Relevant bibliographies by topics / Undang-Undang ITE

Contents

  1. Journal articles
  2. Books
  3. Book chapters
  4. Reports

Academic literature on the topic 'Undang-Undang ITE'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2025
Last updated: 15 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Undang-Undang ITE.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Undang-Undang ITE"

1

Rahayu, Selviana Teras Widy. "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-undang ITE." Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2023): 137. http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27599.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Aisah Putri Arief, Airel Hamu Lee Hunggu, Adinda Nurul Syahrani, and Lilik Prihatin S.H., M.H. "Kelemahan Undang-Undang ITE Sebagai Wadah Mengkritisi Pemerintah." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2, no. 1 (2024): 83–92. http://dx.doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.340.

Full text
Abstract:
As time progresses, the flow of globalization becomes more massive as a result of developments in science and technology. With this development, information technology is increasingly being used in the world, especially in Indonesia, where people can easily obtain information and share information via social media (social media). Indonesia, which is a legal state, has regulated human rights in the nation's constitution to guarantee the human rights of every citizen so that citizens have freedom of expression, but in recent years there have been several cases that seem to limit people's aspirat
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Hartanto, Hartanto, Nany Boor Kurniyati, Muhammad Dendy Alfariski, Muhamad Rusdi, and Elza Qorina Pangestika. "Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik." AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2025): 13–24. https://doi.org/10.47776/alwasath/jtfscm39.

Full text
Abstract:
Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi merupakan keniscayaan dan menunjukkan tanda kemajuan, hal ini terjadi di seluruh belahan dunia; mensinergikan antara kegiatan manusia dengan teknologi informatika merupakan loncatan perkembangan teknologi bahkan peradaban. Jika kita cermati UU ITE ini mengandung 2 unsur, yaitu unsur yang benar-benar persoalan informasi dan transaksi elektronik dan unsur pidana yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP; secara khusus dalam penelitian ini terkait pencemaran nama baik. Kesimpulan ini berpendapat bahwa, pertama: penulis berpendapat saat ini belum efek
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Yusmar, Widiya, and Herman Katimin. "PERUBAHAN DELIK INTERSEPSI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 99. http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4878.

Full text
Abstract:
Pengaturan tentang intersepsi atau yang biasa disebut dengan penyadapan dalam bidang penegakan hukum baru dikenal pada tahun 1999 semenjak UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diundangkan. Intersepsi diatur di dalam RKUHP 2019 dalam Pasal 257 mengenai penyadapan. Aturan baru ini akan mencabut aturan mengenai intersepsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Bagaimana perubahan delik intersepsi dalam Undang-undang ITE dengan RKUHP dan Bagaimana perubahan delik intersepsi ditinjau dari perspektif teori hukum pembangunan. Pende
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Safitri, Ria. "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5, no. 3 (2018): 197–218. http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10279.

Full text
Abstract:
Abstract.Globalization of information has placed Indonesia as part of the world information society, thus requiring the establishment of regulations on information and electronic transactions at the national level as answers to developments that occur, both at regional and international levels.Based on these conditions, the Government of the Republic of Indonesia has enacted the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter abbreviated as ITE Law) in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 58.Information
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Zhafira, Indy, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik." UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 3 (2023): 901–12. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408.

Full text
Abstract:
Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (eer) maupun nama baik (goeden naam) seseorang. Namun dalam penerapannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum pencemaran nama baik yang tertulis dengan apa yang d
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Hikmah, Nurhasanah Anissa Nabilla Nabila Putri Adelita Diah Septi Haryani Abraham A. Alreindra A. Mulyadi M. "Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn dalam Konteks Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 2 (2024): 109–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.11206692.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sari, Syaidah Novia. "KONSTRUKSI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DALAM UNDANG-UNDANG ITE." Badamai Law Journal 6, no. 2 (2021): 371. http://dx.doi.org/10.32801/damai.v6i2.11813.

Full text
Abstract:
The research aims: 1) To know the construction of hoax criminal acts referred to in the ITE Law. 2) To find out the formulation policy for the future (ius constituentum) in hoax crime. This research is normative legal research. While the type of research is research with emphasis on problems that often arise related to the principle of law with regard to the meaning and scope of criminal acts of hoax in the ITE Law.The results of the study concluded: first, Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("ITE Law") as amended by Act Number
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Sumiaty, Noneng, and Risa Sunarsi. "Persepsi Masyarakat Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008." Jurnal Penelitian Komunikasi 14, no. 2 (2017): 177–86. http://dx.doi.org/10.20422/jpk.v14i2.176.

