To see the other types of publications on this topic, follow the link: Stakeholder-teori.
Journal articles on the topic 'Stakeholder-teori'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Stakeholder-teori.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Dwi Ekasari Harmadji. "PERSONAL SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN STAKEHOLDER VALUE." Journal of Public and Business Accounting 1, no. 01 (June 17, 2020): 1–14. http://dx.doi.org/10.31328/jopba.v1i01.77.
Full textAbstract:
Tujuan utama penelitian ini untuk mendeskripsikan pengalaman pribadi mengenai personal social responsibility yang diterapkan oleh NP, seorang wirausaha yang memiliki perusahaan perorangan miliknya yaitu Hotel A di Kota Malang. Hal ini akan menginspirasi bagi wiraswasta lain untuk bisa menghasilkan Personal Social Responsibility di lingkungan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi input yang berguna bagi pengembangan teori stakeholder dan akuntansi pertanggungjawaban sosial melalui penerapan Personal Social Responsibility sehingga dapat meningkatkan stakeholder value dalam wirausaha. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif deskriptif, penelitian ini menggunakan teori stakeholder, yang lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap powerfull daripada hanya posisi shareholder saja. Kelompok-kelompok stakeholder tersebut meliputi pemegang saham, pelanggan, pegawai, pemasok, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan langsung dengan penerapan Personal Social Responsibility sebagai akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk meningkatkan stakeholder value.
2
Khotijah2, Siti Afidatul, and Zidni Husnia Fachrunnisa. "PENGARUH NASABAH DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA." Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS) 2, no. 1 (June 18, 2021): 36–47. http://dx.doi.org/10.24929/jafis.v2i1.1392.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh nasabah dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan lingkungan pada bank syariah di Indonesia. Teori stakeholder manajerial digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan kerangka penelitian. Penelitian ini meneliti pengungkapan tanggung jawab sosial yang dipublikasikan pada laporan tahunan bank periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Penelitian ini menggunakan analisis isi pada item pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dari penelitian sebelumnya. Data dianalisis menggunakan uji regresi berganda dengan WarpPLS versi 7.0. Hasil dari uji hipotesis, nasabah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan pada bank syariah di Indonesia, sedangkan Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan pada bank syariah di Indonesia. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa teori stakeholder manajerial sebagian mampu menggambarkan praktik pengungkapan lingkungan pada bank syariah di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini yakni nasabah merupakan stakeholder kunci pada bank syariah sehingga dapat mempengaruhi luas pengungkapan terutama pengungkapan lingkungan pada bank syariah di Indonesia.
3
Hidayat, Nurhuda Candra, Erna Setijaningrum, and Sulikah Asmorowati. "Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember." Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 19, no. 2 (December 31, 2020): 188–201. http://dx.doi.org/10.35967/njip.v19i2.118.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Jember yang cukup drastis atau dengan kata lain terdapat keberhasilan pelestarian hutan dalam kurun waktu 2011-2015. Menjawab rumusan masalah dan menganalisis pemangku kepentingan menggunakan pendekatan stakeholder dengan teori Overseas Development Administration untuk mengindetifikasi stakeholder. Sementara itu untuk pengkategorian dan interelasi stakeholder menggunakan teori Reed. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini berhasil mengidentifikasi stakeholder primer, sekunder dan kunci. Stakeholder primer adalah LMDH Wana Makmur dan Pemerintah Desa Tugusari. Stakeholder Sekunder adalah UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja Jember. Stakeholder kunci adalah Perum Perhutani KPH Jember. Sedangkan katagori stakeholder terdiri key player, contaxt setters, subjects dan crowd. Katagori key player yaitu Perum Perhutani KPH Jember. Contaxt setters yaitu Pemerintah Desa. Subjects yaitu LMDH Wana Makmur dan Crowd yaitu UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja Jember. Sedangkan interelasi antar stakeholder LMDH Wana Makmur dan Perum Perhutani KPH Jember berjalan sangat baik karena sering melakukan rapat koordinasi dan keterlibatan kerja sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Jember karena adanya interelasi dari key player dan subjects yang sangat baik.
4
Hendarto, Kresno Agus. "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND MARKETING: A LITERATURE REVIEW OF EBSCO DATABASE 2008 - 2010." EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 15, no. 1 (February 8, 2017): 60. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i1.2277.
Full textAbstract:
Penerapan prinsip GCG menghendaki terakomodasinya kepentingan stakeholder dalam pengelolaan bisnis. Di sisi lain, penerapan CSR secara benar berarti juga memenuhi prinsip responsibilitas yang merupakan prinsip dasar dari GCG. Tujuan paper ini adalah melanjutkan ulas balik (literature review) artikel yang telah dilakukan sebelumnya oleh Egri and Raltson (2008). Perbedaan yang ada, dibandingkan literature review sebelumnya, adalah bahwa paper ini secara lebih detail menggambarkan metode apa yang digunakan dalam artikel dan trend dimana penelitian dilakukan serta teori yang digunakan. Data yang diperoleh dari database EBSCO dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 83 artikel publikasi, didominasi oleh penelitian empiris. Artikel non penelitian atau teoritikal berisi tentang kerangka kerja penelitian CSR dan marketing. Sedangkan untuk artikel penelitian empiris, unit analisisnya didominasi oleh masyarakat umum, pengumpulan data didominasi dengan survey, teknik sample yang digunakan didominasi oleh sample non probability. Analisis data dilakukan kebanyakan dengan menggunakan SEM, lokasi penelitian kebanyakan dilakukan di USA, dan terdapat perubahan focus isu dari teori agency ke teori stakeholder dan teori etika.
5
Fuadah, Luk Luk, Rika Henda Safitri, and Yuliani Yuliani. "Ukuran Dewan, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Berpengaruh terhadap Laporan Berkelanjutan Di Indonesia." Akuisisi: Jurnal Akuntansi 14, no. 2 (October 14, 2019): 70–77. http://dx.doi.org/10.24127/akuisisi.v14i2.285.
Full textAbstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ukuran dewan, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap laporan keberlanjutan (sustainability reporting). Sampel dalam penelitian hanya berfokus pada perusahaan yang menerima penghargaan dari Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA). Penelitian ini menggunakan teori agensi (agency theory) dan teori legitimasi (Legitimacy theory) dan teori stakeholder (Stakeholder theory). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan berkelanjutan. Leverage juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laporan berkelanjutan. Namun, ukuran dewan dan profitabilitas tidak signifikan berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Kelemahan dari penelitian ini adalah bahwa sampel hanya berfokus pada perusahaan yang menerima ISRA, sehingga penelitian selanjutnya menggunakan lebih banyak sampel di bidang yang sama sebagai contoh sektor pertambangan untuk perusahaan listed di Bursa Efek Indonesia.Keywords:board size, company size, leverage, profitability, sustainability reporting
6
Evans, Jeanet Christanty, and Ely Kartikaningdyah. "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN." JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING 1, no. 1 (April 16, 2019): 37–44. http://dx.doi.org/10.30871/jama.v1i1.1237.
Full textAbstract:
Tulisan ilmiah ini membahas pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan kinerja keuangan perusahaan non-finansial di Indonesia atas dasar teori stakeholder. Peneliti telah memilih konteks Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia dan telah mengalami banyak perubahan selama periode waktu yang singkat dalam hal perubahan ekonomi, lingkungan dan sosial. Purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data berhubungan dengan CSR dan kinerja keuangan kemudian dianalisis menggunakan regresi dan menghasilkan mix result. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi dengan memberikan bukti di Indonesia dapat dilihat bahwa tingkat CSR dalam laporan tahunan berpengaruh terhadap kinerja keuangan atas dasar teori stakeholder.
7
Muhsin, Mohammad. "MEMAHAMI KONFLIK ANTARAKTOR DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERGURUAN TINGGI : PERSPEKTIF TEORI STAKEHOLDER." MULTITEK INDONESIA 10, no. 2 (February 13, 2017): 21. http://dx.doi.org/10.24269/mtkind.v10i2.340.
Full textAbstract:
College is a provider of higher education, both public and private sector. Information is a strategic resource as one factor in determining success university management, the implementation of information systems become an integrated part of the overall academic process engineering. But the reality is not so. This study examines the causes of conflict between actors in the implementation of the information system of higher education in the context of stakeholder theory, the causes of conflict, due to the conflict and a solution to the conflict. The method used in this study is the interpretive method is to look for an explanation of eventsthat are based perspectives and experience of the actors studied. Data collection techniques in this study is a direct informer interviews with semi-structured approach. The analysis shows there are two kinds of conflict between actors ie technical and non technical factors. Technical factors are relatively easy to find a solution that is suitable software application. This non-technical factors concerning human resources associated with stakeholders around the core of the problem. This is an actor stakeholder policy makers, so the need to search root of the problem as the solution appropriate and more focused on the problems of each actor. In the implementation of the information system of universities need to consider aspects of demand and supply, only mendevelop of culture and characteristics that match the user culture
8
Silayar, Kedasi. "Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula." Jurnal Renaissance 6, no. 2 (July 31, 2021): 859. http://dx.doi.org/10.53878/jr.v6i2.155.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Sula. Penelitian ini menggunakan teori Edward DeSeve dan teori lain yang relevan dengan kolaborasi untuk analisis masalah. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Studi menunjukkan bahwa konsep collaborative governance yang di tawarkan terdiri atas delapan dimensi, yaitu: (1) network structure: struktur jaringan yang memungkinkan partisipasi aktif para stakeholder dalam network. struktur jaringan tidak berbentuk hirarki, namun lebih cenderung flat dan tidak monopoli (2) Commitment to a common purpose: perhatian institusi pemerintah terhadap upaya pengembangan pariwisata masih kurang dalam pelaksanaan, pembangunan, pembinaan dan rendahnya aktivitas kolaborasi (3) trust among the participants: dengan adanya kepercayaan atas informasi-informasi dari setiap stakeholder dalam pengembangan pariwisata dan memiliki hubungan profesional (4) Governance: ketegasan siapa yang bukan stakeholder belum tergambar dengan jelas karena kolaborasi yang terjalin belum ada kesepakatan/peraturan tertulis terkait kerjasama secara spesifik membentuk keanggotaan (5) Access to authority: semua stakeholder sudah mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing namun dalam komunikasi antar stakeholder masih sulit karena ada beberapa tempat wisata yang jaringan internetnya masih dalam perbaikan (6) Distributive accountability/responsibility: dalam pengembangan pariwisata laporan pertanggung jawaban dilakukan berbeda-beda untuk setiap stakeholder (7) Information sharing: berbagi informasi harus perlu ditingkatkan demi berkembangnya pariwisata yang lebih baik (8) Access to resources: serta dukungan sumberdaya dari pemerintah terutama untuk sumber daya manusia dan teknis terkait infrastruktur yang dimiliki masih lemah pada dinas pariwisata serta terbatasnya tenaga teknis dan ahli dalam pendampingan serta perbaikan sarana prasana.Kata Kunci : Collaborative Governance; Pengembangan Pariwisata
9
Triva Maria Manik, Meily Surianti, and Asianna Martini Simarmata. "Pengaruh Manajemen Laba Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Csr Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya : Penelitian Ilmu Akuntansi 6, no. 1 (April 27, 2020): 42–57. http://dx.doi.org/10.47663/abep.v6i1.51.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh manajemen laba dan mekanisme good corporate governance dengan proksi dari ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR). Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori stakeholder dan teori keagenan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2012-2016. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data uji menggunakan regresi berganda. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa manajemen laba dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility, serta ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility.
10
Khairany, Saskia Jamilah. "PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN IDENTITAS ETIKA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi 14, no. 1 (July 31, 2018): 40–54. http://dx.doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.111.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengungkapan Identitas Etika terhadap Kinerja Keuangan.Unit analisis dalam penelitian ini adalah 11 Bank Syariah yang terdaftar di website resmi Bank Indonesia periode tahun 2011-2016. Jenis data yang digunakan adalah data panel dengan analisis data menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian menemukan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah di Indonesia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.Penelitian ini mendukung teori stakeholder dimana pemenuhan tanggungjawab sosial etika terhadap stakeholder mampu memberikan eksternalitas positif bagi perusahaan.
11
Khairany, Saskia Jamilah. "PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN IDENTITAS ETIKA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi 14, no. 1 (June 30, 2018): 40–54. http://dx.doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.19.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengungkapan Identitas Etika terhadap Kinerja Keuangan.Unit analisis dalam penelitian ini adalah 11 Bank Syariah yang terdaftar di website resmi Bank Indonesia periode tahun 2011-2016. Jenis data yang digunakan adalah data panel dengan analisis data menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian menemukan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah di Indonesia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.Penelitian ini mendukung teori stakeholder dimana pemenuhan tanggungjawab sosial etika terhadap stakeholder mampu memberikan eksternalitas positif bagi perusahaan.
12
Fuadah, Nikmatul, and Fifi Hakimi. "Financial Performance Dan Market Share Pada Bank Umum Syariah Devisa Indonesia: Perspektif Teori Stakeholder." Jurnal Penelitian IPTEKS 5, no. 2 (September 29, 2020): 180–86. http://dx.doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3656.
Full text
13
Prastyanti, Shinta. "MODEL PEMBELAJARAN MELALUI FIELD TRIP DALAM PERKULIAHAN KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT." Widya Komunika 7, no. 1 (July 1, 2017): 1. http://dx.doi.org/10.20884/1.wk.2017.7.1.1202.
Full textAbstract:
Komunikasi pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah mata kuliah tidak hanyamempelajari teori saja, tetapi lebih kompleks daripada itu. Pemahaman mengenai masyarakatbeserta karakteristik dan segala persoalan yang ada di dalamnya menjadi sebuah kajian yangsangat menarik dan penting. Hal tersebut tidak bisa dipelajari di dalam kelas saja tanpamempertimbangkan kemungkinan kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dalammasyarakat. Model pembelajaran melalui Field Trip diharapkan dapat mengatasi kesenjangantersebut sehingga pemahaman mahasiswa akan mata kuliah ini menjadi lengkap dan mendalam.Field trip bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis sumberdaya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, stakeholder yang terlibat, dan jugamengidentifikasi permasalahan beserta potensi solusinya.
14
Suryawati, I. Gusti Agung Alit. "STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI BERKELANJUTAN MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN (AFTA)." Jurnal Mitra Manajemen 2, no. 6 (December 1, 2018): 680–92. http://dx.doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.171.
Full textAbstract:
Pasar bebas Asean sudah mulai tahun 2015 harus dijadikan tantangan sekaligus peluang untuk pengembangan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Makalah ini mengkaji bagaimana strategi pengembangan pariwisata Bali berkelanjutan menghadapi pasar bebas Asean sejak 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan 10 informan yang berasal dari pengambil kebijakan, pengamat dan pelaku bisnis pariwisata di Bali. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menerapkan dua teori, yaitu teori hirarki kebutuhan dan teori stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata budaya telah menjadi sector andalan pembangunan daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat Bali. Keberlangsung pariwisata Bali ditopang oleh strategi keberlanjutan politik, ekonomi, keberlanjutan ekologis dan sosial-budaya masyarakat Bali. Disamping meningkatkan mutu layanan wisata, profesionalitas tenaga kerja pariwisata Bali juga perlu ditingkatkan agar mampu berperan dalam persaingan pasar bebas Asean mulai sejak tahun 2015.
15
Rose, Caspar. "Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i." Tidsskrift for Arbejdsliv 7, no. 3 (September 1, 2005): 34. http://dx.doi.org/10.7146/tfa.v7i3.108484.
Full textAbstract:
danske virksomheder — Konsekvenser for corporate governance og stakeholder teori I diskussionen af god corporate governance diskuteres, om ledelsen udelukkende bør maksimere aktionærernes økonomiske afkast, eller alternativt også varetage hensynet til andre interessenter, også benævnt stakeholders. Artiklen beskriver hovedresultaterne i en ny empirisk analyse, som belyser i hvor høj grad de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vægter forskellige stakeholder hensyn i forhold til bestyrelsen som sådan. Det vises, at de medarbejdervalgte selv mener, at de vægter hensynet til lokalsamfundet og miljøet signifikant højere end bestyrelsen som sådan. Der argumenteres med, at de medarbejdervalgte udgør en sund modvægt mod en for snæver fokusering på ejernes interesser, også betegnet shareholder value.
16
Sudaryanti, Dwiyani, and Yosevin Riana. "PENGARUH PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN." Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA) 2, no. 1 (January 11, 2017): 19–31. http://dx.doi.org/10.51289/peta.v2i1.273.
Full textAbstract:
Teori yang melatarbelakangi dilakukannya CSR menunjukkan bahwa tindakan tersebut akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, baik melalui legitimasi maupun dari tanggapan positif dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris teori tersebut. Sampel diambil dengan kriteria tertentu atas populasi dari industri kimia yang terpublikasi dari tahun 2014-2015. Metode analisis dilakukan melalui uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak diterima. Ketiga kinerja keuangan (current ratio, ROA dan ROE) tidak dipengaruhi signifikan oleh pelaporan CSR. Implikasi hasil penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran perusahaan pada pertanggungjawaban sosial perusahaan. Implikasi bagi masyarakat untuk memberikan wacana dan pengetahuan mengenai kegiatan CSR. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), kinerja keuangan, Legitimacy Theory, Stakeholder Theory
17
Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. "Membangun Pengawasan Berkelanjutan di Bidang Pendidikan." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 9, no. 2 (June 29, 2020): 213–20. http://dx.doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.5641.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana membangun pengawasan yang berkelanjutan di bidang pendidikan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, sehingga hanya melihat tinjauan berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan hal yang sangat penting, karena akan berdampak pada mutu sekolah/madrasah, akan tetapi perlu diperhatikan usaha pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik hendaknya diikuti oleh peran serta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta harus didukung oleh stakeholder seperti masyarakat. Selain itu, harus adanya motivasi kerja guru, menerapkan manajemen terbuka, penerapan deskripsi pekerjaan dengan tugas dan fungsi yang jelas, menerapkan hubungan vertikal ke bawah, pemetaan program dan kegiatan peningkatan motivasi kerja, pengawasan yang berkelanjutan dan menyeluruh, dan evaluasi.
18
Tangke, Paulus. "PENGARUH POLITICAL CONNECTION DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN MEDIASI CORPORATE GOVERNANCE." Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA) 2, no. 2 (October 30, 2019): 65–75. http://dx.doi.org/10.37888/bjra.v2i2.196.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh political connection dankepemilikan keluarga terhadap Nilai perusahaan melalui Corporate Governance. Teoriyang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stakeholder dan teori legitimasi.Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory dengan menggunakan alat uji statistikregresi berganda. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini adalah perusahaan yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014 – 2016. Sample dipilih denganpurposive sampling dan jumlah sample yang memenuhi syarat ada 89 perusahaan.Adapun hasil penelitian ini adalah political connection dan kepemilikan keluargaberpengaruh positif dan signifikan terhadap corporate governance, akan tetapi politicalconnection dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.Political connection dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikanterhadap nilai perusahaan melalui corporate governance. Corporate governancemerupakan full mediation dalam hubungan political connection dengan nilai perusahaandemikian juga dalam hubungan kepemilikan keluarga dengan nilai perusahaan.
19
Zubair, Feliza, Retasari Dewi, and Ade Kadarisman. "Strategi Komunikasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan PTNBH." Profetik: Jurnal Komunikasi 11, no. 2 (December 19, 2018): 74. http://dx.doi.org/10.14421/pjk.v11i2.1328.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh Humas Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam membangun pemahaman mahasiswa IPB terhadap penerapan PTNBH. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara mendalam dilakukan kepada Kabid Humas IPB dan Ketua Bem IPB, observasi dan studi pustaka .Teori yang digunakan adalah Kontruksi Atas Realitas, teori Stakeholder, teori Relationship Management dan konsep Komunikasi Publik. Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak IPB mengkonstruksi esensi dari PTNBH yaitu otonomi, keleluasaan dalam penyelenggaraan rumah tangganya untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, ke dalam program-program yang dapat mendukung kemajuan mahasiswa. IPB dapat membangun hubungan menejerial yang alamiah dengan mahasiswa. Penelitian ini menunjukan bahwa strategi komunikasi publik yang dilakukan lembaga dapat membentuk kesepahaman dalam upaya menjaga relasi yang saling menguntungkan antara pengelola atau menejemen IPB/PTNBH dengan mahasiswa. Kata kunci: PTNBH, Strategi, Komunikasi publik, Otonomi The purpose of the research is to analyse the strategy of public communication implemented by Institut Pertanian Bogor (IPB) in developing comprehension of its students towards PTNBH implementation. Method used is qualitative with case study approach. Deep interview is done with Public Relations Head of IPB and Head of BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa or Students Executive Board). In addition, this research involves observation and literature study. Theories used in this research are social construct of reality, stakeholder theory, relationship management, and public communication. Result shows that IPB has constructed the PTNBH’s essence of autonomy, freedom in managing its own administration of high quality education, programs in supporting students’ activities. IPB has the capabilities of developing a natural managerial connection with its students. The result also shows that public communication strategy implemented by institution would be able to create understanding and beneficial relationship between administrator/management of IPB and its students. Keywords: PTNBH, Strategy, Public communication, Autonomy.
20
Rauf, Abdul. "HAKIKATTANGGUNG JAWAB SOSIAL BUMN TERHADAP STAKEHOLDER." Jurnal Hukum Volkgeist 1, no. 1 (March 6, 2019): 56–72. http://dx.doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.74.
Full textAbstract:
Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan penting untuk menjaga kelangsungan produksi sampai pada tujuan membangun legitimasi sosial.Namun masih terdapat pertentangan pendapat, terutama yang berkaitan dengan hakikat serta perlunya tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur secara formal dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan mengkaji teori-teori hukum dihubungkan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan untuk kajian normatifnya dilakukan dengan menganalisis ketentuan perundang–undangan (in abstracto) yang relevan dan melihat penerapannya (In concreto). Populasi penelitian meliputi seluruh BUMN yang berbentuk perseroan terbatas di Sulawesi Selatan. Kemudian ditetapkan secara sengaja 5 (lima) BUMN sebagai sampel (purposive sampling).Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya ada karena adanya kepentingan-kepentingan yang melekat di dalamnya. Motivasi utama yang mendorong dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan karena faktor kedermawanan sosial semata, melainkan karena adanya faktor kepentingan didalamnya.Sehingga pelaksanaannya merupakan wujud upaya pemenuhan terhadap kepentingan tersebut secara seimbang dan adil, baik bagi perusahaan maupun terhadap stakeholder pada umumnya. Pertentangan seringkali timbul karena aspek keadilan dan keseimbangan kentingan ini tidak terpenuhi dengan baik. Keseimbangan kepentingan hanya dapat dicapai melalui suatu mekanisme pengaturan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya bersifat mandatory.Alasan utama sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu diwajibkan yaitu pandangan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk kedermawanan sosial yang sifatnya sukarela, tidak sejalan dengan akibat yang ditimbulkannya. Selain itu membiarkan pihak lain menderita gangguan ataupun kerugian tanpa dasar yang cukup untuk dapat melakukan tuntutan menurut hukum merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan bukanlah kedermawanan sosial semata, melainkan karena ada kepentingan didalamnya. Kepentingan ini harus dipenuhi secara seimbang dan adil bagi semua pihak, untuk itu diperlukan pengaturan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
21
Aimah, Siti. "Kurikulum Pendidikan Tinggi Empat Negara Indonesia, India, Irak dan Turki." Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam 12, no. 2 (August 15, 2019): 166. http://dx.doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v12i2.400.
Full textAbstract:
Kurikulum sebagai sebuah konsep pendidikan di perguruan tinggi khususnya harus mampu mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal needs) dan tentu saja kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder needs). Tanpa meninggalkan ciri khas, masing-masing negara memiliki kurikulum terstuktur dan sistematis yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pendidikan yang dikembangkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun secara umum kurikulum pada setiap negara memiliki persamaan akan tetapi secara spesifik masing-masing negara memiliki keunikan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Diantara Empat negara; Indonesia, India, Irak dan Turki, persamaannya adalah sama-sama fokus mengkaji dan mengembangkan teori-teori Islam klasik yang terdapat pada kitab-kitab salaf menggunakan sistem-sistem modern dengan mengadopsi pola pendidikan barat, meskipun dengan tetap mempertahankan ciri khas dari pola pendidikan Islam yang cenderung berorientasi pada pembinaan karakter dan budi pekerti yang mulia. Sedangkan perbedaannya yaitu pada orientasi mutu pembelajaran seperti yang terjadi di Indonesia dan India, perbedaan pada otoritas pelaksanaan kurikulum seperti yang ada di Indonesia dan Irak, dan perbedaan pada otonomi akademik seperti yang terdapat di Indonesia dan Turki.
22
Adrianto, Adrianto, Syamsurizaldi Syamsurizaldi, and Aidinil Zetra. "Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci." Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik 3, no. 3 (June 29, 2019): 226–38. http://dx.doi.org/10.25077/jakp.3.3.226-238.2018.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meningkatnya secara signifikan angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan manajemen program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen George R. Terry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekuder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yakni Kepala Bidang dan Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan dengan baik, dan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses manajemen program. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal, seperti penyiapan dokumen perencanaan induk pengembangan pariwisata daerah, meningkatkan koordinasi lintas OPD dengan membentuk Tim, meningkatkan alokasi dan ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan sumberdaya dan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan destinasi pariwisata.
23
Ebrilianti, Dheasrika Fernanda, Sigit Pranawa, and Nurhadi Nurhadi. "Peran Ketua Adat Sedulur Sikep dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Sambongrejo." Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development 2, no. 2 (December 13, 2020): 144–53. http://dx.doi.org/10.52483/ijsed.v2i2.33.
Full textAbstract:
Pembangunan merupakan perubahan sosial yang direncanakan dalam lingkup politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. Desa Sambongrejo memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,5916 dan tercatat sebagai desa tertinggal di Kabupaten Blora. Sebagai desa adat Sedulur Sikep memiliki pemimpin informal yang berperan penting di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran ketua adat Sedulur Sikep dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di Desa Sambongrejo. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah teori Struktural Fungsionalisme Radcliffe Brown. Hasil temuan penelitian ini adalah peran ketua adat dalam meningkatkan pembangunan meliputi fisik maupun non fisik. Peran ketua adat sebagai perencana pembangunan, sebagai stakeholder dalam infrastruktur masyarakat, sebagai pelestari nilai-nilai budaya. Adapun akibat dari peran yang dilaksanakan ketua adat berdampak pada peningkatan solidaritas masyarakat, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
24
Sulastri, Revita Tri, and Wulan Herdiningsih. "Komunikasi Corporate Social Responsibility Melalui Media Massa Online." Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi 11, no. 2 (December 29, 2019): 129–43. http://dx.doi.org/10.31937/ultimacomm.v11i2.1212.
Full textAbstract:
Persaingan antar perusahaan yang ketat menuntut perusahaan untuk menjadi yang terdepan dan mendapatkan penilaian positif dari masyarakat yang berujung dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan berusaha menyenangkan masyarakat dan stakeholder dengan melakukan hal-hal positif, inovatif dan menunjukkan prestasi-prestasi yang baik kepada publik. Salah satu caranya adalah melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility dan melakukan pelaporan kegiatan di media massa online. Kemudahan transparansi kegiatan bisnis ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dengan mudah menjadi jembatan informasi dari perusahaan ke masyarakat sekaligus sebagai sarana menjalankan tujuan atau peran Public Relation dengan mudah. Pelaporan aktivitas CSR inipun dapat mengungkapkan bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan kekayaan pemilik, namun juga melayani kepentingan stakeholder seperti mayasrakat, karyawan, dan pemerintah seperti yang disampaikan oleh teori Stakeholder. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y merupakan perusahaan yang turut melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility serta mempublikasikannya di media massa online. Riset ini bertujuan untuk menganalisis isi pesan dalam berita CSR PT. PLN Jawa Tengah yang ada di media massa online Tribunjateng.com menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan analisis isi terhadap 28 berita terkait kegiatan CSR PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. Penelitian berfokus pada aktivitas yang ada pada berita CSR perusahaan serta kecenderungan isi pesan dibagi menjadi empat indikator yaitu tanggung jawab, program, manfaat dan tujuan CSR. Hasil penelitian mengungkapkan kecenderungan isi berita pada berita CSR paling banyak membahas mengenai Program CSR dengan persentase 46,4% sebanyak 13 berita, Tanggung Jawab CSR sebanyak 32.3%, Manfaat sebanyak 7.1% dan Tujuan CSR sebanyak 14.3%.
25
Amriansyah and Bhayu Rhama. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA DI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING." Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan 8, no. 1 (January 15, 2021): 1–15. http://dx.doi.org/10.37304/jispar.v8i1.610.
Full textAbstract:
Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia khususnya Kalimantan Tengah. Namun demikian, proses menuju pariwisata yang unggul dapat terhambat dengan adanya perbedaan standar usaha jasa pariwisata bagi pengunjung TNTP sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelayanan yang dirasakan wisatawan. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang standar usaha jasa pariwisata dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014. Namun demikian, penelitian ini yang menggunakan landasan teori Grindle (1990) dengan metode kualitatif wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi terhadap stakeholder pariwisata di TNTP memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan standar jasa usaha di TNTP belum optimal dilakukan, khususnya di level implementabily yaitu berdasarkan isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang belum dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak.
26
Dewi, Shintya. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Audit Terhadap Luas Pengungkapan Risiko." Jurnal Akuntansi Bisnis 16, no. 2 (September 12, 2019): 197. http://dx.doi.org/10.24167/jab.v16i2.2257.
Full textAbstract:
Abstract
The purpose of this research is to analyze the influence of company characteristic such as leverage, company size, and industry type and corporate governance in the form of audit committee, number of board of commissioner and frequency of board meeting then audit attribute is auditor quality to risk disclosure. Risk disclosure is a disclosure made by a company that may impact and pose a threat to the company's future performance. To explain the relationship between variables in this study, used agency theory and stakeholder theory. The population of this study are all companies listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2016. The total sample of 568 companies was determined by Purposive Sampling method. This research uses content analysis method to calculate risk disclosure. There are 37 items used in this study. The results showed that firm size, audit committee, board meeting frequency, auditor quality had significant effect on risk disclosure, while leverage, number of board of commissioner and industry type had no significant effect on risk disclosure.
Keywords: risk disclosure, corporate characteristics, corporate governance and auditor quality.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan seperti leverage, ukuran perusahaan, dan jenis industri serta tata kelola perusahaan berupa komite audit, jumlah dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris kemudian ada atribut audit yaitu kualitas auditor terhadap pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang mungkin berdampak dan menjadi ancaman pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, digunakan teori keagenan dan teori stakeholder. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Total sampel yang berjumlah 568 perusahaan ditentukan dengan metode Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan metode konten analisis untuk menghitung pengungkapan risiko. Terdapat 37 item yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko, sedangkan leverage, jumlah dewan komisaris dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko.
Kata kunci: pengungkapan risiko, karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan dan kualitas auditor.
27
A. Jusriadi, Muhammad Zulqifli, and A.M.Azhar Aljurida. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Segmen Obat dan Makanan di Kota Makassar." Indonesian Journal of Intellectual Publication 1, no. 1 (January 18, 2021): 11–20. http://dx.doi.org/10.51577/ijipublication.v1i1.34.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khusus segmen konsumen obat dan makanan di Kota Makassar dengan menggunakan teori Edward III (1980). Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap dan menyajikan kembali situasi dan keadaan yang sebenarnya mengenai peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan edukasi dan pemahaman akan pentingnya pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya, dari Aspek sumber daya belum mampu menunjang implementasi disebabkan kuantitas pegawai yang terbatas. Namun jangkauan kerja sangat luas, dari Aspek Disposis/Sikap Implementor. Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar menerapkan konsep reward sebagai motivasi bagi pegawai jika memiliki kinerja baik dalam memberi perlindungan pada konsumen, aspek struktur birokrasi, Pemerintah Kota Makassar melibatkan beberapa stakeholder lintas instutusi yang memiliki kesamaan tujuan untuk bersama-bersama melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen.
28
Aulia, Dini. "POLEMIK EKSTRAKSI LOGAM TANAH JARANG (STUDI TERHADAP PERENCANAAN POLITIK PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG)." Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2, no. 2 (December 29, 2020): 115–28. http://dx.doi.org/10.33019/scripta.v2i2.86.
Full textAbstract:
Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan penyumbang hasil pertambangan timah terbesar bagi Indonesia. Dalam aktivitas penambangan timah yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung ternyata timah menghasilkan mineral ikutan atau disebut sebagai produk sampingan timah berupa kandungan mineral seperti zircon, monasit, dan xenotim, yang dinamakan sebagai logam tanah jarang (LTJ). Hasil mineral ikutan tersebut ternyata mempunyai ragam polemik dalam tahap perencanaan serta pengelolaannya yang disebut sebagai “konflik mineral LTJ”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan perencanaan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) dan mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) di Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan teori James E. Anderson tentang proses kebijakan publik. Teori ini menjelaskan ada tiga tahapan dalam perumusan kebijakan yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, dan penentuan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun data primernya diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 8 orang yang berasal dari Distamben, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Gubernur, WALHI, Dosen, serta pengusaha tambang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perencanaan kebijakan terkait pengelolaan LTJ sudah mulai dilakukan, namun akan memerlukan beberapa tahapan lainnya serta kerja sama dari stakeholder yang berkaitan dengan pertambangan. Tantangan dalam pengelolaan LTJ juga menjadi hal yang harus dihadapi seperti dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari zat radioaktif yang terkandung dalam mineral LTJ, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan proses pemisahan mineral LTJ, serta keterbatasan teknologi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan LTJ di Provinsi Bangka Belitung.
29
Aulia, Ninda. "Solusi Terhadap Problematika PAI di Sekolah." Jurnal Pendidikan Indonesia 2, no. 6 (June 25, 2021): 1070–85. http://dx.doi.org/10.36418/japendi.v2i6.205.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini untuk menggali secara teoritik dan mendalam mengenai Implementasi Teori Pembaharuan Pendidikan Islam menurut Harun Nasution terhadap problematika PAI di Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature atau library research. Hasil Penelitian ini diperoleh bahwa Teori Pembaharuan Pendidikan Islam menurut Harun Nasution tentang pembaharuan Pendidikan Islam sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembangnya pendidikan Islam di Indonesia dari tingkat sekolah/madrasah hingga tingkat Perguruan Tinggi. Dari pemikiran Harun Nasution lahirlah demokrasi pendidikan yang merubah tatanan kelembagaan menjadi lebih terbuka dan model pembelajaran yang tidak monoton serta lebih mengembangkan kemampuan intelektual siswa maupun mahasiswa. Solusi dari Problematika PAI di Sekolah adalah; 1) mengajarkan penerapan nilai-nilai praktik Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menekankan nilai-nilai Agama dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah, diadakan pemisahan dan pengelompokan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan dan kefahaman yang sama. 2) pendidik harus selalu meningkatkan kualitas diri dengan terus mengembangkan potensi yang dimiliki dengan cara berperan serta dalam setiap pengembangan dan penerapan praktik agama Islam di lingkungan sekolah utamanya dan lingkungan masyarakat sekitar sehingga benar-benar bisa menjadi pendidik yang sebenarnya dengan meneladani cara mendidik Rasulullah SAW. 3) Membentuk lingkungan sekolah yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam, berusaha untuk memperbaiki manajemen dengan cara menyadarkan pihak yang mengelola manajemen tentang pentingnya dan kewajiban memberikan pelayanan pelayanan Pendidikan Agama Islam yang memadai untuk peserta didik, Pemberdayaan semua pihak terkait atau stakeholder untuk ikut mengatasi kekurangan sarana dan prasarana di sekolah.
30
Zhikri, Al. "PENGARUH REKRUTMEN TERHADAP KINERJA PERANGKAT PEMERINTAH DESA SUNGAI TOHOR BARAT DAN DESA SENDANU DARUL IHSAN." JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) 2, no. 2 (August 16, 2019): 115–39. http://dx.doi.org/10.36341/jdp.v2i2.945.
Full textAbstract:
Proses rekrutmen dengan nepotisme mengakibatkan ketidakadilan dalam mendapatkan peluang menjadi salah satu perangkat desa. Dengan demikian, perlu proses rekrutmen yang terbuka dari stakeholder agar mendapatkan hasil yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh rekmutmen perangkat desa terhadap kinerja perangkat pemerintah desa di Desa Sungai Tohor Barat dan Desa Sendanu Darul ihsan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survei dengan menyebarkan angket kepada 95 responden. Peneliti menggunakan teori rekrutmen menurut Simamora (2014) dan kinerja menurut Agus Dwiyanto (2008). Hipotesis penelitian di uji dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penilitian ini menunjukkan adanya pengaruh rekrutmen terhadap kinerja perangkat desa di Desa Sungai Tohor Barat dan Desa Sendanu Darul Ihsan, yaitu sebesar 0,163 atau 16,3%. Nilai pengaruhnya tidak terlalu besar, artinya ada variabel-variabel lain yang turut menentukan kinerja perangkat desa yang tidak menjadi objek kajian penelitian ini.
Kata kunci: rekrutmen, kinerja perangkat desa, Desa Sungai Tohor Barat,
Desa Sendanu Darul Ihsan
31
Fatchurrohman, Luthfi Nurwafi. "Institutional Entrepreneurship Pemuda dalam Mengembangkan Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran." Jurnal Studi Pemuda 4, no. 2 (August 9, 2018): 281. http://dx.doi.org/10.22146/studipemudaugm.36813.
Full textAbstract:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peran institutional entrepreneurship (kewiralembagaan) pemuda dalam mendorong terbentuknya kelompok sadar wisata pada masyarakat Desa Nglanggeran. Kehadiran wisatawan di destinasi wisata pedesaan telah membuka peluang dan tantangan untuk dihadapi secara tepat dan menguntungkan semua yang terlibat di Desa Wisata Nglanggeran. Sering terjadi dengan adanya destinasi wisata, maka masyarakat menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan pendapatan dengan adanya kegiatan pariwisata tersebut. Pembentukan sebuah lembaga sangat penting sebagai wadah masyarakat untuk mengelola dan mengatur fungsi-fungsi pelaksanaan kegiatan kepariwisataan sehingga terwujud mekanisme yang teratur, jelas, dan kuat. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Institutional Entrepreneurship Pemuda dalam Mengembangkan Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran. Unit analisis dari penelitian ini adalah kelompok sadar wisata Desa Wisata Nglanggeran. Informan dari penelitian ini merupakan masyarakat atau aktor dalam pembentukan desa wisata dan kelompok sadar wisata. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori pembentukan kelompok yang dicetuskan oleh Wheelan dan Kewiralembagaan yang digagas oleh DiMaggio dan disempurnakan oleh Kusworo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda yang dimotori oleh Sugeng Handoko berhasil memberdayakan masyarakat Desa Nglanggeran untuk aktif dalam pembentukan desa wisata sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat yang didapatkan dari kegiatan kepariwisataan. Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah, menyelesaikan permasalahan serta menentukan rencana pengembangan Desa Nglanggeran sebagai desa wisata langkah yang ditempuh adalah membangun struktur pengelolaan kelompok dan menciptakan jejaring kerja sama dengan stakeholder. Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran memiliki dinamika, mulai dari munculnya aktor, berkembangnya jaringan, hingga prestasi. Dinamika tersebut berdampak positif pada pengembangan desa wisata.
32
Rahmawati, Yusrin, Farah Fadillah Anugrah, Erva Mutiara Hati, and Ali Roziqin. "Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar-Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19." Journal of Social Development Studies 2, no. 1 (June 11, 2021): 39–51. http://dx.doi.org/10.22146/jsds.1020.
Full textAbstract:
Kolaborasi dalam penanganan pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama dalam menangani permasalahan-permasalahan yang muncul. Penelitian ini mencoba untuk menemukan bentuk kolaborasi antar aktor dalam Program Kampung Tangguh. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasiakan peran antar stakeholder dalam merespons pandemi COVID-19, melihat konteks Program Kampung Tangguh Semeru. Menggunakan teori kebencanaan dan konsep terkait desa, penelitian ini berargumen bahwa kunci kesuksesan berjalannya Program Kampung Tangguh Semeru di Jawa Timur merupakan hasil partisipasi dari bawah (bottom up participation) atau bentuk partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam penulisan artikel, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang didasarkan pada studi pustaka atau bersumber dari data sekunder.
Kata Kunci: Pandemi, Kolaborasi, Kampung Tangguh
Collaboration in handling COVID-19 pandemic is urgently needed, especially in handling problems that arise from it. This research is try to find collaboration between stakeholders within Tough Village Program (Program Kampung Tangguh). In addition, this study aims to elaborate on the roles between stakeholders in responding to the COVID-19 pandemic. Using disaster theory and concept about village, this research argues that the key to the success of the Tangguh Semeru Village Program in East Java is through bottom up participation or a form of community participation in the government in facing the COVID-19 pandemic. In writing this article using a descriptive analysis approach, which is based on literature study or sourced from secondary data.
Keywords: Pandemic, Collaboration, Tough Village
33
Maryono, Maryono. "POLA PENGEMBANGAN WAWASAN MULTIKULTURAL DI MA’HAD DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH KAB. GARUT." Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam 19, no. 2 (December 1, 2019): 94–114. http://dx.doi.org/10.32699/mq.v19i2.1606.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengethaui pola pengemabnagan wawasan multikultural , untuk mengtahui proses pengemabangan wawasan multikulktural serta untuk mengethaui faktor pendukung dan penghambat pengembnagan wawasan multikultural di Ma’had Darul Arqam Muhammadiyah Kabupaten Garut Jawa Barat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subyek penelitian meliputi pimpinan pesantren, ustadz, santri dan stakeholder pesantren. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview dan telaah dokumen. Adapun uji kebsahan data menggunakan triangulasi data sedangkan teknik analisis datanya memakai analsiis interaktif miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pola pengembangan wawasan multikultural menggunakan pendekatan reward dan punishment. Sedangkan proses pengemabnagan wawasan multikultural memakai tahapan formal dan informal, adpun faktor pendukung dan penghambat pengemabnagn wawasan di Ma’had darul Arqam meliputi spirit kebinekaan merupakan hal yang mendasar, hidup bersama para santri di asrama cukup kondusif untuk mengaplikasikan multikultural, adanya keseimbangan antara teori dan praktek dan sudah terintegrasi dalam mata pelajaran. Adapun faktor pengambatnya antara lain tidak semua guru memahami konsep multikulural dengan baik dan belum terbentuknya pola pikir terbuka dikalangan pesantren.
34
Sabrina, Sasya, and Yessy Yessy. "Factors Affecting Risk Disclosure in Listed Indonesian Consumer Goods Industry Companies." DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen 14, no. 2 (September 26, 2019): 257. http://dx.doi.org/10.19166/derema.v14i2.1435.
Full textAbstract:
<p>The demand for information disclosure by investor is increasing especially the disclosure related to non-financial information since investment activity is an activity that contains risks and uncertainties. The purpose of this research is to analyze the effect of foreign share ownership, public share ownership, profitability, and company size on risk disclosure. The agency theory and the stakeholder theory are used as the supporting theory in this research. This research population is listed consumer goods industry companies in 2013-2015. The data were selected using purposive sampling. The 75 data from 25 companies were collected and analysed using multiple linear regressions. The results of this research are foreign share ownership has significant effect on risk disclosure, firm size has significant effect on risk disclosure, public share ownership has no significant effect on risk disclosure, and profitability has no significant effect on risk disclosure. This research is expected to be able to contribute to provide a more understanding of the importance of risk disclosure and the important factors affecting the risk disclosure.</p><p><em><strong>Abstrak dalam Bahasa Indonesia</strong> : Kebutuhan investor atas pengungkapan informasi meningkat terutama pengungkapan yang terkait informasi non keuangan karena aktivitas investasi merupakan aktivitas yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik, profitabilitas, and ukuran perusahaan pada pengungkapan risiko. Teori keagenan dan teori pemangku kepentingan digunakan sebagai teori pendukung pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Data dipilih menggunakan purposive sampling. 75 data dari 25 perusahaan industri barang konsumsi dikumpulkan dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut: kepemilikan saham asing mempunyai pengaruh signifikan pada pengungkapan risiko, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada pengungkapan risiko, kepemilikan saham publik tidak mempunyai pengaruh signifikan pada pengungkapan risiko, dan profitabiltas tidak mempunyai pengaruh signifikan pada pengungkapan risiko. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan pemahaman yang lebih banyak atas pentingnya pengungkapan risiko dan faktor penting yang mempengaruhi pengungkapan risiko.</em></p>
35
Mukhlisah, Mukhlisah, and Salma Hayati. "Internalisasi Mata Kuliah Studi Syariat Islam Di Aceh Dalam Kurikulum Uin Ar-Raniry Banda Aceh." An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial 6, no. 1 (July 8, 2019): 37–55. http://dx.doi.org/10.36835/annuha.v6i1.286.
Full textAbstract:
Perguruan Tinggi Islam Ar-Raniry Banda Aceh sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 menjadikan Studi Syariat Islam di Aceh sebagai mata kuliah penciri universitas yang harus dipelajari oleh semua mahasiswa. Tujuan kajian ini adalah mengetahui latar belakang lahirnya mata kuliah Studi Syariat Islam di Aceh dalam kurikulum UIN Ar-Raniry dan kompetensi yang diharapkan dicapai mahasiswa melalui mata kuliah ini. Pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi. Stakeholder (warek-1 dan direktur PPs UIN Ar-Raniry sekaligus Kepala Dinas Syariat Islam) serta 1 orang dosen sebagai subjek kajian. Analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan mengikuti langkah-langkah teori Miles dan Hubberman (reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan). Hasil kajian bahwa internalisasi mata kuliah Studi Syariat Islam di Aceh dalam kurikulum UIN Ar-Raniry dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu; pertama syariat Islam adalah bagian yang sangat mengakar dalam masyarakat Aceh, kedua syariat Islam di Aceh telah mendapat formalitas negara, dan ketiga UIN Ar-Raniry memiliki tanggung jawab moril terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kompetensi yang diharapkan dicapai mahasiswa adalah memahami syariat Islam di Aceh secara mendalam dan komprehensif serta terwujudnya kesadaran syariat yang terpatri dalam praktik (to do) dan perilaku (to be).Â
36
Hasima, Rahman. "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari." Halu Oleo Law Review 4, no. 1 (March 20, 2020): 54. http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v4i1.9258.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari dan mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual aprroach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari antara lain: a) Substansi hukum (legal subtance): belum adanya panduan penyusunan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang ditetapkan melalui peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dan beberapa peraturan daerah Kota Kendari tidak menyertakan naskah akademik, b) Struktur hukum (legal structure): kurangnya pemahaman tim perancang khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan kurang melibatkan stakeholder dalam penyusunan peraturan daerah, c) Budaya hukum (legal culture): kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari. Sehingga diperlukan suatu metode baru dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari melalui metode Regulatory Impact Assessment. Adapun Mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment adalah sebagai berikut: 1) Perumusan Masalah, 2) Identifikasi tujuan, 3) Alternatif Tindakan, 4) Analisis manfaat dan biaya, 5) Pemilihan Opsi, dan 6) Strategi implementasi kebijakan, semua tahapan dilakukan dengan Konsultasi Publik. Setelah semua tahapan dilakukan disusunlah laporan dalam bentuk Dokumen Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS).
37
Wastra, Akhmad Riyadi. "PERLINDUNGAN PRODUK PERTANIAN MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN (MEA) 2015." AGRIBUSINESS JOURNAL 8, no. 2 (December 1, 2014): 111–24. http://dx.doi.org/10.15408/aj.v8i2.5132.
Full textAbstract:
Dibukanya perdagangan bebas China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) dan India ASEAN Free Trade Area (IAFTA) terhitung awal tahun 2010 dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, merupakan tantangan bagi para produsen atau pelaku bisnis dalam negeri, untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkannya, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk impor yang pasti akan membanjiri Indonesia. Peningkatan kualitas produk yang antara lain akan menghilangkan kesenjangan dan keberterimaan standard, merupakan salah satu bentuk Non-tariff barrier to trade (NTB), sehingga produk domestik tidak terpukul dan tetap dapat bersaing ketika produk impor membanjiri pasar dalam negeri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perlindungan produk pertanian menghadapi pasar bebas Asean (MEA) 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dengan mencari dan mempelajari berbagai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : (1) Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan mutu produk pertanian, yang mempunyai keberterimaan tinggi di masyarakat ASEAN, (2) Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif mendukung program standardisasi dengan mulai mengerti dan membeli produk yang diproduksi berdasarkan standar mutu yang ditetapkan, (3) Standar mutu produk pertanian harus dipahami oleh masyarakat luas melalui sosialisasi standar di berbagai media massa secara aktif, (4) Keberhasilan semua stakeholder terkait, mulai dari kelompok. tani/gabungan kelompok tani, pengusaha kecil menengah-atas, pendukung sarana prasarana termasuk kelembagaan serta swasta terhadap standar dan regulasinya akan melindungi produk pertanian menyambut Masyarakat Ekonomi Asean 2015 mendatang.
38
Al Mufti, Diwangkara Nafi. "RE-DESAIN PENJAMINAN HAK PILIH UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT SEBAGAI UPAYA MENCAPAI PEMILU YANG INKLUSIF." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1, no. 1 (November 13, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.46874/tkp.v1i1.32.
Full textAbstract:
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui upaya penjaminan hak pilih pasien rumah sakit dalam pemilu. Peneliti memiliki beberapa alasan yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti, pertama, problem empiris dimana tidak ada kesesuaian antara fakta dengan hal yang diidealkan, yaitu hak pilih yang masih diabaikan meskipun dipandang sebagai pilar demokrasi. Kedua adalah problem formal yaitu tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penjaminan hak pilih pasien rumah sakit. Dan ketiga, problem pengetahuan dimana kajian mengenai hak pilih pasien rumah sakit sangat jarang ditemukan. Penelitian ini menggunakan landasan teori mengenai inklusivitas dalam demokrasi dan konsep prosedur administrasi pemilu yang inklusif. Kemudian untuk menganalisa permasalahan, penelitian ini diperkuat dengan konsep-konsep pemilu dalam kondisi darurat. Dengan mengambil studi kasus penjaminan hak pilih pasien rumah sakit pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menemukan beberapa variasi penjaminan hak pilih pasien. Variasinya adalah seputar penempatan TPS. Terdapat TPS yang berada di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Dari variasi ini, kemudian timbul permasalahan. Pemasalahan itu diantaranya adalah akses pemilu untuk pasien rumah sakit sangat terbatas. Diantaranya adalah, tidak ada TPS khusus, prosedur pemilih khusus yang ketat, fasilitas tambahan pemilih rumah sakit yang minim. Penelitian ini merekomendasikan kepada stakeholder terkait, bahwa untuk penjaminan hak pilih pasien rumah sakit, diperlukan sebuah aturan yang khusus. Aturan ini utamanya mencakup fleksibilitas pasien untuk menjadi pemilih khusus, adanya fasilitas tambahan untuk pasien seperti mail vote dan pendaftaran pemilih khusus seperti pasien rumah sakit secara on line serta pendirian TPS khusus yang diperuntukkan untuk pasien rumah sakit beserta penambahan pengawasnya.
39
Pratiwi, Nadia Arfa, and Zikri Alhadi. "EFEKTIVITAS PELESTARIAN MANGROVE SEBAGAI SARANA PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI KOTA PARIAMAN." Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment 1, no. 1 (May 31, 2021): 18–29. http://dx.doi.org/10.24036/pgde.v1i1.3.
Full textAbstract:
Artikel ini mendeskripsikan tentang bagaimana efektivitas pelestarian mangrove sebagai sarana pengurangan resiko bencana di Kota Pariaman yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera barat, bersama stakeholder yang sama-sama bergerak di bidang pelestarian mangrove sebagai sarana pengurangan resiko bencana di Kota Pariaman. Pada penelitian ini bermaksud untuk menegtahui sejauh mana efektivitas pelestarian mangrove sebagai sarana pengurangan resiko bencana di Kota Pariaman yang di laksanakan oleh DKP Sumbar dengan menggunakan teori efektivitas menurut Dunchan yaitu mengukur sejauh mana pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang dilakukan yang dilakukan oleh DKP Sumbar dalam pelestarian mangrove sebagai sarana pengurangan resiko bencana di Kota Pariaman, mangrove sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat khusnya dalam pengurangan resiko bencana di Kota Pariaman, namun dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian mangrove sebagai sarana pengurangan resiko bencana di Kota Pariaman masih belum optimal dan dikatan belum efektif, karena masih terjadi perusakan lahan hutan mangrove di Kota Pariaman oleh masyarakat, dan belum ada hingga saat ini di lakukan rehabiliatasi oleh DKP Sumbar, sehingga lahan mangrove yang ada di Kota Pariaman mengalami penguranagan yang sangat besar, membuat mangrove yang ada di sekitaran pantai Kota Pariaman tidak efektif lagi dalam menahan gelombang tsunami dan menahan abrasi apabila terjadi benacana tersebut, karena Kota Pariaman merupakan kota yang terletak di daerah pesisir tingkat resiko bencananya seperti tsunami dan abrasi cukup tinggi. Pendekatan pada metode ini ialah penelitian kualitatif mengunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui cara, wawancara, observasi dan studi dokumentasi, instrument penelitian yaitu penulis sendir yang penulis gunakan yaitu pedoman wawancarayang telah penulis siapkan, alat yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu kamera, handphone, dan perekam suara. Untuk kabsahan data mengunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya dalam pencapaian tujuan DKP Sumabar belum optimal melaksanakan pelestarian mangrove sebagai saran penguranagan resiko bencana di Kota Pariaman, karena masih terjadi peusakan mangrove yang mengakibatkan tujuan dari DKP Sumbar agar mangrove di Kota Pariaman dapat mengurangi resiko bencana belum tercapai, integrasi yang dilakukan oleh DKP Sumbar dengan stake holder yang sama-sama bergerak di bidang pelestarian mangrove belum terlaksana dnegan baik, karena komunikasi yang dilakukan oleh DKP Sumbar dengan stakeholder hanya sbatas kepentingan saja, tidak ada pertemuan khusus yang dilakukan untuk peningkatan pelestarian mangrove sebagai sarana pengurangan resiko bencana di Kota Pariaman, serta adaptasi yang dilakukan oleh DKP Sumbar puu itu belum maksimal, karena koordinasi serta pengawasan di lingkungan hutan mangrove di Kota Pariaman tidak dilaksanakan dengan baik, di tandai dengan masih adanya pemasalahan perusakan mangrove dan mangrove yang ada telah merugikan masyarakat hal itu belum ada tindak lanjut dari DKP Sumbar.
40
Hidayah, Siti Nur, Wisjnu Martani, and Wahyu Supartono. "Accommodating Stakeholders’ Voices in the Curriculum Development in an Indonesian Higher Education Institution." Jurnal Educative: Journal of Educational Studies 6, no. 1 (August 7, 2021): 18. http://dx.doi.org/10.30983/educative.v6i1.3743.
Full textAbstract:
<p class="abstrak" align="center"><strong>Abstract</strong><strong></strong></p><p>This article aims to investigate the accommodation of stakeholders’ voices and it’s challenges in the practices of curriculum development. Using a qualitative approach, the primary data was gathered through in-depth interviews with the head and secretary, and the administrative staff of four Study Programs in The School of Post Graduate Program of one of the leading universities in Yogyakarta, Indonesia. Whereas, secondary data was taken from the documents of curriculum reviews and accreditation documents. The research found that amidst the complexity of involving stake holder’s views within curriculum design, all the four programs have gathered the stake holders’ voices via tracer study, informal discussion during academic meetings and evaluation from the students. The accommodation of stake holders’ voices can be traced in the form of the addition of elective courses, merging of some courses, addition or omission of certain courses in the current curriculum design. However, the practice of curriculum development was challenged by various aspects such as the commitment of Study Programs to maintain their ‘scientific core’ vis a vis addressing market demand given their commitment to improve theories and knowledge, and the limitation of human resource availability</p><p> </p><p align="center"><strong><em>Abstrak</em></strong><strong></strong></p><p class="abstrak"><em>Artikel ini Betjeman untuk meneliti akomodasi terhadap masukan stakeholder serta tantangannya dalam praktik pengembangan kurikulum. Menggunakan pendekatan kualitatif, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan ketua dan sekretaris, dan staf administrasi pada empat program studi di Program Pascasarjana di salah satu universitas terkemuka di Yogyakarta, Indonesia. Sementara itu, data sekunder diambil dari dokumen review kurikulum dan akreditasi. Penelitian ini menemukan bahwa di tengah kompleksitas pelibatan stake holder dalam desain kurikulum, keempat Program Studi mengumpulkan masukan stakeholder melalui tracer study, diskusi informal dalam pertemuan-pertemuan akademik dan evaluasi dari mahasiswa. Akomodasi yang dilakukan Program Study dapat dilacak dalam bentuk penambahan mata kuliah tambahan, penggabungan beberapa mata kuliah, penambahan atau pengurangan mata kuliah tertentu dalam desain kurikulum yang baru. Akan tetapi, pelaksanaan pengembangan kurikulum tersebut menghadapi tantangan berupa komitmen Program Studi untuk mempertahankan ‘inti keilmuan’ dihadapkan dengan bagaimana mengakomodir tuntutan pasar mengingat bahwa Program Studi memiliki komitmen untuk pengembangan teori dan pengetahuan, dan keterbatasan sumber daya manusia di Program Studi.</em></p>
41
Shunhaji, Akhmad, Ahmad Zain Sarnoto, and Iqbal Taufikurrahman. "Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan." Alim | Journal of Islamic Education 1, no. 2 (October 8, 2019): 251–76. http://dx.doi.org/10.51275/alim.v1i2.140.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Jagakarsa Jakarta Selatan serta mencari tau apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, Permen tentang BOS dan Peergub tentang KJP bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan media elektronik. Pada kenyataannya di lapangan implementasi BOS dan KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari BOS dan KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi. Masukan yang diberikan yaitu diperbaikinya persyaratan pendaftaran dan instrumen wawancara, ditingkatkannya pengawasan oleh sekolah dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, perlunya dibentuk staff khusus di sekolah untuk menangani BOS dan KJP, serta meningkatkan kerjasama sosialiasasi dengan para stakeholder. Terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar dan Biaya Operasional Sekolah di MI Tarbiyatul Islamiyah dapa di simpulkan sebagai berikut :
Pertama, Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta dikeluarkan sejak akhir Desember 2012 merupakan kebijakan pemberian bantuan dana bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses Pendidikan dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Dana dari bantuan Pendidikan yang bersifat personal ini berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang termasuk kedalam kelompok dana bantuan sosial . Dana dari Kartu Jakarta Pintar digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal sepesrta didik miskin dibidang Pendidikan sehingga dengan adanya kebijakannini, permasalahan dalam pembiayaan Pendidikan di DKI Jakarta dapat teratasi .
Kedua, Pelaksanaan Program KJP kurang memperhatikan sisi peningkatana kualitas Pendidikan bersadarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah yaitu tidak adanya peningkatan dari segi akademik oleh peserta didik penerima KJP.
42
Nufaisa, Nufaisa, and Binti Shofiatul Jannah. "MENGIDENTIFIKASI PERAN TEORI DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CSR." Behavioral Accounting Journal 3, no. 2 (December 19, 2020): 181–94. http://dx.doi.org/10.33005/baj.v3i2.107.
Full textAbstract:
Corporate Social Responsibility (CSR) is a part of corporate business social activities as an effort to bring good impact on environmental issues. Information regarding social activities, both economic also non-economic, has attracted the attention of users of financial reports. The disclosure of corporate social responsibility to the public is still voluntary. The theoretical development of CSR is stakeholder theory and legitimacy theory. Both of these theories come from a political economy perspective which explains the motivation for social disclosure. Stakeholder theory try to clarify the credentials of stakeholders. Meanwhile, the legitimacy theory explains that voluntary disclosure is component of the legitimacy process. The disclosure of corporate social responsibility can also be influenced by company characteristics, such as firm size, profitability, company profile, the number of the board of commissioners, leverage, ownership structure, business age, company size, growth and industrial type. This paper aims to explain the motivation for CSR disclosure from a theoretical perspective and identify company characteristics that can influence CSR disclosure.
43
Hartono, Setyo Budi. "Peran Capacity Building terhadap Peningkatan Intellectual Capital Auditor Internal PTKIN di Indonesia dengan Audit Quality sebagai Variabel Intervening." Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (October 31, 2017): 205. http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1223.
Full textAbstract:
<p>The objective of this study is to measure the capacity development of PTKIN auditors in Indonesia towards Intellectual Capital by using Audit Quality as a intervening variable. Resource-based theory as the basis for IC development that affects the accountability of PTKIN. Stakeholder theory is used as the basis of PTKIN in managing Budget Implementation. The methodology uses testing on 28 PTKIN auditors with questioner and WarpPLS 5.0 as a measuring tool. From the sample test it is known that the correlation between capacity building (CB) Audit Quality (AQ) has 53% coefficient, capacity building (CB) to Intellectual Capital (IC) has 93% coefficient, Audit Quality (AQ) significant to Intellectual Capital with coefficient -16 % And not significant, and the capacity building (CB) of Intellectual Capital (IC) with Audit Quality (AQ) as the mediation variable has coefficient - 80% and has no effect on VAF 10%. There is no factor influencing Intellectual Capital with Audit Quality as mediation variable to capacity building (CB). Intellectual Capital (IC) is strongly influenced by Audit Qualitys with appropriate educational back¬grounds.</p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengembangan kapasitas auditor PTKIN di Indonesia terhadap Intellectual Capital (IC) dengan menggunakan Audit Quality (AQ) sebagai variabel intervening. Resource Based Theory (RBT) digunakan sebagai dasar pengembangan IC yang akan memengaruhi akuntabilitas PTKIN. Teori stake¬holder digunakan sebagai dasar PTKIN dalam mengelola implementasi Anggaran. Metodologi penelitian ini menggunakan pengujian pada 28 auditor PTKIN dengan kuesioner dan WarpPLS 5.0 sebagai alat ukur. Dari pengujian sampel diketahui hubungan antara Capacity Building (CB) Audit Quality (AQ) memiliki koefisien 53%, Capacity Building (CB) terhadap Intellectual Capital (IC) memiliki koefisien 93%, Audit Quality (AQ) signifikan terhadap Intellectual Capital (IC) dengan koefisien -16% dan tidak signifikan, dan Capacity Building (CB) terhadap Intellectual Capital (IC) dengan Audit Quality (AQ) sebagai variabel intervening memiliki koefisien - 80% dan tidak berpengaruh pada VAF 10%. Tidak ada faktor yang berpengaruh terhadap Intellectual Capital (IC) dengan Audit Quality (AQ) sebagai variabel intervening terhadap Capacity Building (CB). Intellectual Capital (IC) sangat dipengaruhi oleh Audit Quality (AQ) dengan latar belakang pendidikan yang sesuai.</p>
44
Santang, Adik Maulana, Hana Hanifah, Santoso Tri Raharjo, and Sahadi Humaedi. "PROGRAM KAMPUNG KONSERVASI OTSUKA SEBAGAI BENTUK CSR PT. AMERTA INDAH OTSUKA." Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 6, no. 3 (February 11, 2020): 222. http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26210.
Full textAbstract:
ABSTRAK Pembangunan berkelanjutan bukan suatu hal yang tidak dapat dilakukan, tetapi mimpi besar yang dapat dicapai ketika seluruh pihak kesatuan negara yang terlibat dalam pelaksanaan CSR terjalin dalam usaha kolaborasi yang kuat. Corporate Social Responsibility merupakan suatu operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial tetapi untuk membantu pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, PBB menetapkan SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebagai agenda untuk pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip universal, terintegrasi dan inklusif. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi literatur dengan mencari relevansi antara teori yang sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR dianggap sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, yang mana pembangunan berkelanjutan bukan hanya dijalankan oleh perusahaan dan pemerintah saja namun semua stakeholder yang terlibat menjadi partisipan dalam setiap pelaksanaan program tanggungjawab sosial suatu perusahaan. Untuk itu dalam upaya mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SGDs), PT. Amerta Indah Otsuka membuat Kampung Konservasi Otsuka sebagai bentuk CSR yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan. Kampung Konservasi Otsuka merupakan program jangka panjang. Diharapkan dengan Kampung Konservasi Otsuka ini terbentuknya masyarakat yang mampu melakukan upaya konservasi mandiri, dan mampu meningkatkan pendapatan/penghasilan secara ekonomi. Keberhasilan program diharapkan juga dapat memberikan dampak yang dapat mendorong setiap orang lebih peduli dengan lingkungannya. ABSTRACT Sustainable development is not something that cannot be done, but a big dream that can be done by a compilation of all parties involved in implementing CSR is established in a strong collaborative effort. CSR is a business operation that is approved not only to increase the company's profitability financially but also to support the socio - economic development, institutionalized and sustainable. To realize sustainable development, the U nited Nations sets the SDGs (Sustainable Development Goals) as an agenda for sustainable development by applying universal, integrated and inclusive. The method used in this article is the method of studying literature by looking for relevance between theo ries that correspond to the case or problem being studied. The results of the study show how the implementation of CSR is considered an integral part of sustainable development. PT. Amerta Indah Otsuka created the Otsuka Conservation Village as a form of C SR that is based on sustainable development. Otsuka Conservation Village is a long - term program. It is hoped that with this Otsuka Conservation Village, communities will be able to provide independent assistance, and be able to increase income. The sustain ability program is expected to produce results that can encourage everyone to be more concerned with their environment.
45
Nasir, Hijrah. "Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui UMKM dan Koperasi dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus: Petani Madu Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon)." JURNAL SOSIAL POLITIK 3, no. 2 (December 4, 2017): 122. http://dx.doi.org/10.22219/sospol.v3i2.5060.
Full textAbstract:
AbstractThe poverty in rural areas still remains the big problems for Indonesia nowadays. One of program can be encouraged in rural areas is the empowerment of local community in many sectors. Hence, this research aims to analyze the community empowerment in sustainable rural economic development by providing the case study honey bee farmer called Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) in Ujung Kulon National Park. The importance of this research due to the concept offered by this group can be implemented as role model in strengthening the economic development in Ujung Kulon National Park by keep undertaking the conservation activities and sustainability concept by reinforcing the village institution in group level through cooperation (economic enterprise) and creating the small and medium enterprises organized by rural community. This research is a qualitative research using the literatures to analyze the specific case. Furthermore, in analyzing this case, the author specifically uses the theory of sustainable economic development from Michael Porter and Claas van der Linde who explain that there are win-win opportunities in economic and environment by the improvement to reduce the environment harassment in production process. The result shows that the community empowerment in rural areas, particularly for KTMHUK group in UKNP can become the successful business by cooperating with some stakeholders consist of local farmer, government, UKNP officers, companies, and NGO. Keywords: Cooperation, Economic Development, Rural Community, Sustainability, Ujung Kulon National Park AbstrakKemiskinan di wilayah pedesaan masih menyisakan banyak masalah untuk Indonesia hari ini. Salah satu upaya yang bisa didorong adalah penguatan masyarakat desa dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui studi kasus petani madu hutan yakni Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) di Taman Nasional Ujung Kulon. Pentingnya penelitian ini didasarkan pada konsep yang ditawarkan oleh kelompok ini yang bisa diimplementasikan sebagai model dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Ujung Kulon dengan tetap mengedepankan upaya konservasi dan keberlanjutan melalui penguatan lembaga desa melalui koperasi dan mendirikan UMKM yang diorganisir oleh masyarakat lokal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur terkait dengan isu yang dibahas. Dengan demikian, dalam menganalisis kasus ini, penulis secara spesifik menggunakan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan dari Michael Porter dan Claas van der Linde yang menjelaskan bahwa ada win-win opportunities dalam ekonomi dan lingkungan melalui upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dalam proses produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan masyarakat di pedesaan, khususnya oleh kelompok KTMHUK di TNUK mampu menjadi usaha yang sukses melalui kerjasama berbagai stakeholder, seperti petani, pemerintah, BTNUK, perusahaan, dan NGO.Kata Kunci: Keberlanjutan, Masyarakat Desa, Pembangunan Ekonomi, Taman Nasional Ujung Kulon
46
Muhammad, Fahmi. "PESONA KEARIFAN LOKAL SEBAGAI WAHANA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT." Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan 1, no. 2 (January 11, 2018): 301. http://dx.doi.org/10.14421/jpm.2017.012-05.
Full textAbstract:
This article is about to review related to the form of management, public participation, and the impact of management of tourism potential in Pangandaran beach. This is based on the reason that Pangandaran beach has the potential of exotic tourism that is supported by other nature tourism. The method used in this study is descriptive qualitative. Sources of research data include the community of West Pangandaran Country, a government of Pangandaran Country, Tourism Office of Pangandaran Regional, and investors. The location of this research is West Citizens Association (Rukun Warga-RW) Pangandaran, Pangandaran Country, West Java. The method used in data collection in this research is by observation, documentation, and interview. The data obtained in this study were analyzed by reduced and presented in descriptive data display, then drawn a conclusion. The method used to obtain the validity of data using triangulation of sources, theories, and methods. In the management of this tourism potential, Pangandaran beach has a form of community-based tourism management or Community-Based Tourism (CBT). Where this form of management put forward the concept of harmony between stakeholders, i.e. community, government and private (investors). However, in the management of this community-based tourism, the role of local people is prioritized, because the main objective is the welfare of the local community through economic improvement by utilizing the existing potential. This community engagement process is so long that it creates the ideal form of CBT management.[Artikel ini hendak mengkaji terkait dengan bentuk pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan dampak pengelolaan potensi pariwisata di Pantai Pangandaran. Hal ini dilandasi dengan alasan bahwa Pantai Pangandaran memililki potensi pariwisata eksotik yang diitunjang dengan wisata alam lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian meliputi masyarakat Dusun Pangandaran Barat, pemerintah Desa Pangandaran, Dinas Pariwisata Kab. Pangandaran, dan para investor. Lokasi penelitian ini adalah Dusun Pangandaran Barat, Desa Pangandaran, Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam pengeumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan direduksi dan disajikan dalam display data deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan untuk memperoleh keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teori dan metode. Dalam pengelolaan potensi pariwisata ini, pantai Pangandaran mempunyai bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT). Di mana bentuk pengelolaan ini mengedepankan konsep keselarasan antara para stakeholder, yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta (investor). Namun dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat ini, peran masyarakat lokal lebih dikedepankan, sebab tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada. Proses pelibatan masyarakat ini sangat panjang sehingga menghasilkan bentuk pengelolaan CBT yang ideal.]
47
Maulidia, Rohmah. "The Implementation of Presidential Decree on Gender Mainstreaming: Insight From IAIN Ponorogo." Justicia Islamica 18, no. 1 (June 4, 2021): 149–67. http://dx.doi.org/10.21154/justicia.v18i1.1841.
Full textAbstract:
This paper examines universities' role in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) targets by conducting field research and using a policy theory approach. Theoretically, the successful policy implementation depends on several aspects such as communication, the availability of resources, the disposition, and the character of the bureaucracy. This study found that the State Institute for Islamic Studies (IAIN) Ponorogo contributed to implementing SDGs, especially in quality education and strengthening gender equality. However, the institution did not explicitly formulate other SDGs goals. Communication between the Institute for Research and Community Service (LPPM) as the leading sector for gender mainstreaming and leadership is manifested in the strategic plan and formal and informal meetings. Resources owned by IAIN Ponorogo in human resources and social capital are sufficient, which can be found from the active involvement of mass organizations of Fatayat, Muslimat, and Aisiyah in gender strengthening activities. The rector of IAIN Ponorogo is collaborating with the Ministry of Women and Child Protection (KemenPPPA) in realizing gender equality implementation agendas. Meanwhile, the bureaucratic structure that has been developed so far tends to be egalitarian and democratic. In preparing the Strategic Plan and the Master Plan (RIP), IAIN held a hearing with IAIN Ponorogo stakeholders, including the Academic Senate, which provides considerations for higher education policies. The problem is that the IAIN Ponorogo leader has not intensively monitored the targets for achieving gender equality, especially the other targets for achieving the SDGs.Tulisan ini mengkaji lebih dalam bagaimana peran perguruan tinggi dalam pencapaian target SDGs, dengan cara melakukan field research dan menggunakan pendekatan teori kebijakan. Secara teoritik kesuksesan kebijakan sangat tergantung pada beberapa aspek seperti komunikasi, adanya sumber daya, disposisi dan watak birokrasi. Kajian ini menemukan bahwa IAIN Ponorogo turut berkontribusi melaksanakan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada pendidikan berkualitas dan penguatan kesetaraan gender, tetapi belum secara eksplisit merumuskan tujuan SDGs yang lain. Komunikasi antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai leading sector pengarusutamaan gender dengan pimpinan diwujudkan dalam renstra, juga dalam rapat formal maupun informal. Sumber daya yang dimiliki IAIN berupa sumber daya manusia maupun sumber daya sosial (social capital) sangat cukup. Terlihat dari keterlibatan aktif ormas Fatayat, Muslimat, Aisiyah dalam kegiatan gender di kampus. Adapun disposisi dalam arti komitmen dapat dilihat dari LPPM dan pimpinan IAIN menggandeng Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) dalam mewujudkan agenda-agenda implementasi kesetaraan gender. Sedangkan struktur birokrasi yang dikembangkan selama ini cenderung egaliter dan demokratis. Dalam penyusunan renstra dan Rencana Induk Pengembangan (RIP), IAIN melakukan rapat dengar pendapat dengan stakeholder IAIN, termasuk dengan Senat Akademik sebagai lembaga pemberi pertimbangan kebijakan perguruan tinggi. Persoalannya adalah pimpinan lembaga IAIN belum secara intensif melakukan monitoring terhadap target pencapaian kesetaraan gender, terlebih target pencapaian SDGs yang lain. Kajian ini berkontribusi pada gagasan PTKI untuk lebih responsif terhadap SDGs
48
Astiti, Ni Komang Ayu. "Sumber Daya Arkeologi dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Maluku." Kapata Arkeologi 12, no. 1 (November 30, 2016): 15. http://dx.doi.org/10.24832/kapata.v12i1.312.
Full textAbstract:
Archaeological resources in Maluku has important value in regional development and spread in different natural landscape. The problem that arises is how to make the proper management of this resource as a tourist attraction while maintaining the authenticity and preservation in accordance with the character possessed. The purpose and usefulness of the research is to make the archaeological resources in the Moluccas as one of the tourist attractions that provide benefits not only economic, but also social, cultural and environmental on the current generation and the future. The data used are secondary data from the results of research that has been done before and the results of the survey author to several archaeological sites in the city of Ambon as well as if by applying the theories and concepts appropriate to address concerns and objectives. Archaeological resources in Maluku has a unique, originality, authenticity and can be used as industrial commodities tourism as a diverse tourist attractions. The management of this potential is important to increase the diversity of attractions in the ministry of foreign tourists activity continues to increase in visiting museums and archaeological sites in Indonesia. Adapted to the character development of each site and archaeological sites in the region to bring up the context of the importance and significance of contemporary leading to the realization of sustainable tourism development (sustainable tourism management). Empowering local communities is very important as one of the pillars with partnerships with other stakeholders, and will provide benefits in balance between economic, social, cultural and environmentally sustainable manner in the community both now and for generations to come.Sumber daya arkeologi di Maluku mempunyai nilai penting dalam pembangunan daerah dan tersebar pada landscape alam yang berbeda. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengelolaan yang tepat untuk menjadikan sumberdaya ini sebagai atraksi wisata dengan tetap menjaga keotentikan dan pelestariannya sesuai dengan karakter yang dimiliki. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah untuk menjadikan sumber daya arkeologi di wilayah Maluku sebagai salah satu atraksi wisata yang memberikan manfaat tidak saja secara ekonomi, tetapi juga sosial budaya dan lingkungan pada generasi sekarang dan yang akan datang. Data yang digunakan adalah data sekunder dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan hasil survey penulis ke beberapa situs arkeologi yang ada di Kota Ambon serta di olah dengan menerapkan teori dan konsep yang sesuai untuk menjawab permasalahan dan tujuan. Sumber daya arkeologi di Maluku mempunyai keunikan, orisinalitas, otentisitas dan dapat dijadikan komoditas industri pariwisata sebagai atraksi wisata yang beragam. Pengelolaan potensi ini penting untuk meningkatkan diversifikasi atraksi dalam pelayanan aktivitas wisatawan mancanegara yang terus meningkat dalam mengunjungi museum dan situs-situs arkeologi di Indonesia. Pengembangan disesuaikan dengan karakter dari masing-masing situs dan kawasan situs arkeologi dalam konteks untuk memunculkan nilai penting dan makna kekinian yang mengarah pada terwujudnya pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism management). Memberdayakan masyarakat lokal sangat penting sebagai salah satu pilar dengan melakukan kemitraan dengan stakeholder lain, sehingga memberikan manfaat secara seimbang antara ekonomi, sosial budaya dan lingkungan secara berkelanjutan pada masayarakat sekarang maupun pada generasi-generasi yang akan datang.
49
Vivianita, Alfa, and Dian Indudewi. "FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG DIPENGARUHI OLEH FRAUD PENTAGON THEORY (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2016)." Jurnal Dinamika Sosial Budaya 20, no. 1 (January 21, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v20i1.1229.
Full textAbstract:
<p>Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang di Indonesia semakin banyak.Hal ini terbukti dari beberapa berita di media, seperti PT Bumi Resources yang melakukan manipulasi laporan keuangan untuk pengembangan proyek.PT Timah yang sengaja membuat laporan keuangan fiktif untuk menutupi kondisi keuangannya yang buruk.PT Rivel melakukan <em>fraud </em>untuk kepentingan pribadi. Selaint itu, data ACFE (2016) menyatakan bahwa kasus <em>fraud </em>di Indonesia tahun 2016 menduduki peringkat kedua se Asia Pasifik dengan jumlah</p><p align="center">42 kasus. CPI (<em>Corruption Perception Index</em>) juga menyatakan bahwa peringkat Indonesia adalah</p><p>90 dari 176 negara yang melakukan <em>fraud</em>.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel <em>leverage</em>, ROA, dewan komisaris independen, kualitas audit, perubahan auditor, pergantian direksi perusahaan, dan <em>frequent number of CEO’s picture </em>berpengaruh tehadap <em>financial statement fraud.</em></p><p>Penelitian ini menggunakan teori agensi, karena adanya asimetri informasi yang terjadi.Contoh asimetri informasi manajer tidak menungkapkan seluruh informasi yang dimiliki ke pemiliki dan <em>stakeholder</em>nya.Ketidaktahuan <em>s</em><em>takeholder </em>dan pemilik perusahaan membuat manajer melakukan financial statement fraud agar kondisi dan kinerja perusahaan tetep terlihat baik.Penelitian ini juga menggunakan <em>pentagon theory </em>karena fraud tidak hanya dilihat dari sisi <em>pressure</em>, <em>opportunity</em>, dan rasionalisasi, tetapi juga <em>capability </em>dan arogansi.</p><p>Sampel pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), tahun pengamatan 2014-2016.Pengambilan sampel menggunakan metode <em>purposive sampling</em>.Metode penelitian menggunakan <em>logistic regression</em>.Alat statistik yang digunakan adalah IBM SPSS 20.</p><p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap <em>financial statament fraud</em>, <em>leverage </em>tidak berpengaruh signifikan terhadap <em>financial statament fraud</em>, dewan komisaris independentidak berpengaruh signifikan terhadap <em>financial statament fraud</em>, kualitas auditor eksternaltidak berpengaruh signifikan terhadap <em>financial statament fraud</em>, pergantian auditortidak berpengaruh signifikan terhadap <em>financial statament fraud</em>, pergantian direksitidak berpengaruh signifikan terhadap <em>financial statament fraud, frequent number of CEO’s picture</em>s tidak berpengaruh signifikan terhadap <em>financial statament fraud.</em></p><p> </p>
50
Kholili, Ahmad Nurdin, and Syarief Fajaruddin. "Manajemen strategik peningkatan mutu lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul." Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 8, no. 1 (July 14, 2020): 53–69. http://dx.doi.org/10.21831/jamp.v8i1.31630.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Mengkaji implementasi manajemen strategik peningkatan mutu lembaga pendidikan Muhammadiyah di SMP Al-Mujahidin dan SMP Muhammadiyah Semin Kabupaten Gunungkidul; dan 2.) Menemukan formulasi alternatif manajemen strategik lembaga pendidikan Muhammadiyah dalam meningkatkan mutu sekolah di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang bersifat kualitatif, dengan mengunakan metode observasi, interview dan dokumentasi terhadap dua lembaga pendidikan Muhammadiyah. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen strategik yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dan SMP Muhammadiyah Semin melibatkan semua stakeholder. Sekolah terlebih dahulu merumuskan visi misi sekolah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal lingkungan sekolah, dilanjutkan merumuskan tujuan dan target mutu sekolah diikuti dengan penentuan strategi yang akan digunakan oleh sekolah demi terealisasinya semua target mutu yang disepakati. Implementasi strategi yang dilakukan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dan SMP Muhammadiyah Semin dalam meningkatkan mutu sekolah adalah dengan menjabarkan dan melaksanakan semua strategi yang telah dirumuskan dalam bentuk kegiatan-kegiatan terprogram dan terukur. Evaluasi strategi yang digunakan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dan SMP Muhammadiyah Semin adalah melalui rapat formal maupun informal. AbstractThe objective of the present study is to: 1.) Review the implementation of strategic management for the improvement of the Muhammadiyah educational institution quality in the context of Al-Mujahidin Junior High School and Muhammadiyah Junior High School Semin, the Regency of Gunungkidul; and 2.) Identify the alternative formula for the implementation of the strategic management within the Muhammadiyah educational institution quality toward the improvement of the school quality in the Regency of Gunungkidul. The nature of the study is qualitative research using observation, interview, and documentation with two Muhammadiyah educational institutions as the objects of the study. Throughout the data analysis, the technique that has been implemented is the data analysis technique proposed by Miles & Huberman under the following sequence: (1) data reduction; (2) data presentation; and (3) conclusions. The results of the study show that the implementation of strategic management by the Al-Mujahidin Junior High School and the Muhammadiyah Junior High School Semin has involved all stakeholders. The two Muhammadiyah educational institutions formulate the school vision and the school mission in the very first place with considerations toward the internal factors and the external factors of the school environment. Then, the two Muhammadiyah educational institutions proceed to the formulation of the objectives and the targets for the school quality followed by the definition of the school strategy in achieving all of the quality targets that have been formulated. Furthermore, the strategic management by the Al-Mujahidin Junior High School and the Muhammadiyah Junior High School Semin in improving the school quality is elaborating and implementing all strategies that have been formulated in the form of programmed and measured activities. The strategies will be evaluated by the Al-Mujahidin Junior High School and the Muhammadiyah Junior High School Semin through the mechanism of both formal and informal meetings.