Academic literature on the topic 'Sistem mawaris'

Transgender is a modern social phenomenon, transgender people whose way of behaving or looking is not by their gender role or dissatisfaction with their genitals. In Islam, transgender is called mukhannath which means to act like a woman or have many feminine and gentle qualities. The existence of the transgender phenomenon certainly impacts various aspects, one of which is regarding the concept of inheritance. Neither the Civil Code nor the Al-Qur'an and Al-Hadith explain the inheritance provisions for transgender heirs. The problem that is the focus of this research is what is the status of transgender inheritance and what is the portion of transgender inheritance according to Fiqh Mawaris and the Civil Code. This type of research includes library research which uses a comparative library approach, namely a study conducted by comparing provisions, rules, principles, or the legal system. The study results show that the concept of inheritance for transgender heirs according to the Civil Code is the status of inheritance and the portion of inheritance given to them is not affected by their gender. In contrast, in the concept of transgender inheritance, according to Fikih Mawaris, transgender inheritance status is determined based on the reason for the person having sex surgery, if genital surgery is carried out to change without any urgent reasons, the inheritance status is based on gender before surgery. However, suppose the operation is carried out to perfect or repair as in khuntha for reasons that can be proven medically. In that case, the person's inheritance status is by the sex after the repair operation. This inheritance status also impacts the portion of inheritance obtained by transgender or mukhannath. For the portion of khuntha inheritance, in the opinion of some madhhab scholars, it has a different portion from people who do not have abnormalities in their sex.
 Transgender merupakan fenomena sosial modern, Transgender orang yang cara berperilaku atau berpenampilan tidak sesuai dengan peran gender atau ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Dalam Islam transgender disebut dengan mukhannath yang berarti bertingkah laku seperti perempuan atau memiliki banyak sifat kewanitaan dan lemah lembut. Adanya fenomena transgender tentu berdampak juga dalam berbagai aspek, salah satunya adalah mengenai konsep warisnya. Dalam KUHPerdata maupun Al-Qur’an dan Al-Hadits tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender. Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah bagaimana status waris transgender dan bagaimana bagian waris transgender menurut Fikih Mawaris dan Kitab undang-undang hukum Perdata. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode pendekatan komparatif pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membandingkan ketentuan, kaidah, asas ataupun sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep waris bagi ahli waris transgender menurut KUHPerdata adalah status waris dan bagian waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedangkan konsep waris transgender menurut Fikih Mawaris, status waris transgender ditentukan berdasarkan alasan orang tersebut melakukan operasi kelamin, jika operasi kelamin dilakukan dengan tujuan perubahan tanpa ada alasan mendesak maka status warisnya berdasarkan jenis kelamin sebelum operasi. Namun, jika operasi dilakukan dengan tujuan penyempurnaan atau perbaikan seperti pada khuntha karena ada alasan dapat dibuktikan secara medis maka status waris orang tersebut sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi penyempurnaan. Status waris ini juga berdampak pada bagian waris yang didapatkan oleh transgender atau mukhannath dan untuk bagian waris khuntha menurut pendapat beberapa ulama mahzab memiliki bagian berbeda dengan orang yang tidak memiliki kelainan pada kelaminnya

Hukum Islam telah mengatur tentang pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadist. Konsep adil menurut al-Qur’an adalah memberikan porsi laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, karena laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan. Inilah keadilan menurut ketentuan Allah. Adil dalam Islam bukan berarti sama banyak, namun sesuai dengan kebutuhan atau porsi.Perlindungan terhadap perempuan dalam Islam maupun dalam hukum positif mencakup pemenuhan hak perempuan untuk mendapat perlakuan yang baik dan wajar, hak mendapatkan mahar, nafkah, warisan, pendidikan, hak untuk berusaha dan memperoleh hasil usahanya serta hak memilih pasangan hidup. Pewarisan harta pusaka Tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan mengandung makna bahwa hak waris anak perempuan di Minangkabau telah mendapat perlidungan yang lebih baik, karena di samping berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya (harta pusaka rendah) juga mendapatkan hak terhadap harta pusaka tinggi. Hak atas harta pusaka tinggi ini karena perempuan di Minangkabau merupakan sosok yag sangat dimuliakan dan garis keturunana mengikuti garis ibu.Ditinjau dari hukum Islam, pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau hukumnya boleh dilakukan, karena tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Pemberian warisan kepada perempuan tersebut sangat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman saat ini, karena perempuan juga ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak diatur dalam fikih mawaris. Fikih mawarist hanya mengatur tentang pembagian harta pusaka rendah yang pembagiannya sesuai dengan ketentuan dalam ilmu faraidh. Sistem pewarisan harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum syara’ karena masalah harta menyangkut hak hamba (mu’amalah), maka sesuai dengan kaidah ushul fikih bahwa hukum asal perkara mu’amalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Karena harta pusaka tinggi tidak diatur dalam Alqur’an dan Hadits, maka pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dibolehkan karena tidak bertentangan dengan Syara’ Kata kunci, Harta Puska Tinggi, Minangkabau, Anak Perempuan, Hukum Islam

Abstract The constitutional significance in the rule of law within the framework of the political system is the judicial power. This is considered as the benchmark in the implementation of the rule of law. In this case, Imam Al-Mawardi’s doctrine contain relevance to the judicial power in Indonesia, especially in its political and law context related to judges as the figure of the court. This research is a literature research based on literal-descriptive method and using a normative, political, and philosophical approach with the objective of analyzing politics and law as a constitutional discourse in the judicial field based on Imam al-Mawardi's doctrine of the judicial power in Indonesia. The results show that Imam al-Mawardi's conceptual ideas of politics and law in the judicial power led to the strengthening of judge as a central figure in the judicial field showing the integrity of the judicial power in the constitution of Indonesia within the judicial field as a form of accountability. Abstrak Signifikansi konstitusional pada negara hukum dalam kerangka sistem politik adalah kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk tolakan dalam pelaksanaan suatu negara hukum. Dalam hal ini, pemikiran Imam Al-Mawardi memuat relevansi dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama dalam konteks politik dan hukumnya terkait figur hakim pengadilan. Oleh karenanya penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-literal disertai pendekatan yuridis, politis, dan filosofis dalam rangka mengetahui urgensi politik dan hukum sebagai wacana ketatanegaraan di bidang peradilan dari perspektif Imam al-Mawardi terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran konseptual Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman lebih mengarah pada penguatan aspek hakim sebagai figur sentral di bidang peradilan untuk mewujudkan integritas kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam ketatanegaraan Indonesia pada bidang peradilan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

This study discusses the concept of taxation in Al-Mawardi's thought and its implementation in the Islamic economic system. Al-Mawardi, in his work Al-Ahkam As-Sultaniyyah, explains that taxes in Islam have a foundation of justice and public benefit. The types of taxes he discussed include zakat, kharaj, jizyah, and usyur, each of which has the aim of maintaining economic stability and social welfare. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The results show that the concept of taxation in Islam focuses more on social balance compared to the conventional taxation system. Al-Mawardi emphasized that taxes must be collected fairly and transparently and used for the public interest to avoid economic inequality. The findings indicate that the principles of taxation in Al-Mawardi's thought are still relevant to the modern taxation system, especially in the aspects of justice, wealth distribution, and tax accountability.