Full text
Abstract:
Persepsi pengguna internet terhadap UU ITE berbeda-beda, tergantung dari: pengetahuan dan pemahaman, sikap serta motivasinya. Hal ini memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan UU ITE, karena memengaruhi efektivitas dari undang-undang itu sendiri. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sedangkan lokasi penelitian di 14 daerah Kab./Kota yang ada di Jawa Barat dan Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna internet sebagian besar telah mengetahui adanya UU ITE, namun sebagian besar dari responden tidak memahami. Sikap responden terhadap UU ITE, sebagian besar menerim
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Suwito, Eddy. "ANALISA YURIDIS HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam 18, no. 1 (2020): 001. http://dx.doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.331.

Full text
Abstract:
The development of technology that continues to grow, the public increasingly facilitates socialization through technology. Opinion on free and uncontrolled social media causes harm to others. The law sees this phenomenon subsequently changing. Legal Information Known as Information and Electronic Transaction Law or ITE Law. However, the ITE Law cannot protect the entire general public. Because it is an Article in the ITE Law that is contrary to Article in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Undang-Undang ITE"

1

Indonesia. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik): Plus etika berinternet & mailing list : UU RI no. 11 th. 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta penjelasannya, UU RI no. 8 th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya, kontoversi pasal 27 ayat 3 UU no. 11 th. 2008 Tentang ITE. New Merah Putih, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Indonesia. Petunjuk penerapan pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan: (Faillisement Verorading) [i.e. Verordening], Staatsblad tahun 1905 nomor 217 jo., Staatsblad tahun 1906 nomor 348 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Ugi Jaya Mandiri, 1999.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Siregar, Ramli. Faktor-faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asang [i.e. Asing]: Studi kasus di Kotamadya Madan [i.e. Medan] : laporan penelitian. Departemen Pendidikan Nasional R.I., Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Universitas Sumatera Utara, 2000.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

(Indonesia), Panitia Perancang Undang-Undang. Identifikasi terhadap hubungan pusat-daerah dan pembangunan hukum pusat-daerah: Hasil panelitian [i.e. penelitian] kerjasama antara Panitia Perancang Undang-Undang dengan 17 perguruan tinggi di daerah. Dewan Perwakilan Daerah, Republik Indonesia, PPUU, 2010.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

International Labour Office. Area Office, Jakarta and Indonesia, eds. Undang-Undang ketenagakerjaan Indonesia: Undang-Undang no. 21/2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang no. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 012/PUU-I/2003), Undang-undang no. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2005 Tentang Penangguhan Masa Berlakunya UU no. 2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial = Major labour laws of Indonesia : Act no. 21 of 2000 on Trade Unions, Act no. 13 of 2003 on Manpower (in line with the Constitutional Court Decision no. 012/PUU-I/2003), Act no. 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, Explanatory notes on Government Regulation in Lieu of Act of the Republic of Indonesoa [i.e. Indonesia] number 1 year 2005 Concerning Postponing the Effectivity of Act number 4 [i.e. 2] year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. 2nd ed. Ministry of Manpower and Transmigration, 2005.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Indonesia. Undang-Undang ketenagakerjaan Indonesia: Undang-Undang no. 21/2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang no. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 012/PUU-I/2003), Undang-undang no. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2005 Tentang Penangguhan Masa Berlakunya UU no. 2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial = Major labour laws of Indonesia : Act no. 21 of 2000 on Trade Unions, Act no. 13 of 2003 on Manpower (in line with the Constitutional Court Decision no. 012/PUU-I/2003), Act no. 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, Explanatory notes on Government Regulation in Lieu of Act of the Republic of Indonesoa [i.e. Indonesia] number 1 year 2005 Concerning Postponing the Effectivity of Act number 4 [i.e. 2] year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. 2nd ed. Ministry of Manpower and Transmigration, 2005.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Faozanudin, Muslih. Laporan hasil penelitian format sistem kelembagaan dan pelaskanaan [i.e. pelaksanaan] urusan dalam kerangka otonomi daerah tingkat II: Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan antisipasi pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2000.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Publik, Indonesia Badan Informasi, and Indonesia, eds. Apa dan bagaimana jaminan kompensasi pemutusan hubungan kerja: Asuransi pesangon, Undang-Undang no. 13-2004 [i.e. 2003] : menghilangkan kesenjangan sosial, hak pesangon & pensiun, meningkatkan kepastian pembayaran, mengendalikan, dan menurunkan pembiayaan PHK, tunjangan pesangon nasional langkah awal harmonisasi jaminan sosial nasional. Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Badan Informasi Publik, 2005.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Indonesia. President (2004-2014 : Yudhoyono). Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum: Tata cara pendaftaran, perubahan, penghapusan/pencoretan sertifikat jaminan fidusia dan pengajuan permohonan sertifikat pengganti jaminan fidusia : dilengkapi a.l. [i.e. antara lain] pengamanan eksekusi jaminan fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Cipta Jaya, 2012.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

CV, Mini Jaya Abadi, and Indonesia, eds. Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2006 [i.e. 2005]: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru : dilengkapi pedoman penetapan peserta, pedoman sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio, panduan penyusunan portofolio, pedoman sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio untuk guru, rambu-rambu pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), pedoman penyelenggaraan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan, rambu-rambu penyusunan kurikulum sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Mini Jaya Abadi, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Undang-Undang ITE"

1

Ardes, Runggu P., Nessia Marga Leta, and Cholifah Damayanti. "Pertimbangan Yuridis dan Konsekuensi Pengelompokan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan." In Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa. In Media, 2016. http://dx.doi.org/10.30536/9786026469120.5.

Full text
Abstract:
Pengesahan UU No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan menjadi sebuah batu loncatan dalam pembentukan sistem hukum keantariksaan di Indonesia. UU ini perlu ditopang oleh Peraturan Pemerintah dan peraturan lain di bawahnya untuk memperkuat eksistensinya. Dalam proses penyusunan, terdapat kebijakan untuk menggabungkan sembilan amanat RPP UU Keantariksaan ke dalam satu PP. Namun, dalam pengintegrasiannya banyak ditemui hambatan yang kemudian mendasari ide dilakukannya kajian ini. Permasalahan dalam tulisan ini adalah apa saja pertimbangan yuridis dan konsekuensi pengelompokan RPP sebagai amanat UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan ke dalam 1 RPP dan solusinya. Melalui pendekatan teori hierarki norma dan teori sistem hukum, UU Keantariksaan memiliki ruang lingkup luas, multisektoral, dan sarat dengan hal-hal teknis, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penyusunannya dan tidak dapat digabung ke dalam satu wadah peraturan, melainkan dikelompokkan ke dalam beberapa peraturan pemerintah, yaitu: (i) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penguasaan dan Penjalaran Serta Perlindungan Teknologi keantariksaan; (ii) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa; dan (iii) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Kegiatan Komersial Keantariksaan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Undang-Undang ITE"

1

Hartoto, Annisa Sabrina, and Ken M. P. Setiawan. Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-Undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women’s Collective Action and Influence on Village Law Implementation]. Edited by Amalinda Savirani and Rachael Diprose. University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU, 2020. http://dx.doi.org/10.46580/124328.

Full text
Abstract:
An edited volume (180K) of 12 analysis case studies (what we call stories of change - SOCs but these are village/region stories not individual stories). The case studies draw on multiple sources of data. These were originally written in Bahasa Indonesia, with abstracts in both English and Bahasa Indonesia. The volume also has an introductory analysis article that has its own analysis and illustrates core points from the case studies – separate and citable (see below). Case studies are organised by the five sectoral themes of the work covered by CSOs (e.g. supporting migrant workers, targeting
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Hartoto, Annisa Sabrina, and Ken M. P. Setiawan. Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-Undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women’s Collective Action and Influence on Village Law Implementation]. Edited by Amalinda Savirani and Rachael Diprose. University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU, 2020. http://dx.doi.org/10.46580/124328.

Full text
Abstract:
An edited volume (180K) of 12 analysis case studies (what we call stories of change - SOCs but these are village/region stories not individual stories). The case studies draw on multiple sources of data. These were originally written in Bahasa Indonesia, with abstracts in both English and Bahasa Indonesia. The volume also has an introductory analysis article that has its own analysis and illustrates core points from the case studies – separate and citable (see below). Case studies are organised by the five sectoral themes of the work covered by CSOs (e.g. supporting migrant workers, targeting
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Undang-Undang ITE' for particular source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography