Log in

Relevant bibliographies by topics / Undang-Undang ITE / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Undang-Undang ITE.

Journal articles on the topic 'Undang-Undang ITE'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2025

Last updated: 1 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Undang-Undang ITE.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Rahayu, Selviana Teras Widy. "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-undang ITE." Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2023): 137. http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27599.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Aisah Putri Arief, Airel Hamu Lee Hunggu, Adinda Nurul Syahrani, and Lilik Prihatin S.H., M.H. "Kelemahan Undang-Undang ITE Sebagai Wadah Mengkritisi Pemerintah." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2, no. 1 (2024): 83–92. http://dx.doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.340.

Full text

Abstract:

As time progresses, the flow of globalization becomes more massive as a result of developments in science and technology. With this development, information technology is increasingly being used in the world, especially in Indonesia, where people can easily obtain information and share information via social media (social media). Indonesia, which is a legal state, has regulated human rights in the nation's constitution to guarantee the human rights of every citizen so that citizens have freedom of expression, but in recent years there have been several cases that seem to limit people's aspirat

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Hartanto, Hartanto, Nany Boor Kurniyati, Muhammad Dendy Alfariski, Muhamad Rusdi, and Elza Qorina Pangestika. "Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik." AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2025): 13–24. https://doi.org/10.47776/alwasath/jtfscm39.

Full text

Abstract:

Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi merupakan keniscayaan dan menunjukkan tanda kemajuan, hal ini terjadi di seluruh belahan dunia; mensinergikan antara kegiatan manusia dengan teknologi informatika merupakan loncatan perkembangan teknologi bahkan peradaban. Jika kita cermati UU ITE ini mengandung 2 unsur, yaitu unsur yang benar-benar persoalan informasi dan transaksi elektronik dan unsur pidana yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP; secara khusus dalam penelitian ini terkait pencemaran nama baik. Kesimpulan ini berpendapat bahwa, pertama: penulis berpendapat saat ini belum efek

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Yusmar, Widiya, and Herman Katimin. "PERUBAHAN DELIK INTERSEPSI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 99. http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4878.

Full text

Abstract:

Pengaturan tentang intersepsi atau yang biasa disebut dengan penyadapan dalam bidang penegakan hukum baru dikenal pada tahun 1999 semenjak UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diundangkan. Intersepsi diatur di dalam RKUHP 2019 dalam Pasal 257 mengenai penyadapan. Aturan baru ini akan mencabut aturan mengenai intersepsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Bagaimana perubahan delik intersepsi dalam Undang-undang ITE dengan RKUHP dan Bagaimana perubahan delik intersepsi ditinjau dari perspektif teori hukum pembangunan. Pende

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Safitri, Ria. "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5, no. 3 (2018): 197–218. http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10279.

Full text

Abstract:

Abstract.Globalization of information has placed Indonesia as part of the world information society, thus requiring the establishment of regulations on information and electronic transactions at the national level as answers to developments that occur, both at regional and international levels.Based on these conditions, the Government of the Republic of Indonesia has enacted the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter abbreviated as ITE Law) in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 58.Information

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Zhafira, Indy, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik." UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 3 (2023): 901–12. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408.

Full text

Abstract:

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (eer) maupun nama baik (goeden naam) seseorang. Namun dalam penerapannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum pencemaran nama baik yang tertulis dengan apa yang d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Hikmah, Nurhasanah Anissa Nabilla Nabila Putri Adelita Diah Septi Haryani Abraham A. Alreindra A. Mulyadi M. "Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn dalam Konteks Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 2 (2024): 109–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.11206692.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Sari, Syaidah Novia. "KONSTRUKSI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DALAM UNDANG-UNDANG ITE." Badamai Law Journal 6, no. 2 (2021): 371. http://dx.doi.org/10.32801/damai.v6i2.11813.

Full text

Abstract:

The research aims: 1) To know the construction of hoax criminal acts referred to in the ITE Law. 2) To find out the formulation policy for the future (ius constituentum) in hoax crime. This research is normative legal research. While the type of research is research with emphasis on problems that often arise related to the principle of law with regard to the meaning and scope of criminal acts of hoax in the ITE Law.The results of the study concluded: first, Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("ITE Law") as amended by Act Number

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Sumiaty, Noneng, and Risa Sunarsi. "Persepsi Masyarakat Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008." Jurnal Penelitian Komunikasi 14, no. 2 (2017): 177–86. http://dx.doi.org/10.20422/jpk.v14i2.176.

Full text

Abstract:

Persepsi pengguna internet terhadap UU ITE berbeda-beda, tergantung dari: pengetahuan dan pemahaman, sikap serta motivasinya. Hal ini memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan UU ITE, karena memengaruhi efektivitas dari undang-undang itu sendiri. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sedangkan lokasi penelitian di 14 daerah Kab./Kota yang ada di Jawa Barat dan Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna internet sebagian besar telah mengetahui adanya UU ITE, namun sebagian besar dari responden tidak memahami. Sikap responden terhadap UU ITE, sebagian besar menerim

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Suwito, Eddy. "ANALISA YURIDIS HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam 18, no. 1 (2020): 001. http://dx.doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.331.

Full text

Abstract:

The development of technology that continues to grow, the public increasingly facilitates socialization through technology. Opinion on free and uncontrolled social media causes harm to others. The law sees this phenomenon subsequently changing. Legal Information Known as Information and Electronic Transaction Law or ITE Law. However, the ITE Law cannot protect the entire general public. Because it is an Article in the ITE Law that is contrary to Article in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Darmika, I. Made Rudy, Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE." Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 2 (2022): 344–50. http://dx.doi.org/10.55637/jkh.3.2.4835.344-350.

Full text

Abstract:

Criminalization is a change in the value of changing many charges that were previously not criminal and not criminal into acts that are considered cunning and need to be punished. This research aims to find out how to regulate someone who commits an act of criminalization and the legal remedies that must be taken if someone is criminalized. This research is a type of normative and conceptual research on this problem. conceptual, case and comparative. This research emphasizes the interpretation and construction of law to obtain several legal norms, conceptions, lists of regulations and their im

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Pamungkas, Satriyo Widhi. "Implementasi net neutrality di indonesia ditinjau dari undang-undang ite." Jurnal Komunikasi Profesional 5, no. 3 (2021): 244–59. http://dx.doi.org/10.25139/jkp.v5i3.3672.

Full text

Abstract:

The problem of net neutrality has become a debate in many countries where the regulation on the net neutrality policy confirms that internet providers or Internet Service Providers (ISPs) are not allowed to make distinctions or be discriminatory in the selection of internet applications or content to be used by consumers or users. The purpose of this research is to analyze the application of network neutrality from the perspective of Indonesian law which specifically examines critically the applicable Information and Electronic Transactions Law. This research method is descriptive qualitative.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 23, no. 1 (2019): 27–41. http://dx.doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101.

Full text

Abstract:

After the enactment of The Information and Electronics Transactions (IET) laws in Indonesia, there are certain limitations in terms of conveying something through social media, especially regarding hate speech. The purpose of this study is to find out how the implementation of the IET Law in solving hate speech problems on social media. The method used is the literature study method. The results of this study indicate that the implementation of the IET Law has been adjusted to the objectives of the 1945 Constitution, however, in solving the problem of hate speech, it is always bound to the rub

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

., KRISTOPANSEN, and Rahmad Dwi Putranto. "PERLINDUNGAN JURNALISTIK TERHADAP KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA." PALAR | PAKUAN LAW REVIEW 8, no. 1 (2022): 606–16. http://dx.doi.org/10.33751/palar.v8i1.5036.

Full text

Abstract:

Semenjak disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya hanya disebut “UU ITE 2008”) yang diubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya hanya disebut “UU ITE 2016”), UU ITE 2016 selalu menjadi dasar hukum laporan di Kepolisian bagi seseorang yang keberatan atas suatu informasi yang disampaikan, khususnya penggunaan Pasal 27 ayat (3). Akibat penggunaan UU ITE 2016, kemerdekaan dan kebebasan pers menjadi dibatasi. Profesi wartawan tetap

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Siregar, Khoiruddin Manahan. "PENGARUH UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN." Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 7, no. 2 (2022): 217–40. http://dx.doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4614.

Full text

Abstract:

This article describes the influence of the ITE Law on the relationship between the community and the government in Padangsidimpuan City. To determine the effect of public and government relations, the author uses a qualitative method, namely seeking information or data by directly interviewing the people of Padangsidimpuan City about the influence of the ITE Law on public relations with the government.The findings in the search, that the ITE Law is for the majority of the people of Padangsidimpuan City, that this ITE Law has a positive influence where people get accurate news, avoids hoax new

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Liliana Sanchez, Alba, Mustaqim Mustaqim, and Agus Satory. "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007." Borneo Law Review 4, no. 2 (2020): 142–54. http://dx.doi.org/10.35334/bolrev.v4i2.1714.

Full text

Abstract:

ABSTRACTThe rise of online fraud practices with investment mode in DKI Jakarta is influenced by 2 (two) factors, namely the community's ignorance about investment through the online platform. Other factors are not yet optimal for law enforcement to take preventative measures by informing the public about the dangers of online investment.The purpose of this research is to better understand the legal interpretation of online fraud cases with investment mode. Another goal is for the public to be more careful with online investment offers that promise multiple benefits.The research approach is the

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Yusri, Muh Rizal, and Hairul maksum. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN BERITA YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)." JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 6, no. 2 (2025): 4–16. https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.401.

Full text

Abstract:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ulasan dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bagaimana ketentuan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penulisan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Aji, Himawan Bayu. "PENGATURAN JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Jurnal Hukum Progresif 10, no. 1 (2022): 12–24. http://dx.doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang pengaturan jual beli secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Hadi, Abdul, Bekti Taufiq Ari Nugroho, Ahmad Muntakhib, and Choeroni Choeroni. "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Konteks Maqāṣid Syarī‘ah." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 14, no. 2 (2020): 211–24. http://dx.doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3582.

Full text

Abstract:

The fundamental values contained in Islamic law are reflected in the formulation of Islamic law itself, namely happiness, enjoyment, benefit, justice, and so on. The online system has the potential to conflict with the values of Islamic law, which is detrimental to many people because of the difficulty of tracking various electronic transactions and it can have a very broad impact when it comes to crimes in the digital world. Based on this reality, several research problems arise related to the ITE Law from the perspective of maqāṣid shari'ah. This article is a library research study using

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Tolanda, Eki, Adrian Rian Ohoilulin, and Mulyadi Alrianto Tajuddin. "Sosialisasi Hukum Pengenalan Undang-Undang ITE Kepada Siswa-Siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke." Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 1 (2024): 83–91. http://dx.doi.org/10.38043/parta.v5i1.5303.

Full text

Abstract:

Dewasa ini perkembangan era digital semakin maju dan canggih, akibatnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin mudah, terutama bagi kalangan remaja. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan peluang munculnya berbagai kejahatan siber, seperti penipuan online dan pencemaran nama baik, yang memerlukan regulasi ketat. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut pemerintah Indonesia kemudian merumuskan dan membentuk sebuah produk hukum, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah bebera

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Antonio, Andreas, and Ade Adhari. "Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik." Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 6, no. 4 (2024): 1079–87. http://dx.doi.org/10.38035/rrj.v6i4.979.

Full text

Abstract:

Tindak pidana pencemaran nama baik, atau “defamasi,” adalah masalah hukum serius yang memengaruhi reputasi dan integritas seseorang. Dalam ranah hukum, baik hukum umum maupun hukum perdata, pencemaran nama baik memiliki karakteristik dan penanganan yang unik. Di negara-negara hukum umum seperti Inggris, pencemaran nama baik dibagi menjadi dua jenis utama: Slander (lisan) dan Libel (tertulis). Di sisi lain, dalam sistem hukum perdata seperti Indonesia, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana dengan penekanan pada aspek pidana yang lebih kuat. Di Indonesia, peraturan terkait pen

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Dermawan, Ari, Sudarmin Sudarmin, and Sumantri Sumantri. "PENERAPAN UU ITE DI INDONESIA SMA NEGERI 3 KISARAN." Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal 3, no. 1 (2020): 59–64. http://dx.doi.org/10.33330/jurdimas.v3i1.495.

Full text

Abstract:

Abstract : The application of the ITE Law in Indonesia must be understood by all groups, not least for students of SMA Negeri 3 Kisaran. Providing information to all students regarding the application of Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions (ITE) is a must to do, because now we see many school children vulnerable to violations of the ITE Law. The Information and Electronic Transaction Law (abbreviated as ITE Law) or Law number 11 of 2008 is the law that regulates information and electronic transactions, or information technology in general. This law has jurisdiction appli

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Jasmadi, Mohd Yamin, Febriansyah, and Silm Okatapani. "PERAN KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DI ERA DEMOKRASI." Collegium Studiosum Journal 7, no. 1 (2024): 178–92. http://dx.doi.org/10.56301/csj.v7i1.1314.

Full text

Abstract:

Konstitusi memiliki peran krusial dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di era demokrasi. Konstitusi biasanya menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak atas informasi. Dalam konteks UU ITE, konstitusi memastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak melanggar hak-hak ini.Misalnya, jika UU ITE digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan, konstitusi harus melindungi hak individu dari tindakan tersebut. Konstitusi menjamin prinsip legalitas (nullum crimen, nul

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Sumiaty, Noneng, and Syaidah. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE oleh Pemerintahan di Jawa Barat." Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 18, no. 1 (2014): 17–30. http://dx.doi.org/10.46426/jp2kp.v18i1.8.

Full text

Abstract:

This Research be held at ten cities and regencies on West Java Province. This study aims to determine the attitude of Local Government in the implementation, barriers and solutions about the ITE Law socialization.This research method is descriptive qualitative approach. Technique Data collected through observation, depth interviews with key informants, namely the Regional Officer or a representative who knows about the socialization of the ITE Law.The results showed that the attitude of the West Java Regional Government on the implementation of socialization, when viewed from the aspect of und

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Sumardi, Sumiyati. "PERJANJIAN BELANJA ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Sigma-Mu 10, no. 1 (2018): 1–16. http://dx.doi.org/10.35313/sigmamu.v10i1.1173.

Full text

Abstract:

Pada transaksi belanja online atau transaksi elektronik/e-commerce yang berkembang dalam transaksi perdagangan saat ini, tidak lagi dibutuhkan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat. E-commerce mendatangkan keuntungan bagi masyarakat karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Di sisi lain, e-commerce dapat memicu berbagai permasalahan di bidang hukum akibat pelaksanaan yang tidak bertanggung jawab. Tatap muka di antara para pihak yang tidak diperlukan lagi dapat mempersingkat jalannya transaksi. Namun, hal ini dapat menimbulkan permasalahan terkait ja

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Hadiyati, Nur, and Hayllen Stathany. "ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2021): 146. http://dx.doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657.

Full text

Abstract:

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Produk hukum, Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik secara bebas serta sudah semestinya produk hukum tersebut harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat dengan mudah ma

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Elizamiharti, Elizamiharti, Restyaliza Dhini Hary, and Muhammad Reza Hasibuan. "Penerapan model Group Investigation (GI) dalam pembelajaran analisis kasus pelanggaran Undang-Undang ITE." JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 5, no. 2 (2019): 29. http://dx.doi.org/10.29210/02019473.

Full text

Abstract:

This study aims to determine the effect of applying the Group Investi-gation (GI) model in learning to analyze cases of violations of the ITE Law at the Professional Ethics Course at STMIK Indonesia Padang. This type of research is quantitative research with descriptive analytical methods. The type of research design used is a pre-experimental design with pre-test and post-test designs. The data in this study are scores obtained by students in learning to analyze cases of violations of ITE law in the Professional Ethics Course at STMIK Indonesia Padang from the results of tests before and afte

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Saputri, Ichsandriani, Suanto Suanto, and Sulastri Sulastri. "Pemahaman Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 9, no. 2 (2022): 101–10. http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p101-110.

Full text

Abstract:

Pada saat ini para pengguna media sosial juga bukan hanya orang dewasa saja, tetapi para remaja bahkan anak-anak dibawah umur sudah mengenal internet dan juga media sosial. Salah satu penggunaan media sosial yang paling sering digunakan oleh para remaja pada saat ini yaitu Instagram. Adanya kemajuan teknologi dan juga media sosial juga bukan hanya merubah pola perilaku yang ada di masyarakat, tetapi juga menambah berbagai macam kejahatan yang bisa dilakukan. Disinilah peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menindak pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran di dalam m

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Azmi, Anisa Delia, Rahmatullah Ayu Hasmiati, and Rio Arif Pratama. "Analisis Yuridis Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pemalsuan Data Dalam Uu Ite (Studi Putusan Nomor 68/pid.sus/2024/pn. bjm dan nomor 764/pid.b/2016/pn.jkt.sel)." Action Research Literate 8, no. 9 (2024): 2762–73. http://dx.doi.org/10.46799/arl.v8i9.527.

Full text

Abstract:

Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui bagaimana perbandingan penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data dalam UU ITE (2) untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dalam UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, da

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Rahman, Izza, and Muhamad Afif Ulin Nuhaa. "Maraknya Pelanggaran (UU ITE) Di Kalangan Pemuda Sebagai Penghalang Tercapainya SDGs." Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial 3, no. 1 (2023): 53–63. http://dx.doi.org/10.55380/projus.v3i1.498.

Full text

Abstract:

Kemajuan yang sangat pesat di dalam teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi interaksi hukum dan interaksi sosial. yang membuat warga Indonesia mudah untuk melakukan berbagai kegiatan. Disamping memberikan kontrbusi dampak positif kepada masyarakat Indonesia, kemajuan teknologi ini juga memberi sisi dampak negatif terhadap pengguna rakyat Indonesia. Untuk mengantisipasi hal negatif terhadap pengguna teknotogi tersebut, pemerintah Indonesia melahirkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut adalah undang

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Rahmazani. "PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA." Mimbar Hukum 34, no. 1 (2022): 161–85. http://dx.doi.org/10.22146/mh.v34i1.3078.

Full text

Abstract:

Abstrak This article is intended to find out how the legal problems of implementing the Law on Information and Electronic Transactions in Indonesia after the revision in 2016. This research is normative legal research conducted using statutory and conceptual approaches. In addition, a case study approach is also used to deepen the analysis. The study results found that various problems still surround the implementation of Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The most crucial issue that has become a reporting trend is the articles regulating defamation or hate speech, namely Ar

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Santoso, Irfan, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, and Agusmidah Agusmidah. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE." Locus Journal of Academic Literature Review 3, no. 4 (2024): 329–35. http://dx.doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.312.

Full text

Abstract:

Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Artikel ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE, penerapan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu UU ITE, serta upaya penegakan hukum di Kepolisian Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman implementasi UU ITE berperan d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Nastiti, Faulinda Ely, Rina Arum Prastyanti, and Agustina Srirahayu. "Advokasi UU ITE:Peningkatan Kewaspadaan Guru Terhadap Serangan Cyberbullying Antar Peserta Didik Di Gugus II Harjuno (Pengabdian Masyarakat pada Gugus II Harjuno Surakarta)." Jurnal Informa : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5, no. 3 (2019): 6–10. http://dx.doi.org/10.46808/informa.v5i3.134.

Full text

Abstract:

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut dengan UU ITE) adalah undang undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun. Perkembangan teknologi melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru seperti halnya cyberbullying. Cyberbullying dan pelanggaran UU ITE justru lebih banyak terjadi pada usia anak-anak hingga remaja. Kebebasan penggunakan internet serta kebebasan berpendapat yang salah, menyebabkan utama anak-anak dan remaja ini tanpa sadar telah melanggar hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya pe

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Kumalasari, Tiara. "Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." Media Iuris 3, no. 2 (2020): 199. http://dx.doi.org/10.20473/mi.v3i2.20892.

Full text

Abstract:

Secara faktual, Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adanya fakta bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE cenderung digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan di media elektronik karena adanya ketidakjelasan makna dari konsep “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoritikal (theoritic

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Ronny and Dian Adriawan Dg Tawang. "Kajian Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." Amnesti: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2023): 247–57. http://dx.doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3083.

Full text

Abstract:

Ketidakjelasan konsep antargolongan dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikarenakan tidak adanya pengertian atau definisi serta penjelasan maksud antargolongan dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, sehingga penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dapat digunakan dengan penerapan yang berbeda-beda dalam beberapa kasus hukum. Metode penelitian ini adalah metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putu

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Bagiastra, Dwika Putra. "DAMPAK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) TERHADAP PERUBAHAN HUKUM DAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT." Jurnal Yusthima 3, no. 1 (2023): 59–71. https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1.6581.

Full text

Abstract:

Kemajuan spektakuler dibidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan interaksi hukum dan interaksi sosial. Di samping memberikan kontribusi positif bagi pengguna, media teknologi informasi ini juga menimbulkan sisi negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang pertama yang mengatur tentang pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk membahas dampak u

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Lalu Putra Kurniawan, Fathur Rauzi, and Ika Yuliana Susilawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Bedasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik." Unizar Recht Journal (URJ) 3, no. 1 (2024): 93–104. https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.165.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi dalam Putusan nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Studi Kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi a.Berdasarkan Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diat

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Muhammad, Fazry. "Sosialisasi Undang-Undang ITE di Era Digital: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab di Kalangan Pelajar SMK 3 Tidore." BARAKATI: Journal of Community Service 2, no. 1 (2023): 1–6. https://doi.org/10.5281/zenodo.8077807.

Full text

Abstract:

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meluas dalam era digital membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Salah satu peraturan yang mengatur penggunaan teknologi digital di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, kesadaran dan pemahaman akan pentingnya hukum ini masih rendah di kalangan masyarakat khususnya pelajar, termasuk siswa SMK Negeri 3 Tidore. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelajar SMK 3 Tidore terkait penggunaan t

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Adang Aldhila, Augustin Rina Herawati, and Kismartini. "Alternatif Kebijakan Dalam Mengatasi Perilaku Digital di Indonesia." Journal of Governance and Policy Innovation 1, no. 2 (2021): 1–13. http://dx.doi.org/10.51577/jgpi.v1i2.159.

Full text

Abstract:

Pemerintah Indonesia perlu mengkaji kembali kebijakan yang dapat mengatur perilaku digital masyarakatnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah diberlakukan di Indonesia sebagai landasan hukum agar masyarakat tidak sembarangan dalam menggunakan internet. Undang-Undang ITE tidak mampu mewujudkan tujuannya, yaitu memberikan rasa aman di dunia digital. Undang-Undang ITE semakin ditanya fungsinya karena sejauh ini Undang-Undang ITE lebih bersifat reprensif daripada preventif. Penelitian ini dilaksanakan untuk merumuskan kembali alternatif kebijakan yang dapat mengatasi peril

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Richiyanti, Shilvi, Muhammad Iqbal, Afrinald Rizhan, et al. "Sosialisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Kepada Siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi." BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) 1, no. 1 (2021): 51–57. http://dx.doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v1i1.1468.

Full text

Abstract:

Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information is a regulation that is often in direct contact with various groups of people in this advanced technology era. In general, the ITE Law has not been well socialized among high school students, especially SMAN 1 Gunung Toar, due to various factors, one of which is the lack of student understanding of the existing laws and regulations. As for the material in the Community Service material at SMAN 1 Gunung Toar, among others: What is the ITE Law, Am I covering the actions regulated in the ITE Law, what actions and sanctions are gi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Saragih, Ardiansyah, and Ali Mukti Tanjung. "SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI) MEDAN." PKM Maju UDA 1, no. 2 (2020): 85. http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v1i2.752.

Full text

Abstract:

Perkembangan teknologi yang begitu cepat memberikan perubahan yang begitu cepat pula dalam kehidupan manusia. Dimana perkembangan teknologi member dampak negative yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahhan kejahatan. Kejahatan dalam dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan dihadapi manusia, masyarakat atau negara. Faktanya pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh manusia sangat sulituntuk dihilangkan secara menyeluruh, yang dapat dilakukan adalah dengan menimalisir ataupun mencegah agar pelanggaran atau kejahatan itu tidak terjadi. Maka untuk itu sebuah Neg

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Hidayat, BR, Ufran Ufran, and Rodliyah Rodliyah. "Kebijakan Legislasi “Cyber Sex” Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE." Indonesia Berdaya 4, no. 2 (2023): 477–94. http://dx.doi.org/10.47679/ib.2023431.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Legilasi Tindakan Cyber Sex Pada Forum Anonymous Chat Bot melalui media aplikasi telegram menurut Undang-Undang ITE serta penanggulangan Cyber Sex pada forum Anonymous Chat bot telegram. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bagaimana sebenarnya kebijakan legislasi yang dapat di tempuh guna memberikan dan mengetahui tindakan pidana dalam forum Anonymous Chat bot telegram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Und

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Cayo, Putri Nilam Sari, and Ennimerita. "SANKSI PIDANA TERHADAP PIDANA CYBERPORN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)." Justici 13, no. 2 (2020): 19–30. https://doi.org/10.35449/justici.v13i2.168.

Full text

Abstract:

ABSTRACT The spread of pornography on the internet or cyberporn is also a serious problem faced by Indonesia as a developing country that also utilizes this global technological development. In addition to imported porn sites, local porn sites have also begun to mushroom in cyberspace, such as Indonesian sites, lalatx and paradise. These sites are free and some are commercial. Regulations regarding the practice of prostitution (online prostitution) are regulated in the provisions of article 27 paragraph (1) of Law Number 16 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Info

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Sanchez, Alba Liliana, Mustaqim Mustaqim, and Agus Satory. "INTERPRETASI HUKUM PERKARA PENIPUAN ONLINE MODUS INVESTASI KAJIAN UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007." CREPIDO 2, no. 2 (2020): 70–84. http://dx.doi.org/10.14710/crepido.2.2.70-84.

Full text

Abstract:

Maraknya praktek penipuan online dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat perihal investasi melalui platform online. Faktor lainnya belum optimalnya penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi online. Tujuan penelitian ingin lebih memahami penafsiran hukum perkara penipuan online dengan modus investasi. Tujuan lainnya agar masyarakat lebih berhati-hati dengan penawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Pendekatan penelitian yaitu

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Erniwati, Erniwati, and Meirina Dewi Pratiwi. "KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE PADA PERJANJIAN E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Justici 14, no. 1 (2021): 55–66. https://doi.org/10.35449/justici.v14i1.400.

Full text

Abstract:

Both the digital signature and the conventional signature both have different media, but basically the use of a digital signature or a conventional signature is an act that has the same legal consequences, namely giving birth to a legal relationship between the parties making the agreement. Now with the existence of the ITE Law as positive law, electronic deeds are considered the same as conventional deeds, as well as electronic signatures whose power of proof will be considered the same as manuscript signatures. This is regulated in Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono. "PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37." Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum 7, no. 2 (2024): 17–22. http://dx.doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan delik pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pihak yangberhak melaporkan adanya delik pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan hukum normatif Adapun hasil penelitian ialah pengaturan mengenai berbagai perbuatan yang tidak diijinkan dalam Bab VII, Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE. Sala

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Barata Akbar, Ajiesya, and Diman Ade Mulada. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek Secara Online." Commerce Law 4, no. 2 (2024): 564–71. https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5258.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam transaksi saham di Bursa Efek yang dilakukan secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Akan tetapi, terdapat undang-undang yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan investasi online tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Un

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Kharisma, Dona Budi. "Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 11, no. 1 (2022): 37. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.832.

Full text

Abstract:

<p align="justify">Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Undang-Undang yang sudah 9 (sembilan) kali mengalami uji materiil sejak diundangkan pada tahun 2008 hingga tahun 2021. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa publik masih meragukan subtansi Undang-Undang ITE. Menarik untuk dikaji adalah Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Namun, Pemerintah justru mere

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Royani, Ahmad. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Jurnal Independent 4, no. 1 (2016): 11. http://dx.doi.org/10.30736/ji.v4i1.43.

Full text

Abstract:

Jurnal ini berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam kitab undang undang hukum pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Latar belakang jurnal ini diawali dengan pertanyaan -pertanyaan mengenai pertama, kategori pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang inforasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan pro dan kontra atas penerapan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi dalam kehidupan masyarakat.Kedua, sanksi atau akibat hu

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Indriasari, Devi Tri. "Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." Masyarakat Indonesia 49, no. 2 (2024): 243–56. http://dx.doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373.

Full text

Abstract:

This research aims to explain the implications of the implementation of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) on freedom of expression and democracy in Indonesia. This research uses a qualitative approach with a case study method and is based on a post-positivistic paradigm. Data collection techniques were conducted through document analysis, in-depth interviews and observation. The research concludes that there is insufficient evidence to explain the background to the inclusion of several problematic articles into the ITE Law in 2008. The government and the House of Represen

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!