no. 3 (2022): 336–45. http://dx.doi.org/10.55606/jpkmi.v2i3.646.

Full text
Abstract:
Community service activities carried out by the Pekanbaru LP3I Polytechnic service team were in the form of workshops with the theme of increasing understanding of Article 21 income tax calculations for students of SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru. Based on the information we got, there are still many people/taxpayers who do not understand how to calculate PPh 21 at least to calculate PPh 21 on their own income and from Ibn Taimiyah Vocational School students, the material they receive about PPh 21 at school is still not in detail, the discussion has not yet been reached. PPh 21 is owed to taxpayer
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Murti Wijayanti and Ridwan Anwar. "ANALISA KOMPARASI PERHITUNGAN PPH 21 METODE GROSS UP DAN NET PADA PT BRAJA MULTI CAKRA, BEKASI - JAWA BARAT." Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen 16, no. 2 (2020): 7–18. http://dx.doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281.

Full text
Abstract:
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang paling menguntungkan diterapkan antara metode net dengan metode gross up pada PT Braja Mukti Cakra di Bekasi Jawa Barat, dimana kedua metode tersebut memiliki persamaan bahwa perusahaan yang akan menanggung pajak karyawannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up memberikan keuntungan bagi kedua be
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Wijayanti, Dian, Putu Rani Adnyani Asak, Eneng Sugihyanty, and Sholihatun Azizah. "Pelatihan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Atas Bukti Potong Pajak bagi Mahasiswa Kelas Karyawan." Jurnal Bakti Dirgantara 2, no. 1 (2025): 53–58. https://doi.org/10.35968/p29sbd94.

Full text
Abstract:
Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan kewajiban perpajakan yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang berasal dari penghasilan dari wajib pajak atas apapun penghasilan yang terdapat unsur pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan terutama tentang PPh 21 dalam menghitung dan melaporkan atas bukti potong pajak. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampus C Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan peserta yaitu mahasiswa karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang dimana mereka sudah
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Wasesa, Tjandra, Sugiharto Heri Toni, Bambang Karnaen, Diana Zuhroh, and Rina Dewi. "Simplification of Income Tax Withholding Article 21 Through the Application of Average Effective Rates for Individual Taxpayers." International Journal of Accounting and Management Research 5, no. 2 (2024): 89–97. https://doi.org/10.30741/ijamr.v5i2.1484.

Full text
Abstract:
Calculation of Income Tax and PPh 21 withholding is quite complex and has a confusing calculation scheme so it is necessary to simplify and simplify calculations and deductions, as well as administrative management that does not burden taxpayers in carrying out their tax obligations correctly. In addition to progressive tax rates, the Directorate General of Taxes has implemented changes to the PPh 21 withholding rates using the average effective rate (TER) scheme in accordance with Government Regulation Number 58 of 2023. Find out about the new scheme and the latest example of PPh 21 calculati
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Amran, Amran, Putri Ayulia Pratiwi, and Masrullah Masrullah. "Tinjauan Penentuan Pajak Terutang PPh 21 Pada Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kab.Gowa." jesya 7, no. 2 (2024): 1450–57. http://dx.doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1613.

Full text
Abstract:
Income tax (PPh) Article 21 payable is tax payable calculated from taxable income (PKP) in a year minus non-taxable income (PTKP). Where the imposition of PPh in Indonesia is implemented progressively. The object of this research is BKPSDM Gowa Regency. The purpose of this study was to find out whether the determination of the tax payable PPH 21 on the state civil apparatus BKPSDM Gowa Regency is in accordance with Law No. 36 of 2008. Data collection was carried out using interviews and documentation techniques. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of th
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

ARLINA, AGUSTIN MILA, MUSTOFA MUSTOFA, and AHMAD AGUS HIDAYAT. "ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (Pph 21)." JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) 8, no. 1 (2023): 12. http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v8i1.770.

Full text
Abstract:
Income tax (PPh 21) is a mandatory payment, related to the gain that a person receives from a person's work, service, or activity. Income tax is collected based on a progressive levy rate that adjusts the amount of the taxpayer's income, the greater the income, the greater the percentage of levy imposed. In this study, it shows that the determination of progressive income tax rates (PPh 21) is obtained from the perspective of equality and benefit, and income tax (PPh 21) achieves 3 out of 4 tax accumulation principles (dharibah) in the Islamic economy as a result of which income tax is taken f
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Dosroha Elisabet Sipakkar and Rochmad Bayu Utomo. "Observasi Laporan Penerapan E-Spt Pph Unifikasi Dan Pph 21 Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman." Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI) 3, no. 2 (2023): 157–62. http://dx.doi.org/10.55606/jpkmi.v3i2.1414.

Full text
Abstract:
The Directorate General of Taxes (DGT) takes advantage of advances in technology and information systems wich are currently developing rapidly and well. Innovation emerged by creating an application (e-SPT) in the tax administratin system.In the application of e-SPT to the calculation of PPh Unification and PPh 21 at the Regiobal Secretariat of Sleman Regency, it turns out that there are still a few problems that have a negative impact on the individual and the organization. Therefore, this study aims to determine the effect of implementing the e-SPT on calculations on PPh Unification and PPh
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Sadiyah, Khalimatus, Miranti Andhita, Oktavia Oktavia, and Nanang Suciyono. "PPH 21 Calculation Application Program For Web-Based Employee Payroll." Journal of Economics, Management, and Entrepreneurship 1, no. 2 (2024): 112–28. http://dx.doi.org/10.55208/jeme.v1i2.115.

Full text
Abstract:
STMIK Mardira Indonesia now employs a basic system, Microsoft Excel, to manage staff salaries. However, this system needs more integration with a database for storage purposes. Administrators are concerned about the potential risks associated with manually storing data, including a high likelihood of data loss and other issues, such as miscalculations due to incomplete data entry. Furthermore, the lack of a program to compute Income Tax Article 21 (PPH 21), essential information employees require to comprehend the deductions applied to their earned income, is apparent. This study aims to devel
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Noorriskya, Annisa, and Marsi Fella Rizki. "APAKAH CHAT GPT TERBUKTI DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI VALID DAN LENGKAP TENTANG PPH PASAL 21?" Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 9, no. 1 (2025): 1986–2002. https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5336.

Full text
Abstract:
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan ChatGPT dalam memberikan informasi yang valid dan lengkap mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu. Semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, ChatGPT menjadi salah satu alat yang banyak digunakan untuk memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Tetapi, keberhasilan ChatGPT dalam menyampaikan informasi yang akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuali
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Soliha, Yefi, Nurharibnu Wibisono, and Hery Hermawan. "PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)." Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) 4, no. 1 (2019): 1–10. http://dx.doi.org/10.32486/aksi.v4i1.312.

Full text
Abstract:
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan cara kepatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 (sampling jenuh). Analisa data dilakukan dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan program SPSS Versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari penyampaian SPT
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

La Ode Abdullah, Dian Kusumaningrum, and Sundaru Guntur Wibowo. "Pelatihan dan Sosialisasi Perhitungan PPH 21 Terbaru Dengan Tarif Efektif Rata-Rata Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Tarif Pemotongan PPH Pasal 21 Pribadi Pada UMKM Lingkungan Magetan." Indonesia Bergerak : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat 2, no. 4 (2024): 35–40. http://dx.doi.org/10.61132/inber.v2i4.589.

Full text
Abstract:
On January 1 2024, the government has changed the regulation og tax income, calculation scheme using Average Effective Rate (TER) through Government Regulation Number 58 of 2023 concerning Withholding Rates for PPh Article 21 on Income in Connection with Work, Services or Activities of Individual Taxpayers. This change in the PPh 21 deduction scheme is because the current calculation scheme can confuse taxpayers and tends to burden those who want to carry out their tax obligations properly. This challenge is also faced by MSME actors in Jonggrang Magetan Village. Seeing the diverse levels of b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!