Relevant bibliographies by topics / Utilitarianisme / Journal articles
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Utilitarianisme.

Journal articles on the topic 'Utilitarianisme'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 28 January 2023

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Utilitarianisme.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Wibowo, Dwi Edi. "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan." Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 19, no. 1 (2019): 15. http://dx.doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296.

Full text
Abstract:
Abstrak Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah Financial Technology atau Fintech. Fintech jenis pinjam-miminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P-lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Namun kemudahan transaksi yang dita
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Sukadana, Dewa Ayu Putri, and Dewa Gde Rudy. "KONTRAK STANDAR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI DARI PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 34. http://dx.doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p04.

Full text
Abstract:
Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan dan berlakunya kontrak standar dari perspektif teori utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berdasarkan dari sisi normatif yang menemukan kebenaran dalam logika keilmuan hukum. Sehingga penelitian hukum normatif merupakan penemuan aturan atau norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil pembaha
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Isfaroh, Isfaroh. "Etika Utilitarianisme dalam Pluralisme Husein Muhammad." Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat 5, no. 2 (2022): 234–48. http://dx.doi.org/10.14421/panangkaran.v5i2.2641.

Full text
Abstract:
This study discuses pluralism from the perspective of ethics. Pluralism is not only a matter of attitude or behavior with respect to interactions between groups and religions, but also covers the problems of the rules, boundaries, values, and norms that held where the attitude of pluralism goes on. Husein Muhammad is a Muslim thinker who pays attention to the ethical and practical aspects of pluralism. This research is a descriptive-analytic library research using interpretation method. The data was collected from two sources, namely the primary one which came from Husein Muhammad's works, and
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Kurniawan, I. Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." JURNAL USM LAW REVIEW 5, no. 1 (2022): 282. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941.

Full text
Abstract:
<p align="center"> </p><p>This legal research aims to examine the existence of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 from utilitarian philosophy while paying attention to the concept of utilitarianism in Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The urgency of this research stems from the controversy over the birth of the Job Creation Law which continues after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The 'conditionally unconstitutional' decision on the Job Creation Law provides intellectual property from legal scholars; Remember, sever
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Endratno, Cucuk. "Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan." Yustitiabelen 8, no. 2 (2022): 97–117. http://dx.doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555.

Full text
Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji makna keadilan dalam perspektif filsafat hukum aliran utilitarianisme dan positivisme; serta menelaah makna ‘benar’ dan ‘adil’ dalam kacamata filsafat hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan; sebagaimana mengkaji isu hukum menggunakan sudut pandang utilitarianisme dan positivisme. Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi penelitian adalah bahan hukum dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudut pandang utilitarianisme memandang keadilan dan kebahagiaan sebagai orient
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Fariduddin, Ahmad Mukhlish, and Nicolaus Yudistira Dwi Tetono. "Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme." Integritas : Jurnal Antikorupsi 8, no. 1 (2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903.

Full text
Abstract:
Perdebatan mengenai penerapan pidana mati di Indonesia memang tidak kunjung berakhir, termasuk pula dalam ranah pidana mati bagi koruptor. Penelitian ini menawarkan analisis reflektif berdasarkan aliran utilitarianisme yang melihat unsur kemanfaatan sebagai justifikasi dari pemberlakuan sebuah hukum. Sudut pandang utilitarianisme digunakan sebagai alat analisis karena kejahatan korupsi sangat berhubungan erat dengan keuangan negara, sehingga sanksi hukum harus dipastikan dapat menghasilkan manfaat bagi keuangan negara tersebut. Hasil penelitian menunjukan kemanfaatan yang dihasilkan sangat kec
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Manurung, Saut Parulian. "FENOMENA HUKUM AKIBAT MEKANISME CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN UTILITARIANISME." Jurnal Hukum Magnum Opus 3, no. 2 (2020): 181–90. http://dx.doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3463.

Full text
Abstract:
AbstractIn this study aims to determine the legal phenomena that arise as a result of the criminal justice system, as a reflection of the development of criminal law both at the theoretical and practical level. The findings in this research are based on two approaches namely the statute approach as an approach based on the rule of law and the conceptual approach based on the conceptual approach. There are 3 (three) findings of legal phenomena in this study, namely: first, the presence of a double track system in the criminal mechanism in Indonesia. Secondly, there is a phenomenon of paradigm s
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Maulana Akhsan, Iqbal. "IMPLIKASI UTILITARIANISME PADA PENINDAKAN KEKERASAN TERHADAP REMAJA PEREMPUAN." Jurnal Syntax Fusion 1, no. 07 (2021): 173–78. http://dx.doi.org/10.54543/fusion.v1i07.31.

Full text
Abstract:
Kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun masih banyak saja kasus yang terjadi. Dari sekian banyak kasus yang terlapor masih saja ada kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk mengetahui implikasi dari utilitarianisme pada penindakan kekerasan terhadap remaja perempuan, terutama dalam hubungan pacaran pada remaja. Kekerasan dalam pacaran setidaknya meliputi: kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Utilitarianisme sebagai dasar pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada kebahagiaan yang berdasarkan kuantitatif ini berakibat kep
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Fadri, Zainal. "The Utilitarianism Perspective in A Life of Harmony to Reduce Mass Violence." Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah 3, no. 2 (2021): 163–75. http://dx.doi.org/10.32939/ishlah.v3i2.93.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran konsekuensi antara pemikiran utilitarianisme dengan konsep persatuan Indonesia yang tertuang dalam sila kelima pancasila. Perumusan konsepsi ini menjadi sebuah upaya dalam mengatasi persoalan kekerasan dalam masyarakat yang mengalami peningkatan setiap tahun. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan lain untuk mengatasi persoalan kekerasan dalam masyarakat dimulai dari akar persoalan dan akhirnya menemukan formulasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan peng
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Ibrahim, Teguh, and Ani Hendriani. "KAJIAN REFLEKTIF TENTANG ETIKA GURU DALAM PERSPEKTIF KI HAJAR DEWANTARA BERBALUT FILSAFAT MORAL UTILITARIANISME." NATURALISTIC : Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran 1, no. 2 (2017): 135–45. http://dx.doi.org/10.35568/naturalistic.v1i2.12.

Full text
Abstract:
Kajian etika merupakan bagian yang menjadi muara perjalanan pemikiran para filsuf. Hakikat realitas dan pengetahuan tentunya berujung pada sebuah pertanyaan apa hakikat nilai kebaikan ? tindakan apa yang seharusnya dilakukan ? bagaimanakah seharusnya kita hidup ?. Kajian etika guru erat kaitanya dengan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pendidik selaku pelaku etis di dalam proses pendidikan. Beragam aliran etika muncul, salah satunya adalah aliran filsafat moral Utilitarianisme yang memiliki prinsip bahwa tindakan yang baik adalah tindakan memberikan kebahagiaan lebih banyak ketimbang
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Fauzi, M. Nur. "KONVERGENSI PEMIKIRAN ETIKA SOSIAL GUS DUR DAN ETIKA UTILITARIANISME." Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 2 (2019): 110–29. http://dx.doi.org/10.36420/ju.v5i2.3648.

Full text
Abstract:
This paper tries to explore the consep of maṣlaḥa of Abdurrahman Wahid as known better call his name by Gus Dur and it’s convergence with the utilitarianism ethics. This research starting from the deep curiousity intellectual the writer after saw he’s thinking in few media as such as the magazine, newspaper today, and his books that has codificated in the famous publisher in Indonesia. Even he’s—as we known—never wrote his thinking in a full books as such as academic type, however if we seen of his thinks could be understood if in every his ideas has a metodology and a current basic approach.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Heldi, Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, and Asyifa Zahra. "DEMOKRASI, KEADILAN, DAN UTILITARIANISME DALAM UPAYA LEGITIMASI KEKUASAAN BIROKRASI." Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial 19, no. 1 (2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58.

Full text
Abstract:
Abstrak
 Demokrasi dan keadilan di Indonesia merupakan keniscayaan yang telah di Undang Undangkan. Maka, pelaksanaan dari demokrasi dan keadilan di Indonesia harus memberikan kebermanfaatan yang besar. Dalam kebermanfaatan tersebut akan membawa dampak yang baik terhadap legitimasi dari penguasa atau pemerintahan dalam hal birokrasi. Permasalahan yang terjadi yaitu pemerintah dalam hal kekuasaan birokrasi haruslah memanfaatkan aspek demokrasi dan keadilan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memperhatikan rasionalitas sehingga legitimasinya terjaga. Demokrasi dan keadilan
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Rifqi, Muhammad Jazil. "ANALISIS UTILITARIANISME TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2018): 156. http://dx.doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204.

Full text
Abstract:
This study examine philosophically of foundation and requirements of marriage Act in Indonesia where one of them is 19year old for men and 16year old for women. However, when one of married people has not fulfilled the matter of age to marry, their parents have to submit marriage dispensation to the religious court so that their child is be able to continue his/her marriage that having been refused by KUA before. From this result of research, KUA Kotagede in 2015 has married three couples in which they have no standar age to marriage. Several decisions considering dispensation of marriage in r
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 268. http://dx.doi.org/10.31078/jk1922.

Full text
Abstract:
Utility as a legal purpose has become a belief in Indonesia. In his literature, Bentham implies that utility are the dimension of the calculation of pleasure and pain, which is more appropriate to be used as a method of evaluating laws and regulations, rather than for legal purposes. This study tries to dissect the concept of Bentham's utilitarianism theory, and to find its position in the facet of legal thought. The conclusion of this study explains why utility is not a legal purpose. Utility is part of the calculation variables for evaluating legal product evaluation methods, so as to determ
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Anurogo, Dito, and Arli Aditya Parikesit. "Troubled Helix – Tinjauan Multiperspektif Genetika dalam Bioetika." Cermin Dunia Kedokteran 48, no. 3 (2021): 147. http://dx.doi.org/10.55175/cdk.v48i3.1331.

Full text
Abstract:
<p>Dalam review ini, dibahas tinjauan multiperspektif genetika dalam bioetika. Dikemukakan prinsip-prinsip etika mutakhir, seperti: reciprocity, mutuality, solidarity, citizenry, dan universality. Dibahas pula prinsip-prinsip etika dan pemeriksaan genetika, seperti: otonomi, privasi, kebaikan, nonmaleficence, keadilan. Didiskusikan pula perspektif etnokultural dalam layanan genetika, milestones guideline etika dan regulasi riset biomedis internasional, prinsip-prinsip etika menurut Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005, hak asasi manusia dan etika profesional: apresias
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Budiono, Arief. "TEORI UTILITARIANISME DAN PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DARI ALIH FUNGSI." Jurnal Jurisprudence 9, no. 1 (2019): 102–16. http://dx.doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8294.

Full text
Abstract:
Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep perlindungan hukum lahan pertanian ditinjau dari teori utilitarianismeMetodologi: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologic (non-doctrinal) denyang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi lahan pertanian produktif dari alih fungsi. Pendekatan penelitian ialah pendekatan interaksional atau pendekatan mikro dengan analisis kualitatif yang berikutnya dianalisa secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode kualitatif.Temuan: Alih fungsi la
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Budiono, Arief. "TEORI UTILITARIANISME DAN PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DARI ALIH FUNGSI." Jurnal Jurisprudence 9, no. 1 (2019): 102–16. http://dx.doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8294.

Full text
Abstract:
Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep perlindungan hukum lahan pertanian ditinjau dari teori utilitarianismeMetodologi: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologic (non-doctrinal) denyang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi lahan pertanian produktif dari alih fungsi. Pendekatan penelitian ialah pendekatan interaksional atau pendekatan mikro dengan analisis kualitatif yang berikutnya dianalisa secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode kualitatif.Temuan: Alih fungsi la
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Junaidy, Abdul Basith. "Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abû Zahrah." ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 8, no. 2 (2014): 341. http://dx.doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.341-367.

Full text
Abstract:
This paper seeks to describe the efforts of Abû Zahrah in making the philosophy of utilitarianism as a means of understanding the concept of <em>mas</em><em>lahah mursalah</em> in legal reasoning. In Zahrah’s view, the principle of utilitarianism can be taken into account as a guide to understand and apply the concept of <em>mas</em><em>lahah</em>. Zahrah goes on to argue that <em>mas</em><em>lahah</em> can be applied quantitatively using the hedonic calculus as a tool of measurement. Zahrah defines <em>mas</em&gt
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

LANG, GERALD. "Should Utilitarianism Be Scalar?" Utilitas 25, no. 1 (2013): 80–95. http://dx.doi.org/10.1017/s0953820812000295.

Full text
Abstract:
Scalar utilitarianism, a form of utilitarianism advocated by Alastair Norcross, retains utilitarianism's evaluative commitments while dispensing with utilitarianism's deontic commitments, or its commitment to the existence or significance of moral duties, obligations and requirements. This article disputes the effectiveness of the arguments that have been used to defend scalar utilitarianism. It is contended that Norcross's central ‘Persuasion Argument’ does not succeed, and it is suggested, more positively, that utilitarians cannot easily distance themselves from deontic assessment, just as l
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Sajadi, Dahrun. "AGAMA, ETIKA DAN SISTEM EKONOMI." El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah 3, no. 02 (2019): 1–17. http://dx.doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1049.

Full text
Abstract:
Para pemikir ilmu sosial beranggapan bahwa kode etika universal yang mendasari ekonomi modern adalah utilitarianisme, khususnya ajaran dari Jeremy Bentham.[1] Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan adalah, melakukan islamisasi, baik pada ilmu dan sistem ekonominya. Tapi, pendapat Jeremy Bentham tidaklah sepenuhnya benar. Tatkala menggagas sistem ekonomi Islam, al-Nabhani menyatakan tentang perlunya membedakan antara ilmu ekonomi -- yang sebagian besarnya adalah bebas nilai, dengan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi membahas hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan produksi, kualitas, dan kiner
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak." Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 2, no. 2 (2021): 61–74. http://dx.doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.244.

Full text
Abstract:
Produk hukum dibentuk untuk menjawab suatu permasalahan hukum di masyarakat. Dalam pembentukan produk hukum, harus dilihat syarat materiil dan formil sebagai dasar penyusunannya. Atas tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kemungkinan adanya klausul dinyatakan bahwa produk hukum tersebut batal, menjadi sangat kuat. Salah satu dampak tidak terpenuhinya syarat materiil suatu produk hukum adalah adanya upaya pembatalan mutlak. Tulisan ini akan mengkaji sisi kemanfaatan dan kepatutan suatu produk hukum yang mengalami kebatalan mutlak. Penelitian ini mengambil simpulan bahwa terdapat sisi posit
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Purnomo, Agus, and Saifullah Saifullah. "Tinjauan Utilitarianisme Hukum Atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): 229–40. http://dx.doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1810.

Full text
Abstract:
This paper examines the benefits of changing the payment system from SPMA (Academic Quality Improvement Contribution) to UKT (Single Money). On the one hand, the government considers that the UKT system provides great benefits because it is able to provide access to higher education for the general public who are less well off. On the other hand, students considered that the UKT system was not as good as theorized because it did not provide significant benefits. With a legal approach to UKT regulation, it is analyzed with Jeremy Bentham's theory of utilitarianism by using UKT implementation da
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Tobia, Kevin Patrick. "A DEFENSE OF SCALAR UTILITARIANISM." American Philosophical Quarterly 54, no. 3 (2017): 283–93. http://dx.doi.org/10.2307/44982144.

Full text
Abstract:
Abstract Scalar Utilitarianism eschews foundational notions of rightness and wrongness in favor of evaluative comparisons of outcomes. I defend Scalar Utilitarianism from two critiques, the first against an argument for the thesis that Utilitarianism’s commitments are fundamentally evaluative (or Scalar), and the second that Scalar Utilitarianism does not issue demands or sufficiently guide action. These defenses suggest a variety of more plausible Scalar Utilitarian interpretations, and I argue for a version that best represents a moral theory founded on evaluative notions, and offers better
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Ihsan, Nur Hadi, Che Zarrina Binti Sa’ari, and Muhammad Sofian Hidayat. "Abdurrauf al-Singkili’s Concept of Insan Kamil in Facing The Crisis of Modern Human Morality." Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies 8, no. 1 (2022): 22. http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v8i1.5487.

Full text
Abstract:
<p class="abstrak">This paper explores Abdurrauf al-Sinkili's (1615-1693) concept of <em>Insan Kamil</em> in light of contemporary moral problems. The study of <em>Insan Kamil</em> raises human awareness about the essence of his identity as a servant of God, is crucial. It is even more so at a time when secular values and worldviews eliminate religion and God by making utilitarianism, pragmatism, materialism, and hedonism the moral foundation of humanity. Therefore, serious efforts are needed to resolve this moral quandary. The concept of <em>Insan Kamil<
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Dairani, Dairani, and Syahrul Ibad. "KONSEP ALIRAN HUKUM KRITIS KAITANNYA DENGAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA: KAJIAN FILSAFAT HUKUM." HUKMY : Jurnal Hukum 2, no. 1 (2022): 42–53. http://dx.doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.42-53.

Full text
Abstract:
Critical Legal Studies adalah suatu gerakan yang dimotori para akademisi yang memilih aliran kiri (leftist), selanjutnya aliran hukum kritis ini dikembangkan oleh kalangan praktisi hukum. Pada dekade 1970-an praktik dan teori hukum tidak terlaksana dengan baik sehingga Lahirlah Critical Legal Studies yang oleh banyak orang dikatakan bukan suatu pemikiran hukum tetapi hanya gerakan semata yang prinsipnya berbeda halnya dengan aliran hukum atau madzhab hukum yang lain seperti Positivisme Hukum, Aliran Hukum Alam, Utilitarianisme, Sociological Jurisprudence. Fokus kajian dalam artikel ini terkait
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Mulgan, Tim. "How should utilitarians think about the future?" Canadian Journal of Philosophy 47, no. 2-3 (2017): 290–312. http://dx.doi.org/10.1080/00455091.2017.1279517.

Full text
Abstract:
AbstractUtilitarians must think collectively about the future because many contemporary moral issues require collective responses to avoid possible future harms. But current rule utilitarianism does not accommodate the distant future. Drawing on my recent books Future People and Ethics for a Broken World, I defend a new utilitarianism whose central ethical question is: What moral code should we teach the next generation? This new theory honours utilitarianism’s past and provides the flexibility to adapt to the full range of credible futures – from futures broken by climate change to the digita
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Bustomi, Yazid. "KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 BAGI MASYARAKAT INDONESIA DITINJAU DARI TEORI UTILITARIANSME." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, no. 1 (2022): 31–45. http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.747.

Full text
Abstract:
ABSTRAK
 Pemberian Vaksin COVID-19 merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan keadaan negara yang terserang pandemi COVID-19. Sayangnya, upaya pemberian vaksin masih menimbulkan pro kontra. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memulihkan keadaan negara yang sedang terdampak pandemi COVID-19, apakah telah dapat memberikan kebahagiaan serta kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia yang dikaji melalui teori utilitarianisme. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan p
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Akhyar, Wira Iqomudin, Gunawan, Haris Widiasmoro, and Layla Izza Rufaida. "Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Perspektif Filsafat Hukum Murni." Reformasi Hukum 25, no. 1 (2021): 41–56. http://dx.doi.org/10.46257/jrh.v25i1.189.

Full text
Abstract:
Bantuan pangan nontunai bersendikan efisiensi berkeadilan dan ekonomi inklusif. Norma hukum efisiensi berkeadilan mensyaratkan pemerataan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimanakah filosofis efisiensi berkeadilan pada program bantuan pangan nontunai? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan utama teori hukum murni Hans Kelsen sebagai daya terang dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan diksi “Efisiensi Berkeadilan”. Hasil yang ditemukan pada kajian ini ialah gagasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) aw
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Pambudi, Priyaji Agung, Suyud Warno Utomo, Soemarno Witoro Soelarno, and Noverita Dian Takarina. "Etika Tanah Aldo Leopold: Telaah Moral Atas Eksploitasi dan Kewajiban Reklamasi Tambang Batu Bara." Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains 3, no. 2 (2022): 37–44. http://dx.doi.org/10.55448/ems.v3i2.56.

Full text
Abstract:
Berbagai fenomena alam yang belum terselesaikan menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan dan menjadi tantangan bagi semua pihak. Pada konteks ini filsafat memiliki peran strategis sebagai dasar pemikiran penting untuk menentukan posisi seseorang dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Landasan filsafat ekofenomenologi yang mendalam menentukan alur pikir dan solusi yang dirumuskan. Artikel bertujuan menelaah konsep etika tanah Aldo Leopold untuk menentukan solusi reklamasi lahan pasca tambang. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kajian pustaka, desk study, dan hermeunetik. Pusta
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Weruin, Urbanus Ura. "TEORI-TEORI ETIKA DAN SUMBANGAN PEMIKIRAN PARA FILSUF BAGI ETIKA BISNIS." Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis 3, no. 2 (2019): 313. http://dx.doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3384.

Full text
Abstract:
Sebagai ilmu preskriptif, etika adalah cabang filsafat yang mempertimbangakan secara kritis tindakan mana yang baik atau tindakan mana yang buruk berdasarkan ajaran moral tertentu. Sementara ajaran moral adalah ajaran tentang kebaikan manusia berdasarkan martabat setiap orang sebagai manusia. Studi literer dengan menggunakan metode content analysis yang dilakukan terhadap berbagai sumber kepustakaan yang ada memperlihatkan bahwa terdapat dua teori utama etika yang relevan bagi etika bisnis. Pertama teori etika konsekuensialis atau teleologis. Kedua, teori etika nonkonsekuensilis Termasuk dalam
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Takdir, Mohammad. "TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: STUDI KRITIS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS." Jurnal Sosiologi Reflektif 12, no. 2 (2018): 327. http://dx.doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1430.

Full text
Abstract:
This paper aims to change the laborers who are always seen as an underdeveloped and oppressed societies. In looking at the relations of laborers and employers, some people often use the paradigm of slavery rather than the humanitarian paradigm.This research used theory of justice John Rawls’s as an approach in fighting for labor rights in the works system in Indonesia. Justice for Rawlsm defined as a combination of freedom and equality. Rawlsian’s theory of justice often refereed to as “liberal equality”, which emphasizes the justice as fairness aspect. This theory of justice used to offer a n
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Rhukmi B., Shinta. "Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk." Jurnal Wacana Hukum 25, no. 2 (2019): 16. http://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.3003.

Full text
Abstract:
AbstrakSistem peradilan pidana merupakan unsur yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Pengguna narkotika seyogyanya mendapatkan sanksi pidana yang berat, mengingat korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, dari segi penegakan hukum Mahkamah Agung melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN Yyk hanya memuat formulasi yang tidak didukung dengan teori-teori keilmuan, bahkan putusan tersebut tidak mencantumkan keterangan masa penahanan atau ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomo
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Fuad, Fuad. "SOCIO LEGAL RESEARCH DALAM ILMU HUKUM." Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 2, no. 2 (2021): 32–47. http://dx.doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261.

Full text
Abstract:
Hukum berperan besar dalam kehidupan manusia khususnya pada masa transisi menuju pembaharuan hukum, begitupun dengan ilmu hukum yang mampu menghadirkan perspektif yang baru. Meskipun dalam perkembangannnya ilmu hukum tidak mampu memberikan data secara lengkap bagi pelaksanaan kekuasaan, namun keberadaan ilmu hukum yang memiliki metode pendekatan yang sistematis, kiranya menjadi hal yag berguna dalam perumusan hukum yang lebih baik. Interaksi yang terjadi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial lainnya menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam konsep hukum dan pada akhirnya menjadi suatu pemaha
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi. "Problem Intrinsik DALAM AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Analisis FILSAFAT POLITIK TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI." JWP (Jurnal Wacana Politik) 6, no. 1 (2021): 92. http://dx.doi.org/10.24198/jwp.v6i1.27801.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis atas problem intrinsik gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait dengan politik pengelolaan lingkungan di Indonesia pasca reformasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tingkat kerusakan lingkungan, khususnya sumber daya alam di Indonesia, masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan filsafat politik sebagai metode analisis. Unsur-unsur metodis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, induksi-deduksi, refleksi, idealisasi, dan heuristika. Berdasarkan analisis ya
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Kamal, Nur Diyana, Nurul Zahida Anuar, and Shahrul Mizan Ismail. "Hukuman Korporal menurut Perspektif Jurispruden." Kanun Jurnal Undang-undang Malaysia 34, no. 2 (2022): 185–200. http://dx.doi.org/10.37052/kanun.34(2)no1.

Full text
Abstract:
Sehingga kini, undang-undang Malaysia tidak memperuntukkan apa-apa kesalahan bagi mereka yang melaksanakan hukuman korporal baik di sekolah mahupun di rumah, melainkan jika hukuman yang dilaksanakan itu menyebabkan kecederaan fizikal dan mental. Hal ini dikatakan demikian kerana hukuman korporal dianggap sebagai suatu tradisi dan amalan yang diterima secara meluas dalam masyarakat Malaysia pada hari ini. Di Malaysia, hukuman sebatan dan beberapa hukuman korporal yang lain masih menjadi amalan di sekolah dengan panduan dan tatacara yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, contohnya
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Caillé, Alain. "Utilitarianism and Anti-Utilitarianism." Thesis Eleven 33, no. 1 (1992): 57–68. http://dx.doi.org/10.1177/072551369203300103.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Prokofyev, Andrey. "Utilitarianism." Philosophical anthropology 5, no. 2 (2019): 192–215. http://dx.doi.org/10.21146/2414-3715-2019-5-2-192-215.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Sidgwick, Henry. "Utilitarianism." Utilitas 12, no. 3 (2000): 253–60. http://dx.doi.org/10.1017/s0953820800002879.

Full text
Abstract:
Sidgwick's first explicit statement of the utilitarian position, in an essay presented to the Metaphysical Society in 1873, provides a lucid overview of the errors to be avoided and the terms to be clarified in any adequate account of the subject. As a précis of the comprehensive treatment of utilitarianism that would soon appear in The Methods of Ethics, this essay should serve as a useful guide to that work.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Bassham, Gregory. "Utilitarianism." Teaching Philosophy 23, no. 2 (2000): 210–13. http://dx.doi.org/10.5840/teachphil200023228.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Kaspar, David. "Utilitarianism." Teaching Philosophy 34, no. 1 (2011): 92–95. http://dx.doi.org/10.5840/teachphil201134111.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Gillon, R. "Utilitarianism." BMJ 290, no. 6479 (1985): 1411–13. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.290.6479.1411.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Mori, Osamu. "Axiomatic theories of utilitarianism and weak utilitarianism." Economics Letters 137 (December 2015): 59–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2015.10.019.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Nurhadi, Iwan, Titik Sumarti, Arya Hadi Dharmawan, and Didin S Damanhuri. "Cultural Commodification and Ethical Transition of Tourism Development: A Case in Osing Community, Indonesia." Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 10, no. 1 (2022): 24–43. http://dx.doi.org/10.22500/10202238564.

Full text
Abstract:
Tourism development in many cases induces various socio-cultural consequences at the local community level. In Banyuwangi, local government commoditizes traditional rites of the Osing community for tourism purposes. Framed by Granovetter’s social embeddedness and Bentham’s utilitarianism, this study investigated the socio-cultural consequences of tourism development and portrayed how it influenced ethics in tourism activities of the Osing community. Following qualitative research with interviews and observation, the results suggested that Osing economic activities reflected cultural commodific
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Absori, Absori, Khudzaifah Dimyati, and Ridwan Ridwan. "Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik." Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 17, no. 2 (2017): 331. http://dx.doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1063.

Full text
Abstract:
Abstract: Nowdays the disaster and anomaly of ecology are quite difficult to avoid. Concequently, nature has become a real threat to the survival of human. It occurs due to industrial activity, mining, transportation and agriculture as the mechine of capitalist ideology. The research employed the nomative-descriptive, and philosopy approach. This paper aims to (1) explore the spirit of theological and moral-ethical which are a bucker the capitalism or materialism ideology. (2) How is perspective and bid of moral-ethical of islam (prophetic) toward the meaning and management of the environment.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Conee, Earl, and Torbjorn Tannsjo. "Hedonistic Utilitarianism." Philosophical Review 110, no. 3 (2001): 428. http://dx.doi.org/10.2307/2693653.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Fleurbaey, Marc, and Stéphane Zuber. "Fair Utilitarianism." American Economic Journal: Microeconomics 13, no. 2 (2021): 370–401. http://dx.doi.org/10.1257/mic.20170234.

Full text
Abstract:
Utilitarianism plays a central role in economics, but there is a gap between theory, where utilitarianism is dominant, and applications, where monetary criteria are often used. For applications, a key difficulty is to define how utilities should be measured and compared. Drawing on Harsanyi’s (1955) approach, we introduce a new normalization of utilities ensuring that: (i) a transfer from a rich population to a poor population is welfare enhancing, and (ii) populations with more risk-averse people have lower welfare. We study some implications of this “fair utilitarianism” for risk sharing, co
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

West, Henry R. "Liberal Utilitarianism." International Studies in Philosophy 24, no. 1 (1992): 129. http://dx.doi.org/10.5840/intstudphil199224149.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Darwish, Bahaa. "Rethinking Utilitarianism." Teaching Ethics 10, no. 1 (2009): 87–109. http://dx.doi.org/10.5840/tej200910119.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Dhillon, Amrita, and Jean-Francois Mertens. "Relative Utilitarianism." Econometrica 67, no. 3 (1999): 471–98. http://dx.doi.org/10.1111/1468-0262.00033.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Conee, E. "HEDONISTIC UTILITARIANISM." Philosophical Review 110, no. 3 (2001): 428–30. http://dx.doi.org/10.1215/00318108-110-3-428.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography