Relevant bibliographies by topics / Probity

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers
  6. Reports

Academic literature on the topic 'Probity'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 15 June 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Probity.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Probity"

1

Septiani, Hafidzah, and Ratna Nurhayati. "Analisis Kelemahan APIP Inspektorat dalam Mengimplementasikan Probity Audit pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin." ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal 11, no. 3 (2023): 310. http://dx.doi.org/10.22146/abis.v11i3.85733.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mengimplementasikan probity audit pada PBJ pemerintah. Selain itu, penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan probity auditpada PBJ.Pendekatan kualitatif dengan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan jenis wawancara semiterstruktur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Partisipan terdiri atas enam orang yaitu Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Ketua Tim probity audit dan dua orang anggota probity audit, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi probity audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal karena hanya berdasarkan surat permintaan dari perangkat daerah, surat pernyataan probity audit dan surat manajemen representasi tidak dilakukan, melaksanakan probity audit untuk memenuhi MCP KPK, serta tidak dilakukan secara real time dan hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kontrak. Selain itu, terdapat faktor-faktor kelemahan APIP dalam implementasi probity audit yaitu pada tahap perencanaan PKPT tidak dijadikan sebagai mandat, tidak ada kebijakan probity audit, dan pada tahap pelaksanaan, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan, pemenuhan dokumen, dan kompetensi auditor.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Pakasi, Novrabella Clarashinta. "Kajian Kompetensi Auditor Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Probity Audit Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara." Gorontalo Management Research 5, no. 2 (2022): 191. http://dx.doi.org/10.32662/gomares.v5i2.2161.

Full text
Abstract:
Tulisan ini akan mengkaji tentang Kompetensi Auditor Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Probity Audit Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Inti dari tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah auditor Inspektorat sudah memiliki komperensi dalam rangka pelaksanaan penugasan probity audit. Teknik dan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) umumnya auditor yang melaksanakan tugas probity audit sudah memiliki kompetensi yang cukup. Auditor sebelum melaksanakan tugasnya selalu berusaha membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang akan dilakukannya. 2) untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam pelaksanaan probity audit, biasanya dilaksanakan pelatihan kantor sendiri menyangkut aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan penugasan probity audit. Dalam pelatihan kantor sendiri juga dibahas menyangkut mekanisme pelaksanaan penugasan probity audit. 3) organisasi memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi auditor untuk pelaksanaan penugasan probity audit. Organisasi membuat perencanaan yang matang untuk proses pelaksanaan penugasan probity audit, dari perencanaan pnganggaran, waktu penugasan sampai dengan perencanaan pelaksanaan pendikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi auditornya. 4) hambatan-ambatan auditor dalam peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan probity audit diantaranya ketersediaan anggaran yang tidak cukup, tidak semua auditor memiliki kesempatan untuk diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan menyangkut pelaksanaan tugas probity audit.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Usman, Fadlil. "EVALUASI KESESUAIAN PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PADA BPKP PUSAT DENGAN PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH." INFO ARTHA 1, no. 1 (2017): 17–34. http://dx.doi.org/10.31092/jia.v1i1.17.

Full text
Abstract:
Probity audit is an independence assessment activity to ensure the goods/services procurement processes have been implemented consistently appropriate with the principle of upholding integrity, uprightness, honesty and fulfill certain occur legislation aimed for improving the accountability for the use of public sector fund. Probity audit is done in real time simultaneously with the goods/services procurement process. This study aims to evaluate the suitability of the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter as agency that initiated the implementation of probity audit in Indonesia compared with the Probity audit Guidelines for Procurement of Goods/Services as criteria. The results of this study indicate that the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter has been implemented adequately, but there are activities that do not fit the criteria, especially in the activities of the determination of the scope of the audit, the preparation of working papers and the follow-up monitoring of the audit results. Probity audit merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Probity audit dilakukan secara real time yaitu bersamaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat selaku instansi yang menginisiasi pelaksanaan probity audit di Indonesia dibandingkan dengan kriteria berupa Pedoman Probity audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat sudah dilaksanakan secara memadai, namun masih terdapat hal yang belum sesuai dengan kriteria terutama dalam kegiatan penentuan ruang lingkup audit, penyusunan kertas kerja dan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Wicaksono, Dharu, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. "EVALUASI PELAKSANAAN PROBITY AUDIT DALAM RANGKA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA SEKTOR PUBLIK." Jurnal Proaksi 8, no. 2 (2021): 417–27. http://dx.doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1877.

Full text
Abstract:
This research is aimed at conducting "Evaluationof The Implementation of Probity Audit in the frameworkof Accountability of Public Sector Fund Management" against Government Agencies that have obligations and tupoksi to conduct probity audits. Methods applied in the discussion apply qualitative methods through the application of inpretive phenomenology. It is used by researchers in order to explore an individual's understanding of his environment and also to understand a person's perspective on a personal experience, especially related to the implementation of probity audits, especially those conducted by the Mojokerto City Inspectorate. The results that can be concludedare about the Probity Audit of procurement of goods and services carried out by the Mojokerto City Inspectorate so far is considered to still require a number of improvements seen from the three stages in the implementation of Probity Audit conducted, namely Planning, Implementation and Utilization of its Report. But the effectiveness of Probity Audit on the procurement of goods and services is considered very effective against public sector fund management accountability in view of the willingness and high awareness from the auditorship of the Mojokerto City Inspectorate and Local Government Organizations (OPD) for the benefits of Goods and Services audit probity activities that have until now been obtained.
 Keywords: Accountability, Procurement of Goods and Services, Probity Audit
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Ecaterina, FOGHEL Anjela COŞCIUG. "LA PERTINENCE DE LA VERTU DANS LA NOUVELLE ACTE DE PROBITÉ DE H. BAZIN." Limbaj si context / Speech and Context International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science 1/2019, no. 11 (2022): 49–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.7454106.

Full text
Abstract:
<em>As a novelist interested in morals, passions and authentic values, Herv&eacute; Bazin excels in the art of psychological portraits and social paintings of moral ideals. In his short story &quot;Acte de probit&eacute;</em> <em>&quot;, the author challenges the traditional acceptances of the virtue of probity by basing his story on antithesis and paradox. In this article, we aim to analyze the constitutive elements of the conceptual field of probity, delimiting its dominant and generally accepted elements, fixed in the dictionary definitions, which constitute the conceptual core of this mental unity. On the other hand, we also distinguish the contextual attributes of this same unit which are only manifested in the studied novel, and which make up the peripheral strata of the conceptual sphere considered.</em>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Ley, Richard. "The pharmaceutical industry, probity industry, probity and the NHS." British Journal of Healthcare Management 11, no. 9 (2005): 278–80. http://dx.doi.org/10.12968/bjhc.2005.11.9.24041.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Palmier, Leslie. "Corruption and probity." Asian Journal of Political Science 8, no. 1 (2000): 1–12. http://dx.doi.org/10.1080/02185370008434156.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Abdullah, Muhammad Wahyuddin, Nurmelani, Andi Yustika Manrimawagau Bayan, and Hadriana Hanafie. "Strengthening Fraud Control Plan For Investigative Audit And Probity Audit In Fraud Detection." Jurnal Akuntansi 28, no. 3 (2024): 479–97. http://dx.doi.org/10.24912/ja.v28i3.2181.

Full text
Abstract:
The high number of corruption cases in local governments in Indonesia demands increased government attention to fraud cases. Opportunity for fraud can start from the planning stage to follow-up so that appropriate preventive and repressive handling efforts are needed. The Financial and Development Supervisory Agency has developed a fraud control plan and probity audit guidelines that are expected to be a solution to eradicate fraud in local governments. This study aims to analyse the effect of implementing investigative and probity audits on strengthening the fraud control plan in detecting fraud by auditors of the Financial and Development Supervision Agency of South Sulawesi and West Sulawesi. This study used quantitative with multiple linear analysis with Smart PLS 3.0 Software. Results found that investigative and probity audits positively affect fraud detection. Meanwhile, the fraud control plan does not strengthen the relationship between investigative and probity audits to fraud detection.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Da Veiga, Maria do Rosário, and Maria Major. "Governance as integrity." Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 32, no. 1 (2019): 67–91. http://dx.doi.org/10.1108/jpbafm-08-2018-0086.

Full text
Abstract:
Purpose Through a case study on the governance structures of the UN, the purpose of this paper is to develop a critique of Public and Private Bureaucracies Transaction Cost Economics (PPBTCE) (Williamson, 1999) as a theoretical lens to analyze internal oversight structures. Design/methodology/approach The authors explore “probity” and “independence” transactions’ attributes through historical narrative case-based research to answer the question – Why did numerous attempts to strengthen the governance of UN internal oversight structures not relieve “probity” hazards? Findings The analysis shows that at the UN increasing and strengthening the governance of oversight structures, i.e., incentives, did not relieve probity/ethics hazards as predicted in PPBTCE. Secretaries-General and UN General Assembly, entities charged with oversight powers, systematically trumpeted the UN Charter, breaching probity/ethics and disregarding the supervisory independence prerogative of internal oversight structures, hence failing to contribute to the “common good” and to protect the UN mission. Originality/value This paper is the first application of PPBTCE to internal oversight transactions within an International organization context testing probity and independence attributes. The authors find that “independence” outweighs the “asset specificity” attribute whenever decisions on the governance of internal oversight arise. As far as sourcing decisions are concerned, the authority of the sovereign and the independence of the judiciary as well as quasi-judiciary transactions are not transferable attributes and, thus, cannot be contracted along with the actors’ ethics. PPBTCE should be modified to include, e.g. “virtues ethics” behavioral assumption as a transaction costs’ reduction device and explanatory framework for “probity” hazards, abandoning the opportunism behavioral assumption.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Putri, Dhika, Dian Syariati, and Arisona Ahmad. "FRAUD PREVENTION IN THE PERSPECTIVE OF PROBITY AUDIT (THE CASE STUDY OF UNIVERSITY X)." El Muhasaba Jurnal Akuntansi 12, no. 2 (2021): 172–80. http://dx.doi.org/10.18860/em.v12i2.12392.

Full text
Abstract:
Goods and services procurement in the university sector is a big chance towards fraud case occurrence. Corruption in the university environment resulted in state loss in the amount of two billion rupiahs. Therefore, The internal auditor of University X implements a probity audit as one effort to materialize the procurement system with low fraud possibility. The purpose of this study is to contribute to the understanding of fraud prevention using probity audits on goods and services procurement in the university sector. This research was carried out using a qualitative approach, with a case study method. The data collection was conducted by document analysis and interviews. The data obtained is then reduced, identified, and analyzed. The results conclude that the probity audit in University X is a real-time audit which one conducted in the construction and maintenance stages. Based on the internal auditor evaluation result, a probity audit rated sufficiently to prevent fraud in the goods and services procurement process in the University X.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Probity"

1

Croydon, Robert Henry. "Patronage, power and probity : accountability and aspiration in publicly funded development." Thesis, Cardiff University, 2016. http://orca.cf.ac.uk/99832/.

Full text
Abstract:
The research examines actions and relationships described as patronage which have contributed to the development of architecture and the built environment. In so doing it first seeks to identify the characteristics that have defined such patronage historically. It then moves to examine whether such characteristics could be identified in the promotion and execution of publicly funded projects in the modern day. The focus on aspirational forms of development which relied upon the commitment of public resources allowed the following proposition to be more fully tested. That is that the forms of patronage evidenced historically cannot be replicated in a democratic polity like contemporary Britain for reasons which include current requirements relating to the exercise of probity in management and public office. As an inevitable consequence of the universal franchise and wider democratic accountability those commissioning public works do not then enjoy the relative autonomy exercised by those described as patrons historically. A case study research strategy was adopted and undertaken focussing on major publicly funded developments in Cardiff between 1986 and 2006. Those, expressly or implicitly, aspired to the creation of places which would embody symbolic or cultural capital. Among the factors examined are the impartiality required of bureaucracies and political pressures for public bodies to prioritise quantifiable short-term outputs over less tangible longer-term assessment of environmental qualities. Other countervailing forces considered are prevailing economic conditions and market forces, which are similarly short-term, the cultural climate and public support for such development. The conclusions of the research then question the extent to which actions and relationship described as patronage can be the effective means of realising publicly funded urban development of notable quality.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Bavitot, Alexis. "Les manquements au devoir de probité : étude critique de l'internationalisation du droit pénal." Thesis, Lyon, 2016. http://www.theses.fr/2016LYSE3037.

Full text
Abstract:
Le Code pénal consacre au sein de son Livre IV une section intitulée « Des manquements au devoir de probité », héritage de l’ancienne forfaiture. La catégorie n’a cessé d’évoluer au plan interne, appuyé par le droit pénal international, puisque ce ne sont pas moins de six conventions pénales qui l’influencent aujourd’hui. Il en ressort un véritable foisonnement normatif qui repose pour l’essentiel sur l’incrimination. Son étude méthodique permet d’observer un droit pénal arraché de son ultima ratio, mettant à mal sa fonction dissuasive. La pédagogie du Code pénal est également atteinte à l’heure où les manquements visés n’annoncent plus clairement ce qu’ils répriment. Dans ce contexte, depuis 2013, le législateur a fait de l’exemplarité la toile de fond des manquements au devoir de probité. Au-delà de l’affichage individuel, le travail de recherche invite à s’interroger sur la mise en œuvre d’une telle fonction par le droit pénal. Un « manquement » a une connotation morale plus forte que la violation d’une règle juridique. Un « devoir » suppose une règle plus sociale qu’une simple obligation. C’est dire que la répression entend punir un « faire-valoir », pour donner une consistance à la chose publique dans laquelle la société croit et dont les personnes exerçant une fonction publique sont les gardiens. Ces incriminations moralisatrices resserrées autour d’une responsabilité pénale à fondement social permettent de faire apparaître la pénalité sous un nouveau jour. En se recentrant sur son application, la thèse redécouvre ainsi la fonction d’exemplarité du droit pénal<br>Book IV of the Criminal Code is devoted to a section entitled « Failures in the duty of probity », formerly referred to in French law as « forfaiture », i.e. serious abuse of office. This category has constantly evolved in domestic law, under the influence of international criminal law, since today it is concerned by no fewer than six criminal law conventions. The result is a veritable proliferation of legislation based mainly on the creation of offences. Its systematic review reveals criminal law torn from its ultima ratio, undermining its dissuasive function. The educational aspect of the Criminal Code is also diminished when it is no longer clear what is repressed in the targeted failures. In this context, since 2013, legislation has set failures in the duty of probity against the backdrop of exemplarity. Going beyond an individual stand, this research invites us to question such an approach by criminal law. « Failure » has a moral undertone greater than the breach of a legal rule. A « duty » implies a rule more social than a simple obligation. This means that repression intends punishing a « foil », which, by contrast, gives substance to the public good in which society believes and for which individuals performing a public function are the guardians. These moralising regulations to punish defined offenses, based on the notion of socially-founded criminal responsibility, allow the penalty to be seen in a new light. By refocusing on its application, the analysis thus rediscovers the function of exemplarity in criminal law
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Laver, John Poynton, and n/a. "The Public Accounts Committee: pursuing probity and effeciency in the Australian Public Service: the origins, work, nature and purpose of the Commonwealth's Public Accounts Committee." University of Canberra. Management, 1997. http://erl.canberra.edu.au./public/adt-AUC20050621.150413.

Full text
Abstract:
The Commonwealth parliament's Public Accounts Committee (PAC) was established in 1913 and to the end of 1995 had produced 397 reports on government expenditure and administration, with almost all its recommendations implemented by government. However despite the Committee's prominence among the instruments parliament has used to oversight the executive, not only does it lack clear legislative authority for major areas of its activities but its specific purpose is not defined in its legislation. Among other things the latter omission renders proper evaluation of the PAC's effectiveness impossible, as objectives are a necessary prerequisite to assessment. This thesis establishes the de facto purpose of the Committee by tracing the development of standing public accounts committees generally, and by analysing the PAC's work as shown by its output of tabled reports. In that development, six evolutionary phases are identified: the PAC's roots in the move to a parliamentary control of the administration of government expenditure in Britain from the 1780s; its genesis in the 1850s with the concept of the standing public accounts committee, to be concerned with regularity and probity in government expenditure; its origins in the establishment of the British standing public accounts committee , in 1861, stressing high standards of government accounting, audit and reporting; its establishment in the Commonwealth, concentrating on information on departmental activities, efficient implementation of government programs and provision of policy advice; its re-establishment in 1951, stressing parliamentary control of government financial administration; and its operations from 1980, pressing for economic fundamentalist change in the public sector. Their output shows that in these phases the committees concerned displayed characteristic standing public accounts committee activism and independence in utilising the wording of their enabling documentation to adapt themselves to changes in their environment by pursuing a corresponding different mix of one or more of the following concurrent immediate aims: ensuring adequate systems of government accounting, audit and reporting; ensuring probity and regularity in departmental expenditure; obtaining and disseminating information on departmental activities; ensuring high standards of departmental administration and management; providing policy advice to executive government; and ensuring economic, efficient and effective government spending. Together these attributes and practices have made the PAC a parliamentary instrument of unequalled flexibility with a single continuing underlying aim - a purpose not concerning the public accounts per se, but directed at achieving high standards of management and administration in government by calling the Commonwealth's public service to account for its expenditure and activities.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Nyu, S. M. "Administrative probity and public accountability : an analytical study of administrative corruption, maladministration and institutional arrangements for administrative control in Kaduna State, Nigeria." Thesis, University of Liverpool, 1985. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.279261.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Puydebois, Grégori. "La transparence de la vie publique en France." Thesis, Bordeaux, 2019. http://www.theses.fr/2019BORD0237/document.

Full text
Abstract:
La transparence de la vie publique correspond à un corpus de règles contraignantes visant à renouer la confiance entre les citoyens et les responsables publics. En outre, la notion de transparence se trouve quasi naturellement associée par la doctrine à l’idéal démocratique. L’analyse du droit positif montre que la transparence de la vie publique a élargi significativement le droit de la probité des responsables publics en développant une approche complémentaire de l’arsenal répressif préexistant. En trente ans, la législation a évolué dans le sens d’une plus grande effectivité. Cependant, elle présente encore de nombreuses insuffisances, particulièrement en matière de contrôle du financement de la vie politique. Par ailleurs, le potentiel démocratique de la transparence s’avère inexploité. La transparence de la vie publique n’entraîne pas de rééquilibrage entre les pouvoirs et fait une place marginale aux citoyens. Le législateur et le juge constitutionnel ne lui reconnaissent pas une valeur constitutionnelle. De plus, sa contribution à la garantie des droits politiques essentiels à la démocratie parlementaire reste mesurée. En revanche, le principe de séparation des pouvoirs et certains droits fondamentaux limitent considérablement la portée des contrôles sur les responsables publics et font obstacles à la transparence<br>Transparency in public life refers to a set of restrictive rules designed for restoring trust between citizens and public leaders. Moreover, transparency is naturally associated to the democratic ideal. Analysis in positive law shows transparency in public life significantly broadens probity rules for politicians and public leaders as it develops a complementary approach to pre-existing repressive rules. For thirty years, statutes have evolved to a better efficiency. Nevertheless, they are still not enough, especially regarding controls over political funding. In addition, the transparency democratic potential has been neglected. Transparency in politics does not refund the balance between powers and only gives a marginal role for citizens. Both Parliament and Constitutional judge do not recognise it as a constitutional value. Furthermore, their contributions to guarantee political rights in a parliamentary democracy are moderate. Finally, the separation of powers and some fundamental rights limit substantially the reach of controls over public leaders
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Zhu, Liyu. "Discrete Brand Choice Models: Analysis and Applications." Diss., Available online, Georgia Institute of Technology, 2007, 2007. http://etd.gatech.edu/theses/available/etd-07102007-142035/.

Full text
Abstract:
Thesis (Ph. D.)--Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, 2008.<br>Esogbue, Augustine, Committee Chair ; Griffin, Paul, Committee Member ; Lu, Jye-Chyi (JC), Committee Member ; Li, MinQiang, Committee Member ; McCarthy, Patrick, Committee Member.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Ligero, Gilberto Notário. "Sanções processuais por improbidade na execução civil." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2014. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/6660.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2016-04-26T20:23:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gilberto Notario Ligero.pdf: 1465985 bytes, checksum: 9674aa94e86b56b64c6199e1b2022477 (MD5) Previous issue date: 2014-12-03<br>This thesis has as its object the procedural sanctions for misconduct in civil enforcement. The methodological approach, observing the concentration area of the program is given by the fact that currently the executive activity, represented by the execution of a sentence or the autonomous process execution, is considered essential to the effectiveness of judicial protection . What happens is that some factors have influenced the performance of this type of lawsuit. Among the factors is the disrespect, strong and steady, the duties of procedural fairness in executive screen. The attacks on the dignity of Justice earn several ways: disrespect for the court order to indicate the goods are seized, the challenge and fulfillment of sentence manifestly dilatory embargoes, fraud enforcement, disposition of property seized, bringing undue executions, abuse of the right of registration certificate of the distribution of execution, etc. To sanction the creditor and the debtor, the system adopts the protective-repressive pattern of conduct discouraging, materializing through the fines and the obligation to repair damage. The legislature of little worth premiais sanction measures whose purpose is to promote encouraging conduct. By analyzing the structure of the disciplinary system in CPC / 73, it appears that the same is not meeting your functional expectations: to punish and educate. The revisiting of concepts and ideas is essential to building a new concept of procedural sanction, based on constructivist pedagogical interactionism. This new ideal penalty is established because of the need for transformation of the procedural subjects pipelines. In most, sees the need to expand the list of penalties, turning the research at this point for the implementation of restrictive measures of rights, which are sparse in the legislation. Thus defends the imposition of such sanctions as atypical modes in addition to the typical. The judge with their explicit and implicit powers and duties can take advantage of these measures. Given the normative principle of proportionality, by variants of the necessity and appropriateness, the judge can apply them, without, however, undermining fundamental rights. In addition to the restrictive sanctions, the system needs to incorporate positive measures (premiais), to meet their ends, so that makes the proposal of a prize for those who litigarem responsibly. It is proposed for the effective adoption of these measures, a bill changer law of the CPC. Then defends the idea in the sense that a significant structural change must occur in the sanctioning system, for that unfair and bad faith practices are transformed into probas practices. The deductive method is with the use of technical analysis of relevant literature and case law related to<br>A presente tese tem como objeto as sanções processuais por improbidade na execução civil. O recorte metodológico,observando-se a área de concentração do programa, se dá pelo fato de que, atualmente, a atividade executiva, representada pela execução de sentença ou pelo processo autônomo de execução, é considerada essencial para a efetividade da tutela jurisdicional. Ocorre que, alguns fatores têm influenciado no bom desempenho dessa modalidade de processo judicial. Entre os fatores está o desrespeito, acentuado e contínuo, aos deveres de probidade processual na tela executiva. Os atentados à dignidade da Justiça ganham várias formas: desrespeito à ordem judicial para indicação de bens à serem penhorados, impugnação ao cumprimento de sentença e embargos manifestamente protelatórios, fraudes à execução, alienação de bens penhorados, propositura de execuções indevidas, abuso do direito de averbação da certidão de distribuição da execução, etc. Para sancionar o exequente e o executado, o sistema adota o padrão protetivorepressivo, desencorajador de condutas, materializando-o por meio das multas e pela obrigação de reparar danos. O legislador pouco se vale das medidas sancionatórias premiais, cuja finalidade é promover condutas encorajadoras. Por meio da análise da estrutura do sistema sancionatório no CPC/73, verifica-se que o mesmo não vem atendendo às suas expectativas funcionais: punir e educar. A revisitação de conceitos e ideias torna-se essencial, para a construção de um novo conceito de sanção processual, baseado no interacionismo construtivista pedagógico. Esse novo ideal sancionatório se estabelece por conta da necessidade de transformação das condutas dos sujeitos processuais. No mais, vislumbra-se a necessidade de ampliar o rol de sanções, voltando-se a pesquisa, neste ponto, para a implementação das medidas restritivas de direitos, que se encontram na legislação esparsa. Defende-se, assim, a imposição destas sanções como modalidades atípicas em complemento às típicas. O juiz com seus poderes-deveres explícitos e implícitos pode se valer destas medidas. Atendendo ao postulado normativo da proporcionalidade, por suas variantes da necessidade e da adequação, o juiz pode aplicá-las, sem, contudo, atentar contra direitos fundamentais. Além das sanções restritivas, o sistema precisa incorporar medidas positivas (premiais), para atender seus fins, tanto que se faz a proposta de um prêmio para aqueles que litigarem com responsabilidade. Propõe-se, para a efetiva adoção destas medidas, um projeto de lei alterador do CPC. Defende-se, então, a ideia no sentido de que deve ocorrer uma sensível mudança estrutural no sistema sancionatório, para que as práticas abusivas e de má-fé sejam transformadas em práticas probas. O método de é o dedutivo, com o emprego das técnicas de análise da bibliografia especializada e da jurisprudência relacionada ao tema
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Beraldo, Maria Carolina Silveira. "O comportamento dos sujeitos processuais como obstáculo à razoável duração do processo." Universidade de São Paulo, 2010. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-30042013-154154/.

Full text
Abstract:
A lentidão processual é um indicador de ineficiência da justiça e também uma de suas causas. A normal duração dos processos cíveis está comprometida por uma série de fatores, tais como o aumento da litigiosidade, a falta de infraestrutura dos órgãos judiciários e insuficiente utilização das novas tecnologias da informação, a deficiente formação dos juízes e advogados e, particularmente, a falta de efetiva repressão às más condutas dos sujeitos processuais. Este trabalho tem por escopo identificar as condutas processuais irregulares causadoras ou contributivas para a morosidade e traçar parâmetros objetivos para sua repressão. Para tanto, foram estudados os principais aspectos relativos ao comportamento abusivo dos sujeitos processuais que violam o direito à razoável duração do processo e trazem prejuízos processuais e extraprocessuais, tanto às partes envolvidas no litígio, quanto à dignidade da jurisdição. O trabalho busca demonstrar, portanto, que ética, compromisso e cooperação são peçaschave na solução do intrincado problema da lentidão processual e que, para resolvê-lo, não são necessárias alterações legislativas: a adequada aplicação dos atuais mecanismos repressores das condutas iníquas, à luz desses valores, é suficiente para a garantia da razoável duração do processo.<br>The slowness of judicial procedures is a symptom of the inefficiency of justice and is also one of its causes. The usual duration of civil proceedings is jeopardized by a number of factors, such as the increase in litigiousness, the lack of infrastructure of the judiciary bodies and insufficient use of the new information technologies, the deficient educational level of judges and lawyers, and particularly the absence of an effective repression to abusive conducts of the parties to a lawsuit. The scope of this paper is to identify the improper procedural practices that give rise or contribute to the slowness of justice and to establish objective parameters to repress it. For such purpose, a study was performed on the main aspects related to abusive practices carried out by the litigants, which infringe the right to a reasonable length of proceedings, and bring about an adverse effect in court and out of court, both to the parties involved in the litigation and to the dignity of the jurisdiction. Therefore, the paper searches to demonstrate that ethics, commitment, and cooperation are key components to the solution of the intricate problem of procedural slowness, and that no legislative amendments are required to solve it: in light of such values, the proper application of the existing repressive mechanisms for inequitable conducts is sufficient to guarantee the reasonable length of court proceedings.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Ziegler, Andreas. "Simuliertes klassisches Schätzen und Testen in Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodellen /." [S.l. : s.n.], 2001. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB9030594.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Domingos, Ana Maria Basílio Cabral. "A pobreza dos idosos em Portugal : um modelo explicativo." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2014. http://hdl.handle.net/10400.5/7676.

Full text
Abstract:
Mestrado em Economia e Políticas Públicas<br>O presente trabalho teve por objetivo identificar os fatores que concorrem para que alguns indivíduos na terceira idade se encontrem em situação de pobreza. Mais concretamente, pretendeu-se identificar o perfil socioeconómico de pessoas em situação de pobreza através de um modelo explicativo probit, que estimasse o peso de vários fatores para a referida situação. Porque em Portugal, mais concretamente em zonas rurais, existe uma forte componente de autoconsumo, entrámos em linha de conta com as linhas de pobreza monetária e não-monetária. Esta caracterização é feita a partir do Inquérito às Despesas das Famílias IDEF 2010/2011. O modelo revelou o impacto na probabilidade de se ser pobre (em termos monetários e totais) de variaveis como o nível de ensino do idoso, a sua idade, tipo de ADP onde se encontra inserido, localização rural/ urbana e fonte mais frequente de rendimento. Foram ainda discutidas as implicações do modelo para políticas sociais de apoio.<br>The present study had the aim to indentify the factors associated to poverty in the elderly. More precisely, we intended to indentify the socioeconomic profile of people in poverty situation through a probit model, capable of estimating the weight of various factors for the referred situation. Because in Portugal, more specifically, in rural areas, there is a strong component o autoconsumption, we took into account the monetray and non-monetary poverty lines. This characterization was made using the Housing Buget Survey 2010/2011. The model revealed an impact on the probability of being poor (in terms of monetary and total income) of variables such as education, age, type of household, and main type of income. We also discuss the implications of the model for social policies.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Probity"

1

Kreinovich, Vladik. Moi krylʹi͡a︡ probity gvozdi͡a︡mi li͡u︡bvi--. [s.n.], 1997.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Wangerin, Walter. Probity Jones and the Fear Not Angel. Paraclete Press, 2005.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Wangerin, Walter. Probity Jones and the fear not angel. Augsburg, 1996.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Wales, Great Britain Audit Commission for Local Authorities and the National Health Service in England and. Protecting the public purse: Ensuring probity in local government. Audit Commission, 2001.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Hegde, N. Santosh. Probity in public life: Ethical issues in today's administration. Centre for Advanced Strategic Studies, 2012.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Great Britain. Audit Commission for Local Authorities and the National Health Service in England and Wales. Protecting the public purse: Ensuring probity in local government. Audit Commission for Local Authorities and the National Health Service in England and Wales, 1996.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Morley, Nigel. Controlled drugs in primary care: The law, probity and good practice. 2nd ed. Surelines Pharmaceutical Services, 2004.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Morley, Nigel. Controlled drugs in primary care: The law, probity and good practice. Surelines Pharmaceutical Services, 2001.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Ombudsman, Victoria. Probity controls in public hospitals for the procurement of non-clinical goods and services. Victorian Government Printer, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Wesley, Michael. Between probity and proficiency: Challenge and change within the Australian intelligence community = Probité et compétence : défis et changements au sein de l'appareil australien du renseignement. Canadian Security Intelligence Service = Service canadien du renseignement de sécurité, 2006.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Probity"

1

Rose, Jonathan. "Conclusion: Public Probity." In The Public Understanding of Political Integrity. Palgrave Macmillan UK, 2014. http://dx.doi.org/10.1057/9781137343758_7.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Gandhi, Ashu. "Probity and Professional Standards." In Oncoplastic Breast Surgery. CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781315115146-77.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Hoekstra, Alain, and Leonie Heres. "Ethical Probity in Public Service." In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-20928-9_922.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Hoekstra, Alain, and Leonie Heres. "Ethical Probity in Public Service." In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_922-1.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Hoekstra, Alain, and Leonie Heres. "Ethical Probity in Public Service." In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_922.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Rose, Jonathan. "Partisan Co-alignment and Perceptions of Public Probity." In The Public Understanding of Political Integrity. Palgrave Macmillan UK, 2014. http://dx.doi.org/10.1057/9781137343758_4.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Chalmers, Adam William. "Informational Lobbying in the EU: Mechanisms of Probity, Dissembling, and Transparency." In Lobbying in the European Union. Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-98800-9_5.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Smith, Richard. "Relations between research ethics committees and medical journals: guarding the probity of research." In The Trouble with Medical Journals. CRC Press, 2024. http://dx.doi.org/10.1201/9781003579748-24.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Rose, Jonathan. "Perceptions of Public Probity after ‘MPs’ Expenses’: The Impact of the Local MP’s Performance." In The Public Understanding of Political Integrity. Palgrave Macmillan UK, 2014. http://dx.doi.org/10.1057/9781137343758_6.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Yu, Zongxian, Li Wu, and Jun Yang. "Quantitative Evaluation of Promotion of Traditional National Sports Events Based on Probity Multiple Regression Analysis." In Communications in Computer and Information Science. Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-8083-3_21.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Probity"

1

Ravikumar, Venkat. "Laser Probing." In ISTFA 2024. ASM International, 2024. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.istfa2024tpg1.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Saavedra, Antonio, Elham Amini, Jörg Jatzkowski, et al. "Exploring the Effectiveness of Combining Electron-Beam Probing and Optical Techniques in a 16 nm Technology Device." In ISTFA 2024. ASM International, 2024. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.istfa2024p0259.

Full text
Abstract:
Abstract This work demonstrates the capability of E-beam probing, combined with optical techniques, to effectively monitor the activity of the IC structures and extract the signals from a 16nm technology device through the silicon backside. We conducted optical probing to localize the area of interest on the device, where we aimed the E-beam probing to gather the signal. Once the target was located, a trench down to the STI level was opened on the device. This enables the use of E-beam probing, which has a much higher resolution than the optical methods.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Patii, Smita, and Neha Rai. "An effectual information probity with two TPAS in cloud storage system." In 2017 Third International Conference on Science Technology Engineering & Management (ICONSTEM). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/iconstem.2017.8261413.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Li, Sasa. "Analysis on the Use of Red Independent Cultural Resources to Enhance the Probity Education of College Students." In 3rd International Conference on Management Science, Education Technology, Arts, Social Science and Economics. Atlantis Press, 2015. http://dx.doi.org/10.2991/msetasse-15.2015.150.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Yuan, Weiqin. "On Improving the Effect of the Probity Education for College Students in the Practice of Poverty Alleviation." In 2017 2nd International Conference on Education, Management Science and Economics (ICEMSE 2017). Atlantis Press, 2017. http://dx.doi.org/10.2991/icemse-17.2017.9.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Li, Sasa. "Analysis on the Use of Red Independent Cultural Resources to Enhance the Probity Education of College Students." In 2016 2nd International Conference on Education Technology, Management and Humanities Science. Atlantis Press, 2016. http://dx.doi.org/10.2991/etmhs-16.2016.12.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Mogollon, Jose Luis, Edwin Tillero, Carlos Calad, and Larry Lake. "Comparative Analysis of Data-Driven, Physics-Based and Hybrid Reservoir Modeling Approaches in Waterflooding." In SPE Annual Technical Conference and Exhibition. SPE, 2022. http://dx.doi.org/10.2118/210373-ms.

Full text
Abstract:
Abstract Hydrocarbon production optimization is essential in pursuing the best scenarios for economic outcomes. But because of complex and multi-dimensional nature of production processes, thousands of scenarios are possible. Extensive data collection may allow uncovering patterns still unidentified. With on-site computing power increasing, cloud availability, and artificial intelligence evolution, mathematical optimization methods are becoming powerful and accessible. Data type-tailored models are implemented for history matching and prediction of operational efficiency of the asset. This paper presents a comprehensive analysis and comparison of three data type-tailored reservoir modeling methods and their optimization process for waterflooding field cases. The mathematical techniques used were Data-Driven Capacitance Resistance Model (CRM), Numerical Simulators (Data-Physics) coupled to Smart Algorithms Optimizers, and Hybrid Model (Machine Learning Physics-Based). They were compared to 1-identify the benefits of mathematical optimization techniques, 2-illustrate the methods developed to sort out time and computing capacity restrictions, and 3-validate the techniques by comparing the forecast with actual results. The six study cases of different reservoir types in Argentina, Venezuela, and the USA, had different types data availability. Four had no static model. In two cases, field results were available to confirm the accuracy of the forecasted injection and production. The forecasted increase in Net Present Value (NPV) and cumulative oil production (Np) ranged to 30%, and optimized water injection rates decreased by 50%. Traditional modeling techniques yielding unreliable result in one field with hundreds of producing layers and unknown lateral and vertical continuity were solved using a machine learning technique. In some cases, they pointed toward non-intuitive infill drilling sequence and injection water redistribution. Also, they pointed to options that reduce economic risk. The methods yielded many better economic scenarios and increased the flexibility of operationalizing plans. In one field requiring excessive computing power, using time horizons reduction and successive year-by-year optimization yielded 4 times the NPV of the base case. This approach solves objections related to long computing time and system instability. With the three mathematical techniques, the asset value could be continually maximized by a novel implementation of a heuristic decision-making approach that continuously challenge the current scenario. It makes a systematic formulation of conceivable new scenarios, competing through an objective function determining the probity of compared scenarios. The optimization also resulted in an up to 50% decrease in water injection requirements and the same percentual CO2 emissions reduction.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Ravichander, Abhilasha, Yonatan Belinkov, and Eduard Hovy. "Probing the Probing Paradigm: Does Probing Accuracy Entail Task Relevance?" In Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Main Volume. Association for Computational Linguistics, 2021. http://dx.doi.org/10.18653/v1/2021.eacl-main.295.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Nam, Jaehyun, Junsik Seo, and Seungwon Shin. "Probius." In SOSR '18: Symposium on SDN Research. ACM, 2018. http://dx.doi.org/10.1145/3185467.3185495.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Maiteh, Bilal. "An Application of Swept-Volume Computation In Machine Tool Probing." In ASME 2005 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/imece2005-79293.

Full text
Abstract:
The machine tool probing can improve efficiency in many different ways, but it is underused in almost every manufacturing location. Part of the reason, probing is underused, is the complexity that often comes with adding probing to the process. Manufacturing companies generate milling and drilling tool paths with ease, using any of a variety of CAM systems. But probing calls for macros that are often either added to the NC code through manual editing, or else entered right at the CNC. This papers present a method to address this shortcoming. A method has been developed using a swept-volume computation to emulate the physical environment for probing process. The virtual probing trajectories are obtained from CAM software. In the mathematical algorithm, the swept volumes of the probing tools are computed from the probing tools’ geometric data and trajectories. Collision operations are then performed on the swept volumes of the virtual probing tools and the virtual machined workpiece to verify the probing process.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Probity"

1

Heredia, Blanca. Civil Service Reform in Latin America: Tying Politicians' Hands. Inter-American Development Bank, 2002. http://dx.doi.org/10.18235/0006674.

Full text
Abstract:
This presentation was commissioned by the Public Management and Transparency Network of the Regional Policy Dialogue for the III Hemispheric Meeting celebrated on November 14th and 15th, 2002. Reform wave triggered by: fiscal duress Electoral competition; market-centered openess; Dominant ideological trends internationally: anti-state, anti-bureaucracy, Managerialism on the rise, Central objectives: cost and size reduction, efficiency enhancement, increased efficacy, responsability and probity.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Mullahy, John. Estimation of Multivariate Probit Models via Bivariate Probit. National Bureau of Economic Research, 2015. http://dx.doi.org/10.3386/w21593.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Marzani, Matías, Eduardo A. Cavallo, and Eduardo Fernández-Arias. Varieties of Saving and Crises. Inter-American Development Bank, 2016. http://dx.doi.org/10.18235/0009294.

Full text
Abstract:
This paper shows, using probit analysis, that low national savings increase the risk of macroeconomic crisis. Foreign savings are a poor substitute of national savings not only for domestic investment (Feldstein-Horioka result), but also for stability. It is found that deeper financial integration does not cure low investment and can improve the situation only to the extent that the risks of the foreign saving portfolio can be kept under control. Overall, a fundamental conclusion is that strong national savings are key for robust growth. Extending the probit analysis, the paper shows that the composition of foreign assets and liabilities matters substantially for portfolio risk and derives an index to assess the associated country risk.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

NEW JERSEY INST OF TECH NEWARK. Probing Solar Convection. Defense Technical Information Center, 1996. http://dx.doi.org/10.21236/ada329650.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Hausman, Jerry, Andrew Lo, and A. Craig MacKinlay. An Ordered Probit Analysis of Transaction Stock Prices. National Bureau of Economic Research, 1991. http://dx.doi.org/10.3386/w3888.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Restrepo, Sergio, Roberto Steiner, Juan Camilo Medellín, César Pabón, and Adolfo Barajas. Balance Sheet Effects in Colombian Non-Financial Firms. Inter-American Development Bank, 2016. http://dx.doi.org/10.18235/0011769.

Full text
Abstract:
After building up foreign currency-denominated (FC) liabilities over several years, the balance sheets of Colombian firms might be particularly vulnerable to a shift in external conditions. This paper undertakes four exercises in order to get a better understanding of these vulnerabilities. First, probit/logit estimations are used to identify the firm-level and macroeconomic determinants of FC borrowing by non-financial corporations. Second, the implications of the balance sheet vulnerability for real activity are investigated. Evidence is found of an FC balance sheet effect that transmits exchange rate fluctuations to firm-level investment, and show that that this effect is asymmetric, much greater for depreciations than for appreciations. Third, using logit/probit estimations, it is shown that not all firms use forward exchange derivatives solely to hedge their FC liabilities. This might be a consequence of exchange rate intervention by the monetary authority, protecting against extreme exchange rate misalignments. Finally, results are reported of a survey-based qualitative analysis on the hedging policies and activities of 12 large non-financial firms.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Richard Petrasso. Nuclear Probing of Dense Plasmas. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2007. http://dx.doi.org/10.2172/909182.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Tsui, Daniel. Probing 2D Physics with Microwave. Defense Technical Information Center, 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada418070.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Abraham, Katharine, and Ashley Amaya. Probing for Informal Work Activity. National Bureau of Economic Research, 2018. http://dx.doi.org/10.3386/w24880.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

White, Jackson. Probing Stellar Interiors With Pseudoatoms. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2024. http://dx.doi.org/10.2172/2337641.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Probity' for particular source types:
Journal articles Dissertations / Theses Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography