Relevant bibliographies by topics / Pph pasal 21 / Journal articles
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Pph pasal 21.

Journal articles on the topic 'Pph pasal 21'

Author: Grafiati
Published: 3 June 2025
Last updated: 1 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Pph pasal 21.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Lubis, Citra Windy, and Septia Ayu Trisna. "Analisis Penerimaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Di Indonesia." Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition) 4, no. 2 (2022): 199. http://dx.doi.org/10.22303/accumulated.4.2.2022.199-211.

Full text
Abstract:
<em>Penerimaan pendapatan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.072, 11 Triliun yang berasal dari PPh Nonmigas sebesar 52,33%, PPh Migas sebesar 3,08%, PPN & PPnBM sebesar 42,00%, PBB sebesar 1,95%, dan Pajak Lainnya sebesar 0,63%.</em> <em>Pada tahun 2020 penerimaan pajak yang berasal dari PPh Nonmigas menyumbang proporsi terbesar, yang artinya PPh pasal 21 juga menyumbang proporsi yang cukup besar.</em> <em>Pertumbuhan penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 terus mengalami peningkatan akan tetapi ditahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan adanya p
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Panjaitan, Muhammad Adriansyah, and Novien Rialdy. "Analysis of Calculation, Deduction and Reporting of Income Tax PPh 21 on Salary of Non-Permanent Employees." Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research 3, no. 1 (2025): 487–93. https://doi.org/10.69693/ijim.v3i1.340.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian pada umumnya bertujuan Untuk mengetahui penghitungan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan mengalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai PPh 21. Dari hasil analisis pada PT. Telesindo S
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Setyawan, M. Adi, Fatkhur Rohman Hakim, Muhamad Agiel Pernanda, Fadlillah Aldi Nugraha, and Rafi Ananta Suryawardani. "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN PAJAK BERBASIS WEB PADA CV. PANCA BAKTI UTAMA." JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) 7, no. 2 (2023): 1052–58. http://dx.doi.org/10.36040/jati.v7i2.7162.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem perhitungan PPh Pasal 21 guna membantu dan mempermudah proses perhitungan PPh Pasal 21 di CV. Panca Bakti Utama, mengingat kebutuhan perusahaan akan informasi akurat yang terkomputerisasi. Perusahaan ini memiliki permasalahan terkait sistem perhitungan PPh Pasal 21 yang masih manual, yang menyebabkan kendala saat perhitungan karena harus merekap data karyawan, menghitung penghasilan karyawan, dan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara berulang setiap bulan. Semakin banyaknya karyawan menyebabkan proses perhitungan semakin memakan waktu. Da
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Alister. "Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 di PT Surya Martim Perkasa." JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) 5, no. 1 (2019): 21–32. http://dx.doi.org/10.38204/jrak.v5i1.391.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21 karyawan pada PT. Surya Martim Perkasa. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Memeriksa dan menelaah data yang dikumpulkan untuk memastikan apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengkategorikan data disesuaikan dengan kriteria baru dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengum
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Feliciayulitania, Feliciayulitania, and Purnamawati Helen Widjaja. "ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21, PPH PASAL 22, PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 25 PADA PT. UND TAHUN 2021." Jurnal Paradigma Akuntansi 6, no. 4 (2024): 1799–805. http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32366.

Full text
Abstract:
UND is one of the non-open companies that deals in chemicals. This company's been operating for 30 years Using technological systems in keeping with the development of The Times and the good organizational structure, pt. Und has been able to compete and survive with competitors until now. The study aims to find out the analysis and income tax calculations of 2021 through data obtained by direct writers from the company, so all available data is complete with evidence. Besides knowing the tax analyses and calculations, the study is also aimed at knowing whether companies follow government regul
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Amelia, Yessica, and Bagus Budiono. "Analisis Penerapan Metode Perhitungan Pph 21 Dalam Upaya Penghematan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT Gesit Nazelo Protection Tahun 2016-2017)." Studia Ekonomika 18, no. 1 (2022): 70–81. http://dx.doi.org/10.70142/studiaekonomika.v18i1.119.

Full text
Abstract:
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di suatu negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. PT Gesit Nazelo Protection merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 dan untuk menganalisis perbandingan mengenai penghematan Pajak Penghasilan Badan dalam penerapan metode Perhitungan PPh Pasal 21 (Net Method, Gross Method, Gros
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Achmad, Syarief, and Dodi Kristyanto. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Medcalindo Jakarta." Jurnal Inovasi Global 2, no. 3 (2024): 552–60. http://dx.doi.org/10.58344/jig.v2i3.111.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penerapan pajak di PT. Medcalindo, dimulai dari penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari PT. Medcalindo dan meliputi Bukti Pajak, Bayar Pajak PPh Pasal 21 dan DN PPN, SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPN DN, serta konfirmasi laporan PPh Pasal 21 dan DN PPN. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis terhadap PT Medcalindo mengestimasi, menyerahkan, melaporkan, dan mendokumentasikan PPh Pas
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Wahyudi, Bambang Tedja, and Safrudin. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP SECARA ONLINE DALAM PENYAMPAIAN DATA PADA KAP RICHARD RISAMBESSY & REKAN." CAKRAWALA 32, no. 1 (2025): 59–69. https://doi.org/10.70005/cakrawala.v32i1.106.

Full text
Abstract:
Penelitian ajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukuan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.Pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan kas dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan Pasal 21 juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Juniawaty, Rudeva, Kanaria Herwati, and Indra Suyahya. "Manajemen Pajak sebagai Upaya untuk Efisiensi Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT SMH Indonesia)." JUDICIOUS 2, no. 1 (2021): 68–73. http://dx.doi.org/10.37010/jdc.v2i1.301.

Full text
Abstract:
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method). Setelah dilakukan perhitungan menggunakan metode yang dipergunakan perusahaan (metode net), metode gross dan metode gross up, dapat disimpulkan sebagai berikut metode net dan gross memiliki besar PPh Pasal 21 yang sama, namun terdapat perbedaan dimana dengan metode net pegawai menerima penghasilan tanpa dipotong pajak sedangkan dengan metode gross pegawai dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan dengan metode gross up PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan metode net dan metode gross.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Latuamury, Jabida. "Kajian Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku." Jurnal Masohi 1, no. 1 (2020): 36. http://dx.doi.org/10.36339/jmas.v1i1.293.

Full text
Abstract:
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang telah dilakukan oleh subjek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan atau penghasilan lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan dan kegiatan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Anggota DPRD Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Metode penelitian menggunakan perbandingan teoritis dalam PP 80 tahun 2010 pasal 4 dan pasal 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pem
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Sri Setia Ningsih, Roosita Meiliani Dewi, Yumniati Agustina, and Lestari Adhi Widyowati. "Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 21 (Pada Sekolah TK ABA’Aisyiyah PCA Ciputat Timur Tangerang Selatan)." Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu 2, no. 1 (2024): 14–21. https://doi.org/10.47709/jpmasdi.v2i1.3394.

Full text
Abstract:
Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang digunakan untuk pembangunan. Pengetahuan tentang perpajakan secara bertahap perlu disebarkan dalam bentuk berbagi pengetahuan. Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada para guru yang tergabung dalam Ikatan Guru 'Aisyiyah Bustanul Athfal Tangsel Tangsel Selatan, mengingat guru memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak khususnya PPH pasal 21..Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pengetahuan perpajakan dan kemampuan guru dalam menghitung dan melaporkan PPH Pasal 21 sesuai UU HPP. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama satu har
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Hutabarat, Metyria Imelda, Petrus Loo, Saleh Sitompul, and Edy Firmansyah. "Mudah Memahami Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Mara Anugerah Mas." Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 3 (2022): 92–97. http://dx.doi.org/10.59086/jpm.v1i3.162.

Full text
Abstract:
Perpajakan berperan meningkatkan pendapatan negara, melakukan pembangunan yang berkesinambungan, serta pajak berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PPh Pasal 21 dikenakan pajak atas gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa workshop mengenai PPh Pasal 21. Banyaknya masyarakat di berbagai bidang yang belum mengetahui akan pemahaman PPh Pasal 21 disebabkan belum disosialisasikan dengan masif kepada masyarakat, sehingga masih ada yang belum memahaminya.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Riri Purnama Sari, Vera Septaria, and Nabilla Fitri Diyana. "Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Siswa SMKN 1 Solok Selatan." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widyaswara Indonesia 1, no. 1 (2025): 8–12. https://doi.org/10.63879/jpmwi.v1i1.2.

Full text
Abstract:
Pengabdian Masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Darma perguruan tinggi wajib dilakukan oleh semua dosen di setiap semester..Pajak penghasilan Pasal 21(PPh 21) Adalah Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi.Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dipungut oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas pegawai
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Jukadi, Muhammad, and Rizki Ayu Adelia. "PENGARUH PERHITUNGAN PPh PASAL 21 METODE GROSS UP TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PT. PURI MAKMUR LESTARI TAHUN 2017 – 2018 (Studi Kasus Perusahan Terbatas Puri Makmur Lestari Kota Bandung)." Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi 19, no. 2 (2022): 450–60. http://dx.doi.org/10.33197/jbme.vol19.iss2.2021.819.

Full text
Abstract:
Penelitian ini digunakan untuk melihat dan mengetahui Pengaruh Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Gross Up terhadap Laporan Laba Rugi PT. Puri Makmur Lestari. Dengan varibel independen yaitu perhitungan pajak PPh pasal 21 gross up dan variable dependen yaitu laporan laba rugi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi, determinasi dan regresi linier sederhana. Selain itu, uji hipotesis yang dipakai adalah uji statistik t. Dengan prasyarat uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa varibel independen perhitungan pajak P
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Budiandru, Budiandru, and Dhiya’ Ulhaq. "PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENSIKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT B NET INDONESIA." Jurnal Manajemen Indonesia 17, no. 3 (2017): 219. http://dx.doi.org/10.25124/jmi.v17i3.1158.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebagai upaya mengefisiensikan pajak penghasilan pada PT B NET INDONESIA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu perencanaan pajak, sedangkan variabel Y adalah pajak penghasilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen yaitu menelaah laporan keuangan dari PT B NET INDONESIA. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah menghitung besar PPh
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Kesek, Meilany, and Herman Karamoy. "PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG." ACCOUNTABILITY 2, no. 2 (2013): 20. http://dx.doi.org/10.32400/ja.3683.2.2.2013.20-33.

Full text
Abstract:
Selama ini pemerintah kota Bitung telah melakukan kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 21, baik kewajiban pemotong masa maupun tahunan. Setiap bulan selama satu tahun, Pegawai Tetap Bulanan pemerintah kota Bitung mendapatkan penghasilan setiap bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, asuransi tenaga kerja. Kebijakan dilakukan pemerintah kota Bitung, dalam menetapkan pemberian gaji pokok kepada pegawai adalah berdasarkan lama kerja pegawai, tingkat pendidikan dan tingkat jabatan yang diberikan. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa perh
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Wahyuni, Subur Rizki, and Primandita Fitriandi, S.S.T, M.S.E, M.A. "Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa: Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen." JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6, no. 2 (2022): 225–34. http://dx.doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1761.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi bendahara desa dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis atas data-data perpajakan serta berbagai literatur bacaan, teori, peraturan, dan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas alokasi belanja barang sebagai realisasi Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 sudah dilakukan oleh bendahara desa. PPh tersebut adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, da
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Windi Annesta Pratiwi and Diska Arliena Hafni. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan." EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 3, no. 1 (2023): 62–74. http://dx.doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.1960.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kewajiban Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan atas pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan perhitungan PPh pasal 21 dan pasal 23 tahun 2019-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2022 Rumah Sak
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Soliha, Yefi, Nurharibnu Wibisono, and Hery Hermawan. "PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)." Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) 4, no. 1 (2019): 1–10. http://dx.doi.org/10.32486/aksi.v4i1.312.

Full text
Abstract:
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan cara kepatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 (sampling jenuh). Analisa data dilakukan dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan program SPSS Versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari penyampaian SPT
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Fahrezi, Ramadhani Anhar, and Avi Sunani. "ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT 2 PADA PT ABC TAHUN 2023." Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi 5, no. 1 (2024): 838–47. http://dx.doi.org/10.46306/rev.v5i1.493.

Full text
Abstract:
This research aims to analyze PT's compliance. ABC, a company that provides hotel information services, against Indonesian tax regulations. The main focus is on payment and reporting of Periodic Tax Returns for PPh Article 21, PPh Article 23, and PPh Article 4 paragraph 2. Apart from that, this research also aims to identify problems faced by the Accounting Services Office (KJA) which is responsible for this aspect. corporate taxation. The research method used is descriptive qualitative using primary data consisting of Periodic Tax Returns, proof of payment, as well as equalization documents f
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Tumanggor, Arief Hidayat. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA." Juripol 4, no. 2 (2021): 251–58. http://dx.doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11137.

Full text
Abstract:
Perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berpotensi terjadi penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang disebabkan karena tidak mengikuti Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis Perlakuan Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Paj
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Munandar, Aris, Muhammad Ichsan Siregar, and Harsi Romli. "Pelatihan Perhitungan PPH 21 Tarif TER, Pemotongan Serta Pelaporan Pada E-Bupot PPH 21 Pada PT. Intercon Terminal Indonesia." AKM: Aksi Kepada Masyarakat 5, no. 1 (2024): 327–42. http://dx.doi.org/10.36908/akm.v5i1.1169.

Full text
Abstract:
Pasca diterbitkanya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, maka mulai tahun 2024 perhitungan, pembuatan serta pelaporan PPh Pasal 21/26 mengalami banyak perubahan. Untuk masa pajak bulan Januari sampai November, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), pembuatan bukti potong dilakukan setiap bulan diharuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Tata cara pemotongan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024. Dengan terbitnya peraturan tersebut banyak pertanyaan yang timbul bagi Perusahaan bagaimana cara mengimplement
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Murti Wijayanti and Ridwan Anwar. "ANALISA KOMPARASI PERHITUNGAN PPH 21 METODE GROSS UP DAN NET PADA PT BRAJA MULTI CAKRA, BEKASI - JAWA BARAT." Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen 16, no. 2 (2020): 7–18. http://dx.doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281.

Full text
Abstract:
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang paling menguntungkan diterapkan antara metode net dengan metode gross up pada PT Braja Mukti Cakra di Bekasi Jawa Barat, dimana kedua metode tersebut memiliki persamaan bahwa perusahaan yang akan menanggung pajak karyawannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up memberikan keuntungan bagi kedua be
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Pantolosang, Claudia Yael, and Kasno Kasno. "Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Terhadap Pph Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Dan Bukan Pegawai Pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua." Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business 5, no. 1 (2025): 3976–84. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i1.2796.

Full text
Abstract:
PT Pelindo IV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan.Kegiatan operasional PT Pelindo IV tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, seperti pegawai, bukan pegawai maupun dewan komisaris.Setiap tahun PT Pelindo IV melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam jumlah yang meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawan
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Noorriskya, Annisa, and Marsi Fella Rizki. "APAKAH CHAT GPT TERBUKTI DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI VALID DAN LENGKAP TENTANG PPH PASAL 21?" Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 9, no. 1 (2025): 1986–2002. https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5336.

Full text
Abstract:
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan ChatGPT dalam memberikan informasi yang valid dan lengkap mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu. Semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, ChatGPT menjadi salah satu alat yang banyak digunakan untuk memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Tetapi, keberhasilan ChatGPT dalam menyampaikan informasi yang akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuali
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Sulistyaningsih, Reny, Baihaqi Fanani, and Budi Susetyo. "Strategi Penghematan Pembayaran PPh Pasal 21 Melalui Perencanaan Pajak." JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer 4, no. 2 (2024): 122–43. http://dx.doi.org/10.24905/jabko.v4i2.64.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui peren­ca­na­an pajak Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Bre­bes dalam mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21. Mengetahui metode diantara net method, gross met­hod, dan gross up method yang paling efektif dalam meng­op­ti­malkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan me­nggunakan pendekatan Studi Kasus. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Ramadhani, Iswahyu, and Rahadi Nugroho. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 25/29 ORANG PRIBADI." Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) 1, no. 1 (2019): 19. http://dx.doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.612.

Full text
Abstract:
This study aims to examine the effect of regional GDP per capita, economic activities, number of workforce, number of tax service office, and trade openness on tax capacity of income tax article 21 and individual tax article 25/29 to find out if there factors that can be used in determining the target of individual income tax in each region. This research is quantitative research with multiple linear regression. The sample used in this research is data from 34 Province in Indonesia from 2015 to 2017 with total of 102 observations. The model examination is conducted by panel data regression wit
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Aryani, Farida, and Candra Romanda. "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER) DIAKHIR TAHUN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN TETAP PADA PT. ANUGRAH SEKAYU." Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah 8, no. 1 (2025): 37. https://doi.org/10.51877/jiar.v8i1.392.

Full text
Abstract:
This descriptive study analyzes PPh 21 calculation at the end of the year after TER implementation for WPOP permanent employees at PT. Anugrah. The analysis technique reduces PPh 21 calculation based on Pasal 17 rate with TER. The secondary data analyzed is PPh 21 calculation for 32 WPOP permanent employees. The research results show PPh 21 of 32 permanent employees at the end of the year is based on Pasal 17 rate of Rp. 50,909,825. The payable PPh 21 which has been deducted is IDR. 42,771,769, so there is a difference in taxes still to be paid in 2024 of Rp. 8,138,055. The application of TER
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

MELATI, MARIA ANGGELINA. "Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat." Jurnal Aplikasi Perpajakan 4, no. 2 (2023): 107–36. http://dx.doi.org/10.29303/jap.v4i2.60.

Full text
Abstract:
Laporan Kegiatan Magang MBKM penulis mengangkat judul “Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat”. Tujuan Kegiatan Magang adalah untuk mengetahui Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat.
 Selama Kegiatan Magang yang dilakukan penulis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat yang berlangsung selama 3 bulan dimulai dari dari tanggal 4 September 2023 sampai dengan 4 Desember 2023. Kegiatan Magang dil
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Astrid Faradisty. "ANALISIS KEWAJIBAN PPH 21 ATAS PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU SEBAGAI PEMOTONG PPH 21." Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia 3, no. 1 (2019): 77–86. http://dx.doi.org/10.31629/jiafi.v3i1.1584.

Full text
Abstract:
Pajak adalah salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, dimana APBN ini digunakan untuk kebutuhan penyelengaraan negara dan pembangunan, terdapat banyak jenis penerimaan pajak salah satunya adalah PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kewajiban perpajakan pasal 21 pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Tiau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya kewajiban hirung, setor dan lapor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja atas saran KPP setempat untuk alasan efekti
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Hermawanti, Nelsha Fariska, and Diarany Sucahyati. "Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58/2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT. BCA." NIKAMABI 3, no. 2 (2024): 1–9. http://dx.doi.org/10.31253/ni.v3i2.3171.

Full text
Abstract:
Sejak 1 Januari 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) sebagai penyempurnaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2021 (UU Pasal 17) yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21, atas berlakunya PP58/2023 menyebabkan adanya perubahan dalam menghitung PPh Pasal 21 yang saat ini harus menggunakan dua tarif. Tujuan dari penetian ini untuk menganalisis perbedaan proses perhitungan PPh pasal 21 antara PP58/2023 dengan UU Pasal 17. Pengkajian ini bermetode deskripsi kualitatif guna membahas permasalahan mendeskripsikan, mengkalkulasi serta membedakan kondis
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Abadi, Slamet, Junaedi Junaedi, and Rasman Habeahan. "PPh PASAL 21 DAPAT DITANGGUNG ATAU DITUNJANG OLEH PENGUSAHA." SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 9 (2024): 865–72. http://dx.doi.org/10.62335/rp0st672.

Full text
Abstract:
Pekerja yang bekerja di suatu perusahaan dengan penghasilan khususnya upah di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang mana pajak penghasilan tersebut akan menjadi beban dan dipotongkan dari penghasilan pekerja yang pada akhirnya akan mengurangi besarnya Take Home Pay (Penghasilan bersih setelah potongan-potongan yang dapat dibawa pulang). Bagi pekerja akan menguntungkan apabila take home pay nya sebesar mungkin, sedangkan bagi pengusaha akan mencari alternatif yang paling menguntungkan sebisa mungkin tidak dirugikan karena beb
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Patra, Salma Luthfania, Mutiara Khairunnisa Suhardi, Muhammad Gilang Al Huda, and Galuh Tresna Murti. "Skema Terbaru Perhitungan Peraturan PPh Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 7 (2024): 3489–502. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i7.15728.

Full text
Abstract:
Pajak merupakan kotribusi terbesar bagi pembangunan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah Indonesia mengatur regulasi terbarunya pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini disebutkan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas Tarif Efektif (TER) pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak dan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk masa pajak terakhir. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Baradja, Lutfi, Yuanita Yuanita, and Ali Gesang Widodo Budi. "PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM PPH PASAL 21 UNTUK UMKM SE JAKARTA." Jurnal Berdaya Mandiri 2, no. 2 (2020): 408–18. http://dx.doi.org/10.31316/jbm.v2i2.749.

Full text
Abstract:
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus diterapkan di perusahaan. Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum menerapkan perlakuan perpajakan yang tepat dalam menjalankan usahanya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat kepada para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan diskusi interaktif. Oleh karena itu, Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi melaksanakan program Pengabdian
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Hikmahwati, Hikmahwati, Lea Emilia Farida, Noor Safrina, and Akhmad Soehartono. "Penyuluhan dan Pendampingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (Menggunakan Tarif Efektif) Pada Puskesmas S. Parman Banjarmasin." BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 4 (2024): 2534–41. http://dx.doi.org/10.31949/jb.v5i4.10160.

Full text
Abstract:
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mempermudah penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023. TER menyederhanakan penghitungan pajak dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif tanpa menambah beban pajak baru. Di Puskesmas S. Parman Banjarmasin, dokter dan tenaga medis yang mendapatkan penghasilan melebihi PTKP harus dipungut PPh Pasal 21. Meskipun peraturan perpajakan terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekon
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Susilawati, Nenden, and Israfil Munawarah. "SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN KETENTUAN PERPAJAKAN PPH PASAL 21 BAGI KARYAWAN SERTA PENYULUHAN UNTUK PELAPORAN SPT BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." Where Theory, Practice, Experience & Talent Meet, TPeT 3, no. 1 (2024): 62–67. http://dx.doi.org/10.58890/tpet.v3i1.225.

Full text
Abstract:
Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada Negara yang timbal baliknya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarkat. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar kontribusinya, salah satunya adalah dari PPh Pasal 21. Pph pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal melapor dan menyetor pajaknya salah satu cara nya adalah dengan keluarnya peraturan baru yaitu mulai dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Tahun 2021 dan aturan turunan lainnya seper
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Yessica Amelia, Ruslaini Ruslaini, Rina Amelia, and Nasutiah Nasutiah. "Kupas Tuntas Peraturan Pajak Terbaru PPh Pasal 21." Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia 2, no. 3 (2024): 159–63. http://dx.doi.org/10.59024/faedah.v2i3.989.

Full text
Abstract:
Tax is a mandatory contribution paid by taxpayers to the state. The PPh Article 21 e-seminar is one method to provide education and socialization to the public regarding taxes, especially PPh Article 21. Through this e-seminar, it is hoped that public understanding of tax regulations can increase, so that compliance in reporting and paying taxes also increases. However, there are several challenges in implementing the e-seminar, such as limited human resources, access to technology, and digital literacy in the community. However, e-seminar has the advantage of easy access, time flexibility, an
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Lasmini, Lilis, Devi Astriani, and Awaliawati Rachpriliani. "Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada PT CAS)." Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis 4, no. 2 (2020): 116. http://dx.doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3049.

Full text
Abstract:
Pajak penghasilan merupakan salah satu komponen penting perusahaan, dimana informasi perpajakan dalam laporan keuangan memiliki tata usaha tersendiri. Perencanaan pajak ini digunakan oleh hampir setiap perusahaan dalam menjalankan manajemen perpajakan untuk mendapatkan pendapatan setinggi mungkin dan menekan biaya serendah mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bentuk kebijakan perusahaan dalam perencanaan PPh Pasal 21, apakah sudah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, serta untuk melihat efektivitas dan optimalisasi perencanaan PPh Pasal 21 di PT CAS untuk meminimalisir pe
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Lasmini, Lilis, Devi Astriani, and Awaliawati Rachpriliani. "Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada PT CAS)." Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis 4, no. 2 (2020): 116. http://dx.doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3049.

Full text
Abstract:
Pajak penghasilan merupakan salah satu komponen penting perusahaan, dimana informasi perpajakan dalam laporan keuangan memiliki tata usaha tersendiri. Perencanaan pajak ini digunakan oleh hampir setiap perusahaan dalam menjalankan manajemen perpajakan untuk mendapatkan pendapatan setinggi mungkin dan menekan biaya serendah mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bentuk kebijakan perusahaan dalam perencanaan PPh Pasal 21, apakah sudah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, serta untuk melihat efektivitas dan optimalisasi perencanaan PPh Pasal 21 di PT CAS untuk meminimalisir pe
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Cahyono, Sintya Wiranti, Luh Kade Datrini, and I. Gusti Ayu Intan Saputra Rini. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung." Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 3, no. 1 (2022): 17–19. http://dx.doi.org/10.22225/jraw.3.1.4716.17-19.

Full text
Abstract:
PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung adalah perusahaan BUMD yang berorientasi pada pendistribusian air bersih untuk masyarakat Kabupaten Badung. Disamping merupakan usaha milik daerah namun juga PDAM adalah usaha profit yang menghasilkan laba. Usaha yang dapat mengoptimalkan laba yaitu dengan mengefisiensikan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dilandasi karena PDAM mempunyai 322 orang pegawai tetap, sehingga dengan banyaknya pekerja, PDAM memiliki biaya yang tinggi untuk membayarkan hak pekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaplikasian metode PPh Pasal 21 karyawan pada PDAM Tirt
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Ni, Nyoman Maika Candra, and Diah Asrida Putu. "Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pengetahuan Pph Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pajak Pratama Badung Pratama Tahun 2019." Arthaniti Studies 3, no. 1 (2022): 28–34. https://doi.org/10.5281/zenodo.6395515.

Full text
Abstract:
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ada pengaruh yang signifikan antara Pelayanan Fiskus (𝑋<sub>1</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Diketahui bahwa hasil uji𝑡<sub>ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔</sub> sebesar 11,392 &gt; 𝑡<sub>𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙</sub> 1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 &lt; 0,05. (2) Ada pengaruh yang siginifikan antara Tingkat Pengetahuan PPH Pasal 21 ( 𝑋<sub>2</sub> ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Diketahui bahwa hasil uji 𝑡<sub>ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔</sub> 5,970 &gt; 𝑡<sub>𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙</sub> 1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 &lt; 0,05. (3) Ada pengaruh yang siginifikan antara Pelayanan F
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Sinambela, Tongam, and Reni Anggraeni. "PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PMK 66 TAHUN 2023." Jurnal Liabilitas 9, no. 1 (2024): 21–30. http://dx.doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.415.

Full text
Abstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan metode net, gross, dan gross up serta dampak penerapan metode tersebut setelah berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berasal dari rekap perhitungan gaji karyawan tetap tahun 2022 yang diolah sendiri dari penulis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa metode gross lebih menguntungkan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang dan PPh Pasal 29 sebelum dan setelah berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Bahriani, Umar Hi Salim, and Firmansyah. "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT. SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA DI MUARA BADAK." OBOR: Oikonomia Borneo 4, no. 1 (2022): 79–88. http://dx.doi.org/10.24903/obor.v4i1.1337.

Full text
Abstract:
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah Perhitungan Perhitungan PPh Pasal 21 atasgaji karyawan PT. Sawit Unggul Agro Niaga pada tahun 2018 telah sesuai dengan Undang – UndangNomor 101/PMK.010 Tahun 2016?. Dan bagaimana kebijakan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21atas gaji karyawan PT. Sawit Unggul Agro Niaga tahun 2018?. Penelitian bertujuan untuk mengetahuidan menganalis perhitungan PPh Pasal 21 serta untuk mengetahui bagaimana kebijakan perencanaan PPhPasal 21 PT. Sawit Unggul Agro Niaga. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai bahanrefrensi untuk bisa memahami le
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Rostiani, Yeny, Indaryono Indaryono, and Arif Maulana Yusuf. "Pengenalan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Siswa-Siswi SMAN 1 Klari Kabupaten Karawang." Jurnal Abdimas: Sistem dan Teknologi Informasi 1, no. 2 (2022): 12–16. http://dx.doi.org/10.35969/abdimas.v1i2.196.

Full text
Abstract:
Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri secara individual. Pengenalan PPh Pasal 21 untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Negeri 1 Klari, di Kabupaten Karawang merupakan salah satu strategi meningkatkan pemahaman para siswa terhadap kewajiban membayar pajak sebagai bukti kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, terlebih dahulu Ketua Program Studi beserta tim meminta ijin untuk melaksanakan kegiatan ini agar tidak mengganggu p
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Prabasari, Bonita, Lilik Rohmawati, Erlina Dewi Endah Amaliyah, and Tri Rinawati. "Pelatihan Perhitungan TER PPh Pasal 21 Dan E-Bupot." Jurnal Implementasi Ilmu Ekonomi 1, no. 2 (2024): 67. http://dx.doi.org/10.26623/ji2e.v1i2.9306.

Full text
Abstract:
Pengangguran yang tinggi bagi lulusan SMK di Jateng menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi civitas akademika khususnya SMK Palebon Semarang, yang berkomitmen mempersiapkan lulusan SMK yang siap kerja dan sesuai dengan permintaan industri. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan praktik perpajakan sesuai dengan aturan terbaru. SMK Palebon telah memberikan kurikulum dan persiapan materi terbaik, akan tetapi peserta didik masih perlu dibekali dengan kompetensi perpajakan terbaru serta implementasi pengetahuan tersebut dalam praktik pelaporan perpajakan menggunakan E-Bupot
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Pratiwi, Amelia Ika, and Muhammad Rizky Andhika Pratama. "ANALISIS TINGKAT KESEIMBANGAN (EKUALISASI) PPh PASAL 21 DENGAN BIAYA GAJI PADA SPT TAHUNAN BADAN PT. X." VOK@SINDO : Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata 9, no. 1 (2022): 44. http://dx.doi.org/10.21776/ub.vokasindo.2021.009.1.4.

Full text
Abstract:
&lt;p&gt;Penelitian ini bertujuan untuk mencapai ekualisasi PPh Pasal 21 dengan pengakuan biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Tahunan Badannya, Penelitian ini dilakukan karena diterimanya SP2DK oleh PT. X yang menjelaskan adanya perbedaan biaya gaji dalam SPT Masa PPh Pasal 21 nya dengan biaya gaji yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan yang dilaporkan oleh perusahaan. Kurangnya pengawasan perusahaan dapat menimbulkan perbedaan pelaporan tersebut, selain karena kurangnya pengawasan, hal ini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan PT. X khusunya perpajakan, akhirnya perbedaan biaya gaji pada
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Rahayu, Puji, Ardiansyah Abi Purwanto, and Muhammad Alfa Ni’am. "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN." Accounting Global Journal 7, no. 2 (2023): 153–61. http://dx.doi.org/10.24176/agj.v7i2.11207.

Full text
Abstract:
Pajak ialah pembayaran yang sah yang dilakukan kepada orang pribadi/badan tanpa imbalan, untuk digunakan bagi keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak penghasilan pasal 25 ialah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terutang dalam rentang waktu satu tahun. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pencatatan pada perusahaan masih belum detail atau secara rinci. Hasil analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

P, Eko Wiji. "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ." Wikara National Economic and Social Research Development 3, no. 1 (2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.54010/wnesrd.v3i1.1.

Full text
Abstract:
PT XYZ is a manufacture in Karawang engaged in the metal industry. In calculating, recording and reporting PPh 21 is it in accordance with applicable laws. This study intends to discuss the calculation of Article 21 Income Tax in the company. To find out the above, an analysis is carried out by analyzing the PPh 21 calculations in the company. The method used is descriptive qualitative. Furthermore, from the results of the study it can be concluded that the calculation is in accordance with the tax law.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Syarla Martiza and Dyah Puspasari. "Analisis Penerapan Perusahaan terhadap Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada PG Pesantren Baru." Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian 5, no. 1 (2024): 1262–72. http://dx.doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1198.

Full text
Abstract:
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di PG. Pesantren Baru telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Handayani, Sulistia, and Purwita Sari. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR." JURNAL WIDYA 5, no. 1 (2024): 938–53. http://dx.doi.org/10.54593/awl.v5i1.324.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis efektivitas penerapan E-SPT PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian menggunakan wawancara dan juga dokumentasi. Rumusan masalah yang ditemukan di dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas penerapanan E-SPT PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi, kemudian apa kendala yang dihadapi bagi wajin pajak yang menggunakan E-SPT pada PPh Pasal 21 dan yang terakhir bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur agar wajib pajak mampu menggun
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography