To see the other types of publications on this topic, follow the link: Universitas Gadjah Mada. Lembaga Kependudukan.

Journal articles on the topic 'Universitas Gadjah Mada. Lembaga Kependudukan'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 15 journal articles for your research on the topic 'Universitas Gadjah Mada. Lembaga Kependudukan.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Setyawan, Herman, Ida Fajar Priyanto, and Ratminto Ratminto. "Kedudukan Kelembagaan dan Praktik Pengelolaan Arsip di Lingkungan Peguruan Tinggi: Studi Pada Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta." Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan 12, no. 1 (2019): 1. http://dx.doi.org/10.22146/khazanah.46151.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan records management dan archives administration di Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN VY). Penelitian dilakukan dengan mengkomparasikan hasil kegiatan pengelolaan arsip dari tahun 2016-2018. Melalui pendekatan kualitatif dengan model studi komparasi, penelitian ini bermaksud menggali informasi mengenai praktik kelembagaan arsip perguruan tinggi di UGM, UNY, dan UPN VY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai lembaga kearsipan, UGM lebih banyak dalam menyelenggarakan archives administration jika dibandingkan dengan UNY dan UPN VY. Sementara itu, pelaksanaan records management di UNY dan UPN VY jauh lebih tinggi daripada di UGM.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Kurniatun, Kurniatun. "BPR Duta Gama: Sejarah dan Perkembangannya." Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan 10, no. 2 (2017): 140. http://dx.doi.org/10.22146/khazanah.30085.

Full text
Abstract:
Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Duta Gama, sekali lagi membuktikan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi pelopor dalam pendirian lembaga keuangan di lingkungan perguruan tinggi. BPR Duta Gama sebagai BPR pertama di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia masih eksis sampai sekarang dan dapat membantu sektor perekonomian di sekitar kampus UGM. Dari khazanah arsip statis yang tersimpan di Arsip UGM dapat dilihat dan diketahui sejarah pendirian BPR Duta Gama.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Hasanah, Novita, and Margareta Aulia Rachman. "Trend of Library and Information Science Research on Library and Information Science Journals in Indonesia (2013-2019)." Webology 18, no. 1 (2021): 233–46. http://dx.doi.org/10.14704/web/v18i1/web18086.

Full text
Abstract:
This research aims to identify trend in the development of Library and Information Science in Indonesia through scientific journals of Library and Information Science having been indexed by SINTA (Indeks Sains dan Teknologi) during 2013-2019. This research is a quantitative research using bibliometrics method. Population in this research is 741 articles published on 8 (eight) journals, Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi published by Universitas Gadjah Mada, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan published by Universitas Padjadjaran, Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan published by Universitas Indonesia, Edulib Journal Perpustakaan dan Ilmu Informasi published by Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan published by Universitas Diponegoro, and Record and Library Journal published by Universitas Airlangga during the period of 2013-2019. Research trend of Library and Information Science from 2013 to 2019 shows most topics discussed are Library and Information Science (LIS) 27.68%, Information Science Research (17.21%), and Subject Specific Sources and Applications (13.40%). The interesting finding is percentage of collaborative research is higher than individual research, 54.93%.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Novita, Mona. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI DITINJAU DARI ASPEK EMOSI DIRI (Studi Tokoh Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2014-2017)." NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan 5, no. 1 (2018): 16–40. http://dx.doi.org/10.51311/nuris.v5i1.95.

Full text
Abstract:
Penelitian ini berawal dari keingintahuan dan analisis mendalam peneliti dalam melihat pola kepemimpinan perempuan dalam perspektif psikologi ditinjau dari aspek emosi diri. Di sini, peneliti mengkaji tokoh seorang perempuan yang menjadi pemimpin suatu lembaga Perguruan Tinggi (PT) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yaitu Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. Beliau adalah satu (1) dari empat (4) Rektor Perempuan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Indonesia. Hal yang menggelitik peneliti dalam penelitian ini adalah melihat fakta bahwa hanya sedikitnya (4 orang) sebuah perguruan tinggi dipimpin oleh perempuan jika dibandingkan dengan jumlah PTN di Indonesia yaitu sebanyak 97 buah. Padahal dari keseluruhan lulusan terbaik universitas di dunia, 65 % nya adalah perempuan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kebenaran teori Daniel Golemen yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan penyumbang kesuksesan terbesar (80 %) dibandingkan kecerdasan lainnya terhadap kepemimpinan perempuan. Pada penelitian studi tokoh ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskripstif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi tertulis dan lembaran wawancara tidak langsung. Hasil penelitian menujukkan bahwa kepemimpinan Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D sebagai Rektor UGM periode 2014-2017 telah memenuhi ciri kepemimpinan perempuan yang baik yaitu (1) interactive leadership dan (2) berbagi kekuatan serta informasi. Selain itu, Prof Rita memiliki kecerdasan emosional yang membuatnya dapat menghasilkan keputusan yang akurat dalam pencapaian visi dan misi UGM dengan gaya kepemimpinan top-down yang diterapkannya. Dengan kecerdasan emosional yang dimilikinya, Prof. Dwikorita Karnawati, MSc., Ph.D berhasil menjalin kerjasama (MoU) dengan Perguruan Tinggi Asing di lebih 10 Negara.Kata kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Psikologis, Emosi Diri.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Aisyah, Siti, and Ria Hardiyati. "Co-authorship Pattern in Research on Energy Sector: Social Network Analysis." Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan 20, no. 1 (2019): 50–59. http://dx.doi.org/10.23917/jep.v20i1.7735.

Full text
Abstract:
A nation capacity to provide clean and affordable energy is crucial for the development of its economy. Indonesia energy mix still rely heavily on fossil fuels, but a concerted effort to explore a more sustainable energy has been laid out by the government, including promoting studies and providing incentives for research in the area of sustainable energy. This paper tries to examine the trend of energy research in Indonesia, the theme of research in the field of energy and to find out which institution has conducted a rigorous research and actively producing publications in this field. The study uses data of international research publications from World of Science (WOS) during 1997-2014. Data Analysis using Social Network Analysis (SNA) with UCINET, NetDraw, and VOSViewer software. The result shows that the number of international publications on energy in Indonesia are increasing and most publications are of research collaboration with institutions from other country. Based on keywords that frequently appear which are biomass, biodiesel, and ethanol, it can be concluded that popular research theme on energy in Indonesia is renewable energy. This paper concludes with the findings on institutions with the highest rank in renewable energy publications, those are Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bandung (IPB), and Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Research collaborations with institutions from around the globe will improve the performance of research and development bodies in Indonesia, which will only benefit the economy in the long run.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Pradipto, Eugenius, and Andreas Triwiyono. "Pengembangan Program Jembatan Penyeberangan Orang Menjadi Penyeberangan Mobil di Desa Sukatani." Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (2018): 61. http://dx.doi.org/10.30656/jpmwp.v2i2.633.

Full text
Abstract:
Human-crossing bridge development project in Sukatani Village, an underdeveloped area in Sukabumi Sub-district, West Java Province on 2013 was a program resulted from a collaborative work between Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (State Ministry for Development Acceleration in Underdeveloped Regions) and Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (Faculty of Engineering Cooperation Agency). In this program, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat was involved as a technical supervisor. In this project, LKFT UGM’s role and function in carrying out the values of Tri Dharma Perguruan Tinggi were done through the implementation of a social participation model. This social participation model positioned the local community as an object of education and development. The project’s funding from Kementerian PDT was independently managed by Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization). In managing the funding, a progress report scheme was implemented as control and education tool. The trust that was established among involved parties allowed some kind of coaching process to support a full role from the local society in the bridge development project. Finally, the project resulted in a high quality bridge that exceeded the project’s target and initial expectation from a human crossing bridge to a car crossing bridge. This escalation was able to raise the local society’s confidence and sense of belonging towards the bridge as their own hand work. Then on the next fiscal year of 2014, the local government further improved the bridge’s quality from a car crossing bridge into a heavy vehicle crossing bridge.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Prahardani, Rahmania, Lintang Winantya Firdausy, Yanuartono, and Wisnu Nurcahyo. "Morphology and morphometry of adult nematodes on Sumatran elephants (Elephas maximus sumatranus) in Way Kambas National Park area, Indonesia." Veterinary World 12, no. 2 (2019): 249–53. http://dx.doi.org/10.14202/vetworld.2019.249-253.

Full text
Abstract:
Background and Aim: Worms from nematodes are the most numerous and the most detrimental in elephants. Most adult worms are located in the digestive tract. Nematode infection is at higher risk in young elephants, which caused several cases such as anemia, hypoalbuminemia, enteritis, and even death. This study aimed to determine the morphology and morphometry of adult nematodes on Sumatran elephants in Way Kambas National Park area. Materials and Methods: Nematode samples were obtained from Sumatran elephants' feces (Elephas maximus sumatranus) in Way Kambas National Park, Lampung Province, after being given Kalbazen® containing albendazole 1000 mg at a dose of 10 mg/kg by the veterinarian in charge of the National Park area. For the morphological and morphometric examinations, we used an Olympus BX 51 microscope equipped with Olympus DP 12 camera and were conducted at the Parasitology Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Gadjah Mada. The scanning electron microscopic (SEM) analysis was carried out at the Biology Research Center of the Indonesian Institute of Sciences (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Results: The results of macroscopic observations of the obtained nematodes showed that the nematodes which were found have the characteristics of round, slim, and white color. The size of a female worm was larger than a male worm. Microscopic examination in four anterior papillae indicated that the dorsal lobe in the copulatory bursa was longer than lateral lobe. The result of inspection with the SEM showed a leaf crown consisting of 10 elements, a pair of amphids laterally, and two pairs of papilla in a submedian region. Conclusion: Based on our morphology and morphometry examinations of adult nematodes in Sumatran elephant (E. maximus sumatranus) in Way Kambas National Park area, the adult nematodes which were found are species of Quilonia travancra.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sari, Yulita Kusuma. "Pendampingan Berkelanjutan terhadap Pengembangan Pariwisata Desa Selopamioro." Bakti Budaya 2, no. 1 (2019): 58. http://dx.doi.org/10.22146/bb.45040.

Full text
Abstract:
Tourism development in rural areas with the method of community participation is an ideal condition that can be achieved on the basis of community spirit as basic and primary capital, supported by the availability of natural and cultural resources, good governance and supported by academics or other institutions as facilitators. In terms of developing tourism in Selopamioro Village, the study program of Tourism, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada acts as a supporting actor, through sustainable community service activities. Sustainability is important in developing tourism villages, it is intended that there is integration between activities carried out from year toyear. Continuous mentoring are carried out from November 2016 until the end of 2018. Tere are signifcant developments from the existence of tourist attractions, especially natural tourism, and tourist accommodation in the form of homestays. Using the potential of institutional networks, the study program of Tourism collaborate with students, alumni, and hoteliers to jointly transfer knowledge to the community as owners and managers of tourist destinations. Interaction with the community through direct discussions in joint forums, or representatives from the arts community, PKK associations, youth associations, and tourism conscious groups. Te results of the activity show that the assistance in developing sustainable tourism is able to build the spirit of the community to continue to participate in villagetourism development. Te spirit is the next capital of hard work, by utilizing institutional networks, the strength of the younger generation, village government support, and social media, the community has succeeded in generating new tourist attractions, improving accommodation facilities, and better tourism management.=================================================================Pengembangan pariwisata di perdesaan dengan metode partisipasi masyarakat merupakan sebuah kondisi ideal yang dapat tercapai atas dasar semangat masyarakat sebagai modal dasar dan utama, didukung oleh tersedianya sumber daya alam dan budaya, pemerintahan yang baik, dan didukung oleh akademisi atau lembaga lain sebagai fasilitator. Dalam hal pengembangan pariwisata di Desa Selopamioro, Prodi Pariwisata FIB UGM berperan sebagai aktor pendukung melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. Berkelanjutan penting dalam pengembangan desa wisata. Hal tersebut dimaksudkan agar ada integrasi antarkegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kegiatan pendampingan berkelanjutan dilaksanakan mulai November 2016 hingga akhir 2018. Tercatat perkembangan yang signifkan dari keberadaan daya tarik wisata, khususnya wisata alam, dan akomodasi wisata berupa homestay. Menggunakan potensi jejaring kelembagaan, Prodi Pariwisata menggandeng mahasiswa, alumni, dan pihak perhotelan untuk bersama-sama melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola destinasi wisata. Interaksi dilakukan bersama masyarakat melalui diskusi langsung dalam forum bersama, yakni bersama perwakilan dari komunitas seni, perkumpulan PKK, perkumpulan pemuda, dan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan mampu membangun semangat masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan pariwisata desa. Semangat tersebut yang menjadi modal kerja keras selanjutnya, dengan memanfaatkan jejaring kelembagaan, kekuatan generasi muda, dukungan pemerintah desa, dan media sosial, masyarakat berhasil memunculkan atraksi wisata baru, memperbaiki fasilitas akomodasi, serta manajemen pariwisata yang lebih baik.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Sri Mujiarti Ulfah. "MENCERMATI ARAH PENDIDIKAN INDONESIA." Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan 1, no. 2 (2021): 1–9. http://dx.doi.org/10.37304/jispar.v1i2.346.

Full text
Abstract:
Pendidikan bukan lagi untuk semua orang, namun kini telah mengarah hanya untuk sekelompok orang yang memiliki ?kantongtebal?. Adagiomyangmengatakan?orang miskin dilarang sekolah‘ juga menjadi jargon yang sering kita dengar dan semakin nyaring ketika memasuki tahun ajaranbaru. Masuk ke perguruan tinggi pun seakan menjadi mimpi bagi banyak orang, bahkan tak jarang kita temukan fakta mahasiswa karena keterbatasan biaya terpaksa harus berhenti kuliah. Bahkan yang paling memprihatinkan bagaimana cerita sedih si anak pintar, dengan hati berbunga-bunga karena telah dinyatakan lulus seleksi di perguruan tinggi bergengsi di Indonesia dia melakukan daftar ulang namun apa mau dikata pihak perguruan tinggi bergengsi tersebut meminta uang untuk biaya gedung, sedangkan si anak pintar tadi bersama ibunya tidak memiliki uang sebesar itu, pada akhirnya semua keinginanya untuk kuliah diperguruan tinggi bergengsi di Indonesia itupun pudar. Ironismemang. Sekelumit cerita diatas belum menggambarkan bagaimana output pendidikan bangsa ini. Kita berbangga hati ketika ada sebagian generasi kita memiliki prestasi baik dibidang saints, tekhnologi, dll, atau kalau standarnya adalah banyaknya medali olimpiada ilmiah yang kita raih maka kita tetap berbangga. Namun, semua itu jauh lebih sedikit dibangding bagaimana gambaran generasi kita saat ini. Sek bebas, narkoba, mabuk-mabukan, tawuran, berani dengan orang tua, atau ketika dia bekerja perilaku korupsi dan suap menyuap menjadi hal yang biasa. semua hal itu menambah miris hati kita, akan kita bawa kemana bangsa ini dengan kondisi generasi yang untuk menentukan masa depannya pun dia tidak mampu? Namun pertanyaan lebih keras tertuju kepada pemeritah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam memegang kendali pendidikan, kemana arah pendidikanindonesia? Tulisan ini akan mencoba menganalisis untuk menjawab kemana arah pendidikanIndonesia. Komodifikasipendidikan Gambaran dunia pendidikan kita saat ini sungguh menyedihkan, sebagaimana dituturkan oleh Hanif Saha Ghafur, pengajar UI yang juga penasihat Menteri Pendidikan Nasional (Special Advisor for the Minister), mengatakan bahwa akses masyarakat terhadap perguruan tinggi rendah. Pada 2010, hanya 17% yang diterima masuk PTN. Selebihnya, kelas menengah-atas. Tragisnya, persentase itu terus turun menjadi 15%-16%1. Lebih ironis lagi apa yang di gambarkan oleh Darmaningtyas, pakar pendidikan dari Perguruan Tinggi Taman Siswa Yogyakarta, malah melihat kondisi sesungguhnya jauh lebih parah. Menurutnya, jumlah golongan miskin di PTN dan perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) tahun 2010 tinggal 4%saja2. Rendahnya akses masyarakat untuk melanjutkan pada jenjang lebih tinggi lebih disebabkan karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Tak dapat dipungkiri bahwa konsep privatisasi PT BHMN merupakan penyebab mahalnya pendidikan di negarakita3. Berubahnya manajemen perguruan tinggi menjadi otonomi berawal dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Pada tahun 2000 pemerintah menetapkan status BHMN pada empat PTN yang dipandang siap yaitu Universitas Indonesia dengan PP No. 152/2000. Universitas Gadjah Mada PP.No. 153/2000. IPB menjadi BHMN dengan dikeluarannya PP No.154/2000. Menyusul ITB dengan PP. No. 155/2000 menjadi BHMN. Beberapa tahun kemudian menyusul Universitas Sumatera Utara menjadi BHMN dengan PP.No.56/2003. Universitas Pendidikan indonesia menjadi BHMN dengan PP.No 6 tahun2004. Dan UNAIR menjadi BHMN dengan PP.No.30 tahun2006. Kemudian, tanggal 17 Desember 2008, melalui jalan yang cukup panjang, yang diwarnai pro dan kontra, DPR RI tetap mensahkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Keberadaan pihak yang pro dan kontra terhadap pengesahan UU BHP karena di satu sisi kehadiran UU BHP dianggap merupakan pencerahan bagi dunia pendidikan, sekaligus dijadikan sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia. Namun, di sisi lain justru kehadiran UU BHP dianggap sebagai bentuk kapitalisasi dunia pendidikan, yang berdampak pada liberalisasi penyelenggaraan pendidikan, dan sebagai jalan lepas tangannya pemerintah terhadap dunia pendidikan sedikit demisedikit. 1Sudarmadi. Menata Ulang Manajemen Perguruan Tinggi.2011 2ibid 3ibid Konsekuensi Perguruan Tinggi BHMN menyebabkan mahalnya biaya pendidikan tinggi sehingga semakin tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini berlanjut dengan diajukannya tuntutan judicial review terhadap UU BHP ke Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok masyarakat. Hasil judicial review dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dinyatakan bahwa UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alasan yan diberikan MK adalah bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan agar pemerintah dapat menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh masyarakat, pertama karena secara yuridis UU BHP tidak sejalan dengan UU lainnya dan subtansi yang saling bertabrakan, kedua UU BHP tidak memberikan dampak apapun terhadap peningkatan kualitas peserta didik dan ketiga UU BHP melakukan penyeragaman terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan yang telah berdiri lama di Indonesia, seperti yayasan, perkumpulan, badan wakaf danlain-lain. Lahirnya UU BHP merupakan bagian dari amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, hal ini dikemukakan pada Pasal 53 UU Sisdiknas yang memerintahkan agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Sehubungan dengan itu, Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas memerintahkan agar ketentuan tentang badan hukum pendidikan ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. UU BHP yang telah disahkan merupakan sebuah konsep yang sudah 36 kali direvisidimulai sejak tahun 2003 dan baru di jadikan UU setelah 36 kali revisi di tahun2008.4 MenurutProf.Dr.Jimly Asshiddiqie, ?penerapanBHMNsamadengangejalakapitalis pendidkan yang memberatkan mahasiswa dan stakeholder?.5 Sedangkan menurut Darmaningtyas,pengurusMajelisLuhurTamansiswa Yogyakarta,mengatakan?Karenadiprivatisasi dalam bentuk PT BHMN, mereka lalu ingin cari untung karena berpikir bantuan pemerintah sewaktu-waktu dapat distop. BHMN berpikir cari dana abadi sehingga bayarnya mahal,?. Menurut Ichlasul Amal, guru besar di UGM, Perubahan besar terjadi setelah beberapa lembagapendidikanmenyandangstatusBHMNmulai2003.Statusinimembuatmanajemen 4Aryos Nivada.potensi bahaya laten UU BHP. http://www.achehpress.com/2009.diakses tgl 31 januari2012 5Edwin Tirani. Kelola Uang Di Universitas Idealnya BLU http://www.media-indonesia.com/Rabu, 28/3/ 2007. Diaksestgl 1/2/2012 lembaga PT harus kreatif menggali dana dari calon mahasiswa berhubung pasokan dari pemerintah terhitung minim. Apalagi, dengan status BHMN mereka diberi keleluasan melakukan seleksi mahasiswa sendiri. Tak mengherankan, manajemen PT pun kemudian membuat kebijakan menyaring mahasiswa plus-plus: pintar secara akademis dan mampu di sisi finansial. ?Kesalahanberada di pihak pemerintahyangmenerapkankebijakanBHMN,bukan pada PT-nya,?.6 Di banyak PTN, untuk masuk fakultas kedokteran tetap harus membayar uang pangkal di atas Rp 100 juta dan untuk jurusanekonomi-bisnis sekitarRp 50 juta.?Itumembuat masyarakat bingung karena seleksinya bersama tapi uang masuknya berbeda-beda, tergantung tingkat penghasilan orang tua. Apa bedanya dengan masuk ujian mandiri?? ujarDarmaningtyas. Harus diakui, kebijakan BHMN di tahun-tahun lalu telah membawa dampak komersialisasi PTN dalam skala massif. Betapa tidak, memang awalnya hanya beberapa perguruan tinggi yang menentukan uang pangkal dan biaya kuliah dengan nilai tinggi. Namun, tanpa disadari para pembuat kebijakan, apa yang dilakukan sejumlah BHMN diam-diam telah menciptakan standar pasar baru yang kemudian diikuti perguruan tinggi lain, baik yang negeri maupunswasta. Tentu ini sebuah ironi. Betapapun akses pendidikan tinggi harus diperluas karena merupakan pilar kemajuan bangsa ke depan. Bila komersialisasi pendidikan terus berlangsung dan warga miskin makin terpinggirkan, Indonesia diprediksi akan kehilangan SDM unggul dalam jumlah besar di masa depan. Kondisi yang tragis mengingat akses pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Dari 237 juta penduduk RI, baru 5,2 juta orang yang mampukuliah. Memang tak tidak dapat dipungkiri bahwa untuk biaya operasional pengelolaan pendidikan mahal, ditambah dengan riset yang harus dilakukan. Menurut Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rohmat Wahab, biaya operasional pendidikan untuk mahasiswa prodi IPS berkisar 22 juta per tahun dan untuk prodi IPA 26 juta-28 juta per tahun (Kompas,11/7) Memang anggaran untuk fungsi pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN yang tahun ini sebesar 248 triliun (20,2 % APBN). Dari jumlah itu, 158 triliun (60%) ditransfer ke daerah. Hanya 89 triliun yang dikelola pemerintah pusat yang disebar untuk 18 kementerian/lembaga. 6 Rachmanto Aris D. Menata ulang manajemen perguruan tinggi/http://swa.co.id/2011/10/ diakses tgl31/1/2012 Yang dikelola Kemdiknas sendiri hanya 55 triliun yang dibagi untuk program pendidikan dasar 12,7 triliun (23%), pendidikan menengah 5 triliun (9,1%), dan pendidikan tinggi 28,8 triliun (51,9%). Anggaran Dikti (pendidikan tinggi) itu termasuk di dalamnya PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga terlihat sangat besar. Dan semua jumlah itu sebagian besarnya untuk gaji guru dandosen. Latarbelakang liberalisasiPendidikan Di negara-negara kapitalis besar, seperti AS, Kanada, Inggris, atau Australia, pendidikan merupakan penyangga peradaban mereka secara fundamental, sekaligus merupakan lahan industri strategis yang menjadi bagian dari dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. Di negara-negara itu, industri pendidikan tinggi tumbuh pesat seperti industri jasa danperdaganganyanglain.AdalahAmerikaSerikatditahun60-an,melakukanpenelitiandan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa investasi dalam dunia pendidikan jauh lebih menguntungkan dibandingkan investasi di bidang saham.7 Dengan dana tidak kurang dari 6 milyar dolar, AS lalu membiayai penelitian terapan (applied research) dalam bidang pendidikan. Hasilnya adalah Amerika Serikat memiliki sebuah sistem pendidikan yang pragmatis dan berorientasi pasar, yang meniscayakan standarisasi semua bidang ilmu terhadap kebutuhan industri. Akhirnya mulai tahun 70-an hingga sekarang, Amerika Serikat menjadi kiblat pendidikan didunia.8 Indonesia sendiri mulai mengikatkan diri dalam WTO sejak tahun 1994. Dengan diterbitkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentangpengesahan(ratifikasi)?Agreement Establising the World Trade Organization”, maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia tentu saja tidak bisa menghindar dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa pendidikan. Kesepakatan ini dimotori oleh WTO, dimana pada tahun 2005 melalui General Agreement on Trade in Services (GATS) Indonesia sepakat untuk menandatangani kesepakatan tersebut. GATS mengaturliberalisasi 7Prof. Abuddin Nata, Pendidikan di Persimpangan Jalan,2009 8Rum Rosyid, Perselingkuhan Dunia Pendidikan dan Kepentingan Kapitalis,2010 perdagangan sektor jasa pendidikan berdampingan dengan liberalisasi layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, serta jasa-jasalainnya9. Logika perdagangan jasa pendidikan, sebagaimana diutarakan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Sofian Effendi mengikuti tipologi yang digunakan oleh para ekonom dalam membagi kegiatan usaha dalam masyarakat. Ilmu ekonomi membagi 3 sektor kegiatan usaha dalam masyarakat. Pertama adalah sektor Primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Kedua, sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Dan ketiga, sektor tersier yang mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi tersebut, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satuindustrisektortersier,karenakgiatanpokoknyaadalahmentransformasiorangyangtidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyaiketerampilan10. Kontribusi sektor tersier terhadap produk nasional suatu bangsa memang cenderung meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan bangsa tersebut. Sejak 1980-an di negara-negara maju, perdagangan jasa tumbuh pesat dan telah memberikan sumbangan yang besar pada produk domestik bruto (PDB), lebih besar dibandingkan dengan sector primer dan sekunder. Tiga negara yang paling mendapaatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggeris dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Pada 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14 milyar atau Rp. 126 trilyun. Di Inggeris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari peneimaan sector jasa negara tersebut. Menurut Millea (1998), sebuah publikasi rahasia berjudul Intelligent Exports mengungkapkan bahwa pada 1994 sector jasa telah menyumbangkan 70 persen pada PDB Australia, menyerap 80 persen tenaga kerja dan merupakan 20 persen dari ekpor total negara Kangguru tersebut, Sebuah survey yang diadakan pada 1993 menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekpornya adalah jasa komputasi, pendidikan dan pelatihan.Ekpor 9 Dani Setiawan, Liberalisasi Pendidikan danWTO. 10 Prof.Dr.SofianEffendi,StrategiMenghadapiLiberalisasiPendidikanTinggi.2005 jasa pendidikan dan pelatihan tersebut telah menghasilkan AUS $ 1,2 milyar pada 1993. Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa tiga negara maju tersebut amat getol menuntut liberalisasi sektor jasa pendidikan melaluiWTO11. Inilah pangkal masalah mahalnya biaya pendidikan itu. Yaitu negara ini menggunakan paradigma kapitalisme dalam mengurusi kepentingan dan urusan rakyat termasuk pendidikan. Ideologi Kapitalisme memandang bahwa pengurusan rakyat oleh Pemerintah berbasis pada sistem pasar (market based system). Artinya, Pemerintah hanya menjamin berjalannya sistem pasar itu, bukan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam pendidikan, Pemerintah hanya menjamin ketersediaan sekolah/PT bagi masyarakat; tidak peduli apakah biaya pendidikannya terjangkau atau tidak oleh masyarakat. Pemerintah akan memberikan izin kepada siapa pun untuk mendirikan sekolah/PT termasuk para investor asing. Anggota masyarakat yang mampu dapat memilih sekolah berkualitas dengan biaya mahal. Yang kurang mampu bisa memilih sekolah yang lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah. Yang tidak mampu dipersilakan untuk tidakbersekolah. Jelas, kekhawatiran masyarakat mengenai kian mengentalnya paham neoliberalisme dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bukan tanpa alasan. Bahkan pemikir-pemikir pendidikan di Amerika-negara asal kelahiran mazhab neoli-beralisme-sekalipun juga risau atas praktik pendidikan tinggi yang berazas pada ideologi kapitalisme pasar bebas yang menjelma dalam mazhab neoliberalisme itu. Seorang pemikir critical pedagogy, Henry Giroux, menyebut neoliberalisme telah meneror ruang-ruang publik ketika lembaga pendidikan tinggi berpraktik menyerupai korporasi yang bersifat dominatif, eksploitatif, danhegemonik. Proyek komersialisasi sekolah yang sedang berjalan sekarang sangat mungkin mencerminkan kesulitan, bahkan kegagalan pendidikan dalam melepaskan diri dari jerat kapitalisasi. Jerat kapitalisasi pendidikan, menurut Darmaningtyas (2005), menjadikan pendidikan harus 'menyembah' kepada aturan main pasar, sehingga kebijakan dunia pendidikan bukan lagi berorientasi kepada pencerdasan dan pemanusiaan manusia, tetapi justru menjadi ajang mengeruk keuntunganfinansial. 11idem bila sekadar terobsesi oleh motif ekonomi semata, perguruan tinggi akan cenderung mengabaikan fungsi utama sebagai lembaga produsen ilmu pengetahuan, pelopor inovasi teknologi, serta pusat eksperimentasi dan observatorium bagi penemuan-penemuanbaru. Skema pembiayaan pendidikangratis Pada tahun 2007 terdapat kesepakatan antara Pemerintah dan DPR tentang danaanggaran untuk sektor pendidikan hanya sebesar Rp. 51,3 trilyun (hanya 10,3 % dari total APBN), angka itu sedikit naik dari tahun 2006 yang sebesar Rp. 36,7 trilyun (9,1 % dari total APBN). Sepanjang tahun 2006 s/d 2009 alokasi anggaran pendidikan sebesar 210 trilyun, dimana angka tersebut jauh lebih sedikit dibanding beban pembayaran utang luarnegri. Alokasi pembayaran bunga utang dalam negri sebesar Rp. 38,84 trilyun, bunga utang luar negri Rp. 25,14 trilyun, cicilan pokok utang luar negri sebesar Rp. 46,84 trilyun. Jika ditotal, maka pembayaran utang luar negri telah menghabiskan 25,10 % dari total belanja negara yang berjumlah Rp. 441,61 trilyun, yang berarti juga memboroskan pendapatan negara sebesar 29,33%. Indonesia memiliki potensi besar untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan melihat letak geografis Indonesia sangat menguntungkan, karena kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa kaya. Lihat saja pendapatan dari berbagai industri pertambangan asing di Indonesia seperti Exxon Mobil pada tahun 2007 berdasarkan laporannya, yang mencapai angka $ 40,6 Billion atau Rp3.723 trilyun serta Chevron ditahun 2007 mampu memperoleh keuntungan sampai $ 18,7 Billion atau Rp 171 trilliyun. Demikian pula dengan 137 pertambangan asing lainnya di Indonesia yang juga mengeruk keuntungan di negri berlahan subur ini. Bandingkan dengan keuntungan pemerintah dari hasil tambang yang telah dijual ke asing, tidak pernah menembus angka 3%. Tidak seharusnya negeri ini miskin, karena sama sekali tidak memiliki alasan untukitu.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Nasikun, Nasikun. "PENINGKATAN PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN* Teori dan ImpiikasiKebijaksanaan." Populasi 1, no. 1 (2016). http://dx.doi.org/10.22146/jp.10685.

Full text
Abstract:
Ditulis kembali dengan perbaikan dari makalah yang sebelumnya disampaikan pada "Seminar Peranan Wanita Dalam Pembangunan: Antara Harapan dan Realita", yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21Maret 1990. Sesuai dengan naskah aslinya, pada saat itu tulisan di Jurnal Populasi belum dilengkapi dengan abstraksi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Priyono, P. "Bibliografi Beranotasi Fertilitas dan Keluarga Berencana." Forum Geografi 4, no. 2 (2004). http://dx.doi.org/10.23917/forgeo.v4i2.531.

Full text
Abstract:
Bibliografi beranotasi merupakan reference yang memberi informasi mengenai sumber tertentu dan ditambah topik inti. Belum ada aturan yang baku tentang fertilitas dan keluarga berencana pada tulisan ini dibuat seringkas mungkin dengan tidak meninggalkan topik inti yang terkandung dalam sumber aslinya. Buku atau reference yang digunakan untuk menyusun bibliografi ini merupakan koleksi Perpustakaan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Anotasi yang terkandung berkisar pada upaya untuk menurunkan tingkat dan memacu keberhasilan keluarga berencana di Indonesia. Faktor-faktor yang dibicarakan dalam upaya tersebut antara lain faktor sosial, ekonomi, budaya, demografi, peran tokoh formal maupun informal, dan unsur geografi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Daftar Isi, Dewan Redaksi dan. "Susunan Redaksi Jurnal PharmaXplore ( Jurnal Ilmu Farmasi )." Pharma Xplore : Jurnal Ilmiah Farmasi 2, no. 2 (2018). http://dx.doi.org/10.36805/farmasi.v2i2.325.

Full text
Abstract:
Pelindung : Dr. H. Dedi Mulyadi, SE, MM Pimpinan Redaksi : Sungkono, SE, MM Sekretaris Redaksi : Irma Rahmawati, Amd. Far Anggota Redaksi : Siti Fatmawati Fatimah, MSc. Apt Universitas Ahmad Dahlan Citra Aryani E, M.Si., Apt Universitas Ahmad Dahlan Tita Novianti, M.Si., Apt Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Risa Kata Putra, M.Si., Apt Stikes Holistik Purwakarta Mitra Bestari : Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Apt Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sukrasno Institut Teknologi Bandung Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Buana Perjuangan Karawang Alamat Redaksi : Jl. HS Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361 Telp/Fax. 0267 8403140, email : pharmaxplore@ubpkarawang.ac.id Website : journal.ubpkarawang.ac.id
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

DEWAN REDAKSI, DAFTAR ISI. "DAFTAR ISI DAN DEWAN REDAKSI." Pharma Xplore : Jurnal Ilmiah Farmasi 3, no. 1 (2018). http://dx.doi.org/10.36805/farmasi.v3i1.496.

Full text
Abstract:
Susunan Redaksi Jurnal PharmaXplore ( Jurnal Ilmu Farmasi ) Pelindung : Dr. H. Dedi Mulyadi, SE, MM Pimpinan Redaksi : Sungkono, SE, MM Sekretaris Redaksi : Irma Rahmawati, Amd. Far Anggota Redaksi : Siti Fatmawati Fatimah, MSc. Apt Universitas Ahmad Dahlan Citra Aryani E, M.Si., Apt Universitas Ahmad Dahlan Tita Novianti, M.Si., Apt Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Risa Kata Putra, M.Si., Apt Stikes Holistik Purwakarta Mitra Bestari : Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Apt Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sukrasno Institut Teknologi Bandung Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Buana Perjuangan Karawang Alamat Redaksi : Jl. HS Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361 Telp/Fax. 0267 8403140, email : pharmaxplore@ubpkarawang.ac.id Website : journal.ubpkarawang.ac.id
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

DEWAN REDAKSI, DAFTAR ISI. "DAFTAR ISI DAN DEWAN REDAKSI." Pharma Xplore : Jurnal Ilmiah Farmasi 3, no. 2 (2018). http://dx.doi.org/10.36805/farmasi.v3i2.493.

Full text
Abstract:
Susunan Redaksi Jurnal PharmaXplore ( Jurnal Ilmu Farmasi ) Pelindung : Dr. H. Dedi Mulyadi, SE, MM Pimpinan Redaksi : Sungkono, SE, MM Sekretaris Redaksi : Yogi Ginanjar, A.Md Anggota Redaksi : Siti Fatmawati Fatimah, MSc. Apt Universitas Ahmad Dahlan Citra Aryani E, M.Si., Apt Universitas Ahmad Dahlan Tita Novianti, M.Si., Apt Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Risa Kata Putra, M.Si., Apt Stikes Holistik Purwakarta Mitra Bestari : Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Apt Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sukrasno Institut Teknologi Bandung Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Buana Perjuangan Karawang Alamat Redaksi : Jl. HS Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361 Telp/Fax. 0267 8403140, email : pharmaxplore@ubpkarawang.ac.id Website : journal.ubpkarawang.ac.id
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Jurnal Filsafat, Redaksi. "Pengantar Redaksi." Jurnal Filsafat 30, no. 1 (2020). http://dx.doi.org/10.22146/jf.54557.

Full text
Abstract:
Jurnal Filsafat Volume 30 No. 1 Februari 2020 ini menghadirkan enam artikel dengan cakupan tema yang cukup beragama dari post-truth, ke isu lingkungan dan hak hewan hingga perdebatan tentang dikotomi moral dan hukum. Edisi ini dibuka dengan refleksi seorang pemikir filsafat nasional Professor Franz Magnis-Suseno SJ mengenai kondisi post-truth. Artikelnya bejudul “Philosophy, A Challenge To Post-Truth, Also In Indonesia” adalah desakan untuk mendorong peran filsafat dalam memerangi distribusi kebohongan dalam fenomena post-truth. Tulisan Romo Magnis menekankan bahwa adalah tugas filsafat untuk menantang ketidakbenaran yang bersembunyi dibalik selubung kebenaran. Penulis mencontohtan upaya ini dengan menyingkap tabir kebohongan pada tiga hal yang telah diterima secara luas sebagai kebenaran yaitu tentang apa yang terjadi di Indonesia pada tahuan 1965 dan 1966; klaim bahwa Pancasila tidak selaras dengan demokrasi liberal; dan klaim ekstrimisme religius untuk menampilkan kebenaran dari agama. Penulis lebih jauh menekankan ajakan untuk mempertahankan kebebasan berdemokrasi tanpa kompromi. Selanjutnya, tiga penulis dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada; Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, mengetengahkan kajian mengenai isu lingkungan. Para penulis mempertanyakan kembali basis argumentasi yang dibangun dalam gagasan pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Para penulis artikel ini menyimpulkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari modernitas dengan segala persoalan yang ditimbulkannya. Basis argumentasi sustainable development adalah penciptaan kondisi keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan kecukupan kebutuhan generasi yang akan datang. Namun tarik ulur pemaknaan konsep keberlanjutan terjatuh pada konteks ekonomi sehingga kalkulasi cost-benefit ter-reduksi ke dalam kalkulasi cash-value. Akibatnya tujuan keseimbangan lingkungan hidup justru bermetamorfosis menjadi bentuk baru antroposentrisme. Ni Nyoman Oktaria Asmarani, menghadirkan polemik tentang praktik kurban hewan dalam ritual adat di Bali dalam tulisannya yang berjudul “Kurban Hewan Dalam Upacara Yadnya: Membunuh Atau Memuliakan?” Yadnya adalah salah satu ibadah masyarakat Hindu Bali yang berarti kurban suci untuk dipersembahkan kepada Tuhan, yakni Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dalam prosesnya, umat Hindu Bali biasa menggunakan hewan sebagai sesuatu yang dikurbankan untuk upacara yadnya. Bagi para pegiat animal welfare, penggunaan hewan ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak patut karena itu berarti hewan hanya dimaknai sebatas pemenuh bagi keperluan manusia saja. Artikel ini berupaya memahami bagaimana hewan dimuliakan melalui berbagai cara, baik melalui pengorbanan dalam Yadnya, maupun memenuhi hak-haknya. Artikel ke empat, Rona Utami dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada berfokus padapasien transgender, khususnya transpuan, di Yogyakarta dalam mengakses layanan kesehatanmelalui perspektif etika biomedis Tom L. Beauchamp dan James Childress. Walaupun kelompok transgender tidak mengalami diskriminasiperlakuandalam pelayanan kesehatan tetapi tidak semua anggota transpuan mendapatkan asuransi jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah karena masalah administratif data kependudukan yang belum mengakomodasi pilihan gender mereka. Peneliti menyimpulkan bahwa diskriminasi berawal dari anggapan bahwa penerima manfaat sosial masih terbatas untuk pilihan gender tertentu. Menurut penulis, kondisi ini bertentangan denganprinsip keadilandalam etika biomedis. Artikel kelima berjudul ”Mitos Penciptaan Pada Serat Purwakandha BrantakusumanDan Potensi Kajian Filsafatnya”, ditulis oleh Sartini dan Luwiyanto dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mitos penciptaan dalam Serat Purwakandha Brantakusuman (SPB), bagaimana kekhasannya dibandingkan dengan mitos-mitos di Indonesia dan teori mitos yang ada, dan menjelaskan tema-tema filsafati yang dapat dikaji dari mitos tersebut. Kajian mitos tentang asal-usul tetumbuhan merupakan hal baru karena penelitian yang mengkaji mitos terkait pertanian dan Dewi Sri, pengaruh mitos dalam kehidupan dan aktivitas manusia, bentuk-bentuk ritual dan aktivitas sosial-budaya, serta hubungan antara mitos dan kesenian, lebih banyak terkait dengan asal-usul suatu tempat. Kedua penulis berargumen bahwa mitos penciptaan tetumbuhan dalam SPB berlatar cerita kematian Dewi Tisnawati yang dibuang ke bumi. Mitos dalam SPB dan mitos-mitos di Indonesia berkontribusi mendukung konsep-konsep mitos yang sudah dijelaskan para pemikir besar. Akhirnya, Syafruddin Muhtamar dan Muhammad Asri dari Universitas Hasanuddinmenutup volume ini artikel berjudul “Dikotomi Moral Dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern”. Fokus artikel ini adalah dikotomi moral dan hukum dalam konteks konstitusi modern yang mengakar pada pemikiran Thomas Aquinas dan Niccolo Machiavelli. Analisis difokuskan pada aspek epistemologis yang menjadi akar panjang dikotomi antara konsep moral dan hukum dalam konstitusimodern. Kedua penulismenyimpulkan bahwa paradigma hukum adi-kodrati dan positivisme merupakan akarepistemikdari dikotomi konsep moral dan hukum tersebut. Mengakhiri kata pengantar ini, atas nama redaksi Jurnal Filsafat, kami menghaturkan terima kasih kepada para penulis dan mitra bestari yang telah berkontribusi dalam Volume 30 nomor 1 ini. Kepada para pembaca, kami haturkan selamat membaca dan menikmati setiap artikel pada Jurnal Filsafat edisi ini!.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography