Log in

Relevant bibliographies by topics / Probity / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Probity.

Journal articles on the topic 'Probity'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 15 June 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Probity.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Septiani, Hafidzah, and Ratna Nurhayati. "Analisis Kelemahan APIP Inspektorat dalam Mengimplementasikan Probity Audit pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin." ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal 11, no. 3 (2023): 310. http://dx.doi.org/10.22146/abis.v11i3.85733.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mengimplementasikan probity audit pada PBJ pemerintah. Selain itu, penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan probity auditpada PBJ.Pendekatan kualitatif dengan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan jenis wawancara semiterstruktur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Partisipan terdiri atas enam orang yaitu Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Ketua Tim probity audit dan dua orang anggota probity audit, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi probity audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal karena hanya berdasarkan surat permintaan dari perangkat daerah, surat pernyataan probity audit dan surat manajemen representasi tidak dilakukan, melaksanakan probity audit untuk memenuhi MCP KPK, serta tidak dilakukan secara real time dan hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kontrak. Selain itu, terdapat faktor-faktor kelemahan APIP dalam implementasi probity audit yaitu pada tahap perencanaan PKPT tidak dijadikan sebagai mandat, tidak ada kebijakan probity audit, dan pada tahap pelaksanaan, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan, pemenuhan dokumen, dan kompetensi auditor.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Pakasi, Novrabella Clarashinta. "Kajian Kompetensi Auditor Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Probity Audit Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara." Gorontalo Management Research 5, no. 2 (2022): 191. http://dx.doi.org/10.32662/gomares.v5i2.2161.

Full text

Abstract:

Tulisan ini akan mengkaji tentang Kompetensi Auditor Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Probity Audit Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Inti dari tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah auditor Inspektorat sudah memiliki komperensi dalam rangka pelaksanaan penugasan probity audit. Teknik dan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) umumnya auditor yang melaksanakan tugas probity audit sudah memiliki kompetensi yang cukup. Auditor sebelum melaksanakan tugasnya selalu berusaha membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang akan dilakukannya. 2) untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam pelaksanaan probity audit, biasanya dilaksanakan pelatihan kantor sendiri menyangkut aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan penugasan probity audit. Dalam pelatihan kantor sendiri juga dibahas menyangkut mekanisme pelaksanaan penugasan probity audit. 3) organisasi memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi auditor untuk pelaksanaan penugasan probity audit. Organisasi membuat perencanaan yang matang untuk proses pelaksanaan penugasan probity audit, dari perencanaan pnganggaran, waktu penugasan sampai dengan perencanaan pelaksanaan pendikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi auditornya. 4) hambatan-ambatan auditor dalam peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan probity audit diantaranya ketersediaan anggaran yang tidak cukup, tidak semua auditor memiliki kesempatan untuk diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan menyangkut pelaksanaan tugas probity audit.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Usman, Fadlil. "EVALUASI KESESUAIAN PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PADA BPKP PUSAT DENGAN PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH." INFO ARTHA 1, no. 1 (2017): 17–34. http://dx.doi.org/10.31092/jia.v1i1.17.

Full text

Abstract:

Probity audit is an independence assessment activity to ensure the goods/services procurement processes have been implemented consistently appropriate with the principle of upholding integrity, uprightness, honesty and fulfill certain occur legislation aimed for improving the accountability for the use of public sector fund. Probity audit is done in real time simultaneously with the goods/services procurement process. This study aims to evaluate the suitability of the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter as agency that initiated the implementation of probity audit in Indonesia compared with the Probity audit Guidelines for Procurement of Goods/Services as criteria. The results of this study indicate that the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter has been implemented adequately, but there are activities that do not fit the criteria, especially in the activities of the determination of the scope of the audit, the preparation of working papers and the follow-up monitoring of the audit results. Probity audit merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Probity audit dilakukan secara real time yaitu bersamaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat selaku instansi yang menginisiasi pelaksanaan probity audit di Indonesia dibandingkan dengan kriteria berupa Pedoman Probity audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat sudah dilaksanakan secara memadai, namun masih terdapat hal yang belum sesuai dengan kriteria terutama dalam kegiatan penentuan ruang lingkup audit, penyusunan kertas kerja dan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Wicaksono, Dharu, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. "EVALUASI PELAKSANAAN PROBITY AUDIT DALAM RANGKA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA SEKTOR PUBLIK." Jurnal Proaksi 8, no. 2 (2021): 417–27. http://dx.doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1877.

Full text

Abstract:

This research is aimed at conducting "Evaluationof The Implementation of Probity Audit in the frameworkof Accountability of Public Sector Fund Management" against Government Agencies that have obligations and tupoksi to conduct probity audits. Methods applied in the discussion apply qualitative methods through the application of inpretive phenomenology. It is used by researchers in order to explore an individual's understanding of his environment and also to understand a person's perspective on a personal experience, especially related to the implementation of probity audits, especially those conducted by the Mojokerto City Inspectorate. The results that can be concludedare about the Probity Audit of procurement of goods and services carried out by the Mojokerto City Inspectorate so far is considered to still require a number of improvements seen from the three stages in the implementation of Probity Audit conducted, namely Planning, Implementation and Utilization of its Report. But the effectiveness of Probity Audit on the procurement of goods and services is considered very effective against public sector fund management accountability in view of the willingness and high awareness from the auditorship of the Mojokerto City Inspectorate and Local Government Organizations (OPD) for the benefits of Goods and Services audit probity activities that have until now been obtained. Keywords: Accountability, Procurement of Goods and Services, Probity Audit

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Ecaterina, FOGHEL Anjela COŞCIUG. "LA PERTINENCE DE LA VERTU DANS LA NOUVELLE ACTE DE PROBITÉ DE H. BAZIN." Limbaj si context / Speech and Context International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science 1/2019, no. 11 (2022): 49–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.7454106.

Full text

Abstract:

<em>As a novelist interested in morals, passions and authentic values, Hervé Bazin excels in the art of psychological portraits and social paintings of moral ideals. In his short story "Acte de probité</em> <em>", the author challenges the traditional acceptances of the virtue of probity by basing his story on antithesis and paradox. In this article, we aim to analyze the constitutive elements of the conceptual field of probity, delimiting its dominant and generally accepted elements, fixed in the dictionary definitions, which constitute the conceptual core of this mental unity. On the other hand, we also distinguish the contextual attributes of this same unit which are only manifested in the studied novel, and which make up the peripheral strata of the conceptual sphere considered.</em>

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Ley, Richard. "The pharmaceutical industry, probity industry, probity and the NHS." British Journal of Healthcare Management 11, no. 9 (2005): 278–80. http://dx.doi.org/10.12968/bjhc.2005.11.9.24041.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Palmier, Leslie. "Corruption and probity." Asian Journal of Political Science 8, no. 1 (2000): 1–12. http://dx.doi.org/10.1080/02185370008434156.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Abdullah, Muhammad Wahyuddin, Nurmelani, Andi Yustika Manrimawagau Bayan, and Hadriana Hanafie. "Strengthening Fraud Control Plan For Investigative Audit And Probity Audit In Fraud Detection." Jurnal Akuntansi 28, no. 3 (2024): 479–97. http://dx.doi.org/10.24912/ja.v28i3.2181.

Full text

Abstract:

The high number of corruption cases in local governments in Indonesia demands increased government attention to fraud cases. Opportunity for fraud can start from the planning stage to follow-up so that appropriate preventive and repressive handling efforts are needed. The Financial and Development Supervisory Agency has developed a fraud control plan and probity audit guidelines that are expected to be a solution to eradicate fraud in local governments. This study aims to analyse the effect of implementing investigative and probity audits on strengthening the fraud control plan in detecting fraud by auditors of the Financial and Development Supervision Agency of South Sulawesi and West Sulawesi. This study used quantitative with multiple linear analysis with Smart PLS 3.0 Software. Results found that investigative and probity audits positively affect fraud detection. Meanwhile, the fraud control plan does not strengthen the relationship between investigative and probity audits to fraud detection.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Da Veiga, Maria do Rosário, and Maria Major. "Governance as integrity." Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 32, no. 1 (2019): 67–91. http://dx.doi.org/10.1108/jpbafm-08-2018-0086.

Full text

Abstract:

Purpose Through a case study on the governance structures of the UN, the purpose of this paper is to develop a critique of Public and Private Bureaucracies Transaction Cost Economics (PPBTCE) (Williamson, 1999) as a theoretical lens to analyze internal oversight structures. Design/methodology/approach The authors explore “probity” and “independence” transactions’ attributes through historical narrative case-based research to answer the question – Why did numerous attempts to strengthen the governance of UN internal oversight structures not relieve “probity” hazards? Findings The analysis shows that at the UN increasing and strengthening the governance of oversight structures, i.e., incentives, did not relieve probity/ethics hazards as predicted in PPBTCE. Secretaries-General and UN General Assembly, entities charged with oversight powers, systematically trumpeted the UN Charter, breaching probity/ethics and disregarding the supervisory independence prerogative of internal oversight structures, hence failing to contribute to the “common good” and to protect the UN mission. Originality/value This paper is the first application of PPBTCE to internal oversight transactions within an International organization context testing probity and independence attributes. The authors find that “independence” outweighs the “asset specificity” attribute whenever decisions on the governance of internal oversight arise. As far as sourcing decisions are concerned, the authority of the sovereign and the independence of the judiciary as well as quasi-judiciary transactions are not transferable attributes and, thus, cannot be contracted along with the actors’ ethics. PPBTCE should be modified to include, e.g. “virtues ethics” behavioral assumption as a transaction costs’ reduction device and explanatory framework for “probity” hazards, abandoning the opportunism behavioral assumption.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Putri, Dhika, Dian Syariati, and Arisona Ahmad. "FRAUD PREVENTION IN THE PERSPECTIVE OF PROBITY AUDIT (THE CASE STUDY OF UNIVERSITY X)." El Muhasaba Jurnal Akuntansi 12, no. 2 (2021): 172–80. http://dx.doi.org/10.18860/em.v12i2.12392.

Full text

Abstract:

Goods and services procurement in the university sector is a big chance towards fraud case occurrence. Corruption in the university environment resulted in state loss in the amount of two billion rupiahs. Therefore, The internal auditor of University X implements a probity audit as one effort to materialize the procurement system with low fraud possibility. The purpose of this study is to contribute to the understanding of fraud prevention using probity audits on goods and services procurement in the university sector. This research was carried out using a qualitative approach, with a case study method. The data collection was conducted by document analysis and interviews. The data obtained is then reduced, identified, and analyzed. The results conclude that the probity audit in University X is a real-time audit which one conducted in the construction and maintenance stages. Based on the internal auditor evaluation result, a probity audit rated sufficiently to prevent fraud in the goods and services procurement process in the University X.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Rider, Barry A. K. "The Price of Probity." Journal of Financial Crime 7, no. 2 (1999): 105–19. http://dx.doi.org/10.1108/eb025928.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Summerskill, William, David Collingridge, and Helen Frankish. "Protocols, probity, and publication." Lancet 373, no. 9668 (2009): 992. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(09)60590-0.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Schulz, Kenneth F., Douglas G. Altman, and David Moher. "Protocols, probity, and publication." Lancet 373, no. 9674 (2009): 1524. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(09)60859-x.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Kurniawan, Eka Adi, Mawardi Amin, and Humiras Hardi Purba. "Evaluation of the Impact of Probity Audit on Fraud Prevention Influence in Government Procurement of Goods/Services." Quantitative Economics and Management Studies 5, no. 5 (2024): 1132–41. http://dx.doi.org/10.35877/454ri.qems2819.

Full text

Abstract:

The aim of this research is to conduct an evaluation of probity audit on fraud prevention influence in government procurement of goods services. This type of research is quantitative research. The amples involving 84 respondents. The research data sources were primary data and secondary data. Primary data sourced from a questionnaire that had been tested for validity and reliability. In this research, the researchers used the SEM-PLS (partial least squares path modeling) method. There are several factors that support and hinder the effectiveness of implementing probity audits in the procurement of goods and services with current conditions within the DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The supporting factors include the available implementation budget, experienced and capable human resources in conducting probity audits, as well as availability of supporting equipment that can be adequate for carrying out a probability audit.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Clarke, Michael. "The Professionalisation of Financial Advice in Britain." Sociological Review 48, no. 1 (2000): 58–79. http://dx.doi.org/10.1111/1467-954x.00203.

Full text

Abstract:

This paper reviews the impact of increasing state regulation of financial advice and its effect in requiring much higher levels of competence and probity, so stimulating professionalisation, though in doing so, pre-empting the traditional role of established professional bodies in securing competence and probity. Is it still possible at the end of the twentieth century for new professions to emerge? If so, is a new model of the professions in prospect?

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Ramadhan, Muh Syahru, and Sri Iswati. "FOUCAULDIAN SURVEILLANCE IN PROBITY AUDIT: DECODING STRATEGIES TO PREVENT PROCUREMENT FRAUD." JRAK 17, no. 2 (2025): 92–107. https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.21839.

Full text

Abstract:

Corruption cases in the procurement of goods and services continue to occur. This study aims to examine the effectiveness of the implementation of probity audits in preventing fraud in the procurement of goods and services. This study uses qualitative approach with participants from the DKI Jakarta Provincial and the Dompu Regency Inspectorate. The results of the study indicate that the probity audits carried out by the DKI Jakarta Provincial Inspectorate and the Dompu Regency Inspectorate during 2023 and 2024 have not been optimal. This is because the probity audit process still uses the data sampling method, thus limiting comprehensive fraud detection. Furthermore, this study found that the lack of qualified auditors and inadequate technological support hindered audit effectiveness. This study contributes to the academic literature and audit and oversight practices by integrating the concept of Foucauldian oversight into the context of integrity audits to prevent fraud in government procurement.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Zellmer, William A. "Pharmaceutical promotion and pharmacist probity." American Journal of Health-System Pharmacy 48, no. 8 (1991): 1693. http://dx.doi.org/10.1093/ajhp/48.8.1693.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

N. N., Samuel, Uduimoh A. A., and Nkama O. N. "Accountability, Probity, Transparency and Good Leadership in Public Sector Promote Societal Development." African Journal of Accounting and Financial Research 7, no. 3 (2024): 40–54. http://dx.doi.org/10.52589/ajafr-h0yfnjxs.

Full text

Abstract:

Projecting accountability, probity and good leadership in the management of public sector activities are part of every public official’s duty to adopt processes, practices and behavior that enhance and promote public sector values and interests that will enhance societal development. Thus, the objective of this study is to examine accountability and probity: necessity for good leadership and societal development. In order to achieve this objective, primary data were gathered through field trips from the use of well-structured questionnaires. The study employed a descriptive survey method as the research design. Data were presented in a simple descriptive format using frequency tables and were analyzed using mean and Pearson Chi-square contingency test with statistical tool (SPSS version 22). The findings revealed that the weakness in law enforcement and punitive measures in curbing corruption and reducing the incidence of mishandling of public resources are a common occurrence noticed in Ministries, Departments and Agencies (MDA). It also recognized that despite good management of probity, mistakes, delays and disputes can arise and affect fund and resource management in public organizations. However, the study recommends that the government should be more active in imposing greater accountability and probity in the management of public funds. There is need for more proactive measures not only to sustain it but to re-invigorate it to ensure that things are properly done and public funds and resources are not just being embezzled in a rather reckless manner.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Ayo, Oladapo John. "Contemporary Ethical Issues in Church Information Management in The Contemporary Society." Edumania-An International Multidisciplinary Journal 03, no. 01 (2025): 130–44. https://doi.org/10.59231/edumania/9101.

Full text

Abstract:

The church is public institution where probity and accountability in all aspects of her records, documentation and archives are to be held in high esteem. An institution that serves as resource Centre to the members and the entire populace thereby contributing to the development of the society. However, experience has shown that there are lots of ethical issues around this, there are cases records not well kept, records such as financial documents, historical information, activities of the church and so on. This problem has been the crux in scholarship that this paper is to fix. The paper has adopted the historical research approach to put forward the need for probity and accountability in the information management of the church in the 21st century. The concern posited by the paper is ensuring that high standard of ethical behaviour is maintained in the pursuit of information management in the church. It also subscribes to the fact that churches should accord great importance to integrity, honesty and fair-play. In the light of this fact, the paper examined three points, the concept of probity and accountability; the importance of ethics in church information management and implications of integrity in church information management.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Shead, Bob. "Probity Auditing: Keeping the Bureaucrats Honest?" Australian Journal of Public Administration 60, no. 2 (2001): 66–70. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8500.00210.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Saut Wolker, Sihaloho, and Ramadhan Yanuar. "Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating." Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 28, no. 1 (2025): 75–100. https://doi.org/10.35591/wahana.v28i1.946.

Full text

Abstract:

This research aims to examine the influence of Auditor Skills, Audit Probity, and Whistleblower on the Detection of Fraud in Procurement of Goods and Services, with Intervention as moderation. Fifty-four internal auditors at the Bekasi City Regional Inspectorate were used as the population for this research. The method in this research is quantitative, using a questionnaire in the form of a written statement. This research uses analysis, namely the Structural Equation Model, using the Partial Least Square approach. The research results show that Probity Audit and Whistleblower influence fraud detection in procuring goods and services. The Auditor's skills do not influence the Detection of Fraud in Procurement of Goods and/or Services. Intervention does not moderate the influence of Auditor Skills, Audit Probity, and Whistleblower on Detection of Fraud in Procurement of Goods and Services. This research suggests that APIP improves internal supervision with a supervisory strategy through probability audits and promoting whistleblowers. It is recommended that future researchers collect data or information not only through questionnaires and not let respondents fill it in themselves, but rather direct interviews should be conducted to obtain appropriate information. Then, consider other factors such as soft skills, audit budget, audit time, and tiered reviews.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Dey, Moitri. "Book review: M. P. Singh and S. N. Mishra, Ethics, Probity and Accountability in Public Services." Indian Journal of Public Administration 65, no. 2 (2019): 585–89. http://dx.doi.org/10.1177/0019556119863858.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Silver, Steve. "Seeking a Balance Between Pragmatism and Probity." OLA Quarterly 17, no. 3 (2011): 13–15. http://dx.doi.org/10.7710/1093-7374.1331.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Dale, R. F. "Self regulation and revalidation-probity or quality?" Journal of The Royal Naval Medical Service 85, no. 2 (1999): 68–70. http://dx.doi.org/10.1136/jrnms-85-68.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

GANN, NIGEL. "Educating Ethics: the probity of school governance." FORUM 56, no. 3 (2014): 485. http://dx.doi.org/10.15730/forum.2014.56.3.485.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

POWELL, ALAN A. "Probity before Pragmatism: Alf Rattigan, 1911–2000." Economic Record 76, no. 234 (2000): 301–4. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4932.2000.tb00026.x.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Stevens, B. "Persuasion, Probity, and Paltering: The Prudential Crisis." Journal of Business Communication 36, no. 4 (1999): 319–34. http://dx.doi.org/10.1177/002194369903600401.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Padua, L. "The simple power of the probity probe." Clinical Neurophysiology 124, no. 1 (2013): 8–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2012.06.018.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

ADEKOYA, Adesanya Augustine. "Public Financial Management in Nigeria: The Goals, Concepts, Legal and Institutional Framework, and Reforms for Good Governance." International Journal of Management and Economics Invention 09, no. 05 (2023): 2935–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.7895616.

Full text

Abstract:

Abstract Globally, Public Financial Management (PFM) has become a key factor for good governance, promotion of social economic development, and efficient management of public resources in a country. Poor PFM in Public Sector (PS) has contributed to the inefficiency, ineffectiveness, and corrupt practices common in PS. Nevertheless, this call for better understanding of the goals, concepts, legal and institutional frameworks, and PFM reforms for good governance. It is against this background that the study examined PFM in PS as a means to enhanced transparency, accountability, efficiency, and probity in PS activities. The study employed exploratory research design with focus on relevant literatures. The study concluded that PFM is an integral part of organisation structure and operating mechanism which would provide good frameworks for good governance. Also, PFM reforms would enhanced efficiency, transparency, credibility, and trust in government. The study recommends adoption of participatory budgeting for budgeting process. In addition, continuous capacity building and training for personnel in ministry of fiancé and budget office should be encouraged, while political office holders should be trained on the importance of budgeting, this would reduce political intervention on budget implementation. Furthermore, public procurement reforms should ensure competitiveness and probity on procurement of goods and services. Government should also invest more on information and communication technology to enhanced internally generated revenues and minimise cost of collection. Similarly, audit institution should be strengthened to promote stewardship of fairness, probity, efficiency, accountability, and transparency in management of public resources.  

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Muhammad, Abdulgaffar. "Treasury Single Account Policy in Nigeria: Performance, Bottlenecks and Prospects." International Journal of Social, Political and Economic Research 7, no. 4 (2020): 801–13. http://dx.doi.org/10.46291/ijospervol7iss4pp801-813.

Full text

Abstract:

The treasury single account model was introduced in the Federal Republic of Nigeria to mitigate financial leakages, promote probity and prevent misappropriation of government revenue and also consolidate government accounts, this is a bid to prevent embezzlement and high handedness by revenue generating agencies. This work examined the performance, bottlenecks and prospects of treasury single account policy in Nigeria. The paper being qualitative as it relies heavily on secondary data. The study was underpinned by the systems theory. The study concluded that the implementation of the treasury single account has blocked financial leakages, promoted probity and accountability to a very large extent in the public financial system. Consequently, the paper suggested for a synergy between the executive and legislature to enforce and ensure compliance to the provisions of the TSA by ministries extra ministerial department and financial institution.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

RICH, BEN A. "Terminal Suffering and the Ethics of Palliative Sedation." Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 21, no. 1 (2011): 30–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0963180111000478.

Full text

Abstract:

Until quite recently bioethicists have had little of depth and probity to say about the duty of healthcare professionals in general and physicians in particular to relieve pain and suffering associated with disease and/or its treatment.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Lebreton, Lucie. "Pascal et la „preuve par la force“: L’examen nietzschéen d’une conscience intellectuelle „blessée“." Nietzsche-Studien 47, no. 1 (2018): 217–39. http://dx.doi.org/10.1515/nietzstu-2018-0009.

Full text

Abstract:

Abstract Pascal and the „Proof by Power“. Nietzsche’s Examination of a wounded intellectual conscience. This paper sheds new light on Nietzsche’s praise of Pascal’s probity by analysing what the German philosopher calls the „proof by power“. This proof, adopted by Christianity at large, consists in making pleasure and well-being the very criteria of truth and, as such, it represents for Nietzsche a sheer dishonest form of reasoning. When Pascal finally decides to use this proof in the Pensées, he is already conscious of its lack of scientific value and of its dishonesty. Nietzsche thus reveals in Pascal’s thinking the torments of a wounded intellectual conscience, torn between its fidelity to the Christian tradition and its probity inspired by this very piety. In this respect, the famous wager’s argument appears as a testimony of this tension: it is a brilliant but desperate attempt of giving this „proof by power“, which the scientific rigor it is fundamentally lacking.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Mahoney, Joseph T., Jiayue Ao, Eva Christina Anguiano-Herbolzheimer, and Hyeonsuh Lee. "Hazards of Probity: The Comparative Assessment of Governance." Academy of Management Proceedings 2020, no. 1 (2020): 14885. http://dx.doi.org/10.5465/ambpp.2020.14885abstract.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Doig, Alan. "Continuing cause for concern? Probity in local government." Local Government Studies 21, no. 1 (1995): 99–114. http://dx.doi.org/10.1080/03003939508433763.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Syamsuddin, Rahmawati, Aini Indrijawati, and Agus Bandang. "Effect of Competence, Whistleblower, and Probity Audit on." International Journal of Professional Business Review 8, no. 4 (2023): e01525. http://dx.doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1525.

Full text

Abstract:

Purpose: The aim of this study is to examine the effect of competence, whistleblower, and probity audit on the detection of fraud in the procurement of goods and services, with emotional intelligence as a moderator.. Theoretical framework: The theory used in this study to derive hypotheses is based on the Agency Theory and Goal Setting Theory. Agency theory (Jensen and Meckling, 1976) describes a contract between owners and managers to manage and control company assets to maximize the owner's welfare. Goal Setting Theory (Locke and Latham, 2002) states that important factors that influence individual behavior can be seen in the efforts made by individuals to achieve a goal and individual commitment to that goal. In this theory, the auditor entrusted by the principal (the people) is considered capable and able to produce a higher quality audit and the auditor works in the interests of the principal, so the auditor is considered an agent of the principal. Government auditors represent the principal (the people) and have the task of supervising, evaluating, and examining program activities that have been implemented, especially the use of funds for the procurement of goods/services. Design/methodology/approach: This research is correlational descriptive research. The population in this study were auditors at BPKP Representatives and inspectorate of south sulawesi province. There are 2 types of data used in this study, namely primary data and secondary data. The analytical model used to test the hypothesis is Moderated Regression Analysis (MRA). Findings: The results of the study show that competency, whistleblower, and probity audit have an effect on the detection of fraud in the procurement of goods and services. In addition, emotional intelligence can moderate the influence of competence, whistleblowing, and probability audits on the detection of fraud in the procurement of goods and services. Research, Practical & Social implications: The results of this study can be a reference for further research regarding the determinants of fraud detection. This also has implications for the government to be able to consider the factors that exist in this study which are considered to have a good effect in increasing the detection of fraud in the process of procurement of goods/services to encourage the establishment of good governance government. Originality/value: This research is very important to obtain a governance model in the agency tasked with conducting state financial audits.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Weiss, Meredith L. "Malaysia’s 13th General Elections." Asian Survey 53, no. 6 (2013): 1135–58. http://dx.doi.org/10.1525/as.2013.53.6.1135.

Full text

Abstract:

The incumbent coalition claimed victory in Malaysia’s 13th general elections in May 2013, securing a simple majority of parliamentary seats despite losing the popular vote. The dramatic result raises questions not only about the probity of the electoral process in Malaysia but also about the future of party politics there.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Pilling, John. "The Predator and his Prey: Strategies and Strangenesses in Beckett's Early Poems." Journal of Beckett Studies 24, no. 1 (2015): 18–31. http://dx.doi.org/10.3366/jobs.2015.0117.

Full text

Abstract:

A study of the difficulties encountered in selected early poems of Samuel Beckett (specifically, ‘Casket of Pralinen …’ and ‘Text’), investigating the adequacy of ‘the probity with which the creative act has carried itself out’, together with a more general consideration of the psychological pressures which Beckett's creativity was being called on to meet.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Daning Ayu Ningsih, Helmi Yazid, and Dadan Ramdhani. "Effectiveness of The Audit Program, Integrity and The Government Internal Control System on Prevention of Fraud in The Procurement of Goods and Services." Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research 1, no. 6 (2022): 536–52. http://dx.doi.org/10.54408/jabter.v1i6.107.

Full text

Abstract:

The purpose of this study is to determine whether the effectiveness of probity audit, integrity, and the government's internal control system (SPIP) affects fraud in the procurement of goods and services in Serang district. This research uses quantitative methods. The sampling technique uses cluster sampling. The population in this study was a whole local government organization with a total of 27 and each OPD was given 5 questionnaires. The analysis method used in this study is the coefficient of determination method. The data processing process uses SmartPLS software version 3. The type of data used in this study is primary data. Path analysis and bootstrapping technique were used to test the hypothesis. The results of this study show that the effectiveness of the audit probity and the government's internal control system had a positive and significant effect on the prevention of fraud in the procurement of goods and services while for integrity it had no effect and was significant on the prevention of fraud in the procurement of goods and services.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Yunaniah, Luk Luatun, and Amrie Firmansyah. "Optimalisasi probity audit untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Indonesia." Akuntansiku 3, no. 4 (2024): 233–42. http://dx.doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1174.

Full text

Abstract:

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, namun sektor ini sangat rentan terhadap praktik korupsi. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 331 kasus korupsi di sektor PBJ telah terjadi sepanjang 2004-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan PBJ, khususnya melalui penggunaan Probity Audit sebagai sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk mendeteksi potensi penyimpangan dan mencegah korupsi. Dengan pendekatan scoping review, penelitian ini mengeksplorasi kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan PBJ, yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan kebijakan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan. Hasil studi menunjukkan bahwa Probity Audit memiliki potensi signifikan untuk mencegah praktik korupsi, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan intensif, alokasi anggaran yang lebih memadai, dan integrasi teknologi dalam pengawasan untuk memperkuat efektivitas audit. Studi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa, guna menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Ballard, Tim. "Climate change and health: time to adopt environmental probity?" British Journal of General Practice 61, no. 592 (2011): 682–83. http://dx.doi.org/10.3399/bjgp11x606672.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Ng, Chew, and Christine Ryan. "The practice of probity audits in one Australian jurisdiction." Managerial Auditing Journal 16, no. 2 (2001): 69–75. http://dx.doi.org/10.1108/02686900110365391.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Butler, Declan. "French cancer charity introduces new rules to restore probity." Nature 381, no. 6579 (1996): 183. http://dx.doi.org/10.1038/381183b0.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Robinson, Ashton. "Seychelles: Prospects, Probity and Legacy – Governance under Transnational Pressures." Round Table 108, no. 3 (2019): 307–26. http://dx.doi.org/10.1080/00358533.2019.1618612.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Miner, Robert C. "Leo Strauss's Adherence to Nietzsche's “Atheism From Intellectual Probity”." Perspectives on Political Science 41, no. 3 (2012): 155–64. http://dx.doi.org/10.1080/10457097.2012.692637.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Levy, S., and C. Williams. "Mozambique's pathway to probity: evolving legal responses to corruption." Journal of World Energy Law & Business 7, no. 3 (2014): 236–54. http://dx.doi.org/10.1093/jwelb/jwu010.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Charlton, Roger. "NGOs, politics, projects and probity: A policy implementation perspective." Third World Quarterly 16, no. 2 (1995): 237–56. http://dx.doi.org/10.1080/01436599550036112.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Susilo, Candra Hapsari. "MENJAGA PROBITY DALAM PANDEMI: TINJAUAN PROSEDUR AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA TERKAIT PENANGANAN COVID-19." Jurnal Acitya Ardana 2, no. 2 (2022): 116–22. http://dx.doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1348.

Full text

Abstract:

Public procurement is one of the riskiest target of corruption. Probity audit is one of the measures taken by Indonesiaâ€™s Government to prevent such fraud. However, the pandemic has posed a great challenge for auditors in order to maintain reasonable assurance. Key aspects of evidence-gathering such as physical examination, are unable to be done. Seeing that, this research aims to understand as well as shed light on the alternative procedure auditors can perform amidst the restriction caused by the pandemic. The object of research is the audit of the procurement of COVID-19 Emergency Hospital in Lamongan, carried out by BPKP Jawa Timur. The results has shown that auditors mainly focuses on desk auditing, with heavy reliance on papers and document and minimal physical examination. In terms of maintaining probity, instead of fully auditing, controls and surveillance are done in two parts, which is advising during the planning stages, and auditing. Such steps are taken due to the fact that the arenâ€™t any regulation regarding audits of public procurement during COVID-19 emergencies yet as of the start of procurement.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Adebisi, Kolawole Shittu. "Challenges and Prospects of Implementing Procurement Law in a Developing Economy: An X-ray of Oyo State Procurement Law." European Journal of Humanities and Social Sciences 1, no. 1 (2021): 33–40. http://dx.doi.org/10.24018/ejsocial.2021.1.1.12.

Full text

Abstract:

Public procurement legislative reforms have proved to be a veritable economic development mechanism. This reform seeks to streamline, legalize and institutionalize public procurement practices in order to achieve the objectives of transparency, accountability, probity and anti-corruption. Using the Polytechnic Ibadan as a case-study, the paper X-ray some of the basic features and expectations of public procurement law regime. It observes that procurement law regime seeks to achieve the purpose of good governance through institutionalization of standard procurement practices. The data collection tool used was structured closed and open –ended questionnaires for the respondents who had been involved in the procurement process including survey of related literature on public procurement. In the course of testing the hypotheses, regression analysis was used to test the impact of public procurement in the execution of capital projects. The result of the findings reveals that Public Procurement Law had not made any significant impact on the execution of capital projects in the Polytechnic, Ibadan. The paper posits that if Nigeria nation must achieve the objectives of openness, transparency, probity, accountability and reduced corruption in line with global best governance institutional reform agenda, efforts should be intensified to deepen public procurement practices across all the government institutions.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Hamid, Ahmad Fauzi Abdul. "The Hudud Controversy in Malaysia: Religious Probity or Political Expediency?" Southeast Asian Affairs SEAA15, no. 1 (2015): 205–22. http://dx.doi.org/10.1355/aa15-1l.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Ryan, Christine, and Chew Ng. "Australian auditors‐general involvement in probity auditing: evidence and implications." Managerial Auditing Journal 17, no. 9 (2002): 559–67. http://dx.doi.org/10.1108/02686900210447551.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!